cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ilham Tanzilulloh
Contact Email
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 7   8   9   10   11 
Zakat dan Kebudayaan Menenun Di Sambas, Kalimantan Barat Kalbarini, Rahmah Yulisa; Widiastuti, Tika
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya pemberdayaan zakat bagi kesejahteraan mustahik dan masyarakat Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan cara observasi dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian didapat bahwa tenun telah ada di Kabupaten Sambas sejak tahun 1675 M. Kesejahteraan para penenun kain Sambas diukur dari peningkatan pendapatan dan kemandirian dalam memproduksi dan memasarkan kain tenun sambas. Dompet Ummat adalah Lembaga Amil Zakat berbasis di Pontianak yang memiliki dua program utama yaitu pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada mustahik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dompet Ummat untuk melestarikan kain tenun sambas adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada penenun kain sambas menggunakan dana zakat yang telah terkumpul.
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E –COMMERCE) Roihanah, Rif’ah
Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i2.535

Abstract

The development of Internet-based technology is one factor that has a very significant influence in the field of trade, which is known as electronic commerce or the more popular as e-commerce. Through e-commerce, a seller / business does not have to meet directly with buyers or consumers as occurs in conventional business / traditional, but will only be done via the internet / happening in cyberspace. The positive side is obtained through e-commerce transactions, both for consumers and for business is good especially in terms of practicality in terms of time, cost and effort. While the downside for consumers is concerned with the rights that there is no clear information about the goods and / or services offered, the status of the business, bertrnsaksi security and privacy, the imposition of risk that is not balanced because the general sale on the internet, the payment has been settled made in advance by the consumer. With the birth of the Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, then the protection of consumers in the trade through e-commerce can be divided into four, namely: 1) supervision of the business includes the identity and official license owned, 2) protection against identity / consumer data, 3 ) are clear and correct information about your products  and / or services  offered,  and   4) a complete   and  clear I nformation about the transactions and matters relating to the transaction.
RELEVANSI TATAKELOLA WAKAF TURKI TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA Prasetia, Yusi Septa; Huda, Miftahul
Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1231

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan profile pengelolaan wakaf produktif yang berkembang di negara Turki dan mencoba merelevansikan sisi tertentu dalam konteks pengembangan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Turki baik dari sisi kesejarahan, pembentukan hukum dan pengelolaan aset khususnya aset wakaf produktif telah berkembang pesat dan setidaknya memberikan kontribusi bagi negara dan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Tampak sisi kelembagaan, tatakelola, dan penyaluran hasil wakaf telah memberikan implikasi besar bagi negara Turki. Setidaknya dengan memposisikan aset wakaf dikembangkan secara produktif telah memperkuat fungsi wakaf dalam tranasformasi umat Islam secara spesifik. Dalam konteks inilah, sangat mungkin ikhtiyar yang sduah dilakukan wakaf Turki dalam diambil sisi-sisi produktivitas aset secara lebih integratif untuk pengembangan wakaf di Indonesia.
FENOMENA NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Setiawan, Eko
Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.456

Abstract

Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu: wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Sementara nikah siri yang dilakukan dalam pengertian tidak adanya wali nikah adalah tidak sah. Nikah yang sesuai dan sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di KUA, hukumnya tetap sah, namun perkawinan tersebut tidak memiliki legal hukum. Artinya segala hak yang timbul yang dilindungi oleh undang-undang tidak diberikan seperti pengakuan oleh hukum atas anak yang dilahirkan sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak anak tersebut seperti memberikan akta kelahiran.
TINJAUAAN PASAL 33 UUD 1945 TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KARYA DI INDONESIA Ahsan, Fuad; Santoso, Lukman
Justicia Islamica Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i1.1223

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources. In the management of natural resources has been regulated in Article 33 of the Basic Law (UUD/Constitution) of 1945, which mandated to prioritize the welfare of the people in its management. This article aims to study the problems of implementation of the contract of work in Indonesia in the review of Article 33 UUD 1945 which is the foundation in the natural resource management in Indonesia. In the practice of contract of work in Indonesia there are many other problems arising from the implementation of the contract of work in Indonesia. This is because the policy and implementation of the work contract that has not been in accordance with the provisions contained in Article 33 of the Constitution, 1945. Additionally, realize the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution are extremely vital and urgent. This is in order to create a uniform public welfare in a sustainable manner and not create unequal economic growth and controlled by the investor or foreign. 
REFLEKSI KEDAULATAN AGENCY ENTITAS BISNIS MENUJU PROFESI AKUNTAN SYARIAH YANG TERCERAHKAN Arwani, Agus
Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.471

