cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 124 Documents
 4   5   6   7   8 
Fiqh Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Sholat di atas Kapal Imam Khoirul Ulumuddin
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3843

Abstract

The five daily prayers are worship that tomorrow in the hereafter will be held accountable for the first time, which is obligatory for every Muslim who is still alive and has perfect intellect wherever and under any circumstances, both at sea and on land, whether he is in vehicles or not, one of the modes of transportation is ships, and usually someone traveling or working using a ship takes a long time, between the pillars of prayer is facing the Qibla, which not many people know about it, so theoretical guidance is needed. and practical in carrying out prayers while someone is on a Ship. Abstrak Sholat Fardhu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah mukalaf baik di darat maupun di laut dan dalam keadaan apapun selama seorang muslim tersebut masih bernafas dan tidak hilang akalnya. Jika meninggalkannya tanpa ada alasan yang diperbolehkan agama, maka hukumnya dosa, karenanya merupakan ibadah yang pertama kali dipertanyakan di hadapan Allah SWT.
Revitalisasi Pengelolaan ZISWAF untuk Pembangunan Sosial Ekonomi; Studi Fungsi Intermediasi Masjid melalui BASDAM Syarifuddin Syarifuddin; Rifqah Mursidah; Devita Ayu Fildayanti; Anisa Lusiana; A Syathir Sofyan; Akramunnas Akramunnas
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3695

Abstract

Abstract This study aims to determine the effect of the socialization of zakat, infaq, alms and endowments (ZISWAF) on public awareness, as well as the intermediary function of mosques in East Luwu Regency in the management of ZISWAF. The method used in this research is mix methods, with a sequential explanatory model. Samples obtained were 49 people and 6 community leaders as informants. The results of this study indicate that the socialization variable has a significant effect on public awareness. Thus, this proves that the Al-Muhajirin Mosque, Nurul Yaqin Grand Mosque and the Ibnu Taimiyah Mosque implement the intermediation function of managing their ZISWAF funds by enlivening the mosque through conducting routine programs, teaching TPA and mutual cooperation. However, the application of the intermediation function is still considered to be less than optimal, therefore revitalization of the intermediation function is needed so that the function of the mosque during the time of the Prophet can be carried out again. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) terhadap kesadaran masyarakat, serta fungsi intermediasi masjid di Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan ZISWAF. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu mix methods, dengan model urutan pembuktian (sequential explanatory). Sampel yang didapatkan sebanyak 49 orang dan 6 tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yaqin dan Masjid Ibnu Taimiyah menerapkan fungsi intermediasi dari pengelolaan dana ZISWAFnya dengan meramaikan masjid melalui penyelenggaraan program rutin, pengajaran TPA dan gotong royong. Namun penerapan fungsi intermediasi tersebut dirasa masih kurang maksimal, oleh karena itu revitalisasi fungsi intermediasi sangat diperlukan agar fungsi masjid pada masa Rasulullah dapat dilaksanakan kembali.
Front Matter (Cover and Table of Contents) Ubbadul Adzkiya'
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.4042

Abstract

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum) Tri Agus Gunawan; Indira Swasti Gama Bhakti
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i1.3747

