cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Muhammadi
Contact Email
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Novelty
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : 14126834     EISSN : 25500090     DOI : 10.26555
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Novelty (ISSN 1412-6834 [print]; 2550-0090 [online]) is the Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan. This journal published biannually (February and August). The scopes of Jurnal Hukum Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 1   2   3   4   5 
Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan Fauzi, Niki Alma Febriana
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.251 KB)

Abstract

Dalam tulisan ini saya akan mendiskusikan tentang fatwa di Indonesia, terutama sejarah, perkembangan, keberagaman dan penggunaannya sebagai instrumen perubahan sosial. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memainkan peran penting dalam pengembangan pemberian fatwa.  Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi. Akan tetapi selama satu abad terakhir ini, paling tidak telah ada tiga institusi fatwa dan juga dua fatwa individual yang telah muncul dan memberikan fatwa kepada Muslim Indonesia. Kesimpulan saya dalam tulisan ini adalah bahwa fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yang lain. Selain itu fatwa di Indonesia tidak hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat.
Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman Anggraeny, Kurnia Dewi
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.643 KB)

Abstract

Penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada pada diri hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim, khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.
Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia Heriyansyah, Despan
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.155 KB)

Abstract

Keberadaan diskresi disatu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Dengan diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dikeluarkannya kebijakan itu. Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, benarkah diskresi menjadi buah simalakama terhadap penyelenggaraan pemerintahan? Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, petama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi dapat mengatasi stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Analisis Kenuikan dan “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.269 KB)

Abstract

Kejahatan seksual yang meningkat fantastis baik secara kuantitatif maupun kualitatif di tahun 2016 ini, khususnya pada anak-anak, menghentak kita semua. Pemerintah pun lalu menetapkan negara dalam keadaan “darurat kejahatan seksual”. Beriringan dengan itu formula hukum pun dicari agar kejahatan seksual dapat ditekan seminimal mungkin. Puncaknya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  No.1 Tahun 2016. Persoalannya, PERPPU tersebut sejatinya mengandung “keanehan” dan “keunikan” di mana antara asas hukum satu dengan asas hukum lainnya saling bertentangan dan antara substansi hukum dan substansi etika profesi juga berlawanan, juga antara policy (perspektif politik) PERPPU yang dikeluarkan juga mengandung inkonsistensi atau “missing link” baik secara teori (das sollen) maupun dengan penerapannya (das sein).
Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter Buamona, Hasrul
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.07 KB)

Abstract

Profesi dokter yang merupakan profesi tertua serta profesi mulia dikarenakan memberikan pelayanan medis dengan tujuan memberi kesembuhan bagi pasien, namun dihadapkan dengan permasalahan dokter yang tidak berkeinginan untuk mengabdi kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial, sehingga dalam penulisan ini dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dokter dalam menjalankan profesi dokter belum menjiwai nilai Pancasila, dikarenakan masih banyak dokter yang ingin mencari keuntungan ekonomi dalam menjalankan profesi dokter, serta nilai Pancasila hanya dijadikan sebagai serimonial, seharusnya nilai Pancasila dimasukan dalam kurikulum akademik dokter dengan tujuan dokter memberikan pelayanan medis kepada pasien  penuh dengan hati nurani.
Mencari Landasan Hukum Pembentukan Badan Penyangga (Aggregator) Gas Alam Setiawan, Junaidi Albab
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.348 KB)

Abstract

Aggregator bergerak menjalankan fungsinya di bidang kegiatan hilir gas dimulai sejak gas dipasarkan ke pasaran dalam negeri. Gas tersebut terdiri dari gas yang dihasilkan dari kegiatan ekploitasi dari sumber dalam negeri maupun gas yang dihasilkan dari impor. Gas produksi dalam negeri maupun gas yang diimpor dari luar negeri memiliki perbedaan harga beli. Perbedaan ini berakibat kepada perbedaan harga jual kepada konsumen, baik konsumen rumahan maupun perusahaan dan industri. Demikian halnya berimbas kepada ketidakadilan bagi konsumen yang berdomsili jauh dari pusat suplai gas dan belum memiliki sarana distribusi yang memadai, karena mereka akan terkena dampak dari tingginya harga. Terlebih lagi kebijakan distribusi migas selama ini masih terpusat di lokasi lokasi yang dekat dengan kota-kota besar dan telah memiliki jaringan distribusi. Oleh karenanya maka negara membentuk aggregator (aggregator) gas yang berfungsi untuk membeli gas dari produsen dari sumber gas dalam negeri dan import migas dari luar. Gas dari berbagai sumber selanjutnya dijual kepada konsumen dengan harga rata-rata sama kepada konsumen
Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945 Nugraha, Harry Setya
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (785.635 KB)

