REZ PUBLICA
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Articles
228 Documents
<![CDATA[AZAS DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM PEMBERDAYAAN PEGAWAI PADA PT. BANK SULTRA CABANG UTAMA KENDARI ]]>
<![CDATA[Hasmiah, Hasmiah]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.744 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1902
<![CDATA[ABSTRAKPT. Bank Sultra Cabang Utama Kendari salah satu aktor di dunia perbankan dituntut untuk mampu memberikan layanan yang maksimal dan memuaskan kepada nasabah, sehingga mampu bersaing di era kompetisi dunia perbankan. Azas dan Fungsi Kepemimpinan Dalam Pemberdayaan Pegawai Pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kendari. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan permasalahan sebagaimana adanya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai tetap non manajerial pada PT. Bank BNI Cabang Utama Kendari yang berjumlah 60 orang. Adapun teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik pengambilan sample secara acak (random sampling) dari populasi pegawai tetap. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama sudah berhasil melaksanakan pemberdayaan pegawai dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem penempatan pegawai berdasarkan kriteria-kriteria yang objektif, sistem pengembangan pegawai yang dilaksanakan secara intens dan memperhatikan kemampuan pegawai serta sistem pemanfaatan pegawai yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi psikologi para pegawainya. Kata kunci : Azas dan Fungsi Kepemimpinan, Pemberdayaan Pegawai ]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT SEJAHTERA PADA PROGRAM GERAKAN NASIONAL KAKAO DI KABUPATEN KOLAKA UTARA ]]>
<![CDATA[Muh. Rijal, Muh. Rijal]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.744 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1907
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kinerja lembaga Ekonomi Masyrakat (LEM) kakao di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunkana jenis penelitian Kualitatif dengan metode Analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara yakni : wawancara dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gerakan Nasional di Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan sesuai standar operasional yang tercantum dalm juknis, meliputi peremajaan kebun, rehabilitas kebun, intensifikasi kebun, pemberdyaan petugas dan petani, pembangunan dan operasional unit pengelolaan pasca panen, dan pengembangan system data base teknologi budidaya kakao. Kinerja LEM Sejahtera dalam gernas kakao di Kabupaten Kolaka Utara dilihat dari segi produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Sedangkan dari dimensi kualitas layanan dan responsivitas belum berjalan dengan baik segi sumber daya manusia maupun pendanaan/anggaran. Artinya bahwa dengan kinerja LEM Sejahtera yang baik maka program Gernas Kakao di Kabupaten Kolaka Utar dapat terwujudkan, demikian dan sebaliknya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja LEM Sejahtera maka perlu peingkatan sumbera daya LEM Sejahtera baik dari segi sumberdaya manusia maupun pendanaan/anggaran. Kata kunci : Kinerja, LEM Sejahtera dan Program Gernas Kakao]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010 ]]>
<![CDATA[La Ode Muh. Elwan, la ode muh]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): Management and Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.305 KB)
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010 La Ode Muhammad Elwan*Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesiamuh.elwan@gmail.com  ABSTRAKPemerintah Kota Kendari mengeluarkan Perda 15/2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah. Perda ini diharapkan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan partisipasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010 dan menjelaskan interaksi isi Perda (content of policy) dan konteks implementasi (context of policy implementation) yang berkontribusi pada jalannya implementasi Perda 15/2003.Penelitian ini merupakan penelitian ekploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang melihat kasus implementasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010. Metode pengumpulan data melalui wawancara terarah terhadap informan kunci, studi dokumentasi, dan melalui observasi (pengamatan) di lokasi penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan partisipasi perda 15/2003 dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan melihat kurangnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Pemkot dan DPRD) untuk melaksanakan amanat Perda serta tidak adanya kegiatan dan anggaran terkait implementasi Perda ini. Ketentuan partisipasi dari Perda 15/2003 tidak jelas kapan waktunya akan dilaksanakan dan dalam keadaan bergerak lambat untuk melakukan perbaikan. Dari isi Perda, kelambatan implementasi disumbang oleh tersebarnya pusat pengambilan keputusan, banyaknya jumlah pelaksana yang terlibat serta adanya sumberdaya yang harus dikomitmenkan.Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kendari harus segera mengevaluasi  implementasi Perda 15/2003 yang bergerak lambat tersebut dan kemudian melakukan perbaikan, antara lain; segera menetapkan draft Perwali tahun 2010 yang secara teknis mengatur pelaksnaan Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan APBD, segera membentuk tim seleksi dan menetapkan pengurus Komisi Partisipasi Kota Kendari. Selanjutnya perlunya dukungan stakeholders untuk bersama-sama menindak lanjuti amanah dari Perda15/2003 khususnya dalam penyusunan APBD Kota Kendari.Kata kunci: Implementasi kebijakan, Analisis Kebijakan, Partisipasi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROMBO KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA ]]>
