cover
Contact Name
Fauzan Muhammadi
Contact Email
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Novelty
ISSN : 14126834     EISSN : 25500090     DOI : 10.26555
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Novelty (ISSN 1412-6834 [print]; 2550-0090 [online]) is the Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan. This journal published biannually (February and August). The scopes of Jurnal Hukum Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
Implementation of Attributive and Delegative Authority of Sub District Head in the Local Government Procedures Imam Wicaksono; Amalia Diamantina
Jurnal Hukum Novelty Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.781 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v10i2.a13782

Abstract

Introduction to The Problem: The authority of Sub District Head in Gringsing sub district came from attributive sources through Law No. 23 of 2014 concerning Local Government and delegative sources through the Regulation of Batang No. 77 of 2015. After the regulation was enacted, the authority of Sub District Head both attributively and delegatively changed, its position as a regional leader also changed.Purpose/Objective Study: The purpose is to know the implementation of attributive and delegative Sub District Head’s authority by looking at the regulations both in the laws and regulations below it.Design/Methodology/Approach: This research is an empirical juridical legal research. In empirical legal research, identification and law are conceptualized as a real social institution. The focus of this research is limited to Gringsing District, Batang Regency, Central Java.Findings: Referring to the attributive authority of Sub District Head after Law No. 23 of 2014 concerning Local Government, in general, there is no meaningful authority inside. Instead of being regulated in the provisions of the legislation, the material is more on the delegation of authority from the Regent (Bupati), which in this case is enough by delegative way. Moreover, after Law No. 6 of 2014 concerning Villages where the position of the village is increasingly strengthened administratively and politically are increasingly independent thus the Sub District Head’s authority is more narrowed.Paper Type: Research Article
Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan Tubagus Muhammad Nasarudin
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.967 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i2.a5463

Abstract

Ketika membahas Indonesia sebagai negara hukum, maka turut pula mengkaji tugas-tugas administrasi pemerintahan dan negara, baik secara aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau aturan yang terkumpul di hukum konstitusi. Namun demikian, untuk pelaksanaan isu-isu yang bersifat teknis, hukum konstitusi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Mengingat negara adalah organisasi kekuasaan, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) dibutuhkan sebagai instrumen untuk memantau penggunaan kekuasaan pemerintahan. Kajian ini mengakomodir dua permasalahan, yaitu batasan definitif dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan menurut HAN dan asas-asas dan norma-norma HAN dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka hukum. Hasil studi ini menyatakan bahwa Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Sementara Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Akhirnya, klausul pengaman (veiligheidsclausule) pada suatu keputusan dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum. Karena rumusan seperti ini, di satu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan di sisi lain bertentangan dengan asas praduga rechtmatig.
Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (“Franschise”) Perspektif Hukum Islam Puji Sulistyaningsih; Heniyatun Heniyatun; Heni Hendrawati
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.049 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v8i1.a5530

Abstract

Franchise (waralaba) merupakan suatu bisnis yang telah teruji keberhasilannya, sehingga banyak usaha yang kemudian diwaralabakan. Hal ini tak terkecuali mulai dikenal dan digunakan oleh para pengusaha yang menjalankan bisnisnya menggunakan prinsip Syariah. Walaupun waralaba dalam hukum ekonomi Islam masih dianggap suatu hal baru namun sudah banyak menarik perhatian para pengusaha untuk menekuninya, dengan alasan bahwa waralaba lebih menguntungkan dan tidak bertentangan dengan konsep Syariah. Salah satu ciri khas waralaba adalah adanya royalty, yaitu pembagian keuntungan antar franchisor dan franchisee dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun  waralaba Syariah, sistim pembagian keuntungannya menggunakan sistim bagi hasil. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistim bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam sistim bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menggunakan sistim bagi hasil, dengan prosentase yang bervariatif yaitu: 50:50 atau 60:40 tergantung kesepakatan para pihak (franchisor dan franchisee). Kendala yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan (bagi hasil), dan adanya pembagian keuntungan yang kurang transparan. Penyelesaian kendala-kendala tersebut terutama dalam pembagian keuntungan biasanya diselesaikan secara musyawarah mufakat, pembayaran ganti rugi, atau jika tidak tercapai dapat melalui arbitrase.
Utang dan Pengakhiran Perjanjian Secarap Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus Awalia Noviyanti; Mukti Fajar Nur Dewanto
Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.506 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a9223

Abstract

This article aims to analyze the existence of the debt in reciprocal agreement between PT. Garuda and PT. Magnus, and about the termination of agreement which set aside article 1266 Civil Law unilaterally whether could cancel debt payment obligation or not. This research is normative research which observes the data that correlated to agreement, debt, act againts the law, and termination of agreement which set aside the article 1266 Civil Law. The approach of this article is statute approach which review the data that have correlation with law of agreement and termination of agreement, and case approach. It is the case of PT. Garuda and PT. Magnus. The data collection was done by library research that observing the data about law of agreement and termination of agreement. The result of research shows that there must be approval from each party in reciprocal agreement. Thus, the debt of PT. Garuda to PT. Magnus is the obligation that must be fulfilled due to PT. Magnus has worked maximally to complete its obligation. In other side, the termination of law which set aside article 1266 Civil Law is act againts the law, therefore the obligation to pay the debt must be done, in the reason of there is indemnification in act againts the law.
Illegal Hunting Prevention by Indigenous People in Bromo Tengger Semeru National Park Hablana Rizka Achmadi; Adelia Ramadhani Savitri; Adhe Puspawari Hardhany; Ayu Rini Tirtasari Haryono; Muh. Danny Wirawan
Jurnal Hukum Novelty Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.346 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v10i1.a13561