Abstract

Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia(UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah berkayuh pada sistem parlemen tiga kamar ataukah pada sistem parlemen dua kamar. Tulisan hukum ini ditulis untuk mengkaji bagaimana desain ideal sistem pemerintahan presidensil dan kamar parlemen di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan sistem presidensil yang lebih murni. Selain itu, dalam upaya mempertegas parlemen dua kamar di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah paradigma MPR yang semula dianggap sebagai sebuah lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya
Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem Outsourcing: Sebuah Kesenjangan Penerimaan Nafila, Nafila; Kristine, Erlin; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.4 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v8i2.a5552

Abstract

Nowadays, outsourcing becomes a common system which is used in many business entities. For some reasons, as a system, outsourcing has emerged pro and contra opinions. Some people thought that outsourcing could make business run more effectively and efficiently, while the other thought that outsourcing could make labor placed in unfavorable condition. However, Indonesian law system still allows or accommodates business entities to use outsourcing in their business. In fact, through its practice, Indonesian labor law which rules outsourcing has not been implemented effectively, so the labor would become the weak party when they are in work relation with the bosses. This article will be focused on how outsourcing was implemented, and in the same situation, how the labor respond to it. This article was based on field study, in which researchers gave attention to the implementation of outsourcing system in 2 (two) different work units within the same institution, a private university in Jakarta. This study shows, because of some reasons, the labor still accepts when they were working under the outsourcing system.
Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial Isdiyanto, Ilham Yuli
Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.422 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a8035

Abstract

This theoretical-normative study aims to determine the problematic use of legal theory and its impact on the construction of the law itself. This is very important because the construction of todays law has not created a social awareness of the law so that law enforcement becomes difficult. The discussion in this study raises several issues to be studied, such as; what is the dependencies pattern between law and social awareness? Then how to reconstruct them in the current of the Theory of Law? And the last is; what is the proper direction of legal creation? The results of this study conclude: First, the problem of alienation and distortion between law and society is just like an iceberg phenomenon because the main problem lies within the understanding theoritical of the law itself. Second, the relationship between law and social awareness is the dependence relationship, where the legal product must reflect social awareness so that the actualization of the law is accepted by society as its need. Third, discussing the correlation between law and society is not enough with normative thought (prescriptive), but also empirical (descriptive), so the theory of law plays a very important role to bring this multidisciplinary understanding back to normative thought that prescriptive. Fourth, the legal product which is not based on normative thought is very dangerous because it will be very liberal and far from social morality based on social values, thus there will be alienation and distortion between law and society, or in other words law does not reflect the social awareness.
Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman "Pahlawan Devisa Negara" Kusumawati, Mustika Prabaningrum
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.53 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v8i2.a7155

Abstract

Human trafficking disguised as shipping heroes of countrie’s foreign exchange occured because the government does not exercise its function properly. The existence of Indonesia’s Criminal Law Book (KUHP), The Act of 39 Year 2004 About Placement and Protection of Indonesian Labor, The Act of 21 Year 2007 About Eradication of Human Trafficking, as well as several other laws are expected to be optimally applied. In connection with the shipment of labors that disguise as heroes of countrie’s foreign exchange, it is urgent to prevent it comprehensively and integrally which covers: direct prevention, indirect prevention, prevention with some environment restoration, and prevention through the attitude upgrading.

Page 3 of 23 | Total Record : 226

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025) Vol. 16 No. 1 (2025) Vol. 15 No. 2 (2024) Vol. 15 No. 1 (2024) Vol. 14 No. 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2016) More Issue