cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceeding SENDI_U
Published by Universitas Stikubank
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 1,228 Documents
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KAPAL ATAS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) TERHADAP AWAK KAPAL
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the maritime sector, some three decades that the maritime sector is a sector position of the periphery,because economic growth is so slow that make this sector becomes less government attention. It is time forour nation to change the perspective of development of land-based development only became more orientedto the marine base in view of our country is an island nation that has been recognized and accommodated inthe 1945 Constitution, Article 25A. Therefore everyone working at sea should also be protected so that theneed for marine work agreement between the employees and ship owner. Based on background research,there are two problems as major issues in marine sector that required serious attention from our government,particularly from Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, are: First, how dorelationship in seafarer’s employment agreement between employees and ship owner? And then Second, isthe seafarer’s employment agreement already protect the rights and social guarantee of employees yet? Thisresearch methods will be used in this paper is descriptive research of literature method.The relationshipbetween the labor agreement with the employer ship crew is doing treaty rights and obligations and workagreements have been protected by Act 3 of 1992 and PP 14, 1993.Keywords: Responsibility, Entrepreneur Boats, Social Security Labor, Crew
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP POLA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LP KEDUNGPANE SEMARANG)
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untukmelangsungkan kehidupannya. Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakupmakna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang bebas menentukan,melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya. Lembaga pemasyarakatan (LP)dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagaisuatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial ataupulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah: (1) mengetahui unsur-unsur yang dapatmempegaruhi pola pembinaan narapidana di LP Kedungpane, (2) mengetahui bagaimanakonsep pembinaan para narapidana untuk memenuhi kebutuhannya, dan (3) mengetahuifaktor-faktor yang menghambat pola pembinaan di LP Kedungpane.Unsur-unsur yang dapat mempegaruhi pola pembinaan narapidana di LP 1 Kedungpanedidasarkan pada: visi, misi, tujuan dan sasaran, kondisi bangunan, penghuni lapas danpetugas Lapas. Konsep pembinaan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya yaituberdasarkan, proses pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaantahab akhir. Program pembinaan dan lingkup pembinaan yang terdiri dari pembinaankeprbadian dan pembinaan kemandirian. Faktor yang menghambat pola pembinaandiantaranya terjadinya overcapacity jumlah narapidana di LP Kedungpane dan LPKedungpane bukan LP khusus, misalnya LP Anak, LP tipikor atau LP Narkoba.Kata Kunci : hak asasi manusia (HAM), pembinaan, narapidana, lembaga pemasyarakatan(LP)
MODEL MEDIASI PENAL TERHADAP PERISTIWA KECELAKAAN KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN DI WILAYAH BAGIAN PANTAI UTARA JAWA TENGAH
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian peristiwa kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian di luar peradilanmerupakan persoalan yang menarik. Meskipun sudah ditentukan sanksinya oleh hokum pidanasebagaimana ditentukan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat(4), namun penyelesaianperistiwa ini yang di dalamnya ada musyawarah, dialog antara pihak pelaku dan korban dalamsuasana kekeluargaan sudah menjadi fenomena hukum pidana. Fenomena ini menampakkan suatumediasi penal. Secara yuridis normatif, fenomena ini bertentangan dengan hukum, namun faktasosial menampilkan penyelesaian kekeluargaan ini. Atas dasar tersebut persoalan yang diajukanadalah bagaimana model mediasi penal dalam peristiwsa kecelakaan karena kealpaan yang berakibatkematian di wilayah bagian Pantura Jawa Tengah terjadi. Bagaimana analisis hukum terhadapperistiwa ini ?. Penelitian ini bercorak yuridis-sosiologis dengan data primer, dan sekunder.Pengumpulan data secara wawancara dan studi kepustakaan. Analisisnya bersifat deskriptifkualitatif.Hasil penelitian mengungkapkan pertama bahwa mediasi penal pada peristiwa kecelakaanyang terjadi karena kematian telah terjadi yaitu penangananan konfliknya diselesaikan melaluisarana musyawarah, diskusi dengan tujuan menyelesaikan masalah. Proses komunikasinya denganmengesampingkan prosedur hukum yang standar, pelaku menyadari kesalahannya, menyesal danbertanggung jawab memenuhi aspirasi korban. Dampaknya konflik para pihak terselesaikan melaluipenandatanganan surat pernyataan damai yang berisi peristiwanya sebagai musibah yang tidak adaunsur kesengajaan, pihak pelaku memberikan santunan, dan sepakat untuk tidak saling menuntut dibidang perkara pidana atau perdata. Proses informal dilakukan melalui perwakilan pelaku dankorban yang sebagian besar adalah lurah, atau tokoh komunitas bermusyawarah untuk sepakatberdamai. Pada mulanya, prosesnya berdasarkan pada KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009, namunpada akhirnya ditingkat penyidikan, jikaa disepakati para pihak, prosesnya mengesampingkanprosedur hukum yang berlaku. Model mediasi penal bervariasi yaitu model Victim of OffenderMediation jika pihak keluarga yang melakukan. Pada sisi yang lain Family and Commnunity GroupConference. Namun mengingat adanya bantuan santunan dari pelaku kepada keluarga korban untukmengurangi beban penderitaan korban, mediasi menunjukkan Reparation negotiation programmes.Kedua, analisis hukum, fenomena mediasi ini bertentangan dengan perundang-undangan, namunsesuai dengan prinsip kerja mediasi penal dalam kajian hukum pidana dewasa ini. Dalam tatanankebiasaan, fenomena ini sudah menjadi fenomena hukum, karena telah berlangsung lama ke dalamperilaku masyarakat. Fenomena yang sudah menjadi tatanan kebiasaan ini terbangun atas tatanankesusilaan yang bercorak relijius, dan manusiawi, adil dan beradab, dan merukunkan para pihak.
