Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan EQUILIBRIUM Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurisprudence Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Abdimas Perbanas Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif The Prosecutor Law Review Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Andi Fariana, Andi
Perbanas Institute
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional B, Renny Supriyatni; Fariana, Andi
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4361

Abstract

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif (win win solution) merupakan suatu keniscayaan dalam setiap aktifitas bisnis. Semakin berkembang ekonomi syariah dan aktifitas bisnis maka kemungkinan jumlah sengketapun akan meningkat. Berkembangnya ekonomi  dan bisnis yang didasarkan prinsip syariah menyebabkan jenis-jenis sengketa juga semakin beragam baik pola dan jenisnya. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi perhatian mengingat selama ini dikenal sebagai lembaga litigasi yang hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga. Permasalahan yang muncul, bagaimana modelnya dikaitkan dengan kompetensi Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menemukan model sebagai solusi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif di Pengadilan Agama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Metode penelitian yang digunakan, secara yuridis normatif, dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan  praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. yang merupakan suatu metode untuk menganalisis data dengan mempergunakan perundang-undangan yang berlaku dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan khierarkhi dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mencari dan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau lebih dikenal dengan “the living law”, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis (Hukum Islam).Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa yang cepat, murah, transparan, adil serta menjamin kepastian hukum menjadi tolok ukur bagi para investor. Oleh karena itu, menjadi penting keberadaan Peradilan Agama untuk menerapkan model mediasi di dalam Pengadilan yang ditangani oleh mediator-mediator independent bersertifikat dan berstatus hakim yang memiliki kompetensi absolut, serta didukung oleh putusan yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum mengikat. Saran diajukan, dibentuk Peradilan Niaga Syariah Adhoc yang akan menerapkan proses mediasi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga pada akhirnya akan lahir kepercayaan yang tinggi terhadap proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hal tersebut, akan berdampak positif, diantaranya kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam bidang bisnis syariah meningkat, dan secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. 
Legal politics as a catalyst in forming sharia economic legal system in the Indonesia’s new order and reform era andi fariana
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v21i2.197-212

Abstract

The formation of the National Legal System is governed by legal raw materials prevailing in society (living law), including the Customary, Islamic, and Western Laws. As part of the living law, Islamic Law affects the National Legal System, especially in sharia economic law, in line with sharia economic growth in various sectors. In forming a sharia economic legal system, legal politics is significant as a catalyst that reflects the ongoing leadership pattern. This normative legal research aimed at explaining the important role of legal politics as a catalyst in forming the Sharia Economic Legal System in Indonesia, by using statute and historical approaches. The study found that various legal products at the end of the new order and the reform era indicated the existence of democratic legal politics and supported the formation of the sharia economic legal system. However, contradictions and obstacles existed, and more sharia economic law products were still needed. Therefore, a positive legal political atmosphere must be maintained by the participation of the community and religious leaders, as legal politics is strongly influenced by powers or concerns, and there will be always rejection and acceptance in the development of the sharia economic legal system due to various interests.
PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI`AH Andi Fariana
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 10 No. 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Abstract

One of the factors that give the highest contribution in the growth of national economy is the growth of sharia economy. The fast growth of sharia economy makes a dispute settlement is one of the thing that has to be noted. Religious courts as a litigation institution that have the absolute authority based on Undang-Undang Peradilan Agama and enforced with the Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 have the advantage and obstacles on its own, from the perspective of the history of the existence of religious court or from the perspective of sharia economy dispute settlement authority. The research of history of religious court in Indonesia and research on the advantages and obstacles of religious courts in carrying out the absolute authority has bring forth a conclusion that the appointment of religious courts as the institute that have an absolute authority in dispute settlement of sharia economy is very precise but needs to be enforcement from the institutional and human resource aspect. It also needs to be supported with the release of religious court law proceedings and the consideration to appoint an ad hoc judge to develop a faster justice system.Copyright (c) 2016 by Al-Ihkam. All right reservedDOI: 10.19105/al-ihkam.v10i2.720 
Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Andi Fariana
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1191

Abstract

Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan  politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. (Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God and one of its living law is Islamic law. This research applies normative legal method with analytical descriptive approach, which describes systematically, factually and accurately all the facts and problems being studied. This is done by associating them with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and (3) Political approach. Next, the data obtained are analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted)
Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional Renny Supriyatni B; Andi Fariana
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4361

