Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 4: JURNAL POENALE"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN DISKRESI FUNGSIONAL DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Sanjaya, Muhammad Harismatulloh]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan perkara tindak pidana dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan tindak pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung denga pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan perkara tindak pidana diskresi oleh seorang petugas Polisi dimulai dari proses pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan tersangka dimana letak munculnya diskresi dalam proses penyidikan, mengenai tindakan penyidikan tersebut terdapat tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yang dimana pada proses penangkapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan tindak pidana antara lain adalah faktor hukum, faktor aparatur penegak gukum, fakto fasilitas dan faktor masyarakat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KEDELAI BERSUBSIDI (StudiPutusanPengadilanNegeriTanjungKarang No.26/Pid.TPK/2012/PN.TK) ]]>
<![CDATA[Anfasa, Farid]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime), Upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparatpenegak hukum. Salah satu contoh yang terkait dengan korupsi adalah Program Penyaluran Subsidi harga kedelai yang disalurkan kepada pengrajin tahu/tempe. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi subsidi harga kedelai dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normative empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari melalui studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hokum dan terdapat unsur-unsur tindakpidana yang telah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sesuai dalam teori pertanggungjawaban pidana terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukanya, perbuatan tersebut juga dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatan terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan memperhatikan pada pertimbangan hakim yaitu kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan maupun diluar persidangan.]]>
<![CDATA[Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Pakuan Ratu) ]]>
<![CDATA[Firmansyah, David]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberitaan di berbagai media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Seperti hal nya pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi di kabupaten Way Kanan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, bagaimana upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dan faktor?faktor apa yang menghambat polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, disamping studi kepustakaan juga dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk kebenaran upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan berdasarkan teori psiokogenis adalah intelegensi dan kemerosotan moral, berdasarkan teori sosiologis adalah lingkungan pergaulan dan pendidikan. berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat terjadinya perkara, faktor ekonomi, dan faktor korban itu sendiri. Upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan lebih memperhatikan pada upaya preventif. Faktor penghambat Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dikarenakan faktor masyarakat,faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas jalanan yang rusak.Saran penulis perlu sosialisasi akan penting nya suatu pendidikan yang dapat membentuk moral dan psikis seseorang, pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat diharapkan untuk mematuhi himbauan, pemutusan mata rantai kejahatan sangat diperlukan, penambahan anggota Kepolisian juga dibutuhkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA YANG LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NO.75/PID.B/2012/PN.TK) ]]>
<![CDATA[Simbolon, Adatua]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencabulan yang dijatuhi hukuman kepada anggota kepolisian dimana perbuatan cabul dilakukan bersama beberapa orang temannya kepada seorang wanita oleh hakim dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan hakim selama 2 (dua) tahun merupakan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum. Permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim majelis hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan dan bagaimanakah mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana di atur dalam hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.TK. Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data adalah data primer dan data sekunder.Hasil penelitian dan pembahasan, diambil kesimpulan bahwa terdakwa Aulia Rahman terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dan dihukum penjara selama dua tahun karena terbukti melanggar Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah karena terpenuhinya unsur Pasal 289 KUHP. Saran yang diberikan penulis ialah hakim harus lebih selektif dalam menjatuhkan vonis dipersidangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No. 54/Pid.B/2008/PN.KTA) ]]>
<![CDATA[Haryanti, Sri]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana. (2) mengetahui putusan Hakim dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor 54/PID.B/2008/PN.KTA adalah mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis yaitu semua unsur delik pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan, yang bersifat non yuridis yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari sifat pribadi Terdakwa. (2) Dikaitkan dengan undang-undang Perlindungan Anak, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak menjadi terabaikan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PN NOMOR: 1056/PID/A/2012/PN.TK) ]]>
