Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot) ]]>
<![CDATA[Sairat, Heri Wijaya]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan keadilan dalam putusan hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan nara sumber, yaitu hakim, jaksa dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a) Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandungdengan terdakwa Zakarsih adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b) Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim selama 16 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- dapat dikatakan adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kata kunci: pertimbangan hukum, hakim, pelaku perkosaan, orang tua ]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ]]>
<![CDATA[Katrin, Desy Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana. Terkait dengan pembunuhan berencana maka kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, sebagai wujud dari peranan kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus di polda metro jaya), apakah yang menjadi faktor pengahambat kepolisan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peran Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mengungkap kasus pembunuhan yang di lakukan oleh teman dekat yang di maksud dalam penelitian ini termasuk dalam peran yang ideal. Faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Saran penulis yaitu Penyidik Polda Metro Jaya perlu mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana Penyidik Polda Metro Jaya perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana. Kata kunci: Peran, Kepolisian, Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[DISPARITIES VERDICT AGAINST THE CRIME OF THEFT BY SEVERE PUNISHMENT (Studies In State Court Liwa) ]]>
<![CDATA[Sari, Emili]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ AbstractCourt decisions on criminal cases of theft by weighting often poses legal difference is called the disparity in the judgment. The problem in this research is why the disparity in court decisions as well as whether the execution of court decisions already meet the substantive justice. Approach to the problem used in this thesis is a normative juridical approach and empirical jurisdiction. Results of research and discussion in mind that according to article 55 of the criminal code proved that Irawan bin Tohari are people who do their own crime (plegen) and the people who helped with a criminal offense (made plegen) seen from the chronology that bin Irawan Suganda Tohari are invited Imam bin Sudiyat do the crime of theft. While Imam Bin Sudiyat Suganda is the person who helped with a criminal offense only (made plegen) it can be seen that the act of Imam Suganda bin Sudiyat meet the requirement (made plegen). Implementation of court rulings have met the substantive sense of justice, because of sentences against people who have the intention of doing as well as jointly malakukan criminal offense hukumanya higher than that taken together committed the crime.Keywords : Disparity , court decisions , theft by weighting ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA (TRANSNASIONAL) ]]>
<![CDATA[Cemerlang, Aisyah Muda]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ AbstrakPemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO). UU PTPPO mengamanatkan bahwa tindakan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak harus dihilangkan/dihapuskan karena tindakan itu sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas Negara (transnasional) didasarkan pada sistem bekerja/berfungsinya hukum pidana terdiri dari substansi hukum (legal substance), stuktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Penyelenggaraan SPHP belum dilakukan sepenuhnya secara integral/koordinasi/kerjasama di antara aparat penegak hokum dalam proses peradilan pidana meliputi penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara/nasional harus diwujudkan secara integral dan berkualitas yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Kata kunci: Penyelenggaraan; sistem; TPPO; lintas. ]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Farisandy, Yuki]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tindak pidana kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga kerap terjadi didalam lingkungan rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1.apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga? 2.upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga? penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga adalah: a) faktor sosial, yaitu lingkungan rumah majikan sepi. b) faktor ekonomi, yaitu ketergantungan korban yang berkerja pada pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup. c) faktor pendidikan, yaitu pendidikan korban yang rendah dimanfaatkan oleh majikan. d) faktor agama, yaitu iman dan taqwa majikan yang tidak teguh. e) faktor keluarga, yaitu keadaan rumah tangga majikan yang tidak harmonis. f) faktor biologis, yaitu majikan laki-laki yang memiliki kelainan seks. g) faktor psikologis, yaitu adanya niat jahat pelaku. h) faktor internal korban, yaitu korban memiliki penampilan yang menarik. (2) upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga ditimbulkan dari berbagai pihak yaitu pihak aparat penegak hukum, pihak korban, pihak pelaku, perundang-undangan, pranata peradilan pidana, dan lembaga pers. Kata kunci: Korban, Kekerasan Seksual, Pembantu Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BIDANG KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Herista, Annisa Dian Permata]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum perkara pidana; (2) Faktor penghambat apa yang dihadapi oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam melaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum telah efektif (2) Faktor penghambat Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum perkara pidana ada lima, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran: (1) Perlunya dukungan dari berbagai pihak yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum, sehingga tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu lebih dirasakan oleh masyarakat luas; (2) Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung harus lebih aktif memberikan bantuan hukum ke daerah pelosok, agar masyarakat daerah tersebut mengetahui adanya keberadaan organisasi bantuan hukum. Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Hukum, Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[FUNGSI ANJING PELACAK SEBAGAI ALAT BANTU PENYIDIKAN DALAM MENDAPATKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Newaherman, Oldy Andrelin]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakFungsi anjing pelacak sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana belum ada peraturan yang secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan untuk dapat menimbulkan suatu kepastian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa di dalam ruang lingkup di Polda Lampung, Polres Lampung Selatan dan Kejaksaan Pengadilan Negeri Lampung anjing pelacak berfungsi sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana pencurian, narkotika, bahan peledak namun belum ada peraturan secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan. Peraturan masih sebatas Surat Keputusan Kapolri atau SKEP dan Peraturan Kapolri atau Perkap. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap barang bukti yang ditemukan anjing pelacak dalam hal ini peraturan mengenai penggunaan anjing pelacak yang hanya sebatas SKEP dan PERKAP seharusnya ada dasar hukum yang mengatur secara jelas tentang keabsahan atau penggunaan hukum didalamnya , faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini kurangnya polisi yang bertugas sebagai pawang anjing atau K-9 di Polda Lampung maupun di Polres Lampung Selatan, dan faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya peralatan yang dibutuhkan anjing pelacak seperti kendaraan , serta faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan tidak adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pihak polisi K-9.Saran penulis seharusnya penggunaan anjing pelacak dapat lebih dimaksimalkan penggunaannya dalam mencari barang bukti tindak pidana dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur keabsahannya. Yang berupa landasan hukum yang seharusnya diakomodir dalam ketentuan Undang-undang Kepolisian. Selain itu seharusnya terdapat penambahan jumlah personil polisi pawang anjing pelacak yang berkompeten, peningkatan sarana dan prasarana, serta memberikan sosialisasi tentang penggunaan anjing pelacak. Kata Kunci : Anjing Pelacak, Alat Bantu, Tindak Pidana. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN DAN PENGEROYOKAN PADA ACARA HIBURAN ORGAN TUNGGAL (Studi di Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Yasa, I Putu Budhi]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Peredaran minuman keras pada lokasi hiburan organ tunggal cukup memperihatinkan. Pengunjung organ tunggal rata-rata adalah laki-laki yang dominan berusia remaja dan biasanya tamatan sekolah menengah pertama. Berkelahi dalam acara yang bersifat hiburan dan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan melukai orang lain adalah perilaku menyimpang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor penyebab perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung.pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu pendekatan secara yuridis normatif, dan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor penyebab terjadinya perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung adalah faktor intern dan ekstern. Faktor internal : agresivitas akibat penyalah gunaan alkohol, kurangnya kepatuhan hukum, rendahnya budi pekerti (pengetahuan). Faktor eksternal : pembiaran oleh polisi, kemiskinan, lingkungan, waktu hiburan yang hingga dini hari. Upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung adalah melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan cara melakukan tindakan represif terhadap pelaku perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal (menangkap, mengadili, serta membinanya dalam Lembaga Pemasyarakatan). Upaya non penal yang dilakukan adalah Melakukan prosedur pengawasan sesuai izin yang diberikan. Penempatan polisi sebagai pengawas (Intelpampol) serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara polisi dan pihak penanggung jawab hiburan. Kata kunci : kriminologis, perkelahian dan pengeroyokan, organ tunggal]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING GARUK KERANGYANG DILARANG (Studi Putusan PN No: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK) ]]>
<![CDATA[Azharia, Venti]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang diputus pengadilan melanggar Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK yang menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana serta bagaimanakah faktor penghambat penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan secara normatif dan empiris sebagai penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut: penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara : 1. Tahap Formulasi, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009; 2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga pengadilan; 3. Tahap Eksekusi, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 700.000,00. Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum 3. Faktor sarana dan prasarana; 4. Faktor masyarakat; 5. Faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini,Para penegak hukum yaitu Kepolisian Perairan, Kejaksaan, dan Hakim harus melaksanakan perannya masing-masing dengan baik serta meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal.Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku, Alat PenangkapanIkan yang dilarang ]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELUARGA (INCEST) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK) ]]>
<![CDATA[Simbolon, Nova Selina]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakAnak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan adanya tindak pidana pencabulan dalam keluarga atau incest yang sebagian besar korbannya adalah anak seperti yang dilakukan oleh paman kandung sendiri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest) dalam Putusan Nomor 11/PID/2014/PT.TK adalah terdakwa Abun bin Nyono terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dihubungkan dengan dengan fakta-fakta di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest) dalam Putusan 11/PID/2014/PT.TK adalah berdasarkan teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi,dan ratio decendi. Saran yang diberikan penulis yaitu perlu dikaji lebih mendalam lagi terhadap pola pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga, sehingga anak yang menjadi korban mampu untuk bangkit kembali terhadap keterpurukan yang pernah dialaminya. Dan perlu meningkatkan gerakan perlindungan anak dengan cara memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak.Kata kunci: pemidanaan, tindak pidana, incest. ]]>
