Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Gilberd Marada Pakpahan, Siti Kotijah, Rahmawati Al Hidayah, dan Ine Ventyrina]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7003
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal. Pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya. segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar didengar dan dipertimbangkan untuk solusi yang tepat.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Rusdian Ramadhani, Siti Kotijah, Rahmawati Al Hidayah, dan Ine Ventyrina]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7046
<![CDATA[Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembagalembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pikada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI OLEH PT. PEFINDO ]]>
<![CDATA[Syaiful Nurdiansyah, Titin Ruliana, dan Rina Masithoh Haryadi]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7048
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DAR, umur obligasi, jaminan, danukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan konstruksi yang terdaftar dipt.pefindo. teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dengan menggunakanpurposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 4 perusahaan dengan kriteria sampel,perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar dan memiliki peringkat yang diterbitkan olehPT.PEFINDO selama periode tahun 2014-2021. Penelitian ini menggukan model analisisRegresi Logistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Hasiluji hipotesis menunjukkan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, jaminan tidakberpengrauh signifikan terhadap peringkat obligasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruhsignifikan terhadap peringkat obligasi, dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkanbahwa DAR, Umur Obligasi, Jaminan, dan Ukuran Perusahan berpengaruh signifikanterhadap peringkat obligasi. Hal tersebut disebabkan karena investor cenderung membeliobligasi karena melihat dari reputasi perusahaan bukan dari DAR yang diperoleh perusahaan,pada umur obligasi investor lebih menyukai umur obligasi yang pendek dibawah tiga tahunkarena perusahaan dapat melunasi kewajiban dalam membayar pokok pinjaman pada saatjatuh tempo, jaminan tidak mempengaruhi investor dalam membeli obligasi karena investormelihat bukan dari apa yang dijaminkan melainkan dari kinerja pada reputasi perusaantersebut, dan pada ukuran perusahaan investor tidak tertarik untuk melihat dari ukuran totalasset yang dimiliki melainkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nanik Pujiastuti]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7086
<![CDATA[Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Hendi Achmad Tornado, Abdul Rokhim, dan Sukindar]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7223
<![CDATA[Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah.Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada]]>;
<![CDATA[Hidayah, Rahmawati Al]]>;
<![CDATA[Ventyrina, Ine]]>;
<![CDATA[Kotijah, Siti]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7003
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal. Pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya. segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar didengar dan dipertimbangkan untuk solusi yang tepat.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Rusdian]]>;
<![CDATA[Kotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Hidayah, Rahmawati Al]]>;
<![CDATA[Ventyrina, Ine]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7046
<![CDATA[Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembagalembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pikada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI OLEH PT. PEFINDO ]]>
<![CDATA[Nurdiansyah, Syaiful]]>;
<![CDATA[Ruliana, Titin]]>;
<![CDATA[Haryadi, Rina Masithoh]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7048
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DAR, umur obligasi, jaminan, danukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan konstruksi yang terdaftar dipt.pefindo. teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dengan menggunakanpurposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 4 perusahaan dengan kriteria sampel,perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar dan memiliki peringkat yang diterbitkan olehPT.PEFINDO selama periode tahun 2014-2021. Penelitian ini menggukan model analisisRegresi Logistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Hasiluji hipotesis menunjukkan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, jaminan tidakberpengrauh signifikan terhadap peringkat obligasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruhsignifikan terhadap peringkat obligasi, dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkanbahwa DAR, Umur Obligasi, Jaminan, dan Ukuran Perusahan berpengaruh signifikanterhadap peringkat obligasi. Hal tersebut disebabkan karena investor cenderung membeliobligasi karena melihat dari reputasi perusahaan bukan dari DAR yang diperoleh perusahaan,pada umur obligasi investor lebih menyukai umur obligasi yang pendek dibawah tiga tahunkarena perusahaan dapat melunasi kewajiban dalam membayar pokok pinjaman pada saatjatuh tempo, jaminan tidak mempengaruhi investor dalam membeli obligasi karena investormelihat bukan dari apa yang dijaminkan melainkan dari kinerja pada reputasi perusaantersebut, dan pada ukuran perusahaan investor tidak tertarik untuk melihat dari ukuran totalasset yang dimiliki melainkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pujiastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7086
<![CDATA[Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Tornado, Hendi Achmad]]>;
<![CDATA[Rokhim, Abdul]]>;
<![CDATA[Sukindar, Sukindar]]>
<![CDATA[ DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7223
<![CDATA[Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah.Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.]]>