<![CDATA[Ayu, Chairinta Bunga]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, baik pelaku orang dewasa maupun anak-anak. Salah satu contoh dalam Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Data diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena terdapat unsur kesalahan dan memenuhi unsur tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku adalah hakim mempertimbangkan pelaku yang masih anak-anak, faktor yuridis, fakta-fakta dalam persidangan dan faktor non yuridis. Saran dalam penelitian ini adalah dalam permasalahan anak seharusnya aparat penegak hukum mengedepankan proses Diversi atau Restorative Justice sehingga tidak perlu sampai diproses di pengadilan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH OKNUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Putusan No. 03/Pid.B/2013/PN.BU) ]]>
<![CDATA[Yuliyanti, Selvi]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak Pidana Pencurian termasuk kejahatan terhadap kekayaan diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yaitu kasus pencurian di gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang dilakukan oleh oknum Satpol PP di daerah kabupaten Way Kanan pada tanggal 28 September 2012. Pada skripsi ini, permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh oknum Satpol PP, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dan sanksi disiplin apakah yang diberikan oleh institusi Satpol PP terhadap anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang melibatkan oknum Satpol PP dengan terdakwa I Dahilahi, terdakwa II Darki Aditia (oknum Satpol PP) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ialah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori ratio decidendi serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Sanksi disiplin yang diberikan institusinya adalah sanksi disiplin berupa pemberhentian, karena yang bersangkutan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) dan (b) PP RI Nomor 6 Tahun 2010. Saran yang diberikan penulis adalah bagi para penegak hukum, diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkann pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum serta kepada Kepala Satpol PP diharapkan dapat secara tegas menegakkan sanksi displin bagi anggotanya yang melakukan tindakan indisipliner.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan No : 283/pid.B./2011/PN.Menggala) ]]>
<![CDATA[Rifai, Holdin]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie kepada koban Sahab bin Ahmad Syukri. Jaksa menuntut terdakwa 17 (tujuh belas) tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri. b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri. Penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah melingkupi pengadilan tinggi, dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti menggunakan metode proporsional purposive sampling. Pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data di dianalisis secara kualitatif. kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: a) Terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab karena saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. b) Hakim dalam memberikan pidana terhadap terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie kepada korban Sahab, didasarkan oleh ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP, serta memuat pula hal-hal yuridis dan non yuridis. Peneliti menyarankan Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan penegak hukum khususnya Hakim, harus lebih bijaksana dalam menegakan supremasi hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLDA LAMPUNG) ]]>
<![CDATA[Amanda, Vinda Fitria]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seorang anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi (fundamental right and freedom off children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahtraan anak jadi masalah perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan responden dilakukan purpose sampling. Simpulan dari penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memberikan diversi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan di panti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.Saran yang diberikan penulis terhadap perlindungan hukum terhadap anak berupa saran sebagai berikut: (1). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya para penegak hukum diwilayah Polda Lampung bisa lebih memahami dengan konsep diversi dan restorative justice agar perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,(2). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, dilakukan kerjasama untuk membentuk sebuah forum antara penegak hukum, orang tua dan sekolah yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika terhadap anak.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL OBAT KERAS TANPA KEWENANGAN ]]>
<![CDATA[Marya, Ismi]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ( BPOM RI ) adalah merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya di koordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai Unit Pelayanan Teknis yang berada di tingkat Propinsi yang disebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Propinsi Lampung. Penyidik Balai Besar POM Propinsi Lampung secara jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penjual Obat keras tanpa mimiliki kewenangan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik BBPOM dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil BBPOM Propinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan meliputi peranan normatif, peranan aktual dan peranan ideal. Faktor penghambat dalam penegakan Hukum terhadap penjual obat keras tanpa kewenangan oleh Penyidik BBPOM Propinsi Lampung antara lain faktor penegak hukum yang terbatas, kurangnya kerjasama antara BBPOM Propinsi Lampung dengan Instansi lain. Faktor lain adalah factor Masyarakat sendiri yaitu ketidaktahuan Masyarakat bahwa obat keras harus didapat atau diperoleh dari sumber yang jelas dan resmi.]]>
