Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 1 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Critical Review on Hotel Tax over Boarding House from the Perspective of Islamic Equality Principle ]]>
<![CDATA[Khoirul Hidayah]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1019
<![CDATA[Perception of community are the regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms in The Law No. 28 of 2009 about The Region Tax and Retribution is unclear and unfair. The problems are what are the nature meaning of hotel and boarding house services, second, analize tax of hotel in boarding house by fairness perspective. The research method is normative research with modern interpretation and fairness theory. The result are the nature meaning of hotel and boarding house services are differences. The regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms is unfair.]]>
<![CDATA[PRAGMATISME PERBANKAN SYARIAH DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn ]]>
<![CDATA[Mohamad Nur Yasin]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1144
<![CDATA[Pragmatisme ekonomi di berbagai negara telah mendorong pragmatisme di Indonesia dan berimplikasi pada hukum ekonomi syariah. Menurut pragmatisme, sesuatu dianggap ada, baik, dan benar jika bermanfaat. Pola pikir pragmatis ikut mewarnai perbankan syariah, ditandai prinsip mudharabah semakin tidak populer, prinsip murabahah semakin dominan, dan dipilihnya Pengadilan Negeri untuk menetapkan eksekusi objek hak tanggungan. Kajian ini fokus pada tiga pertanyaan. Mengapa pemenang lelang objek hak tanggungan pada perbankan syariah mengajukan eksekusi objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri. Bagaimana legalitas lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Bagaimana implikasi dan solusi norma eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, diperoleh tiga temuan. Pertama, permohonan eksekusi objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri disebabkan mindset pragmatisme perbankan syariah. Kedua, jika lelang objek hak tanggungan didahului poses rescheduling, reconditioning, dan restructuring, maka lelangnya sah. Jika tanpa didahului ketiga proses tersebut, lelangnya tidak sah. Ketiga, jika penetapan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah oleh Pengadilan Negeri, maka tidak sah. Sebagai solusinya, semua norma sengketa ekonomi syariah pra-Putusan MK No 93/PUU-X/2012 harus dilakukan harmonisasi atau rekonstruksi norma.]]>
<![CDATA[Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadits-Hadits Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah (Perspektif Mahmûd Syaltût) ]]>
<![CDATA[Arif Wahyudi]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1185
<![CDATA[Tema tulisan ini bukan hal yang baru dalam kajian keislaman, tapi permasalahan terkait dengannnya selalu saja terulang di tengah masyarakat sehingga penulis merasa kajian tentang hal ini masih diperlukan, namun tentu dengan Analisa yang berbeda. Terdapat hal yang ingin penulis dalami: 1) Gambaran hadits-hadits tentang hukman mati bagi pelaku riddah?; 2) Konstruksi hukum hadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku riddah, ditinjau dari kapasitas Nabi saw., saat menyabdakan, dalam perspektif Mahmud Syaltut?Hasil penelitian ini: 1. Hadits-hadits tentang hukuman mati secara umum berkualitas shahih dan diriwayatkan dengan banyak jalur sanad. Hadits-haditnya pun dari sisi lain dapat dibagi menjadi dua macam: Pertama: Hadits qauli yang berisi tentang sabda Nabi saw. "Barangsiapa yang berpindah agama maka bunuhlah". Ada pula beberapa riwayat dengan tambahan lafad "Meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah muslimin". Kedua: hadits-hadits fi`li dari Nabi saw. tentang beberapa orang murtad yang dibunuh karena kemurtadannya disertai dengan permusuhan dan tindak kriminal. Ada pula beberapa riwayat fi`li dari sahabat yang menghukum mati beberapa orang murtad berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadits Qauli. Namun untuk memudahkan maka pengelompokan hadits-haditsnya dilakukan dengan melihat tema haditsnya untuk memudahkan dalam menganalisa. 2. Dengan berbagai analisa disimpulkan bahwa rasulullah saw. berkapasitas sebagai seorang imam ketika menyabdakanhadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku riddah. Maka hukumannya merupakan ta`zir yang berlaku temporer tergantung situasi dan kondisi, jika dipandang oleh imam riddah membahayakan negara dan akidah kaum muslim, ia berhak untuk menghukum dengan hukuman paling berat, seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib menghukum dengan cara yang paling keras yaitu membakar.]]>
<![CDATA[Memperkuat ’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ach Maimun]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1188