Abstract

Abstract The discussion about the problem of pornography seems to be endless. The ease of accessing cyberspace is one of the causes of pornography being difficult to control. The emergence of minority groups such as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) raises its own problems in the community. Some human rights activists consider LGBT a right for those who are not used to being banned and even the State must protect it. In terms of human values, it is clear that LGBT actors must indeed be protected from discrimination. But if their actions have touched the public or public domain, that is no longer a reason to be protected by the State and even the State must appear in regulating it. When the LGBT action was publicly displayed, Law Number 44 Year 2008 Regarding Pornography, could not directly touch it. This is influenced by two factors, namely regulation factors and also implementation factors. The source of this regulation must be immediately addressed so that its implementation is not ambiguous. Displaying pornographic acts by LGBT in public has been very worrying and can damage the mentalities of young people, especially children. Whereas in the sense of pornography as regulated in Article 1 number 1, the acts of the LGBT offender have entered the qualifications of pornography, namely in the case of "gestures" through public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society. This research uses normative research using literature study with primary legal sources used is Law Number 44 Year 2008. The specific target of this research is to make scientific contributions, especially related to critical thinking about pornography laws. While the long-term goal of this study is that it is hoped that this research can be considered by policy makers or regulators to make improvements to this law so that it does not provide multiple interpretations in the implementation phase. Keywords: Analysis, Article 10, Law Number 44 Year 2008, Pornography, LGBT ABSTRAK Pembahasan mengani masalah pornografi nampaknya tidak ada habisnya. Kemudahan dalam mengakses dunia maya menjadi salah satu penyebab pornorgafi menjadi susah untuk dikendalikan. Munculnya golongan-golongan minoritas seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menimbukkan permasalahan tersendiri ditengah masyarakat. Beberapa aktifis HAM mengangggap LGBT merupakan suatu hak bagi mereka yang tidak bisa untuk dilarang dan bahkan negara harus melindunginya. Dalam hal nilai kemanusiaan jelas para pelaku LGBT memang harus dilindungi keberadaannya dari tindakan-tindakan diskriminasi. Namun apabila aksi mereka sudah menyentuh ranah publik atau umum, itu bukan lagi menjadi alasan untuk dilindungi oleh negara dan bahkan negara harus tampil dalam mengaturnya. Ketika aksi LGBT itu dipertontonkan di muka umum, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, belum secara langsung dapat menyentuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor regulasinya dan juga faktor implementasinya. Sumber dari regulasi ini lah yang harus segera dibenahi agar implementasinya tidak ambigu. Mempertontonkan aksi-aksi bernuansa pornografi oleh LGBT dimuka umum ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak mental-mental generai muda khususnya anak-anak. Padalah dalam pengertian pornografi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 1, perbuatan pelaku LGBT tersebut sudah masuk kualifikasi pornografi yaitu dalam hal “gerak tubuh melalui pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Target khusus dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya terkait pemikiran kritis terhadap undang-undang pornografi. Sedangkan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan atau pembuat regulasi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini sehingga tidak memberikan multi tafsir dalam tahap implemntasinya. . Kata Kunci : Analisis, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi, LGBT.
Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional Waris Fahrudin
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3714

Abstract

Converts are a condition for muslims in the early days of studying Islamic teachings that require ongoing assistance and empowerment through formal institutions that are capable of actually providing assistance. In this case BAZNAS Temanggung Regency seeks to provide empowerment, especially for converts from Buddhism in Kaloran sub-district, Temanggung Regency, who have complex miniature religious treasures. This empowerment of converts becomes more interesting because it is viewed from the perspective of zakat fiqh so that it is known the perspective of shared in the aspect of the benefit of the people, especially for the mu'alaf from Buddhism in Kaloran District.This research is a field research with descriptive qualitative method in normative juridical approach. The aim is analyzing the problems of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period, and strategies for overcoming empowerment, as well as appropriateness from fiqh perspective.The research showed that the empowerment of Buddhist converts in Kaloran sub-district carried out by BAZNAZ Temanggung Regency in the perspective of zakat fiqh, it can be concluded that three main things, first the problem of BAZNAS Temanggung Regency 2017-2019 period in empowering converts from Buddhism in Kaloran sub-district are related to inadequate human resources. BAZNAS, weak organization, less than optimal distribution. The problems associated with converting to Islam are due to their dependent nature which results in their hopeful and lazy nature. Second, in dealing with these problems, the strategy adopted by BAZNAS in dealing with the problems of empowering converts from Buddhism and the positive impact felt by converts from Buddhism in form of strengthening human resources, strengthening organizational structure and increasing distribution so as to improve the quality of converts and reduce the dependency to be positive. In looking to the future. Third, there is compatibility in the perspective of zakat fiqh, and it is implemented in form of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period.
Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang Mustla Sofyan Tasfiq
Jurnal Iqtisad Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v8i1.4148

