cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ilham Tanzilulloh
Contact Email
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
PELAKSANAAN EKSOGAMI DALAM ADAT MINANGKABAU MENURUT PANDANGAN ISLAM Hidayat, Fatmah Taufik
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.609

Abstract

Hubungan hukum agama Islam dan adat selalu diwarnai oleh berbagai isu seperti kesesuaian adat dengan hukum Syariah karena tidak dapat dinafikan bahwa ada sebahagian adat yang tidak bersesuaian dengan hukum Syariah. Salah satu adat yang sering dipertikaikan apakah bersesuaian dengan hukum Islam adalah adat dalam sistem kekeluargaan dan perkawinan, sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau, di mana memegang kukuh adat istiadat mereka. Hal ini terlihat jelas dari falsafah pegangan mereka yaitu Adat bersandi syarak dan syarak’ bersandi kitabullah, akan tetapi di sisi lain suku Minangkabau ini menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku yang mana setiap individu dilarang berkawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Ramai yang beranggapan bahwa adat ini tidak bersesuaian dengan hukum agama Islam. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat hubungan pelaksanaan Eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau dengan hukum mengenai mahram yang telah di tetapkan dalam Syariah Islam. Kajian ini mendapati bahwa tidak terdapat pertikaian antara pelaksanaan eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau
KONFIGURASI INFAK SEDEKAH, ZAKAT, DAN WAKAF UNTUK KEMANDIRIAN UMAT: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer Huda, Miftahul
Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i2.536

Abstract

This paper attempts to study the phenomenon of the typical of Indonesian Islamic philanthropy. The paper focused on efforts to develop the control or governance of Islamic philantropy professionally in Indonesian context and its response to modern reality. In this issue, this paper explores the experiences and the efforts of Modern Islamic Philanthropic Institutions, named “Yayasan Dana Sosial Al-Falah” (YDSF) Surabaya in developing various Islamic philanthropic institutions for the self-reliance and the empowerment of social community. The efforts of YDSF Surabaya is to do the integrative model for institutions such as infaq, sadaqah, zakat, waqf,  so that gave birth to Islamic philanthropy configuration that is able to further strengthen the community self-reliance in contemporary Indonesia. Integrative mechanism model between the three instruments of Islamic philanthropy both infaq, sadaqah, zakat, waqf in building and developing social funds can be done with compact design of social funds delivery, the management program of social funds asset, the program of social fund-raising,  and mix design involving the three previous designs applicably.
Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam) Friandy, Bob
Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i2.953

Abstract

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak
EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAERAH DALAM UPAYA MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Safudin, Endrik
Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.491

Abstract

Otonomi Daerah dikonsepkan sebagai pemberian hak dan wewenang serta  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah harus memperhatikan asas otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Otonomi daerah diberlakukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, mempercepat kesejahteraan, mengembangkan nilai-nilai kedaerahan dan lain sebagainya. Pada konteks inilah pembentukan daerah jangan sampai menjadi penghambat tujuan mulia dari otonomi daerah. Apalagi jika pembentukan daerah hanya untuk melayani peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri sehingga melupakan kesejahteraan rakyat.Pada tulisan ini difokuskan pada pembahasan efektifitas pembentukan daerah dalam upaya mendukung otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan efektifitas dimaksudkan untuk melahirkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan daerah otonomi baru. Dengan penelusuran ini maka akan bisa dilihat sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas daerah yang sudah terbentuk untuk dijadikan evaluasi kedepannya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Safira, Martha Eri
Justicia Islamica Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i1.1222

Abstract

Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji dengan nilai sengketa maksimal adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal adalah 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Sedangkan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Bila di telaah dari asas-asas hukum acara perdata, baik dalam HIR, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas hukum acara perdata.
PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DI SATLANTAS POLRESTATA PARIAMAN S, Laurensius Arliman
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.543

Abstract

Children as the nations next generation is obliged to be protected. Kids in his life will not be separated from violence every day, it can be seen on the television news, news in print or electronic. Its very sad child protection are not met, because it is the same as destroying Indonesia in the future. Child protection can not be separated from the children as victims, children as witnesses, or bahakan child as a criminal suspect. This paper uses empirical juridical methods. This paper discusses how the fulfillment of children as perpetrators of the traffic in the Traffic Police of Padang Pariaman. There are problems that occur both from internal factors or external factors, but in this study presented also the solution of the existing problems. The conclusion of this paper expects that the future of child protection is more responsive, and all parties are willing to assist in the enforcement of child protection.
KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM BINGKAI POLITIK HUKUM PIDANA Munawir, Mr.
Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.526

Abstract

Criminal act of rape is one type of violent crime to woman. In the development of this crime is no longer seen as solely a moral offence. But inside it has touched on the anger and violence problem which is considered a violation and negation HAM. Based on the development this, planner group new penal code in looking need to quicly change formulation a criminal act of rape. That is no longer the sense as in the formulation Section 28 penal code (WvS), but expanded in accordance with the development and future state. Through political policy or criminal law, formulations have been made a criminal act of rape is more appropriate to contemporary situations and this formula has been placed in section 423 hhe draft new penal code  which is currently awaiting approval from the legistilative assembly.
URGENSITAS PENGUATAN KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGAWAL PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Suhartono, Suhartono
Justicia Islamica Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i1.1227