Abstract

Introduction to The Problem: National park is a conservation area which has the most advanced management system compared to forest park, Nature Park, nature reserves, and wildlife reserves. The national park is becoming the area that can anticipate the hunt and to prevent the extinction of protected animals. One of the largest national parks in East Java is Bromo Tengger Semeru. Around the park, there lived a Tengger tribe whose role is to maintain the conservation areas.Purpose/Objective Study: The purpose is to determine the response on illegal hunting conducted by people around Bromo Tengger Semeru National Park and to determine the factors supporting the illegal hunting prevention in Bromo Tengger Semeru National Park.Design/Methodology/Approach: The type of this study is sociological law study using qualitative methodology — the data collected through observation, interviews, and literature.Findings: The results show that the way the Tengger tribe prevent illegal hunting is by doing spiritual guidance. While the supporting factors in preventing illegal hunting is the law and legal custom owned by Tengger tribe, thus the customary law applied by Tengger tribe is more effective than national law.
Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Subardjo Subardjo
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.022 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i3.a3935

Abstract

Inquiry rights is the right of Parliament to conduct an investigation on the implemen-tation of a law or government policies relating to the important things, strategically, and im-pacted people's lives, nation, and state that allegedly contrary to the legislation. The rights, in its use is different between Law No. 6 of 1954 and Law No. 27 of 2009, both the implementation and the effectiveness in controlling government policy.This paper used sociological juridical approach by outlining the legislation related to inquiry rights and analyzing sociological aspect of the use of the inquiry rights by the members of Republic Indonesia Parliament.In conclusion, the inquiry rights of  Parliament members has been used normatively and tend to be political, they just want to be safe by sheltering under the government power to get something or sheltering on behalf of the people to draw sympathy, so that in the next election they could boost the votes.
Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945 Harry Setya Nugraha
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (785.635 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v8i1.a5526

Abstract

Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia(UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah berkayuh pada sistem parlemen tiga kamar ataukah pada sistem parlemen dua kamar. Tulisan hukum ini ditulis untuk mengkaji bagaimana desain ideal sistem pemerintahan presidensil dan kamar parlemen di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan sistem presidensil yang lebih murni. Selain itu, dalam upaya mempertegas parlemen dua kamar di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah paradigma MPR yang semula dianggap sebagai sebuah lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya
Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.483 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a9224

Abstract

Industrialization and export and import activities between countries around the world in this era of globalization. the issue of sustainable development in which the trade also related with physical and environmental aspects, but also considers the benefits and security of the man himself. Many facts encountered that some cases were found, the non-compliance of transnational corporations to pay attention to the principles of human rights fulfillment. Legal issues raised: (1) provisions on international trade, environment, and human rights. (2) case analysis related to international trade, environment and human rights. The research method used statue approach, conceptual approach, and case approach. Research results: (1) Countries are expected an important role in securing how the effects of human rights violations resulting from international trade activities can be minimized in such a way through the principles to protect, and respect for the human rights of citizens. Thus, the public benefits from many international trade activities conducted by the state. as well as sustainable development is also realized through the principle of remedy for transnational corporations found to have done environmental damage and accompanied by human rights violations in its business activities. (2) In the cases presented, it has proved that transnational corporations directly commit human rights violations and environmental destruction, to threats to the state sovereignty process. This issue needs to be addressed in the enforcement of international legal mechanisms. In the extraterritorial court's decision, it is difficult for plaintiffs who are victims of justice and accountability for human rights violations and environmental damage.
Recognition and Strengthening the Customary Land Ownership in Central Borneo Province Nur Putri Hidayah; Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Hukum Novelty Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.595 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v10i1.a12980

Abstract

Introduction to The Problem: The rapid flow of globalization has brought indigenous peoples to prolonged horizontal and vertical conflicts. The majority of conflicts triggered by who has the right to own the land and functionalize it. The land that belongs to indigenous peoples and it inherited from generation to generation, suddenly taken by investors and it even supported by the government. The indigenous people are often victimized and forced out from their customary lands. They who try to claim the rights sometimes experience obstacles because of the stronger and dominant government position in the court. One of these conflicts occurred in the Dayak community in Central Borneo Province.Purpose/Objective Study: This study aims to determine the problems experienced by indigenous peoples in Central Borneo Province, as well as to find out the mechanism for establishing a legal protection system in order to provide recognition and strengthening ownership of customary land in the Central Borneo Province.Design/Methodology/Approach: This study uses normative research methods, with statute approaches and conceptual approaches.Findings: there are serious problems experienced by indigenous people in Central Borneo Province, related to customary land in their territory. However, there are legal safeguards that can be carried out through formal and administrative land recognition.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan Baiq Setiani
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.146 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i3.a3930

Abstract

ABSTRACTThe background of this research is the increasing frequency of passengers or users of air transport services in Indonesia who complained about the airline services, especially flight delays problems in the implementation of air transport services. Thus, it is important to reveal how the implementation of the airline responsibility as a flight services provider to the passengers in case of flight delays according to the legislation that applies. The method used is a normative juridical research. Based on this research, the form of airlines responsibilities applied the concept of legal presumption of innocence responsibility. The legal protection to passengers as a result of delays can be proven with air tickets. A suggestion in this study is the government should provide clear and assertive provisions on sanctions against the airlines if it does not provide compensation due to the delays.

Page 9 of 23 | Total Record : 226