cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
REZ PUBLICA
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 2460058X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 228 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN CECENG SELEGI, CECENG SELEGI
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.833 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak positif dari aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinanggea yaitu: pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyaraka tlokal, banyak masyarakat yang membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan pembangunan fasilitas umum (seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan), mengurangi angka pengangguran, dan meningkatnya belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: terjadinyakerusakanlingkunganhidup (sepertipenggundulanhutan, erositanah, pencemaranudara, dansedimentasisisa-sisagaliantambang), menurunnyahasilpanenpetanisekitarwilayahpertambangan, menurunnyakondisikesehatanmasyarakatlokal, hilangnya mata pencaharian asli masyarakat lokal, dantidakadanya program perbaikanlingkunganhidup yang rusak akibat aktivitas pertambangan.Kata kunci: DampakPertambanganNikel, sosialekonomimasyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA MULYANI, FATMA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.081 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut implementasi program BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga telah berjalan dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasika program BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai dan anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata pelaksanaaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi untuk melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada terdapat warga yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan karena kurangnya informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak terjangkau oleh pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara keseluruhan diperoleh bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dilakukan dengan baik.Kata kunci : Implementasi program BPJS Kesehatan 
PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SUMARA, INTAN AMINUDDIN
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.914 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3939

Abstract

Hasil penelitian: 1) Pembinaan karir di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi : pemberian orientasi umum tentang tupoksi pegawai, fasilitasi kebutuhan  rutin pegawai, mensosialisasikan  petunjuk teknis hingga ke tingkat  pelaksana,  mengikutsertakan  pegawai  dalam  bimtek    dan  diklat  yang relevan  dengan  tupoksi,  mengadakan  rapat  koordinasi  lingkup  interen  maupun lintas   sektoral   (provinsi)   dan   proses   promosi,   laternal,   dan   mutasi   secara terencana. 2) Hambatan dalam pembinaan karir pegawai yaitu : keterbatasan dana dalam penambahan sarana dan prasarana   karena bergantung pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kebutuhan sosialisasi petunjuk teknis sampai ke tingkat pelaksana, kesempatan   peningkatan   kemampuan   pegawai   (Diklat,   Bimtek, workshop)  yang  masih  bergantung  pada  pihak  eksternal  (Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perguruan Tinggi, LPMP), dan ada beberapa pejabat struktural kurang menguasai tentang fungsi leadership.   3)   Solusi   yang   dilakukan   untuk   mengatasi   hambatan   yaitu: pemeliharaan dan mendayagunakan  sarana dan prasarana yang masih ada secara optimal,  rapat  koordinasi   untuk  sinkronisasi   regulasi  pemerintah   pusat  dan program  kerja  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara,  mensosialisasikan  juknis hingga ke tingkat pelaksana melalui seminar dan workshop, memberikan motivasi pegawai berlatih dan belajar secara mandiri, mengadakan rapat koordinasi interen maupun lintas sektor, sosialisasi pengukuran prestasi kerja berdasarkan SKP agar penilaian kinerja obyektif, dan mengirimkan  pejabat struktural untuk mengikuti DIKLATPIM.Kata kunci: Pembinaan Pegawai, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH PADA BADAN PERTANAHAN KOTA KENDARI LIBA, LA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.588 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Efektifitas Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif. Populasi penelitian ialah masiarakat yang melakukan pengurusan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari. Penelitian ini mengunakan metode purposive sampling dimana sampel di tentikan sendiri secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data di analisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasaalahan utama yang ingin di jawab pada penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Kota Kendari yang mencangkup kemampuan aparat, prosedur pelayanan dan sarana prasarana dimana pada indikator prosedur pelayanan seperti kemudahan persyaratan dan proses pemenuhan kelengkapan berkas yang masih belum efektif namun kemampuan aparat serta sarana dan presarana dapat di katakan efektif. Sedangkan faktor efektifitas pelayanan yang mencangkup kebijakan organisasi, situasi kepemimpinan, penempatan pegawai, pendidikan dan keterampilan, motifasi kerja sarana dan prasarana kerja serta pola insentif dimana pada indikator sarana dan prasarana serta pola insentif yang masih kurang efektif sedangkan kebijakan organisasi, situasi kepemimpinan, penempatan pegawai, pendidikan dan keterampilan dan motivasi dapat di katakan efektif.Kata kunci Efektifitas Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Sertifikat Tanah dan faktor efektifitas pelayanan
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAA PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN Run, Muhamad
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.704 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3949

