cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK Aprilia, Mega Lois; Prasetyawati, Endang
Mimbar Keadilan Februari 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2202

Abstract

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap perdagangan secara online misalnya keberadaan perusahaan jasa angkutan secara online. Perusahaan Gojek memberikan layanan transportasi, gofood dan lainnya. Pelayanan online dilakukan dengan mensyaratkan adanya pengisian data pribadi konsumen pada perusahaan Gojek. Namun data tersebut sering disalahgunakan. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa gojek? Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang belum secara lengkap mengatur tentang perlindungan data pribadi milik konsumen gojek, serta akibat hukunya bila terjadi wanprestasi ialah hukuman atau sanksi berupa ganti rugi.
HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK: REFLEKSI MITIGASI Tanisha, Trisha; Agustian, Sanggup Leonard; Gilbert, Yehuda
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2966

Abstract

Radicalism carries seeds to disturb comfort and safety in life. Terrorism starts with radicalism. The purpose of terrorism in general is to encourage divisions and conflicts vertically and horizontally, efforts to change policies governed by the state, show the weakness of the government system, threaten the government, provoke anger and public reaction to certain cases and is one form of campaign by the public. a form of mitigation of radicalism against sexual crimes of women and children. Radicalism can be prevented by providing education, either through communities or social institutions that conduct teaching and learning forms to provide knowledge about women's rights, or modules for schools for children. In addition to providing education from institutions or organizations, the government has the duty to help such education be carried out to the fullest, such as ratification of regulations relating to the protection of women's rights, rehabilitation of children, law enforcement without discrimination.Radikalisme membawa bibit untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Terorisme berawal dari radikalisme. Tujuan dari terorisme secara garis besar adalah mendorong perpecahan dan konflik secara vertikal maupun horizontal, upaya merubah kebijakan yang diatur oleh negara, memperlihatkan kelemahan sistem pemerintahan, mengancam pemerintah, memancing amarah serta reaksi masyarakat terhadap kasus tertentu dan merupakan salah satu bentuk kampanye oleh masyarakat. bentuk mitigasi radikalisme terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak. Radikalisme dapat dicegah dengan cara pemberian edukasi, baik melalui komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan bentuk ajar-mengajar untuk memberikan pengetahuan akan hak-hak perempuan, atau modul untuk sekolah bagi anak-anak. Selain daripada pemberian edukasi dari lembaga atau organisasi, pemerintah memiliki tugas dalam membantu edukasi tersebut dapat terselenggara dengan maksimal, seperti pengesahan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, rehabilitasi anak-anak, penegakkan hukum tanpa tindak diskriminasi.
ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG Sripah, Sripah; Afifah, Wiwik
Mimbar Keadilan Agustus 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2193

Abstract

Kejahatan seksual pada anak, masih marak terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan seksual berulang di Indonesia juga tetap ada. Pengesahan perppu yang tenar dengan sebutan perppu kebiri merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pemberatan hukuman dioberikan pada pelaku dengan tujuan agar yang bersangkutan bisa mengendalikan keinginan seksualnya. Penulis mengemukakan rumusan masalah bentuk alternatif pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pedofilia yang berulang. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Bagi pelaku residive, terdapat hukuman tambahan berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok, penjara seumur hidup, pidana mati, kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepada publik. Hukuman tambahan kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri menghilangkan fungsi organ pelaku dan menimbulkan efek samping lain, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau Non-Derogable Right. Hukuman kebiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman kebiri tidak efektif bagi para pelaku pedofilia yang menyasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan, sehingga penulis menyarankan adanya pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil selain memberikan hukuman.
KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA ATAS PENYALAHGUNAAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN Rohmat, Rohmat
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2667

Abstract

Visible evidence is a doctor's statement made in writing about medical results to humans who live or die, or parts or suspected parts of the human body, based on their knowledge and under oath for justice. The role of Visum et Repertum as one of the evidences in criminal cases concerning the human body. However, Visum et Repertum can be misused by some people to benefit themselves illegally, in other words, committing the crime of extortion. The problem in this paper is how the position of visum et repertum evidence in the study of the Indonesian Criminal Procedure Book, the strength of visum et repertum evidence and how the study of Indonesian criminal law against the evidence evidence visum et repertum is used as a means to commit extortion crimes. This type of research uses normative analysis research. The research material used is secondary material. Then the data collection method is carried out through literature studies, while the data analysis is done qualitatively. Based on the research results it can be concluded that Indonesian criminal law has not directly controlled it. It can be said that the strength of the Visum et Repertum evidence is only as a complementary instrument in the search for truth. Someone who intentionally uses post mortem for his own benefit illegally, then that person cannot be considered as a victim but other offenders related to witnesses. Based on the analysis of the criminal element in the monistic flow and the element of criminal responsibility in the dualistic flow, the perpetrators of this crime have fulfilled the dolus element. This means that someone already has intentional and intentional actions to get minor or severe injuries with a view to benefiting oneself illegally.Alat bukti visum merupakan pernyataan dokter yang dibuat secara tertulis mengenai hasil medis kepada manusia yang hidup atau mati, atau bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan pengetahuan mereka dan di bawah sumpah demi keadilan. Peran Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai tubuh manusia. Namun, Visum et Repertum dapat disalahgunakan beberapa orang untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, dengan kata lain, melakukan tindak pidana pemerasan. Permasalahan dalam paper ini adalah bagaimana kedudukan alat bukti visum et repertum dalam kajian Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia, kekuatan alat bukti visum et repertum dan bagaimana kajian hukum pidana Indonesia terhadap alat bukti visum et repertum yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan melalui melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia belum secara langsung mengendalikannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti Visum et Repertum hanya sebagai instrumen pelengkap dalam pencarian kebenaran. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan visum untuk kepentingan diri sendiri secara tidak sah, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tetapi pelaku pelanggaran lain sehubungan dengan para saksi. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur tanggung jawab pidana dalam aliran dualistik, maka pelaku tindak pidana ini telah memenuhi unsur dolus. Ini berarti bahwa seseorang telah memiliki niat dan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan cedera ringan atau parah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.
INDONESIAN JUDICIAL POWER POST AMENDMENT Nasution, Krisnadi
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2997