Abstract

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif (win win solution) merupakan suatu keniscayaan dalam setiap aktifitas bisnis. Semakin berkembang ekonomi syariah dan aktifitas bisnis maka kemungkinan jumlah sengketapun akan meningkat. Berkembangnya ekonomi  dan bisnis yang didasarkan prinsip syariah menyebabkan jenis-jenis sengketa juga semakin beragam baik pola dan jenisnya. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi perhatian mengingat selama ini dikenal sebagai lembaga litigasi yang hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga. Permasalahan yang muncul, bagaimana modelnya dikaitkan dengan kompetensi Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menemukan model sebagai solusi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif di Pengadilan Agama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Metode penelitian yang digunakan, secara yuridis normatif, dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan  praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. yang merupakan suatu metode untuk menganalisis data dengan mempergunakan perundang-undangan yang berlaku dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan khierarkhi dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mencari dan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau lebih dikenal dengan “the living law”, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis (Hukum Islam).Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa yang cepat, murah, transparan, adil serta menjamin kepastian hukum menjadi tolok ukur bagi para investor. Oleh karena itu, menjadi penting keberadaan Peradilan Agama untuk menerapkan model mediasi di dalam Pengadilan yang ditangani oleh mediator-mediator independent bersertifikat dan berstatus hakim yang memiliki kompetensi absolut, serta didukung oleh putusan yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum mengikat. Saran diajukan, dibentuk Peradilan Niaga Syariah Adhoc yang akan menerapkan proses mediasi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga pada akhirnya akan lahir kepercayaan yang tinggi terhadap proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hal tersebut, akan berdampak positif, diantaranya kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam bidang bisnis syariah meningkat, dan secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. 
ANTARA INDUSTRI KREATIF DAN PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS KOTA SEMARANG) Andi Fariana; Krishna Ihza Mahendra
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v4i2.8432

Abstract

The creative industry is one of the sectors that can support halal tourism, so it is difficult to separate the creative industry from tourism. The purpose of this study is to explore how laws and regulations (including regional regulations) provide support to develop the great potential that exists in the creative and tourism industries. Constitution number 10 of 2009 about Tourism, Constitution number 24 of 2019 about the Creative Economy and Constitution number 11 of 2021 about Job Creation have become the legal coverage for Regional Governments to develop tourism and creative industries in their regions. Central Java, where the city of Semarang as one of the halal tourism destinations has taken the right step by issuing Regional Regulation Number 10 of 2012 about the Master Plan for Tourism Development and Regional Regulation Number 5 of 2021 about Creative Economy Development, to support the existing Regional Regulations, various other policies that are more operational in nature so that there is an acceleration in the development of the creative industry and halal tourism and in the end can increase the economic growth of the community. Keywords: creative, industry, halal, tourism, law.
SINERGI FINTECH DENGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM Andi Fariana Ahmad Syafii
istinbath Vol 17 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.579 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v17i2.101

Abstract

Abstract: The digital era that cannot be stifled by its development has a negative and positive impact on humans in all dimensions of life. However, this important development should be used as an opportunity and challenge to provide benefits and convenience.Similarly in the financial industry, where the development of information technology has penetrated and entered all financial sectors, including the banking industry. Islamic banking that carries Islamic values must also participate and utilize this phenomenon and collaborate with Fintech (Financial Technology) for the purpose of benefit, and this is very possible to be done while upholding the values of sharia. For this reason, regulation is indispensable so that collaboration that is carried out will result in comfort, tranquility and most importantly, emphasizes that compulsory avoidance from transactions that are Ribawi, Gharar, Maysir, Tadlis, Risywah and Israf and transactions on objects that are haram or immoral. OJK as a regulator and supervisor in the financial industry has issued regulations relating to this matter, and supported by the DSN-MUI Fatwa, while it is considered currently as adequate, other legal products are needed to anticipate the development and utilization of IT in the Islamic finance industry, especially Islamic Banking in the future. Abstrak: Era digital yang tidak bisa dibendung perkembangannya memberikan dampak negatif dan positif bagi manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Namun, perkembangan yang niscaya adanya ini selayaknya dijadikan peluang dan tantangan untuk memberikan keuntungan dan kemudahan. Demikian pula dalam industri keuangan dimana perkembangan teknologi infomasi merambah dan masuk kesemua sektor keuangan termasuk juga industri perbankan. Perbankan syariah yang mengusung nilai-nilai syariah juga harus ikut dan memanfaatkan fenomena ini serta berkolaborasi dengan fintech (financial technologi) untuk tujuan kemaslahatan, dan hal ini sangat mungkin dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Untuk itu regulasi sangat diperlukan agar kolaborasi yang dilakukan melahirkan kenyamanan, ketenangan serta yang paling utama tetap menekankan bahwa wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf dan transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. OJK sebagai regulator dan pengawas dalam industri keuangan telah mengeluarkan Peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan didukung dengan Fatwa DSN-MUI maka sementara dirasa cukup memadai namun kedepan diperlukan produk-produk hukum lain untuk mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan IT dalam industri keuangan syariah khususnya Perbankan Syariah.
JUSTICE (AL MASHLAHAH) FOR THE ECONOMIC DIMENSION Andi Fariana; Sufiarina Sufiarina
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.875 KB)