POLA PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR SECARA TURUN-TEMURUN OLEH SUKU BAJO
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir secara turun-temurun oleh suku Bajo,dimaksudkan adalah bagaimana suku Bajo yang tinggal bermukim di atas air menguasai wilayahperairan sebagai lahan pencariannya (nelayan penangkap ikan), sebagai tempat tinggal(permukiman), dan bagaimana nilai-nilai local yang diterapkan secara turun-temurun dalampemanfaatan wilayah perairan.Suku Bajo mendiami wilayah perairan pesisir di beberapa desa diKabupaten Muna Sulawesi Tenggara, dan di wilayah Bone Sulawesi Selatan menjadi lokasipenelitian, menggunakan metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasilpenelitian menunjukan bahwa: Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir oleh suku Bajosecara turun-temurun mempunyai kesamaan, yakni: 1) memandang laut sebagai milik leluhur yangmemberikan kehidupan (konsep common proverty); 2) dalam pemanfaatannya ditandai denganupacara rirual, izin Kepala Adat, dan berlakunya aturan-aturan tidak tertulis terkait denganpenggunaan alat tangkap ikan yang sederhana dan ramah lingkungan.
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT PESISIR
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Embodiment maritime shaft in economic development based on the citizen’s prosperity in Indonesia whichhas an area of ocean 80% of the land area is a aspired thing. This is one of effort welfare distributions wich is inline with Indonesian manpower development based on Pancasila and UUD 1945 namely through implementationof manpower development based on the principle of integrity through coordination functional cross-sectoral andregional centers as listed in Law No 13 of 2003 about Employment. The success of the maritime developmentmust be felt by coastal communities in the vicinity who mostly work as fishermen and have low education, so itneeds to be a concern efforts to improve the standard of living in coastal areas and overcoming the problem ofunemployment. Therefore, coastal communities will not have limited mind about land because of the publicationRegulation of The Minister of Marine and Fisheries No 1 of 2015 and No2 of 2015 actually two rules are amandate from Law No 31 of 2004. The role of both central and local government are required to handle thisexpansion of employment opportunities, both within and outside the employment relationship especially infacing the challenges of globalization.The method used to solve this problem is the legal research, which meansthat it is intended to examine the rules and principles of law, whereas the approach method is used byemphasizing on normative juridical approach. Based on normative juridical research method, then some stepswill be applied in this study include: First,inventory of legislation relating to the expansion of employmentopportunities;Second, the inventory of the problems that appear, in the implementation on the expansion of theemployment opportunities. The aim of this research is to examine analytical studies on legislation andoperational regulations governing about the expansion of employment opportunities which can be appliedespecially in the coastal areas, so the researcher obtains a conclusion regarding the implementation model on theexpansion of employment opportunities in coastal areas.Keywords :the expansion of employment opportunities, employment relations, maritime shaft
PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG)
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan kepada Indonesia sebagai Negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajibanpengelolaan atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampaidengan zona ekonomi ekslusif. Seiring semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanandi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang mendorong pemerintah kemudian menerbitkan KepresNomor 15 Tahun 2010 pembentukan Pengadilan Perikanan di wilayah hukum pengadilan Negeri TanjungPinang Riau. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara tegas melaksanakanpenenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing serta pembentukan satgas Anti Illegal Fishingmerupakan langkah tepat Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya penegakkan hukum perikanan diIndonesia. Tindakan Tegas penenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing berdasarkan ketentuanPasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dankewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, sertamenimbulkan efek jera kepada pihak asing pelaku Illegal Fishing, juga merupakan tindakan nyataPemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerjemahkan visi Indonesia sebagai Poros maritim dunia.