<![CDATA[ARIANI, ARIANI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.356 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3930
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan tujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana dan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi  Kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum berjalan cukup lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi organisasi yang dimana organisasi seperti Karang Taruna belum dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan, juga terkait dengan Dimensi interpretasi belum berjalan dengan baik karena Pemerintah desa tidak transparan dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, selain itu Dimensi aplikasi (penerapan) program belum dilakukan secara rutin. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara di dasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumber  daya, disposisi, dan struktur  birokrasi. Berangkat dari permasalahan dan teori serta analisis dan pembahasan penelitian, maka Pemerintah Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, disarankan untuk melakukan komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara berkesinambungan, konsisten dan jelas, mempersiapkan seluruh sumber daya baik staf, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung sepenuhnya kebijakan baik secara lisan maupun tertulis melalui individu maupun institusi serta kelembagaan, dan mendorong Pemerintah Desa untuk menyusun uraian tugas berkaitan dengan kebijakan dan menyusun standarisasi pekerjaan dipemerintah desa melaui Standar Operacing Procedures (SOP) Alokasi Dana Desa secara terintegrasi.Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD)]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI ]]>
<![CDATA[HARTATI, HARTATI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.933 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3935
<![CDATA[Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literatur dan pendekatan masalah secara deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Tax Amnesty belum terimplementasi secara maksimal. Terlihat dari aspek komunikasi sudah cukup baik apabila ditinjau dari dimensi transmisi , namun dari dimensi kejelasan informasi antara pihak penyelenggara terhadap kelompok sasaran dalam hal ini peserta atau wajib pajak masih perlu adanya perbaikan terlebih pada saat pentransferan informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta atau wajib pajak. Dari aspek sumber daya manusia KPP Pratama Kendari sudah cukup bagus hampir semua pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan tax amnesty, dan terlihat dari responnya memberikan nilai positif bagi wajib pajak. Dari sumber daya financial KPP Pratama Kendari dalam penyelenggaraan program tax amnesty menerima sumber dana dari kantor pusat langsung. Dari sumber daya sarana dan prasarana KPP Pratama kendari sudah cukup memadai, walaupun dari pihak wajib pajak ada yang menyarankan mengenai tempat kedepannya bisa dipertimbangkan karena melihat kondisi wajib pajak yang semakin bertambah dan cukup padat. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana ditinjau dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak cukup baik tanpa membeda-bedakan, adapaun respon pegawai dalam mengakomodir permasalahan sudah cukup baik, walaupun wajib pajak masih mengeluh dengan harus mengantri lama apabila melaporkan pajaknya. Dari aspek sturktur birokrasi yang mengacu pada SOP bidang pelayanan KPP Pratama Kendari dinyatakan KPP Pratama telah melakukan Pelayanan yang maksimal. Implementasi tax amnesty dari sisi pengampunan sanksi Bunga telah memberikan pengaruh yang cukup baik bagi wajib pajak dan semakin  memberikan semangat bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknnya. Adapun dari sisi pengampunan sanksi administrasi berupa denda merupakan suatu pengampunan yang baik, program tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk senantiasa memanfaatkannya, apabila menginginkan pelaporan administrasi pajaknya baik dimata pajak dan hukum Republik Indonesia.Kata kunci : Implementasi,Tax Amnesty]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN KERJA PEGAWAIÂ PADA SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KABUPATEN BUTON TENGAH ]]>
<![CDATA[DEWI, IRMA]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.093 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3940
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah sudah cukup baik, bila dilihat dari tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan bekerja secara etis. Namun jika dilihat dari tingkat kehadiran disiplin kerja pegawai belum maksimal karena masih ada pegawai yang datang terlambat dan tingkat kehadiran pegawai untuk tiap bulannya belum mencapai angka 100 %. Hal ini dikarenakan masih ada pegawai yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Misalnya sakit, izin atau tanpa keterangan. Begitu pun dari segi ketaatan pada peraturan dan standar kerja, disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah masih kurang optimal karena masih ada pegawai yang belum sepenuhnya menaati aturan kerja dan sedikit lalai dalam menyelesaikan pekerjaan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah yang pertama faktor internal yang terdiri atas: Perilaku, sikap atau kepribadian yang dimiliki oleh pegawai, semangat kerja yang mencakup  minat pegawai dalam bekerja dan adanya penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri atas:Kemampuan pimpinan dalam mengarahkan bawahan, kemampuan pimpinan dalam menciptakan inovasi baru, hubungan dengan rekan kerja,dan adanya fasilitas yang memadai.KataKunci : Disiplin Kerja Pegawai]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Poasia Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[MARANSA, MEGAWATI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.964 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3945
