cover
Contact Name
Purbayakti Kusuma Wijayanto
Contact Email
lp2m.unisri@gmail.com
Phone
+6281227223799
Journal Mail Official
lp2m.unisri@gmail.com
Editorial Address
l. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JI@P)
ISSN : 23554223     EISSN : 28080211     DOI : 10.33061
Core Subject : Social,
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. Jurnal Ilmu Administrasi Publik particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Articles 403 Documents
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET MELALUI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN DAN PELAPORAN (SIPP) Rita Hindrawati
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi penting bagi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola, khususnya pada layanan administrasi keuangan. Universitas Sebelas Maret (UNS) menerapkan Sistem Informasi Pembayaran dan Pelaporan (SIPP) sebagai instrumen digitalisasi layanan pembayaran dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di UNS melalui penerapan SIPP berdasarkan dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan Sistem Informasi Pembayaran dan Pelaporan (SIPP) sebagai bagian dari digitalisasi layanan keuangan di UNS. SIPP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses pembayaran, peningkatan akurasi data, serta transparansi pelaporan keuangan. Namun dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai kendala, seperti kelengkapan dokumen yang belum optimal, keterbatasan pemahaman pengguna sistem, serta koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada Direktorat Keuangan, Aset, dan Umum Universitas Sebelas Maret. Analisis kualitas pelayanan publik dilakukan berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPP secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keandalan dan ketepatan proses pembayaran serta mempercepat alur pelayanan administrasi keuangan. Dari aspek responsiveness, petugas relatif sigap dalam menanggapi permasalahan pengguna. Dari dimensi assurance, pengguna merasa cukup aman terhadap keabsahan data dan prosedur pembayaran, sementara pada dimensi empathy ditunjukkan dengan sikap yang ramah dan bersedia membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam proses pembayaran melalui SIPP. Dari sisi tangibles, fasilitas dan tampilan sistem dinilai cukup memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPP di Universitas Sebelas Maret telah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan SIPP secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna di lingkungan perguruan tinggi. Kata kunci: kualitas pelayanan publik, sistem informasi, SIPP, PTNBH, SERVQUAL.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TAMAN JAYAWIJAYA MOJOSONGO KOTA SURAKARTA Bintang Adi Saputra
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau zona dimana merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, iklan, produk tembakau dilarang. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Jayawijaya Mojosongo Kota Surakarta. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori Edward III (1980), dengan indikator kunci meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Bebas Rokok di Taman Jayawijaya, Kota Surakarta, secara keseluruhan dapat dianggap cukup efektif berdasarkan empat indikator. Namun, terdapat kurangnya pemanfaatan sumber daya yang optimal dan struktur birokrasi yang tidak memadai. Kata kunci: Implementasi, Perda, KTR
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAKZIAH MEMBAWA AKTA KEMATIAN (TAMAT) DI KABUPATEN SUKOHARJO Ulfah Said Sungkar; Joko Pramono; Aris Tri Haryanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Takziah Membawa Akta Kematian (TAMAT) di Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kepemilikan akta kematian dan pemutakhiran data kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, petugas registrasi desa/kelurahan, serta masyarakat penerima layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TAMAT dinilai efektif berdasarkan tiga dimensi efektivitas organisasi menurut Duncan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Terjadi peningkatan signifikan jumlah penerbitan akta kematian setelah implementasi program. Koordinasi antar instansi berjalan baik, serta program mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan proaktif berbasis teknologi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan jaringan di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, Program TAMAT memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tertib administrasi kependudukan. Kata kunci: Efektivitas, Inovasi Pelayanan, Pelayanan Publik, TAMAT Kabupaten Sukoharjo
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN Ismaji Ismaji; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/qkk0dk03

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia guna memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan legalitas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah klaim ganda sertifikat tanah. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesalahan administrasi, tumpang tindih pendaftaran, pemalsuan dokumen, atau konflik hak atas tanah yang belum terselesaikan. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, verifikasi dokumen di Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau proses hukum di pengadilan jika tidak ditemukan solusi dalam tahap awal. Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kepastian hukum, pemerintah mengimplementasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memastikan setiap bidang tanah memiliki sertifikat resmi guna mengurangi sengketa, melindungi hak kepemilikan, serta mendukung pembangunan nasional. Kata kunci: Program Pemerintah, Tanah, Sertifikat
STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SRAGEN DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA MUSEUM MANUSIA PURBA SANGIRAN BERBASIS SUSTAINABLE ECOTURISM Della Rahmawati
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata adalah salah satu industri yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam suatu negara. Suatu daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat dioptimalkan sebagai daya tarik untuk mendongkrak pendapatan daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi yang telah dicapai oleh  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen dalam meningkatkan daya tarik wisata museum Manusia Purba Sangiran berbasis Sustainable Ecoturism. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan strategi peningkatan daya tarik wisata museum Manusia Purba Sangiran terdapat empat faktor yang meliputi yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menunjukkan bahwa Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen sudah cukup berhasil dalam meningkatkan daya tarik wisata Museum Manusia Purba Sangiran. Saran dalam penelitian ini untuk peningkatan daya tarik wisata museum Sangiran sesuai dengan indikator yang meliputi kekuatan; melakukan pemasaran dengan branding UNESCO, bekerjasama dengan sekolah untuk program pembelajaran diluar ruangan, peningkatan pelatihan. Kelemahan; menyelenggarakan tur edukatif dengan teknologi layar 3d, meningkatkan sumber daya manusia pada bidang promosi, mengembangkan infrastruktur dan akomodasi perjalanan menuju Sangiran. Peluang; membuat konten yang sedang tren di media sosial, menyelenggarakan diskusi terbuka dengan pengunjung museum Sangiran, melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk pariwisata berbasis sustainable ecoturism. Ancaman; menngembangkan inovasi terbaru untuk menarik minat wisatawan, menyediakan fasilitas ramah lingkungan seperti pengurangan sampah plastik. Kata Kunci : Strategi, Peningkatan Daya Tarik Wisata, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KEPRABON KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA Luthfi Khamid; Suwardi Suwardi; Aris Tri Haryanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian  Collaborative Governance dalam pengembangan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon dilakukan dengan beberapa hal yaitu : 1) Dialog tatap muka sebagai alat komunikasi dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan merancang strategi yang efektif. Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam dialog ini akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan kampung wisata tersebut.  2) Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon merupakan proses yang memerlukan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif masyarakat, konsistensi dalam tindakan, serta komitmen terhadap keberlanjutan proyek. Kepercayaan yang dibangun dengan baik akan memungkinkan semua pihak bekerja sama dengan lebih efektif dan mewujudkan pengembangan kampung wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan ini harus dipupuk secara terus-menerus melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta penghargaan terhadap kearifan lokal yang ada. 3) Komitmen untuk memproses dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan kampung wisata dapat berlangsung dengan terkoordinasi, mengatasi tantangan yang muncul, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.   Kata Kunci : Collaborative Governance Kampung Wisata Hasil penelitian  Collaborative Governance dalam pengembangan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon dilakukan dengan beberapa hal yaitu : 1) Dialog tatap muka sebagai alat komunikasi dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan merancang strategi yang efektif. Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam dialog ini akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan kampung wisata tersebut.  2) Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon merupakan proses yang memerlukan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif masyarakat, konsistensi dalam tindakan, serta komitmen terhadap keberlanjutan proyek. Kepercayaan yang dibangun dengan baik akan memungkinkan semua pihak bekerja sama dengan lebih efektif dan mewujudkan pengembangan kampung wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan ini harus dipupuk secara terus-menerus melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta penghargaan terhadap kearifan lokal yang ada. 3) Komitmen untuk memproses dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan kampung wisata dapat berlangsung dengan terkoordinasi, mengatasi tantangan yang muncul, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kata Kunci : Collaborative Governance Kampung Wisata
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN Tamara Dita Fitriananda; Aris Tri Haryanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor industri memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kabupaten Sragen sebagai daerah otonom menerapkan industrialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Gondang-Sambungmacan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori William N. Dunn yang mencakup enam indikator: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian men pengembangan kawasan industri telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui multiplier effect berupa peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan usaha pendukung seperti kos-kosan dan warung makan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek stabilitas pekerjaan dan mekanisme partisipasi masyarakat yang perlu diperbaiki untuk memastikan keberlanjutan program Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Kebijakan Industri, Pembangunan Ekonomi.