Abstract

Dengan berlakunya pasal 1 ayat 6, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bunyinya “Otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  Didesa Linsowu Kecamatan Kulisusu? Dan faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu?Hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilhan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Fungsi lainya pelaksanaan fungsi pembangunan dengan membentuk peraturan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari fungsi aspirasi yang kemudian fungsi aspirasi  terdapat fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatdan dan fungsi mengayomi masyarakat. Hasil penelitian terahir faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu yang terdiri dari sumber daya BPD, mata pencaharian dimana mayoritas anggota BPD di Desa Linsowu bekerja sebagai nelayan sehinga waktu untuk bekerja menyelesaikan tugasnya sangat sedikit,faktor lain menyangkut dana, dan kerja sama dengan Kepala Desa Linsowu turut mempengaruhi fungsi BPD, hal ini disebabkan adanya sikap arogansi dari Kepala Desa dalam memutuskan suatu.Kata Kunci: Pelaksanaan fungsi, Pembangunan
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA SUNGAI TAMBORASI KABUPATEN KOLAKA SARI, PUJI SHINTA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.525 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kolaka dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.Hasilpenelitianmenunjukanbahwastrategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka terkhusus Sungai Tmaborasi yaitu menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata. Pemerintah juga mencanangkan akan membangun atraksi wisata (wahana bermain) untuk menghadirkan suasana baru sebagai salah satu daya tarik wisata, agar wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam saja, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah yaitu diantaranya : a) mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam mengelolah dan mengembangkan wisata Sungai Tamborasi, b) pemerintah juga genjar melakukan promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak, megikuti pameran expo, serta menghadiahkan setiap tamu dari luar Kabupaten Kolaka berupa majalah tentang destinasi wisata.Kata kunci: Strategi, pariwisata
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI PADA KANTOR CAMAT MANDONGA KOTA KENDARI SALEHA, SALEHA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.84 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3959

Abstract

Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk mengetahui pelaksanaan  kegiatan Pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari.Perkembangan tenaga kerja pada pegawai suatu kondisi yang menunjukan adanya peningkatan-peningkatan kualitas pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari. Metode peneliti yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif  yang bersifat  deskriptif  dengan mendeskripsikan   kenyataan   dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Manajemen  Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Kantor Camat Madonga Kota Kendari yang menitik beratkan pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data skunder. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan  dalam catatan  lapangan, dokumen  dan  sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa untuk memotivasi pegawai diberikan penghargaan berupa piala, piagam, plakat  (SatyaLencana) dan pemberian untuk meningkatkan atau menjaga etos kerja para karyawan, cara memimpin atasan sangat baik selalu megadakan koordinasi  dan pertemuan dengan staf, penampilan, tutur bahasa, dan perilaku seorang pegawai terlihat sopan, rapi dan pakaian yang dikenakan sesuai dengan aturan menggunakan  seragam dinas, pegawai dalam melaksanakan pelayanan bagian perlengkapan pertama-tama  menerima laporan kemudian dimasukkan kedalam buku administrasi melaksanakan pelayanan prima di lakukan denganbaik dan sopan “Prosedur atau  tata cara pegawai memiliki  Standar  Operasional Prosedur (SOP)”, serta penguasaan sistem administrasi  bagian perlengkapan baik dilakukan kerjasama antara bagian-bagian dan menempatkan seseorang dalam suatu jabatan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh staf atau pegawai.Dari hasil penelitian ini dapat disarankan agar tidak hanya memperhatikan syarat kepangkatan dan latarbelakang pendidikan saja tetapi justru lebih memperhatikan kompetensinya. Seorang pegawai sebaiknya ditempatkan pada suatu jabatan sesuai dengan kompetensinya yang dimilikinya. Kompetensi tidak hanya pengalaman serta lamanya menjadi pegawai, tetapi harus pula lebih memperhatikan  tingkat pengetahuan  dan  keahlian yang dimilikinya sehingga asas pekerjaan dapat segera terwujud.Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Kompetensi , Karakteristik Kompetensi.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KENDARI SUSANA, SUSANA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.29 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3964