<![CDATA[Sejauh ini, keberadaan ’urf sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahal `urf memiliki posisi penting untuk pengembangan Islam di Nusantara yang kaya budaya. `Urf dapat menjadi pembendung kolompok yang anti terhadap tradisi lokal. Para ulama sejatinya telah berbicara panjang lebar tentang ’urf sebagai dasar hukum. Para mujtahid dan mufti disyaratkan menguasai tradisi suatu masyarakat dan cermat mempertimbangkannya. Untuk itu diperlukan upaya penguatan ‘urf dalam rangka pengembangan hukum Islam agar dapat tetap berperan di masa depan. Tujuan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu memperbaiki cara memahami dan mendudukkan nash sebagai landasan utama hukum Islam, menegaskan posisi fiqih sebagai hasil ijtihad manusiawi yang historis dan kultural, dan melakukan negosiasi antara doktrin Islam dengan tradisi sekaligus menciptakan tradisi baru sebagai wujud penerjemahan doktrin yang bersifat mutlak. (The existence of 'urf as one of sources of Islamic law is not dominant while it has an important position in the context of Islamic development in Indonesia, which is rich of culture and tradition. `Urf can be a barrier against those who are anti-local traditions. Actually, Islamic scholars have discussed a lot about ‘urf as the legal basis in the context of Islamic law. Mujtahid (experts in islamic law) and mufti (advisers on religious law) are required to be knowledgable of the traditions of a society and carefully consider them.Therefore, it is necessary to strengthen the 'urf for developing Islamic law in order to keep it playing a role in the future. In so doing, it is necessary to take several steps; improving the way to understand and place the texts of the Quran as the main foundation of Islamic law, affirming the position of Islamic jurisprudence as the result of historical and cultural human interpretation and judgement (ijtihad), and negotiating between Islamic doctrine and tradition while creating new traditions as a form of absolute doctrinal translation.]]>
<![CDATA[Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Fariana]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1191
<![CDATA[Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. (Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God and one of its living law is Islamic law. This research applies normative legal method with analytical descriptive approach, which describes systematically, factually and accurately all the facts and problems being studied. This is done by associating them with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and (3) Political approach. Next, the data obtained are analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted)]]>
<![CDATA[Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ]]>
<![CDATA[Rully Syahrul Mucharom]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1198
<![CDATA[Asuransi syariah (takâful) berdasar pada prinsip saling berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dalam prinsip hukum Islam, asuransi merupakan konsep saling membantu antara satu orang dengan yang lainnya tanpa ghurûr dan maysir. Prinsip berbagi tanggung jawab dalam asuransi syariah merupakan tolong menolong dengan dasar-dasar sistem sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur’an dan hadits. Asuransi syariah di Indonesia diatur bersama-sama asuransi konvensional dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kondisi perundang-undangan tentang asuransi syariah yang diintegrasikan dengan asuransi konvensional merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil di antara keduanya. Penerapan asuransi syariah (takâful) tidak semata-mata membutuhkan payung hukum tetapi juga aturan yang jelas dan khas. Selain membahas kedudukan asuransi syariah dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, kajian ini juga membahas asuransi dalam persepktif hukum Islam.(Sharia insurance (takâful) is based on the principle of sharing responsibility. It is done through premiums owned by each party. In the Islamic law principle, insurance constitutes the concept of mutual help between one person and another without ghurûr (deceiving) and maysir (gambling). The principle of sharing responsibility in the sharia insurance is helping each other on the basis of a system as defined in the Qur'an and hadith. Sharia insurance in Indonesia as well as conventional insurance are regulated in Law No. 40/2014 on insurance. The legislation of sharia insurance which is integrated with conventional insurance can be seen as a condition that is not ideal considering the principal differences between the two. The Implementation of sharia insurance (takâful) does not merely require a legal footing but also clear and specific rules. In addition to discussing the status of takâful in the Law No. 40/2014 on insurance, this paper also discusses the insurance in the perspective of Islamic law)]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fikri La Hafi]]>;
<![CDATA[Budiman Budiman]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1200
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, yang berlaku umum. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berlaku khusus. Penerapan asas lex specialis derogat legi generali menegaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang berlaku umum. Keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengokohkan eksistensi perbankan syariah untuk leluasa menjalankan aktivitas dan produk-produknya. Di samping itu, apabila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, pengadilan negeri dan badan arbitrase. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55, dengan jelas disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama.(This paper reviews the Act of the Republic of Indonesia Number 23/2004 regarding Amendment to the Act Number 10/1998 concerning Indonesia Bank, which is in effect generally. On the other hand, the Act number 21/2008 regarding sharia banking applies more specifically. The application of lex specialis derogat legi generali principle confirms that the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 has a stronger position than the Law Number 23/2004, which is generally in effect. The enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 affirms the existence of sharia banking to freely run its activities and products. In addition, when referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 30/1999, the resolution of Islamic banking disputes can be done through two ways, namely, the district court and the arbitration body. However, after the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008, Article 55 comes into effect, it is clearly stated that the court authorized to enforce the decision of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) and settle the disputes over sharia banking is a religious court)]]>