MANAJEMEN PENYUSUTAN ARSIP DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR : UPAYA EFISIENSI DAN OPTIMALISASI RUANG ARSIP Mardiyah Rohanawati; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/2dwvp916

Abstract

Penyusutan arsip merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen kearsipan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi, terutama di lingkungan rumah sakit yang memiliki volume arsip tinggi setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penyusutan arsip yang diterapkan di RSUD Kabupaten Karanganyar serta mengidentifikasi dampaknya terhadap efisiensi kerja dan optimalisasi ruang arsip. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusutan arsip di RSUD Karanganyar telah mengikuti tahapan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi identifikasi arsip inaktif, penilaian arsip, pemindahan arsip , pemusnahan dan/atau penyerahan  arsip statis. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang kearsipan serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusutan. Meskipun begitu, manajemen penyusutan arsip yang dilakukan telah mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan memperluas kapasitas ruang penyimpanan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petugas arsip serta pemanfaatan sistem digital untuk mendukung kegiatan penyusutan arsip secara lebih optimal. Kata kunci: manajemen arsip, penyusutan arsip, efisiensi, ruang arsip, RSUD Karanganyar
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) Shafira Fajrin Arumsidi; Aris Tri Haryanto; Herning Suryo
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Madiun dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan modernisasi. Konsep ini mengacu pada teori sustainable urbanism yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Newman & Kenworthy, 1999). Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan tata kota yang terintegrasi dengan prinsip green city development (Beatley, 2011), dan smart growth (Burton, 2000) untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi pemerintah dalam tata kelola perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah mengambil langkah-langkah strategis yang signifikan dalam mewujudkan kota berkelanjutan, yang selaras dengan konsep resilient cities (Davoudi et al., 2012). Hal ini terlihat dari perbaikan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap risiko lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim, serta pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan dan aksesibel bagi semua kalangan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi alokasi anggaran untuk program tata kota berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan tata kota, seperti penggunaan sistem smart city yang mendukung pengelolaan sumber daya kota secara lebih efisien. Dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam kebijakan strategis jangka panjang, Kota Madiun memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berkelanjutan yang adaptif, inklusif, dan ramah lingkungan di Indonesia. Kata Kunci: Kota Berkelanjutan, Keberlanjutan, Strategi Pemerintah  
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA Gamma Kurnia Mahanani
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penerapan aplikasi SRIKANDI, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan rencana tindak lanjut dalam upaya peningkatan kinerja sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori pengukuran efektivitas menurut Sutrisno dalam Arlan (2019:41) yang meliputi lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI di Poltekkes Kemenkes Surakarta telah berjalan efektif pada kelima dimensi tersebut. Transformasi dari sistem manual ke sistem digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain gangguan jaringan, permasalahan server, keterbatasan sumber daya manusia, serta fitur aplikasi yang belum optimal. Sebagai upaya perbaikan, dilakukan berbagai langkah strategis seperti pembentukan Tim Helpdesk, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyelenggaraan pelatihan pegawai, serta pelaksanaan evaluasi rutin. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Poltekkes Kemenkes Surakarta terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan kualitas jaringan dan server, serta memperluas kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) guna mewujudkan tata kelola kearsipan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kata kunci: Efektivitas, Penerapan, Aplikasi