cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
DIMENSI
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Hukum Sebagai Instrumen Atau Hambatan: Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Rahmah, Reza Aulia Pricilia; Harahap, Chisa Belinda
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 2: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i2.32531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tinjauan kritis dari kebijakan public di Indonesia dengan hukum yang berperan sebagai instrumen atau hambatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Analisis konten. Penelitian dilakukan pada kebijakan publik di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, peraturan dan hukum yang ada perlu disusun secara jelas, terkoordinasi, dan tidak saling bertentangan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan regulasi secara berkala dan memastikan adanya harmonisasi antar regulasi agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan adil. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, sangat penting untuk melakukan reformasi hukum dan peraturan yang lebih terstruktur dan transparan. Penyusunan regulasi yang lebih koheren, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hukum adalah faktor penentu yang sangat signifikan dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia, baik sebagai dasar hukum yang sah untuk kebijakan tersebut maupun sebagai alat pengatur dan penegak kebijakan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting agar hukum di Indonesia lebih harmonis, jelas, dan konsisten, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan adil. Tanpa perbaikan dalam sistem hukum dan implementasi kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia akan terhambat.
Peran Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Pembayaran Non Tunai Di Era Digital Nurmala, Resti Septia; Harahap, Chisa Berlinda
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 1: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i1.32511

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, khususnya dalam proses transaksi jual beli. Kehadiran e-wallet yang didukung oleh standar QRIS memungkinkan transaksi non-tunai menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. E-wallet tidak hanya mempermudah pengguna dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menawarkan berbagai keuntungan, seperti jangkauan luas, kemudahan pelacakan transaksi, dan pengurangan risiko penyebaran uang palsu. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman cybercrime seperti pencurian data pribadi melalui phishing dan scam terus meningkat, mengancam keamanan pengguna e-wallet. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum dalam melindungi data pribadi pengguna sistem pembayaran non-tunai. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE, serta peran lembaga seperti OJK dalam memberikan perlindungan konsumen. Meskipun regulasi hukum sudah ada, tantangan teknis dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi menjadi hambatan utama dalam penanganan kejahatan siber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan keamanan sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, edukasi dan tindakan preventif, seperti menjaga kerahasiaan kode OTP dan waspada terhadap penipuan, perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan transaksi digital yang aman dan terpercaya
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP RESPONSIVITAS ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENGATASI PERUBAHAN DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA Mallawi, Natsir; Khaeriyah, Khaeriyah
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 2: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i2.32527

Abstract

Transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia kontemporer menuntut adaptasi signifikan dari sistem administrasi publik. Perubahan struktur sosial, pola interaksi masyarakat, dan ekspektasi publik terhadap layanan pemerintah memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi dan administrasi publik. Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi sosial masyarakat Indonesia dan responsivitas birokrasi dalam mengadaptasi perubahan tersebut, serta mengidentifikasi strategi optimalisasi administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan interdisipliner dengan metode mixed-methods, mengombinasikan analisis sosiologis terhadap perubahan struktur sosial dengan evaluasi responsivitas sistem administrasi publik melalui studi literatur komprehensif dan analisis kebijakan.Transformasi sosial Indonesia ditandai oleh urbanisasi masif, digitalisasi kehidupan sosial, perubahan struktur keluarga, dan emerging social issues seperti ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan. Administrasi publik menunjukkan respons yang bervariasi, dengan inovasi dalam pelayanan digital namun masih menghadapi tantangan dalam adaptasi struktural dan kultural birokrasi. Diperlukan reorientasi paradigma administrasi publik yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial, dengan penguatan kapasitas sosiologis birokrat, pengembangan sistem early warning terhadap perubahan sosial, dan implementasi responsive governance yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Page 9 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: 2025 Vol 13, No 1: 2025 Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2017): November Vol 10, No 1 (2017): Juni Vol 9, No 2 (2016): November Vol 9, No 1 (2016): Juni Vol 8, No 2 (2015): November Vol 8, No 2 (2015): Oktober Vol 8, No 1 (2015): Juni Vol 7, No 1 (2015): Juni More Issue