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari,(2) faktor- faktoryang mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari,(3)faktor-faktoryang menghambat pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari, (4) carayang dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun yang  menjadi subjek penelitian adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi lengkap mengenailatar belakang dan keadaan sebenarnya dari administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari yaitu pegawai pada bagian perencanaan dan pengadaan pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasidan dokumentasi. Teknik analisis datayang  digunakan yaitu reduksi data, penyajian datadan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendaridimulaidari proses perencanaan, yang  kedua rekrutmen, yang ketiga penempatan, yang keempat pembinaan, yang kelima pengawasan dan yang terakhir pemberhentian. (2)   pada pelaksanaan  administrasi  kepegawaian  ada   faktor-faktor  yang mendukung yaitu sumber daya manusia, kerja sama antar pegawai dan sarana prasarananya. (3)  pada pelaksanaan administrasi kepegawaian sering juga di jumpaifaktor-faktor pengambat yang mengganggu pelaksanaan administrasi kepegawaian yaitu sarana prasarana dalam kondisikurang baik, pegawai yang menyerah kanmateri pekerjaan terlalulama, kebijasana  yang kadang mendadak dan kurangnya  komunikasi antar pegawai. (4) cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, melengkapi sarana yang kurang dan mengerjakan pekerjaan diluar jam kantor.Kata Kunci : Administrasi Kepegawaian
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi) ASWINA, WA ODE
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.255 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3969

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Kinerja pegawai pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat Produktivitas pegawai yang sudah baik, dan dari tingkat responsivitas pegawai bahwa respon pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitupun dari tingkat Akuntabilitas pegawai sudah memiliki tanggung  jawab yang baik terhadap pekerjaannya, sehingga kinerja pegawai bisa tercapai dengan maksimal. (2). Kualitas Pelayanan publik Pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik bila dilihat dari penampilan pegawai dalam melayani, kecermatan pegawai dalam melayani, keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, jaminan tepat waktu dalam pelayanan, dan adanya jaminan biaya dalam pelayanan. Namun jika dilihat dari  kenyamanan tempat melakukan pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena masih kurangnya fasilitas pendukung yang membuat masyarakat tidak nyaman dalam proses pelayanan.Kata Kunci: Kinerja, dan Kualitas Pelayanan Publik
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN PADA SEKTOR PERBANKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Harianti, Harianti
REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.273 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1871

Abstract

ABSTRAKHarianti (CIA1 12 003), Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pada Sektor Perbankan Provinsi Sulawesi Tenggara, dibimbing oleh Muh. Amir dan Makmur Kambolong.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan OtoritasJasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (libraryresearch), Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, dan Penelitian lapangan (field research). Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan sub variabel sebagaimana dalam kerangka penelitian yakni, menggunakan dimensi seperti kewenangan prosedural dan kewenangan substansial. Pengawasan sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara adapun uraian dimensi-dimensi yakni dimensi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi tenggara dalam hal pengawasan perbankan yang berkaitan dengan aspek microprudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan telah berjalan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan dengan Pasal7Undang-Undang Nomor21Tahun 2011. Keberhasilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga pengawas bank di daerah Sulawesi Tenggara tidak akan berjalan dengan sendirinya hanya dengan re-organisasi atau pemisahan fungsi pengawasan dari banksentral, maka dari itu dengan menjadi suatu lembaga yang berintegritas tinggi, dinamis, policy-driven,berkemampuan riset yang kuat, forward looking, dan market friendly serta senantiasa belajar (learning organization) pada akhirnya akan berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan menjadi lembaga yang kompeten dan independen.Kata Kunci : Kewenangan Otoritas, Pengawasan perbankan.

Page 2 of 23 | Total Record : 228

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juni - Agustus Vol 10, No 1 (2024): Vol 9, No 4 (2023): Vol 9, No 3 (2023): Vol 9, No 2 (2023): Vol 9, No 1 (2023): Maret-Mei Vol 8, No 2 (2022): Juni-Agustus Vol 8, No 1 (2022): Maret-Mei Vol 7, No 4 (2021): Desember - Februari Vol 7, No 3 (2021): September - November Vol 7, No 2 (2021): Juni - Agustus Vol 7, No 1 (2021): Maret - Mei Vol 6, No 4 (2020): Desember-Februari Vol 6, No 3 (2020): September-November Vol 6, No 2 (2020): Juny-August Vol 6, No 1 (2020): March - May Vol 5, No 4 (2019): December-February Vol 5, No 3 (2019): September-November Vol 4, No 3 (2018): September-November Vol 4, No 2 (2018): Juny-August Vol 4, No 1 (2018): March - May Vol 1, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017): Management and Public Policy Vol 3, No 1 (2017): March - May Vol 1, No 1 (2015): March - May More Issue