Abstract

Indonesia shows a high prevalence rate of marriage at young age or underage marriage. The number of child marriages in Indonesia from 2008 to 2018 has shown a decline. In 2008-2012, the percentage of child marriage under 18 years of age was still relatively high, namely 14.67%. Continued in 2013-2014, it decreased to 13%, and decreased in 2018 with an early marriage rate of 11.21%. Malang, East Java is an area that shows that the phenomenon of early age marriage or child marriage is still rife. Therefore, the author wants to examine how the practice of child marriage in Malang is seen from the perspective of phenomeological theory. Using qualitative methods, descriptive analysis, the data used will be data obtained from the national statistical agency, then from the religious court. Then analyzed using the phenomenological theory of Edmund Husserl. After postponing it to find out the essence behind the phenomenon of young marriage in Malang, we found several factors. socialization of children and lack of control from parents, low awareness of public education, and the community's economy. Indonesia menunjukkan angka prevelensi perkawinan usia muda atau perkawinan dibawah umur yang cukup tinggi. Angka pernikahan anak dibawah umur di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018 tercatat telah menunjukkan penurunan. Pada tahun 2008-2012, presentase perkawinan anak usia dibawah 18 tahun masih terbilang tinggi yakni 14,67%. Dilanjutkan pada tahun 2013-2014 turun menjadi 13%, dan semakin turun pada tahun 2018 dengan angka perkawinan dini sebanyak 11,21%. Malang Jawa Timur merupakan daerah yang menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia dini atau perkawinan anak masih marak terjadi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana praktik perkawinan anak di daerah Malang dilihat dari perspektif teori fenomeologi. Menggunakan metode kualitatif, deskriptif analisis,maka nantinya data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari badan statisti nasional, kemudian dari pengadilan agama. Lalu dianalisis menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Setelah dilakukan penundaan untuk mengetahui esensi yang melatarbelakangi fenomena perkawinan usia muda di Malang, maka kami menemukan beberapa faktor. pergaulan anak dan kurangnya kontrol dari orang tua, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, dan ekonomi masyarakat.
SYARIAT SIMBOLIK DAN ISLAMISASI NEGARA: Eksperimentasi Perda Syari’at Sebagai Jalan Baru Menuju Negara Islam Tedi Kholiludin; Abu Hapsin
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i1.3746

Abstract

Abstract This paper discusses one of the phenomena that erupted Post-Reformation is a desire to make rules in areas removed from the spirit of Islamic law. Appearing later legislation on dressmaking, ask for compensation as well curfew for women. Understanding Islamic Sharia in the context of a plural society like Indonesia is a research question asked in this paper. In conclusion, the substance of the Shari'a must first be made as reference material from the formalist Shari'a. Keywords: Islamic Sharia, Islamization, State Abstrak Tulisan ini membahas salah satu fenomena yang merebak Pasca Reformasi yakni keinginan untuk membuat peraturan di daerah yang disarikan dari semangat hukum Islam. Muncul kemudian legislasi tentang tata busana, kewajiban moral serta pembatasan jam malam bagi perempuan. Memahami Syariat Islam dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia adalah pertanyaan penelitian yang hendak dibahas dalam tulisan ini. Sebagai kesimpulan, syariat substantif harus terlebih dahulu dijadikan sebagai bahan rujukan daripada syariat formalis. Kata Kunci: Syariat Islam, Islamisasi, Negara
PERBUDAKAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP TAWANAN PERANG : Membandingkan Pemikiran Imam Abu Suja Dalam Kitab Taqrib dan Hukum Humaniter Internasional Andi Purwono
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3836

Abstract

The relationship between international humanitarian law and Islam has been extensively written. The major similarities and the minor differences between the two have already been mentioned. This paper tries to analyze the incompatibility between the two in the context of prisoners of war. One of popular classical book (kitab kuning) in Indonesia pesantren (islamic boarding school) is Taqrib or Ghayatul Ikhtishar (very short explanation) written by Imam Abu Suja. The chapter of jihad of this fiqh (syariah/ islamic law) book, descript the status of men, women, and children arrested in conflict. Slavery and Murdery of these arrested ones made controversial issue. These two things are certainly contrary to international humanitarian law. To understand his thinking, it is a need to broaden the reading to some syarah (books explaining) the taqrib.
NU dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi) Nazar Nurdin; Abu Hapsin
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3245