Abstract

Akuntan adalah pihak aktor yang berperan terhadap pembentukan dan pelaksanaan akuntansi sebagai struktur. Realitas akuntansi merupakan bagian dari bagaimana akuntan mengambil peran. Realitas penyimpangan yang selalu menghadirkan akuntan sebagai pihak sentral adalah bentuk bagaimana aktor dan struktur bertemu secara mutual. Habitus aktor yang ‘’serakah’’ bertemu dengan akuntansi (kapitalisme) sebagai struktur yang melegitimasinya. Dalam realitasnya akuntan (agen) terlihat begitu tenggelam dalam belenggu kapitalisme, sehingga teori agency berupa konflik kepentingan, kelihatannya bergeser dengan bersimbiosis secara mutual antara kepentingan manajemen dan akuntan. Akuntan harus dikembalikan khittah-nya sebagai profesi yang berdaulat, ia adalah ideolog sebagai Rausyan Fikr. Bentuk ke-khusuk-an akuntan dalam beribadah, bertasbih dengan ‘’angka’’ dalam artian menjadikan segenap tugas sebagai tugas-tugas (risalah) ‘’kenabian’’ untuk memetakan hak para stakeholders dengan adil dan benar. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam bingkai keberdaulatan dan membangkitkan kesadaran Ketuhanan (khusuk) dengan menempatkan Tuhan sebagai arah puncak pertanggung jawaban.
Full Text b, b
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.1244

Abstract

LEMBAGA HARTA BERSAMA DALAM MASYARAKAT BILATERAL PERPEKTIF HUKUM ISLAM Masduki, Saifullah
Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.525

Abstract

This paper is to study community property (harta bersama) from the genealogy perpective with it’s locus to bilateral genealogy as in Java, Sunda and Aceh society.Bilateral system of genealogy choosed in this paper, because a unilateral genealogy (patrilineal and matrilineal), will be marginalized along with the development of era and will be subtituded with bilateral genealogy. In addition, this paper also pretend to see how Islamica law to be adaptive to the customory law as a living law, especially in matter of the law of marital property (hukum harta perkawinan). Basically, this study is characterized as a secondary study or study of the law in books, that is the review of jurist manuscript and documentation about the norms that regulates law interaction in society from the status aspect. On of the conclusions of this paper is although the marital property law is not mentioned in Islamic law, but if we see the disired genealogy or kinship system which led to the bilateral system, then we are sure that Islamic law will adaptively absorb the community property as exist in customory law of bilateral system. 
PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH DALAM MENGUPAYAKAN SOLUSI BERSAMA PERMASALAHAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Hariyanto, Pujo
Justicia Islamica Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i1.584

Abstract

Islam sebagai sebuah sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia sangat menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam aspek ekonomi, islam sangat menekankan pentingnya penegakan keadilan dan penghapusan kezhaliman dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, islam memberikan panduan tentang berbagai ketentuan yang perlu dihindari agar transaksi ekonomi tidak jatuh pada kezhaliman, antara lain riba, maysir, gharar maupun transaksi yang bathil. Sebaliknya islam menggantinya dengan berbagai bentuk akad yang lebih mewujudkan keadilan dan persaudaraan. Dalam konteks perekonomian modern, lembaga-lembaga ekonomi yang beroperasi dalam masyarakat muslim hendaknya juga senantiasa mengupayakan perwujudan akad-akad yang sesuai ketentuan syariah tersebut.
KONTRIBUSI IMAM AL-NAWAWI DALAM PENGEMBANGAN MADHHAB SHAFI‘I Aminuddin, Luthfi Hadi
Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i2.532

Abstract

In the history of Shafii’s madhhab, the figure of Imam al-Nawa wi has a very significant role. The results of his  ijtihad  is always used as a Shafi`iyah scholar reference, even when the scholars differed in opinions, then his idea regarded as "the end" of that difference dispute. This paper, intended to explore why the figure of al-Nawa wi have such a privileged position in the madhhab Sha fii. Through the historical approach, the author have found the answer to that. First, al-Nawa wi is seen as a unifier  Shafii’s madhhab. In his hands, two school of Shafi’i madhhab, Khurasan and Iraq can be reconciled. Second, Al-Nawa wi have managed to put the principles tarjih, to select the strongest opinion from a variety of opinion among al-Sha fii’s madhhab. Therefore, al-Nawawi is known as the al-mujtahid al-murajjih or mujtahid al-tarjih, the mujtahid who are not just memorize the ijtihad of Imam al-Shafi’i, but know the sources of Imam al-Shafi’i’s opinion, able to describe and explain his opinion, make an analogy (qiyas) related to his opinion in problem solving, even select a strong opinion among opinions that exist.

Page 9 of 12 | Total Record : 114

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2011 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 2 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 1 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial More Issue