cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
 12   13   14   15   16 
PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca; Albar, Andi Ardillah
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3498

Abstract

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN’s role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to. Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of lawAbstrakArtikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan “aliran bebas” lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman. Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum
PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Albar, Andi Ardillah; Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3498

Abstract

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN’s role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to. Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of lawAbstrakArtikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan “aliran bebas” lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman. Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA GPS SAAT MENGENDARAI KENDARAAN Susilo, Elsania Natasya; Kusuma, Arvian Fahmi; Z, Ahmad Januar
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3669

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to study and find out the implementation of Article 106 paragraph (1) of Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transport to the public and online motorcycle taxis who use GPS when riding a motorcycle and to know the factors that hinder the National Traffic Police in enforcing related laws traffic regarding GPS usage when riding a motorcycle. This writing uses empirical legal research by collecting data by interviewing one of the online motorcycle taxi drivers and the Traffic Police Resort. Many drivers can escape police observation by proving the low number of actions taken by the police to drivers who use GPS when driving a motor vehicle so that shows that the police have implemented an omission on violations that occur. So the need for E-ticketing in order to reduce drivers who commit traffic violations and become more effective for the police in enforcing the law.    Keywords: GPS; handphone; trafficAbsrakTujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan ojek online yang memakai GPS pada saat mengendarai motor dan mengetahui faktor yang menghambat Satlantas Polres dalam menegakkan hukum terkait lalu lintas mengenai pemakaian GPS pada saat mengendarai motor. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data dengan wawancara terhadap salah satu driver ojek online dan Satlantas Polres. Banyaknya driver yang dapat lolos dari pantauan atau penglihatan polisi dengan membuktikan rendahnya jumlah penindakan yang dilakukan polisi kepada driver yang memakai GPS pada saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga menunjukkan bahwa polisi sudah menerapkan suatu pembiarani pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga diperlukannya E-tilang agar mengurangi driver yang melakukan pelanggaran lalu  lintas dan menjadi lebih efektif untuk para kepolisian dalam menegakkan hukum.Kata kunci: GPS; handphone; lalu lintas
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA GPS SAAT MENGENDARAI KENDARAAN Susilo, Elsania Natasya; Kusuma, Arvian Fahmi; Z, Ahmad Januar
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3669

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to study and find out the implementation of Article 106 paragraph (1) of Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transport to the public and online motorcycle taxis who use GPS when riding a motorcycle and to know the factors that hinder the National Traffic Police in enforcing related laws traffic regarding GPS usage when riding a motorcycle. This writing uses empirical legal research by collecting data by interviewing one of the online motorcycle taxi drivers and the Traffic Police Resort. Many drivers can escape police observation by proving the low number of actions taken by the police to drivers who use GPS when driving a motor vehicle so that shows that the police have implemented an omission on violations that occur. So the need for E-ticketing in order to reduce drivers who commit traffic violations and become more effective for the police in enforcing the law.    Keywords: GPS; handphone; trafficAbsrakTujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan ojek online yang memakai GPS pada saat mengendarai motor dan mengetahui faktor yang menghambat Satlantas Polres dalam menegakkan hukum terkait lalu lintas mengenai pemakaian GPS pada saat mengendarai motor. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data dengan wawancara terhadap salah satu driver ojek online dan Satlantas Polres. Banyaknya driver yang dapat lolos dari pantauan atau penglihatan polisi dengan membuktikan rendahnya jumlah penindakan yang dilakukan polisi kepada driver yang memakai GPS pada saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga menunjukkan bahwa polisi sudah menerapkan suatu pembiarani pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga diperlukannya E-tilang agar mengurangi driver yang melakukan pelanggaran lalu  lintas dan menjadi lebih efektif untuk para kepolisian dalam menegakkan hukum.Kata kunci: GPS; handphone; lalu lintas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Cahyani, Yulianti Ningsih; Verdiantoro, Alfa Galih; Uma, Febriyanti
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3941