Abstract

Tujuan penulisan artikel untuk mengulas pendapat Nahdlatul Ulama (NU) tentang pidana mati bagi pelaku korupsi. Pada Musyawarah Nasional (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) tahun 2012, para ahli hukum NU mencapai kesepakatan tentang kebolehan pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati. Perbuatan korupsi tidak dikategorisasi sebagai hudud maupun kisas, melainkan takzir. Pendapat hukum tentang pidana mati diperbolehkan jika itu hukuman terakhir dan sesuai prinsip-prinsip kemaslahatan. Artikel ditulis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama adalah dokumen fatwa hasil sidang Mubes dan Konbes NU tahun 2012. Data dilakukan pengolahan, kompilasi dengan data pendukung lain, serta dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumen-argumen ideologis tentang kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi melalui jalan takzir. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi diilhaqkan dengan hukum hirabah. NU berpendapat bahwa pidana mati diharapkan menjadi efek jera bagi siapa saja yang melakukan praktik korupsi. Fatwa ini setidaknya menunjukkan bahwa NU berani mengambil resiko dengan mencari dasar-dasar argumentasi hukum agama terkait hukuman maksimal, serta mendorong aparat pemerintah berani menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Keyword: Korupsi; Pidana Mati; Nahdlatul Ulama; Takzir. Abstract The purpose of writing an article is to review the opinion of the Nahdlatul Ulama (NU) regarding the death penalty for corruption perpetrators. At the 2012 National Deliberation (Mubes) and Grand Conference (Konbes), NU legal experts reached an agreement on allowing corruption offenders to be sentenced to death. Corruption is not categorized as hudud or kisas, but takzir. The legal opinion regarding the death penalty is permissible if it is the final sentence and is in accordance with the principles of maslahat. Articles written with a qualitative descriptive approach. The main data is the fatwa document from the 2012 meeting of the Mubes and Konbes NU. The data is processed, compiled with other supporting data, and analysis is carried out. The result of the research shows that ideological arguments about the permissibility of capital punishment for corruptors take the takzir way. The death penalty imposed on the perpetrators corruption is related to the law of hirabah. NU is of the opinion that the death penalty is expected to be a deterrent effect for anyone who practices corruption. This fatwa at least shows that NU is brave enough to take risks by looking for the basis of religious law arguments regarding the maximum punishment, and encourages government officials to have the courage to impose harsh penalties for corruption perpetrators. Keyword: Corruption; Death Penalty; Nahdlatul Ulama; Takzir.
Efektivitas Program Edukasi dan Religiositas dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Ubaedul Mustofa
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i2.3710

Abstract

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini dirasa belum maksimal. Dibuktikan dengan market share industri keuangan syariah yang masih rendah. salah satunya sektor perbankan syariah hingga Juni 2019 hanya 5,95%. Padahal indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sesuai hasil penelitian OJK tahun 2016, menunjukkan bahwa salah satu kendala pengembangan industri keuangan syariah tersebut adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yaitu hanya 8,11% saja. Penelitian ini mengukur efektivitas program edukasi keuangan syariah yang telah dilakukan serta religiositas masyarakat sebagai variabel untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat analisis data Warp-PLS 7.0. Responden merupakan para mahasiswa yang telah mengikuti edukasi keuangan syariah baik secara formal di perguruan tinggi maupun program edukasi non formal seperti Seminar, Workshop dan Training tentang keuangan syariah dengan sampel sebanyak 200 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan estimasi pengaruh langsung (direct effect) variabel edukasi keuangan syariah dan religiositas efektif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Adapun besarnya pengaruh edukasi dan religiositas terhadap literasi keuangan syariah adalah 21% Sedangkan pengaruh terhadap inklusi keuangan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel mediasi adalah sebesar 33%. Sehingga edukasi keuangan islam yang selama ini telah dilakukan serta didukung religiositas masyarakat dinilai efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Page 6 of 13 | Total Record : 124

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Article In Press 2024 Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD Vol 6, No 2 (2019): IQTISAD Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2016): iqtisad Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Iqtisad More Issue