<![CDATA[Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbâr Wali) ]]>
<![CDATA[Muhammad Kudhori]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1213
<![CDATA[Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masyarakat muslim Indonesia. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua justru berakhir dengan penyiksaan dhahir maupun batin kepada anak perempuan. Tulisan ini membahas apakah memilih calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak ataukah ada campur tangan dari orang tua? Kebebasan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan sebenarnya telah dijamin oleh Syara’. Para pelaku praktek nikah paksa biasanya menggunakan hadis: “Perawan, bapaknya yang menikahkannya.” sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis syâdz yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan. (The cases of matchmaking by parents to their daughters are still found in Indonesian Muslim societies. Frequently, the practice of forced marriages committed by unscrupulous parents ended up in physical and psychological tortures experienced by women. This paper discusses whether choosing a spouse is the absolute right of women or there should be any interferences by parents. The freedom of choosing a spouse for a woman has actually been guaranteed by Syaria. The perpetrators of forced marriage practice usually use the hadith: " for the virgin, it is her father who marries her to a man " in an attempt to justify their actions. However, the hadith belongs to the category of a syâdz hadith which is rejected as it contradicts the valid narrations which give women the absolute freedom to choose their husbands. A woman who does not obey her parents' orders to marry a man she does not love is not a disobedient woman since, basically, her devotion to her parents should be based on love and affection, not compulsion)]]>
<![CDATA[Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia ]]>
<![CDATA[La Jamaa]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1215
<![CDATA[Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap peristiwa baru pada era modern. Ijtihad Muhammadiyah terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer yang tidak ada nashnya, menggunakan ijtihād, baik secara bayāni, qiyāsi, maupun istislāhi serta sadd al-zari’ah dengan tetap mengacu kepada prinsip jalbu masalih wa daf’u mafāsid. Ijtihad Muhammadiyah tersebut telah menghasilkan berbagai fatwa dalam masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Meskipun secara kuantitas, fatwa Muhammadiyah dalam bidang hukum Islam kontemporer masih minim dibandingkan dengan fatwa dalam masalah non kontemporer, namun telah memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.(Muhammadiyah has Tarjih and Tajdid Councils with the competence to do ijtihad on various legal problems experienced by Muslims, either in the form of rethinking the existing Islamic law, or finding and deciding legal judgment on new events in the modern era. Ijtihad done by Muhammadiyah on contemporary Islamic law issues that are not stated clearly in the Quran, uses bayani, qiyāsi, and istislāhi as well as sadd al-zari'ah by referring to the principle of jalbu masalih wa daf’u mafāsid. The ijtihad has produced various fatwas on the problems faced by contemporary Muslims. Although there is a small quantity of Muhammadiyah fatwa on contemporary Islamic laws compared to the fatwa on non contemporary issues, it has contributed to the dynamics of contemporary Islamic legal thinking in Indonesia)]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kisah Nabi Musa dalam al-Quran: Studi Perbandingan dengan Perjanjian Lama ]]>
<![CDATA[Syukron Affani]]>
<![CDATA[ AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1259
<![CDATA[Rekonstruksi kisah Nabi Musa dalam al-Quran secara kronologis ini, ditujukan untuk mengetahui alur bercerita al-Quran secara umum dan bukan dari sisi gaya ceritanya (al-fann al-qashashi). Tulisan ini fokus perunutan cerita untuk kepentingan komparasi dengan teks di luar al-Quran, yaitu Perjanjian Lama). Metodenya adalah pertama, mengumpulkan seluruh ayat yang berisi tentang cerita Nabi Musa; kedua, merekonstruksi ayat-ayat terkumpul dalam satu alur kisah dan membabakkannya; ketiga, menerjemahkan ayat-ayat tersebut dengan lebih terbuka dalam suatu deskripsi-narasi yang bertutur. Metode yang sama juga ditempuh pada Perjanjian Lama. Secara tehnis, kisah Nabi Musa dalam Perjanjian Lama lebih mudah dikonstruksi daripada kisah Nabi Musa dalam al-Quran karena dalam Perjanjian Lama, kisah nabi Musa diceritakan dengan gamblang terutama di dalam Kitab Keluaran (exodus). Hasil perbandiangan menunjukkan perbedaan-perbedaan kisah Nabi Musa di dalam al-Quran dan Perjanjian Lama terutama dari sisi detail cerita. Dalam disiplin ilmu al-Quran, narasi Perjanjian Lama tentang Nabi Musa merupakan sumber israiliyat yang polemis.]]>