Abstract

AbstractVictims of sexual violence against persons with disabilities need legal protection through justice or social care, legislation is one of the references in the process of handling sexual violence because so far women have had difficulty in obtaining justice. With the aim of providing Islamic law in order to realize a better and fairer human life, as well as for the recovery of victims of sexual violence so that it can be accepted in the community and discrimination is not done which can make victims more traumatized. From the research that has been done that many people with disabilities who do not know the legal protection for them to avoid violence, harassment or taking away their rights are often ignored because of physical deficiencies, the positive law lies in the fact that the law is made and can be erased from everything acts that have been done by humans and are independent of the norms themselves.Keywords: legal protection; victims of violenceAbstrakKorban kekerasan seksual pada kaum difabel memerlukan perlindungan hukum baik melalui peradilan ataupun kepedulian sosial, perundang-undangan adalah salah satu rujukan dalam proses penanganan tindak kekerasan seksual karena selama ini perempuan sulit mendapatkan keadilan. Dengan tujuan memberikan penetapan hukum islam agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan adil, sebagaimana untuk pemulihan pada korban kekerasan seksual agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dilakukannya diskriminasi yang dapat membuat korban menjadi lebih trauma. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa banyak kaum difabel yang belum mengetahui perlindungan hukum kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan atau pengambilan hak mereka yang seringkali diabaikan karena dengan adanya kekurangan fisik, dalam hukum positif terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dapat dihapuskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia itu dan terlepas dari norma-norma itu sendiri.Kata kunci: korban kekerasan; perlindungan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Cahyani, Yulianti Ningsih; Verdiantoro, Alfa Galih; Uma, Febriyanti
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3941

Abstract

AbstractVictims of sexual violence against persons with disabilities need legal protection through justice or social care, legislation is one of the references in the process of handling sexual violence because so far women have had difficulty in obtaining justice. With the aim of providing Islamic law in order to realize a better and fairer human life, as well as for the recovery of victims of sexual violence so that it can be accepted in the community and discrimination is not done which can make victims more traumatized. From the research that has been done that many people with disabilities who do not know the legal protection for them to avoid violence, harassment or taking away their rights are often ignored because of physical deficiencies, the positive law lies in the fact that the law is made and can be erased from everything acts that have been done by humans and are independent of the norms themselves.Keywords: legal protection; victims of violenceAbstrakKorban kekerasan seksual pada kaum difabel memerlukan perlindungan hukum baik melalui peradilan ataupun kepedulian sosial, perundang-undangan adalah salah satu rujukan dalam proses penanganan tindak kekerasan seksual karena selama ini perempuan sulit mendapatkan keadilan. Dengan tujuan memberikan penetapan hukum islam agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan adil, sebagaimana untuk pemulihan pada korban kekerasan seksual agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dilakukannya diskriminasi yang dapat membuat korban menjadi lebih trauma. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa banyak kaum difabel yang belum mengetahui perlindungan hukum kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan atau pengambilan hak mereka yang seringkali diabaikan karena dengan adanya kekurangan fisik, dalam hukum positif terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dapat dihapuskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia itu dan terlepas dari norma-norma itu sendiri.Kata kunci: korban kekerasan; perlindungan hukum
PEMBATASAN KEPEMILIKAN MOBIL BAGI SETIAP WARGA YANG TIDAK MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Putri, Risya Tatamara Avinka Putri; Kurniawan, Muhammad Faris; Alfian, Muhammad Dicky
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3675