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Poasia Kota Kendari.Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kapasitas pegawai negeri sipi adalah Pengetahuan, Keterampilan, Potensi Diri, Motif Bekerja dan Moral. Sedangkan indikator kualitas pelayanan publik adalah berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ini membutuhkan informan kunci dan informan pelengkap. Informan kunci (key informan), yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta 2 Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Poasia Kota Kendari. Adapun informan pelengkap yaitu 5 orang masyarakat, Â yang merasakan pelayanan pada Puskesmas Poasia Kota Kendari. Dengan demikian informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pegawai negeri sipilpada Puskesmas Poasia Kota Kendari telah dilaksanakan dengan cukup baik, ini dipengaruhi dari beberapa faktor salah satunya masih ada beberapa pegawai yang tingkat pendidikannya belum memadai dan belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sehingga pengetahuan dan keterampilannya masih kurang dalam bekerja. kualitas pelayanan Puskesmas Poasia Kota Kendari tergolong baik, tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam bekerja, fasilitas dan peralatan kesehatan yang perlu ditingkatkan. Terlaksananya pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien/masyarakat.Kata kunci : Pengembangan Kapasitas, kualitas pelayanan publik]]>
<![CDATA[PERANAN APARATUR KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN JATI MEKAR KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[RICO, MUHAMMAD]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.17 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3950
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: 1). mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2). mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Jati Mekar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Wajib pajak yang terdapat di Kelurahan Jati Mekar serta Petugas Kelurahan. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga,(2) meningkatkan pelayanan,(3) memberikan penghargaan. Serta adanya 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (2) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (3) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (4) suasana individu (belum memiliki uang).Kata kunci: Peranan  Aparatur, Kesadaran Masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM RELOKASI PASAR DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG (STUDI KASUS PASAR SENTRAL WUA-WUA KENDARI) ]]>
<![CDATA[RAHMADANI, RAHMADANI]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.29 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program relokasi pasar dan bagaimana kondisi sosial ekonomi pedagang yang ada pada Sentral Wua-Wua Kendari. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program relokasi pasar ke pasar Sentral Wua-Wua Kendari, komunikasi dari aspek sosialisasi program dan perda dan disposisi dari aspek komitmen antara aparat dan pedagang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program. Sementara variabel sumber daya dan struktur birokrasi (SOP) menjadi faktor pendukung. Kondisi sosial ekonomi pedagang pasar Sentral Wua-Wua Kendari dari segi pendapatan dinilai buruk, hal ini terlihat dari menurunnya tingkat pendapatan pedagang dari sebelumnya dan menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi sulit. Sementara interaksi sosial antara pedagang dengan pedagang lain maupun antara pelanggan terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari terjalinnya komunikasi yang baik antar pedagang maupun dengan pelanggan dan tidak adanya konflik yang terjadi. Aparat pelaksana atau pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan program relokasi pasar perlu memperhatikan apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam imlementasi program relokasi pasar dan perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya pedagang terhadap program pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang dengan cara memberantas pasar-pasar ilegal.Kata Kunci: Implementasi, Sosial Ekonomi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON UTARA ]]>
<![CDATA[SARIFUDIN, SARIFUDIN]]>
<![CDATA[ REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.744 KB)
|
DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3960
<![CDATA[Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara diharapkan bisa berperan aktif dalam proses pembuatan e-KTP dalam rangka untuk memperoleh identitas diri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi sistemadministrassi kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.Desain penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif yang mana untuk menjelaskan fakta dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara objektif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menujukan bahwa Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Elektronik kartu tanda penduduk di Kabupaten Buton Utara yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara dinilai belum begitu baik dalam memberikan pelayanan. Dapat dilihat dari kesalahan identitas pada e-KTP masyarakat yang merupakan dampak dari kurangnya ketelitian pegawai dalam mengakses data masyarakat. Kemudian fasilitas yang kurang dalam hal ini kipas angin atau AC perlu untuk ditambahkan agar masyarakat yang dilayani merasa nyaman. Kata kunci: Implementasi, Kualitas pelayanan.]]>
