cover
Contact Name
Purbayakti Kusuma Wijayanto
Contact Email
lp2m.unisri@gmail.com
Phone
+6281227223799
Journal Mail Official
lp2m.unisri@gmail.com
Editorial Address
l. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JI@P)
ISSN : 23554223     EISSN : 28080211     DOI : 10.33061
Core Subject : Social,
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. Jurnal Ilmu Administrasi Publik particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Articles 383 Documents
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MANGUNJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Joko Hartono
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3564

Abstract

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku orang menjadi tidak berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga pada proses melalui tingkat kesadaran dan motivasi yang tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi masyarakat
KEBIJAKANPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO Juni Eko Setyawan
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3565

Abstract

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Perspektif Stakehoder dengan indikator pengelolaan aset negara yang optimal, Perspektif Pelanggan dengan indikator administrasi dan keamanan aset negara yang akuntabel, dan pengawasan dan kontrol yang efektif, Perspektif Proses Internal dengan indikator studi kualitas dan kebijakan serta jaminan kepastian hukum, Layanan Prima, Peningkatan Pemahaman Publik di Bidang Kekayaan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kemampuan Properti Daerah dan akhirnya Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Peningkatan Pemahaman Karyawan di Bidang Manajemen Properti Regional, Pengembangan Organisasi yang Andal dan Modern, Realisasi Tata Kelola yang Baik, dan Sistem Informasi Kekayaan Regional yang Andal menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa Kebijakan Manajemen Properti Daerah di Kabupaten Ponorogo jika kita menganalisisnya dengan teori Balance Score Card menunjukkan bahwa itu secara keseluruhan baik.
MANAJEMEN HIBAH DAN BANSOS (Studi Kasus tentang Manajemen Hibah Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo) Lilis Sulistyowati
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3566

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Manajemen Bantuan Sosial di Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial Pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo menggunakan teori George R Terry yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Implementasi dan 4) Pengawasan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan harus diperoleh dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. itu berarti bahwa sebagai pelaksana tugas saya, saya menyiapkan semua kebutuhan, memperbesar segala sesuatu yang menjadi pengeluaran, dan merumuskan bentuk-bentuk kegiatan konsultasi dana hibah.2) Mengatur penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah mengikuti pengaturan kesejahteraan rakyat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Pada Pelayanan Haji Dan UmrOh) Muhammad Agus Junaidi
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3567

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan layanan terpadu satu pintu pada pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan layanan terpadu satu pintu di Klaten Kantor Departemen Agama Kabupaten.Model implementasi yang digunakan diusulkan oleh George Edward III bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis, di mana ada banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pelaksanaan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI BUDAYA LITERASI OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PONOROGO Novita Dwiyanti
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3568

Abstract

Dalam mengimplementasikan program budaya baca di Kabupaten Ponorogo, didukung oleh berbagai fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, seperti mobil perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan berbagai buku yang dibutuhkan oleh pengguna. Kumpulan bahan pustaka yang memadai, baik mengenai jumlah, jenis dan kualitas yang tertata rapi dengan sistem pemrosesan dan akses mudah atau pengambilan informasi
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO Oki Widyanarko
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3569

Abstract

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata untuk pariwisata ramah lingkungan di Kabupaten Ponorogo belum optimal. Untuk alasan ini, perlu untuk mereformasi dan mengembangkan Kantor Pariwisata melalui peningkatan fungsi, peningkatan produktivitas dan efisiensi yang akan berimplikasi pada keputusan untuk membuat perubahan dalam budaya, sistem penugasan, dan menyesuaikan program dan anggaran serta aplikasi sistem teknologi komunikasi dan penggunaan sumber daya manusia yang tepat.
KINERJA BADANKEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Oktaviani Eka Kumala
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3570

Abstract

Tujuan penelitian ini menggambarkan kinerja BKP2D dalam menangani pelanggaran disipliner terhadap pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di BKP2D Kabupaten Boyolali. Alat data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Pengujian validitas data menggunakan teknik triangulasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO Rita Indriyani
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3571

Abstract

Dengan penerapan indikator komunikasi yang baik, sumber daya, sikap, struktur birokrasi, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya serta standar dan tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas program dan tentu saja meningkatkan pencapaian partisipasi masyarakat. Seiring dengan perubahan paradigma orang berpikir bahwa kebutuhan kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai pemberdayaan masyarakat.
PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN TRANSPARANSI (Studi di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) Tjatur Prihandoko
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3572

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan hubungan masyarakat untuk layanan informasi pada kegiatan pemerintah daerah di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR 6B TAHUN 2019 TENTANG REKRUTMEN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KARANGANYAR Agustinus Triwiyarso
JI@P Vol 9 No 2 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i2.3780

Abstract

Honorarium Payment Policy for Non-PNS Catholic Religious Instructor refers tothe Decree of the Director General of Catholic Community Guidance of theMinistry of Religion of the Republic of Indonesia Number 6B 2019.This research used a qualitative method through descriptive analysis with a casestudy model.The focus of this research is to analyze the implementation of thepolicy of giving honorariums for non-civil servant Catholic religious counselorsin Karanganyar Regency by using factors initiated by George C. Edward III,namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure thatplay a role in policy implementation. The four factors Edward III's ideas are verymeaningful for policy implementation.The results of this study indicate that the implementation of the policy of payinghonorariums for non-civil servant Catholic religious extension officers inKaranganyar Regency has fulfilled the four elements of public policyimplementation in the Edward III theory, although it is not yet perfect.Communication in this case consistency is the weakest element in implementingthe policy of granting Honorarium for Non-PNS Catholic Religious Instructor.