Abstract

AbstractThe unavailability of a car garage in a house owned by a residential community causes many residents to park their cars on the shoulder of the residential road or in front of their homes, causing discomfort and is considered to interfere with the activities of the housing community. Especially if residents still park their cars in front of houses or on the shoulder of residential roads continuously and do not even obey the rules that have been made for a long time. The purpose of this study is to find out why housing residents still park their cars in front of the house or on the shoulder of the road and ignore the rules that have been made and what legal measures and sanctions will be given to residents who still park their cars in front of the house or on the shoulder of the residential road. The research method used in this research is to use a normative research method by conducting an explanation of the problem. Based on the results of this study, it is known why the citizens parked their cars in front of the house or shoulder of the road as well as legal efforts and sanctions provided for violators of these rules.Keywords: legal effects; parking; residentsAbstrakKetidaktersediaannya garasi mobil di rumah milik warga perumahan menimbulkan banyaknya warga yang memarkirkan mobilnya di bahu jalan perumahan atau di depan rumah mereka mengakibatkan ketidaknyamanan dan dianggap menggangu aktifitas masyarakat perumahan tersebut. Apalagi jika warga masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan secara terus menerus dan bahkan tidak mematuhi aturan yang telah dibuat dalam jangka waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa warga perumahan masih memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan dan mengabaikan aturan yang telah dibuat serta upaya hukum dan sanksi apakah yang akan diberikan kepada warga yang masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitan  normatif dengan melakukan pemaparan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui alasan warga memarkirkan mobilnya di depan rumah atau bahu jalan serta upaya hukum dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut.Kata kunci: akibat hukum; parkir; warga
PEMBATASAN KEPEMILIKAN MOBIL BAGI SETIAP WARGA YANG TIDAK MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Putri, Risya Tatamara Avinka Putri; Kurniawan, Muhammad Faris; Alfian, Muhammad Dicky
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3675

Abstract

AbstractThe unavailability of a car garage in a house owned by a residential community causes many residents to park their cars on the shoulder of the residential road or in front of their homes, causing discomfort and is considered to interfere with the activities of the housing community. Especially if residents still park their cars in front of houses or on the shoulder of residential roads continuously and do not even obey the rules that have been made for a long time. The purpose of this study is to find out why housing residents still park their cars in front of the house or on the shoulder of the road and ignore the rules that have been made and what legal measures and sanctions will be given to residents who still park their cars in front of the house or on the shoulder of the residential road. The research method used in this research is to use a normative research method by conducting an explanation of the problem. Based on the results of this study, it is known why the citizens parked their cars in front of the house or shoulder of the road as well as legal efforts and sanctions provided for violators of these rules.Keywords: legal effects; parking; residentsAbstrakKetidaktersediaannya garasi mobil di rumah milik warga perumahan menimbulkan banyaknya warga yang memarkirkan mobilnya di bahu jalan perumahan atau di depan rumah mereka mengakibatkan ketidaknyamanan dan dianggap menggangu aktifitas masyarakat perumahan tersebut. Apalagi jika warga masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan secara terus menerus dan bahkan tidak mematuhi aturan yang telah dibuat dalam jangka waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa warga perumahan masih memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan dan mengabaikan aturan yang telah dibuat serta upaya hukum dan sanksi apakah yang akan diberikan kepada warga yang masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitan  normatif dengan melakukan pemaparan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui alasan warga memarkirkan mobilnya di depan rumah atau bahu jalan serta upaya hukum dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut.Kata kunci: akibat hukum; parkir; warga
SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3320

Abstract

AbstractThe Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI 1945) explains everything related to the basic, purpose, goals and ideals of the Indonesian nation in detail. The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia occupies an important place in the state administration of the Republic of Indonesia. The substantive sovereignty of God in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a very fundamental norm in the life of the nation and state. This is because that the substance of the sovereignty of God which originates in the Godhead is the life belief of the Indonesian people. For this reason, the substance of God's Sovereignty is included in various levels of life as a nation and state.Keywords: God's sovereignty; substanceAbstrakPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Substansi kedaulatan Tuhan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan norma yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata kunci: kedaulatan Tuhan; substansi
SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3320

Abstract

AbstractThe Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI 1945) explains everything related to the basic, purpose, goals and ideals of the Indonesian nation in detail. The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia occupies an important place in the state administration of the Republic of Indonesia. The substantive sovereignty of God in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a very fundamental norm in the life of the nation and state. This is because that the substance of the sovereignty of God which originates in the Godhead is the life belief of the Indonesian people. For this reason, the substance of God's Sovereignty is included in various levels of life as a nation and state.Keywords: God's sovereignty; substanceAbstrakPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Substansi kedaulatan Tuhan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan norma yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata kunci: kedaulatan Tuhan; substansi

Page 14 of 26 | Total Record : 255

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 17 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 More Issue