Abstract

The appreciation of the reputation and achievements of the Religious Courts continued to flow from experts and credible international survey organizations. Among others, Mark Cammack[1], Daniel S. Lev[2], Markus Zimmer, Cate Summer[3], Tim Lindsey, CJ Diana Bryant, Yoshiharu Matsuura etc. Meanwhile, the survey agency, among others, The Asia Foundation[4], ACNielsen, UN Women -institute under the auspices of the United Nations-, IALDF, etc. that in essence they satisfy with the performance of the Religious Court. This condition is contradictory to the situation in their own country, even though de jure has received an additional mandate (competence) as mandated by Article 49 of Law No. 3 of 2006, but de facto skepticism and pessimism in some quarters, indirectly weaken and reduce the competence of the Religious Court. This is often done by a handful of party, unsupported by valid research data. In fact, the true increase Religious Courts competence born from the womb of reform, but already at the age of eight years of this, it still has not gained the trust and support of the maximum. Expectations of economic actors to the sharia court Religion should be coupled with efforts to strengthen the real from stakeholders to the Religious Court can maximize its role in escorting the growth of the Islamic finance industry, that will be the focus of study in this paper.[1] Guru besar Southwestern Law School, Los Angeles California USA, dalam bukunya: Islamic Law in Contemporary Indonesia; Ideas and Institutions’ (2007), ia mengatakan, Peradilan Agama merupakan kisah sukses dalam sistem hukum yang disfungsional (disfunctional legal system) di Indonesia.[2] Dia mengakui bahwa Peradilan Agama merupakan pengecualian dari persepsi publik yang kurang baik terhadap pengadilan, menurut Lev, Pengadilan Agama telah bekerja dengan baik.[3] Cate Summer dan Tim Lindsey dalam bukunya, Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor, mengatakan:”.. as champion within the judicial system of justice and access to justice reform in Indonesia......”. “From this perspective, the Relegious Court can be seen as one of the most successful of Indonesia’s judicial institutions. This is in some senses, ironic, as these courts have also historically been neglected by the state...”.[4] Lihat Anonim. 2005. Citizens’ Perceptions of the Indonesian Justice Sector (Survey Report). Jakarta: The Asia Foundation. hal. 63 hasil surveynya menyatakan Peradilan Agama sebagai satu-satunya institusi penegak hukum yang memiliki performance paling baik, dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
REFORMULASI BANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM Masykuroh, Elly
Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.528

Abstract

The idea of this paper came from the many phenomenas of economic problem occuring in various part of the world that become increasingly serious. Both economis  school of capitalist and socialist was not able to provide solution for the increasingly complex economic issues. This condition raises expectation for an alternative economic system that is able to resolve economic problem. Current discourses about Islamic economic system sound relevance and begin to be studied to resolve the economic problem. Through the study and reconstruction of the history of Islamic economy, it shows that system of Islamic economy does exist legally and de facto. Now, our job is to formulate the form and concept of Islamic economy that can be accepted as an alternative economic system in the world. The formulation of the concept and theory of Islamic economy can take two alternatives: firstly, through revision of the old theory of Islamic economy in accordance with the principle and characteristic of Islamic economy, secondly, the recontruction of history through the Islamic economic thought, so that it can gave birth new Islamic economic system.
PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING DAN EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO PERBANKAN SYARIAH (MODEL SEQUENTION EXPLANATORY RESEARCH) Susilawati, Ika
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat debt financing dan equity financing  terhadap profit expense ratio bank syariah, yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar komitmen bank syari’ah tersebut dalam ikut membangun perekonomian umat muslim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Kombinasi dengan Model Sequential Explanatory, dengan pendekatan Asosiatif. Hasil analisis adalah nilai thitung untuk debt  financing sebesar 3,490 dan untuk equity financing  sebesar 0,510. Karena 3,490 < 2,179 atau thitung < ttabel  maka H0 ada di daerah penolakan, artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel debt  financing dengan Profit Expense Rasio signifikan dan 0,510 > 2,179 atau thitung > ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan, artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel equity financing dengan Profit Expense Rasio yang diberikan tidak signifikan. equity financing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap profit expense ratio bank syariah. Hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,452 sedangkan Ftabel adalah sebesar 3,88 Jadi, H0 untuk menguji keberartian regresi linear berganda ini ada di daerah penolakan, artinya pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel bebas; debt financing, equity financing dengan variabel tidak bebas yaitu profit expense ratio yang diberikan signifikan dan cukup berarti untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam populasi yang diteliti. Untuk komitmen bank syari’ah terhadap perekonomian umat muslim, bias di lihat dari yeld bagi hasil nasabah per tahun. Rata-rata bagi hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5 sampai 8%, hal ini berarti Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil dan sebagai lembaga intermediary sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu telah berkontribusi dalam pembangunan kualitas umat muslim.

Page 10 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2011 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 2 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 1 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial More Issue