EVALUASI PERFOMANSI PENAMBAHAN GUIDE VANE PADA PENAMPANG CIRCULAR MITER BEND 300 DENGAN STUDI NUMERIK ( STUDI KASUS REYNOLDS NUMBER ReDh 4,744 107 )
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miter bending or curved pipe on the canal of penstock in hydropower has a pressure loss (pressure drop). Thishappens because of the curved shape of the miter bending that causes pressure on the outer wall (outter) biggerand blocking off the pace of the fluid. The value of the pressure loss is affected by the angle of the elbow as wellas a large radius of curvature, which causes secondary flow (secondary flow) resulting in large pressure loss sothat required an effort to minimize this pressure loss. Experiment model is miter bending 300 based on the finalbook drawing hydropower. Research numerically using ANSYS 14.5 with ReDh 4.744 reynolds number 107, themeasured variable is the static pressure and streamlined speed.
ANALISA PENENTUAN JUMLAH CLUSTER TERBAIK PADA METODE K-MEANS CLUSTERING
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clustering is a technique used to analyze data either in machine learning, data mining, patternrecognition, image analysis and bioinformatics. So as to produce useful information need for ananalysis of data using clustering process because data has a lot of variety and quantity. In thiscase the researchers will use the K-Means method in which these methods into an efficient andeffective algorithms to process data with the variety and number of lots. K-means algorithm hasa problem in determining the best number of clusters. So in this paper the researchers willconduct research to search for the best number of clusters in K-means method. There are manyways to determine this, one of them with methods Elebow. The determination of these methodsseen from the graph SSE (Sum Square Error) of some number of clusters. Results from this studywill be the basis for determining the number clusters in the process clustering with K-Meansmethod in a case study, and this case study will be conducted at the institute STAHN (SekolahTinggi Agama Hindu Negeri) Tampung Penyang Palangkaraya.Keywords: Clustering, K-Means, Method Elbow, SSE (Sum Square Error)
ANALISIS PENGARUH KECEPATAN MOBILITAS USER TERHADAP QOS DIWLAN MENGGUNAKAN OPNET MODELER
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clustering is a technique used to analyze data either in machine learning, data mining, pattern recognition,image analysis and bioinformatics. So as to produce useful information need for an analysis of data usingclustering process because data has a lot of variety and quantity. In this case the researchers will use the KMeansmethod in which these methods into an efficient and effective algorithms to process data with the varietyand number of lots. K-means algorithm has a problem in determining the best number of clusters. So in thispaper the researchers will conduct research to search for the best number of clusters in K-means method. Thereare many ways to determine this, one of them with methods Elebow. The determination of these methods seenfrom the graph SSE (Sum Square Error) of some number of clusters. Results from this study will be the basis fordetermining the number clusters in the process clustering with K-Means method in a case study, and this casestudy will be conducted at the institute STAHN (Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri) Tampung PenyangPalangkaraya.Keywords: clustering, k-means, method elbow, SSE (Sum Square Error)
MANAJEMEN MEDIA INFORMASIHEWANREPTIL (ULAR) MELALUI PEMBANGUNAN ALBUM ELEKTRONIK
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan wilayah dengan kekayaan fauna yang sangat beraneka ragam. Di antara faunayang tersebar di Wilayah Indonesia banyak sekali yang sangat menarik untuk diketahui khususnyahewan reptil dalam hal ini ular. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, penelitian mengenaihewan ini telah banyak dilakukandan dalam rangka menertibkan pendokumentasian secara terulisatau gambar maka diperlukan suatu media informasi untuk ketertibannya, adapun media informasitersebut dibangun dalam bentuk suatu album elektronik dan melalui suatu kegiatan penelitiandengan metoda kualitatif deskriptif serta pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan paradigmawaterfall. Hasil dari penelitian ini akan melahirkan media album elektronik yang bermanfaat untukmembantu memberikan informasi secara komunikatif, adapun proses bisnis album ini akanmemperlihatkan klasifikasi hewan reptil ular yang terbagi atas dua sisi yaitu dilindungi dan tidakdilindungi, yang masing-masing mempunyai dua bagian dalam konteks berbisa (beracun) dantidak berbisa (tidak beracun) sesuatu, media album elektronik akan berbasis web untukmemudahkan pengguna melakukan penelusuran informasi tersebut.Kata Kunci:Manajemen, Informasi, Reptil,Album Elektronik