Abstract

Post the amendment of the Republic of Indonesia constitution, judicial authority in Indonesia underwent a fundamental change. The amendment was made based on the mandate contained in the 1945 Constitution post the amendment. Through normative juridical studies, an analysis of these changes will be carried out. The method of approach is based on statutory regulations and conceptually, as well as comprehensive. Post the amendment of the Republic of  Indonesia Constitution, in the beginning, only the Supreme Court had power in the field of justice. Then developed with the formation of new institutions in the field of justice namely: the Constitutional Court and the Judicial Commission. Through these additions, it is expected that checks and balances will occur in the formation of laws and regulations and the implementation of judicial power.
KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI YANG PARA PIHAKNYA ADALAH KELUARGA NOTARIS YANG DIGANTIKAN Huduri, Andi Nurlaila Amalia
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2625

Abstract

Substitute Notaries and Notaries have the same in terms of authority, obligations, and responsibilities, as well as the prohibitions that apply to the Notary Public also apply to the Notary Substitute. As in the case of making an authentic deed based on Article 15 paragraph (1) of the UUJN, as well as with the Notary Substitute, nothing is different in terms of its authority, as long as it is not excluded by the Law. Likewise with the prohibition that applies to the Notary also applies to the Notary Substitute, one of the core discussion in this paper is that a Notary in making a deed is prohibited from making it for the Notary himself, a marriage-bound spouse, or someone who has a blood related relationship, a straight down line of ties, to the top, and the line to the side with the Notary. But what about the deed made by a Surrogate Notary at the request of the family of the Notary he replaces, if the Surrogate Notary does not have blood ties with the Notary he has replaced. In UUJN itself, which is a guideline for all Notaries, there are no specific rules or implicit or explicit rules governing the validity and position of the deed made by the Substitute Notary whose parties are the replaced Notary's family.Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kesamaan dalam hal kewenangan, kewajiban, serta tanggungjawab, begitupun dengan larangan yang berlaku pada Notaris berlaku juga untuk Notaris Pengganti. Seperti hal dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1)  UUJN, begitupun dengan Notaris Pengganti, tidak ada yang berbeda dalam hal kewenangannya, selama tidak dikecualikan oleh UU. Begitupun dengan larangan yang berlaku bagi Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, salah satunya inti pembahasan dalam tulisan ini ialah seorang Notaris dalam membuat akta dilarang membuatkan untuk Notaris itu sendiri, pasangan terikat perkawinan, atau orang yang mempunyai pertalian sedarah, garis pertalian lurus ke bawah, ke atas, serta garis ke samping dengan Notaris tersebut. Namun bagaimana halnya dengan akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti atas permintaan keluarga Notaris yang digantikannya, jika Notaris Pengganti tersebut tidak memiliki ikatan darah dengan Notaris yang digantikannya. Dalam UUJN sendiri yang merupakan pedoman untuk semua Notaris belum ada aturan khusus atau yang tertuang secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang keabsahan dan bagaimana kedudukan atas akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang para pihaknya adalah keluarga Notaris yang digantikan.
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENEKAN RADIKALISME AGAMA Fathani, Aqil Teguh; Purnomo, Eko Priyo
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3934