Abstract

The sharia (Islamic) activity has seen a rapid development, not onlyin its impact on growth in the international community, but also in the historyand development of Islamic Law, which is part of The Living Law. Therefore,prompt actions are needed to oversee the growth using the concept, theory,laws and regulations, which are part of the Islamic Economic Law and beingpart of the National Legal System. One of the legal system principles is theconcept of justice that constitutes the supreme goal of the Law, and the Quranpromotes fairness and forbids partiality in any transactions.This paper emphasizes the importance of justice which is the goal of law andin the qur’an, justice matters are mentioned in various dimensions. Meanwhile,the concept of justice in the economy is defined as social justice or al mashlahah.Defining Al Mashlahah as social justice in economic dimensions justifies thatGod’s purposes to reveal various rules including rules implementing economicactivities is to achieve justice for all parties. Islam puts Mashlahah as the centralidea of maqashid ash shari’a as the justice philosophy in the Islamic perspectiveis a universal and comprehensive justice. If the ultimate goal in establishingvarious economic policies is to maintain consciousness of justice then thedecision makers should always institute justice for all as the basic policy inimplementing al maslahah in economic activities especially in Indonesia.
Religious Humanism Synergy to Develop Creative Industry-Based Halal Tourism in Indonesia Andi Fariana; Saripudin Saripudin; Ovalia Rukmana
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v14i2.28354

Abstract

This study aims to propose a halal tourism model by adopting religious humanism integrated with the creative industry as a baseline. This is a legal study with a statutory approach, relying on various laws and regulations as the primary data, including MUI’s fatwas. This study found that religious humanism can be integrated into the development of the halal tourism industry based on creative industries, with Regional Regulations (Perda) as the guideline. The integration of religious humanism in development is possible with the participation of all stakeholders. This is because the development of halal tourism is not merely about tourism objects but also the community. In this case, religious people easily accept the idea and are willing to participate as long as the integration is structured.
Doktrin Business Judgement Rule pada Bank dengan Prinsip Syariah Andi Fariana; Mohammad Wimbo Raksadigiri; Saripudin Saripudin
Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 5 No 6 (2023): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Research and Strategic Studies Center (Pusat Riset dan Kajian Strategis) Fakultas Syariah IAI Nasional Laa Roiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.881 KB) | DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.2312

Abstract

The Board of Directors is one of the organs of a Limited Liability Company which has great duties, responsibilities and authority in managing the company, as well as directors of Islamic banks whose legal entity is also a Limited Liability Company. In carrying out their duties, the directors may take actions that result in losses for the company, and for this the directors must be held accountable. However, the business judgment rule doctrine suggests that the board of directors may not be held responsible for the company's losses as a result of its management as long as the board of directors is proven to have managed it in good faith and in accordance with the company's Articles of Association. For directors at Islamic banks, this doctrine is only one of the reasons that can cause directors to act professionally without fear of being wrong. In addition to the doctrine, the existence of the Sharia Supervisory Board (DPS) and commissioners is important because they participate in supervising and providing advice on the actions of the directors, and the main thing above all is the belief in the existence of divine accountability, all of which become one unit which in the end can give rise to actions that are solely for the benefit of the company and welfare. Keywords: Board of Directors, business judgment rule, Islamic bank
Co-Authors Ahmad Lutfi Rijalul Fikri Amelia, Mega Putri Imam Supriyadi Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko Jihan Adelia Putri Krishna Ihza Mahendra Mohammad Wimbo Raksadigiri Nur Aisyah, Alifia Ovalia Rukmana Purbaratri, Winny Ralang Hartati Renny Supriyatni Bachro S, Saripudin Saripudin Sufiarina Swasthika, Endang