cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2015): November" : 6 Documents clear
Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung Tutik Rachmawati; Sonia Juliani Nasution
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.634 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8166

Abstract

Tulisan ini merupakan pembahasan dari sebagian hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai demokratis dalam pelayanan publik. Nilai-nilai demokratis terdiri dari nilai inklusivitas(pelibatan), nilai transparansi, nilai akuntabilitas, dan nilai integritas. Pembahasan dilakukan dengan membuat analisa penerapan salah satu nilai demokrasi yaitu integritas dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif (mix method). Dengan desain penelitian menggunakan studi kasus, analisa yang diterapkan dalam penelitian ini analisis eksploratori sekuensial (sequential exploratory). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Bandung yang merupakan salah satu contoh best practice dalam kinerja pelayanan publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah organisasi publik yang memiliki kinerja yang baik dalam pemberian pelayanan publiknya juga menerapkan nilai demokrasi yaitu integritas. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Imigrasi Bandung belum sepenuhnya mene­rapkan nilai nilai integritas dalam pelayanan publik.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah Lastria Nurtanzila; Wahyudi Kumorotomo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.171 KB) | DOI: 10.22146/jkap.9284

Abstract

One of the efforts to achieve fiscal independence of local governments is to provide authority in the management of land and property tax as a part of local taxes (Law No.28 of 2009). Yogyakarta has delegated authority to implement this law since 2011. The revenue of PBB P2 pretty much accounted for the PAD, which is why in this study tried to examine the factors that influence Earth Building Tax receipts in the city of Yogyakarta in 2013-2014. So from this study establishes framework there are three factors that can affect PBB P2 in the city of Yogyakarta, which is a factor of tax administration efficiency, effectiveness socialization factor taxation and tax compliance. Based on the research results that the tax administration can efficiently determine the level of awareness of the taxpayer to pay taxes on time, as well as tax sosialization can increase the public's attention on the importance of paying taxes, in addition to the flavor abide by the rules are also important in creating awareness to pay tax.
Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur Karel Muskanan
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.724 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap ­motivasi berprestasi atlit. Penelitian ini dilakukan melalui metode sensus dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan ­m­­enggunakan teknik dan analisis data korelatif kuantitatif untuk skala interval dan analisis korelatif kuantitatif untuk skala ordinal menggunakan Spearman Rank. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 atlet, dengan variabel penelitian terdiri dari enam variabel bebas yang tergolong dalam faktor intrinsik (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab) dan faktor ekstrinsik (lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir). Hasil yang diperoleh melalui uji statistik korelatif ­kuantitatif menunjukkan bahwa masing-masing parameter (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, ­lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir) mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta ­berpengaruh ­secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlet. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) ­menunjukkan bahwa ­sumbangan atau kontribusi dari aspek-aspek pada variabel internal dan eksternal terhadap motivasi berprestasi atlet mempunyai kontribusi yang signifikan pada motivasi berprestasi atlet PPLP NTT.
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dwi Ardianta Kurniawan; Arif Wismadi; Artidiatun Adji
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (879.795 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7383

Abstract

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.
Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.45 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7962

Abstract

Artikel ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Agar hasil kajian dapat kredibel, maka teknik triangulasi data digunakan saat validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan.
The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam Ady Muzwardi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.598 KB) | DOI: 10.22146/jkap.9827

Abstract

Large amount of investment is one of income sources for a country. Recently, the investment in Indonesia has not been managed optimally due to, one among others, poor organization system of investment management. This study is aimed at analyzing the network governance within organization system in investment development at   Free Trade Zone and Free Port Batam. The research methodology used was Coordination Network Analysis with 5 aspects of study; those are governance structure, service characteristics, operational interaction of partner characteristics, and network characteristic on 3 organizations at the level of province and regency/city. The result of the analysis indicates that coordination between provincial and regency/city organizations is not yet optimally conducted. Horizontal and vertical coordination are not yet optimally established.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue