cover
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2024)" : 6 Documents clear
Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018) Holilah, Holilah; Khaq, Zimamul
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.17565

Abstract

Studi ini meneliti koalisi partai dalam pilkada pada tiga arena sekaligus, arena elektoral, arena legislatif dan arena pemerintahan. Penelitian koalisi partai dengan tiga arena koalisi sekaligus belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu studi ini ingin meneliti tentang pertama, pola koalisi pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Kedua, implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang di wawancari 15 orang dari tiga unsur, untuk memenuhi keabsahan data triangulasi sumber, yaitu anggota DPRD, orang pemerintahan dan LSM, Pengamat politik, Kyai, Tokoh masyarakat, akademisi dan Masyarakat Bangkalan. Teori yang digunakan terbentuknya koalisi dari arend Lipjhat  dan proses pembutukan kebijakan dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan pertama, di arena elektoral pola koalisi partai di pilkada Bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). Kedua, di arena legislatif partai koalisi merupakan partai paling berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan dan memiliki hubungan yang harmonis dan konsisten mendukung proses pembentukan kebijakan/program bupati untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Ketiga, di arena pemerintahan, realisasi program visi misi Bupati sudah dilakukan namun belum optimal karena terbatasnya anggaran daerah dan refocusing anggaran Kabupaten Bangkalan untuk covid 19 pada saat pandemi. Partai koalisi, khususnya partai yang memeiliki kursi paling banyak di parlemen tetap merupakan partai yang paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Siber ASEAN Regional Forum (ARF): Sanksi-Sanksi Dan Peran Indonesia Putri, Kadek Nadya Ananda
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.19442

Abstract

Pesatnya perkembangan industri teknologi dan informasi menuntut individu untuk dapat beradaptasi dalam kecanggihan teknologi. Melalui teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Akibat dari perkembangan internet yang semakin luas jangkauannya, pada akhirnya membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang dihasilkan salah satunya yaitu kejahatan siber yang merugikan kehidupan. Dengan demikian, Indonesia bersama dengan ASEAN membentuk forum regional untuk memerangi isu kejahatan siber dalam kawasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan yang diterapkan Indonesia dalam hasil diplomasi ASEAN Regional Forum dan peran Indonesia dalam diplomasi siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur seperti jurnal, buku, dan website. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran Indonesia dalam ASEAN Regional Forum sangat berpengaruh dan Indonesia memperlihatkan eksistensinya dalam mengusulkan berbagai usulan terkait keamanan siber. Diplomasi siber ASEAN Regional Forum pun menerangkan bahwa terdapat tiga bentuk yang dapat dilakukan, seperti Confidence Building Measures, Preventive Diplomacy, dan Conflict Resolution Mechanism. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, peran keterlibatan Indonesia dalam ARF tidak semata-mata hanya menjadi peserta saja, tetapi mampu memberikan usulan yang dimasukan dalam workplan kedepannya. Serta, Indonesia memiliki undang-undang dalam menangani pelaku dan tindakan kejahatan siber domestiknya.Keywords: Diplomasi Siber, Peran Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, ASEAN Regional Forum, Sanksi-Sanksi.
Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom) Zalzillah, Lulu Nur; Gumelar, Rangga Galura
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.19527

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan implementasi komunikasi politik secara optimal yang disesuaikandengan strategi komunikasi. Pada era 4.0, strategi komunikasi politik cenderung menggunakan mediadigital untuk menyampaikan pesan politik (kampanye). Hal ini bertujuan untuk menerima dukunganmasyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut membentuk opini-opini di masyarakat yang menimbulkan reaksimasyarakat. Maka, penelitian ini menganalisis bagaimana NarasiNewsroom sebagai media digital dalampembentukan opini publik pada pemilu 2024. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif (studikasus) yang berpedoman pada teori kepala batu dan media baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwaNarasiNewsroom memiliki peran sebagai media baru. NarasiNewsroom menjadi media baru yangmenyediakan informasi secara cepat,aktual dan berbasis internet guna membantu dalam melakukanpenelitian dan analisis secara cepat,aktual dan berbasis internet terkait pemilu 2024 yang menimbulkansudut pandang dan penyampaian opini-opini yang menjadi opini publik. Jadi, NarasiNewsRoommenjadi media baru dalam memberikan informasi yang terjamin kredibilitas dan validitasnya.
The Indigenous People of Biafra's (IPOB) Self-Determination Movements and the Role of the United Nations. Oguejiofor, Princewilliams Odera
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.20715

Abstract

This study examines “The Dynamics of Self-Determination Movements and the Role of the United Nations: A Case Study of the Indigenous People of Biafra (IPOB) in Nigeria.” The UN's lack of action and formal recognition of IPOB's agitation has undermined the protection of the rights of indigenous people in Nigeria, particularly the Igbo community. The study adopts a qualitative methodology, utilising a time-series research design and documentary analysis of credible secondary sources, including international NGO reports and UN documents. The theoretical framework employed is the Theory of Social Constructivism, which posits that the actions of states and international organizations are shaped by socially constructed norms, ideas, and identities. One key finding is that the UN's indifference can be attributed to complex political dynamics, member states' economic interests, and the prioritisation of territorial integrity over self-determination claims. It is recommended, inter alia, that the UN establish an independent commission or a special rapporteur to investigate allegations of human rights violations against IPOB members and the Igbo community, and hold the Nigerian government accountable for any violations.
Hijab in the Public Sphere of Muslim Countries in Southeast Asia, Media, State Rules, and Society Opinion Ladyanna, Sonezza
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.20883

Abstract

This article aims to explain state regulations and media perspectives in Muslim-majority countries in Southeast Asia regarding the use of the hijab as a religious symbol in public spaces. The influence of globalization has increased diversity in the media landscape in the public sphere, going beyond traditional face-to-face interactions and encompassing the vast realm of the Internet. While Muslim women in secular Western countries face bans on wearing the hijab in public spaces, Muslim women in Muslim-majority countries in Southeast Asia face challenges regarding their style of wearing the hijab in public spaces. This research is qualitative research based on the study of public space and religion. The analysis was carried out in three Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, which have Muslim populations with different characteristics. Indonesia and Malaysia are multicultural regions but are dominated by Muslims, and Brunei is a country with a Muslim majority. These three countries have different patterns of managing religion in public spaces. Religious symbols in public spaces reflect the relationship between public space phenomena, the state, and the social context in a region. Social media has expanded the public sphere, providing greater opportunities for religious groups to present their arguments or engage in da'wah (religious outreach).
Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang Dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih Fitri, Alifa Nur; Rohmah, Siti; Ayu, Aulia Suminar
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.22256

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan tantangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada Generasi Z sebagai pemilih dominan. Generasi Z, yang berjumlah 74,94 juta jiwa atau 27,94% dari total penduduk, sangat terhubung dengan teknologi digital dan media sosial. Meskipun ini mempermudah akses informasi, mereka juga rentan terhadap hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Tantangan utama KPU adalah mengatasi penyebaran hoaks di media sosial dan merancang strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pentingnya literasi politik dan strategi komunikasi yang adaptif pada Pemilu 2014 dan 2019, yang masing-masing mencapai 85,9% dan 91,3%.  KPU Kota Semarang telah menunjukkan keberhasilan dalam menggunakan media sosial dan kampanye kreatif seperti #temanpemilih, yang meningkatkan partisipasi pemilih bahkan dalam situasi pandemi. Penelitian ini menyoroti perlunya KPU terus berinovasi dalam menghadapi perubahan perilaku digital Generasi Z, dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6