Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Articles
114 Documents
<![CDATA[PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI (ANALISIS PASAL 504 KUHP TENTANG PERBUATAN MENGEMIS DI MUKA UMUM) ]]>
<![CDATA[Sari, Seva Maya]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i2.586
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait penindakan terhadap pengemis perspektif Yusuf Al Qaradhawi (analisis pasal 504 KUHP tentang perbuatan mengemis di muka umum). Studi ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer KUHP dan buku Yusuf Al QaradhawiâAl ḥalÄl wa al ḥarÄm dan Musykilah al Faqr wa kaifa âalajahÄ al IslÄmâ beserta sumber data sekunder melalui kajian literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, kegiatan pengemisan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur secara jelas dalam pasal 504 KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat umum. Kedua, Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam penindakan terhadap pengemis. Penindakan tersebut berdasarkan membedakan jenis pengemis, ada yang boleh dan ada yang haram meminta-minta. Dan beliau juga mengemukakan masing-masing cara penanggulangannya, untuk pengemis yang diharamkan, penguasa boleh memberikan taâzir, dan untuk pengemis yang dibolehkan, jalan yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan. Ketiga, Konsep Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks, sehingga prospek kedepannya konsep ini dapat di jadikan acuan dalam pembaharuan hukum pidana tentang penindakan terhadap pengemis, dikarenakan permasalahan pengemis semakin kompleks dan kemiskinan masih menjadi faktor yang dominan yang mendorong melakukan perbuatan mengemis.]]>
<![CDATA[BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Purwana, Agung Eko]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i2.534
<![CDATA[In economic activities, the government has a very important role in allocating and distributing economic resources for the greatest prosperity of its people. In addition, the government also has a role as a tool for economic stabilization. But, these roles of government is not functionless properly. One of the reasons is the corrupt practices of bureaucracy.The scholars do a lot of studies about how to make the bureaucracy work unimpeded by corrupt practices. The same study is done by Muslim scholars and economists. They offer new alternatives based on Islamic law and Shariâah. Shariâah demanded to its adherents to act professionally in the process displaying neatness, correctness, order, and regularity. From this point of view, the paper would examine how Islamic economic perspective has a study on the duties of a government, especially in carrying out its functions, namely: allocation, distribution, and stabilization.]]>
<![CDATA[NIKAH SIRRI AND ITS RESPONSES FROM RELIGIOUS COURT: Taking Sides between Acceptation and Refutation ]]>
<![CDATA[Thoriquttyas, Titis]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1226
<![CDATA[This paper describes on the regulation of nikah sirri and its responds from the various society, especially from the religious leaderâs view in Madura. Criminalizing the subject of nikah sirri become debatable issues for Madurese community in the socially and religiously context. Either the acceptations or refutations for this case become the crucial point to discuss academically because both of responses supported by the logical argumentations. It considered as the progressive policy to minimize it cases and protect the rights of wife and children legally, socially and economically. In other side, the criminalizing regulation viewed as the overlapping law because it reduction the Islamic Law. In order to bridge this case, the leader communities played the significant role to mediate it through the legal frameworks.   Furthermore, this paper aims to provide the position of criminalizing regulation for the subject of nikah sirri as well as the role of leader communities in Madura to mediate the differs argumentations behind it. In conclusion, the researcher believed that the leader communities in Madura have the opportunities to solve the problems of nikah sirri based on the religious, social and cultural reasons.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PTUN ]]>
<![CDATA[Santoso, Lukman]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i1.457
<![CDATA[Kehadiran hukum administrasi serta peradilan administrasi menjadi sangat penting dalam negara hukum, utamanya bagi negara hukum yang menganut paham rechtsstaat seperti Indonesia yang sudah mengakui eksistensi peradilan administrasi sejak lama. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi sebuah keharusan dalam sistem peradilan administrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam berbagai sektor, wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta bersandar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penormaan AUPB dalam hukum positif Indonesia dewasa ini dapat ditemukan dalam beberapa dasar hukum, yakni salah satunya dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan berpedoman pada dasar hukum tersebut, berbagai keputusan hakim PTUN harus lebih progresif dibanding ketentuan sebelumnya. Namun, dalam praktik terdapat problem implementasi AUPB dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Padahal AUPB merupakan dasar pijakan yang baik dalam membentuk image penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menjaga keselarasan pelaksanaan hukum oleh penguasa agar tidak disalahgunakan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk dalam implementasi eksekusi putusan PTUN.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERNAL PERINATAL, NEONATAL DAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 97 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN No. 36 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Iriani, Dewi]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1225
<![CDATA[Banyaknya angka kematian ibu (maternal), dan kematian bayi (perinatal dan neonatal) setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga tidak adanya perlindungan hukum terhadap kematian ibu dan bayi. Serta masih banyaknya ibu menyusui yang tidak memberikan ASI eksklusif, belum adanya Perda yang mengatur mengenai lataksi dan tersedianya ruang lataksi Jenis penelitiannya adalah lapagan Studi kasus dalam penelitian ini dengan mengetahui perlndngan hukum maternal, perinatal, dan neonatal menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Perlindungan Hukum terhadap Pemberian ASI Ekslusif Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Peraturan ini menegaskan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pasein mendapatkan perlindungan hukum apabila dokter, bidan, rumah sakit terbukti melakukan wansprestasi. Pasien dapat melakukan upaya hukum dan mempunyai hak untuk melakukan suatu gugatan dan memberikan kompensasi ganti rugi secara materil dan immateriiil sesuai dengan KUHP dan KHPerdata. Pemberian ASI Ekslusif Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Undang-undang mengatur tegas pemberiaan ASI eksklusif dengan adanya sanksi yang tegas bagi seseorang yang melakukan larangan untuk menyusui bagi wanita perkerja. Secara implementasinya masih ada beberapa ibu menyusui yang berkerja, hanya memberikan ASI eksklusif selama cuti melahirkan (2 bulan). Serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai lataksi dan belum tersedianya ruang lataksi di fasilitas umum.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hermanto, Agus]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i1.455
<![CDATA[âPerkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesiaâ Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah bâligh, sedangkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi al-alâmaât; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. bi al-sin; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafiâi, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan al-Qurâan maupun al-Hadits tidak secara eksplsit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.]]>
<![CDATA[SPRITUAL ENTREPRENEUR ]]>
<![CDATA[Nafis, Abdul Wadud]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i1.524
<![CDATA[Entrepreneur that combines professionalism and spirituality will generate worldly profit and hereafter. The definition of spirituality intelligence is a person who has more ties to the spiritual and psychological aspect rather than the physical or material aspect. While entrepreneur is a talented person in a making new product, determining the new ways of production, collating the operation of new product presence, marketing and managing capital. In achieving business success, the physical and spiritual factor is required. Spiritual factors cover of skill, piety, honesty, trust, good will and others.]]>
<![CDATA[PERGERSERAN HUKUM ISLAM DARI REDUKSIONIS KE SINTESIS : Telaah Pemikiran Ziauddin Sardar ]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i2.533
<![CDATA[Should be rocognized that the Islamic world faced with stagnation or failure to comply with the role of ijtihad. This era of stagnation began after a period of codification (asr al-tadwin) as the emergence of a dogmatic assumption that the achievements of the classical scholars (mujtahid) has been final, so no longer need a renewal of thought. So there was a shift in mindset, from ijtihadi pattern to taqlidi pattern. According to Ziauddin Sardar, There are several reasons that cause the failure of muslims to answer the call of ijtihad. One of them is that the majority of muslims place sharia/Islamic law on the position of the holy (sacred shariah), and they reduce the meaning of sharia itself and other Islamic concepts.]]>