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to assess the upholding of Pancasila values in suppressing radicalism. At present,  there is no firmness in the values of Pancasila in the life of the nation and state. The implementation of Pancasila values in the society, community, state, and national life is a must because Pancasila is the ideology and the way of life of the nation. Pancasila values are always relevant as a guidelines and guidance for policymakers and problem-solving in the life of the nation and state affairs. However, at this time the implementation of the values of Pancasila in people's lives is increasingly eroded due to the lack of public understanding of the meaning and meaning of the values of Pancasila which have the belief in the Almighty, Fair and Civilized Humanity and Social Justice. The lack of public understanding of the values of Pancasila has resulted in acts of violence, injustice, harassment, ill-treatment, and other radical acts. Therefore the need for special action from the government to provide socialization of the values of the Pancasila so that people can better understand the meaning of the values of the Pancasila to create a harmonious, peaceful and peaceful life.Keywords: Pancasila; radicalism; violenceAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penegakkan nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme. Saat ini tidak terlihat ketegasan dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa penerapan pancasila merupakan suatu keharusan karena merupakan cita-cita bangsa. Nilai-nilai pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi pada pada saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin terkikis karena minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila banyak mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, penganiayaan dan tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlunya dilakukan tindakan khusus dari pemerintah untuk memberikan penekanan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat bisa lebih memahami arti dari nilai-nilai Pancasila tersebu serta dapat terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.Kata kunci: Pancasila; kekerasan; radikalisme
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENEKAN RADIKALISME AGAMA Fathani, Aqil Teguh; Purnomo, Eko Priyo
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3934

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to assess the upholding of Pancasila values in suppressing radicalism. At present,  there is no firmness in the values of Pancasila in the life of the nation and state. The implementation of Pancasila values in the society, community, state, and national life is a must because Pancasila is the ideology and the way of life of the nation. Pancasila values are always relevant as a guidelines and guidance for policymakers and problem-solving in the life of the nation and state affairs. However, at this time the implementation of the values of Pancasila in people's lives is increasingly eroded due to the lack of public understanding of the meaning and meaning of the values of Pancasila which have the belief in the Almighty, Fair and Civilized Humanity and Social Justice. The lack of public understanding of the values of Pancasila has resulted in acts of violence, injustice, harassment, ill-treatment, and other radical acts. Therefore the need for special action from the government to provide socialization of the values of the Pancasila so that people can better understand the meaning of the values of the Pancasila to create a harmonious, peaceful and peaceful life.Keywords: Pancasila; radicalism; violenceAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penegakkan nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme. Saat ini tidak terlihat ketegasan dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa penerapan pancasila merupakan suatu keharusan karena merupakan cita-cita bangsa. Nilai-nilai pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi pada pada saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin terkikis karena minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila banyak mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, penganiayaan dan tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlunya dilakukan tindakan khusus dari pemerintah untuk memberikan penekanan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat bisa lebih memahami arti dari nilai-nilai Pancasila tersebu serta dapat terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.Kata kunci: Pancasila; kekerasan; radikalisme
PRINSIP MORAL PADA PENGATURAN PERIKATAN ALAM Purwadi, Ari
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3296

Abstract

Abstract Natural obligations is not a civil obligations, so that the legal consequences cannot be prosecuted legally. The legal consequences of natural obligations are a test of the moral principles of law. The scope of natural obligations occurrence can occurs because regulated by positive law or because of decency and advisability. Occurrence of natural obligations arrangement by positive law is a manifestation of legal certainty principles, giving rise to a relationship between laws and morals. While the occurrence of natural obligations because decency and advisability is a manifestation of justice principles, so that the application by the judge refers to moral under using law finding methods.Keywords: law; moral; natural obligationsAbstrak Perikatan alam bukanlah perikatan perdata, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Akibat hukum pada perikatan alam itu merupakan pengujian prinsip moral terhadap hukum. Ruang lingkup terjadinya perikatan alam dapat terjadi karena adanya pengaturan oleh hukum positif atau karena kepatutan dan kelayakan. Pengaturan terjadinya perikatan alam oleh hukum positif merupakan wujud adanya prinsip kepastian hukum, sehingga menimbulkan hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan terjadinya perikatan alam karena kepatutan dan kelayakan merupakan wujud adanya prinsip keadilan, sehingga dalam penerapan oleh hakim mengacu pada moral dengan menggunakan metode penemuan hukum.Kata kunci: hukum; moral; perikatan alam
PRINSIP MORAL PADA PENGATURAN PERIKATAN ALAM Purwadi, Ari
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3296

Abstract

Abstract Natural obligations is not a civil obligations, so that the legal consequences cannot be prosecuted legally. The legal consequences of natural obligations are a test of the moral principles of law. The scope of natural obligations occurrence can occurs because regulated by positive law or because of decency and advisability. Occurrence of natural obligations arrangement by positive law is a manifestation of legal certainty principles, giving rise to a relationship between laws and morals. While the occurrence of natural obligations because decency and advisability is a manifestation of justice principles, so that the application by the judge refers to moral under using law finding methods.Keywords: law; moral; natural obligationsAbstrak Perikatan alam bukanlah perikatan perdata, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Akibat hukum pada perikatan alam itu merupakan pengujian prinsip moral terhadap hukum. Ruang lingkup terjadinya perikatan alam dapat terjadi karena adanya pengaturan oleh hukum positif atau karena kepatutan dan kelayakan. Pengaturan terjadinya perikatan alam oleh hukum positif merupakan wujud adanya prinsip kepastian hukum, sehingga menimbulkan hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan terjadinya perikatan alam karena kepatutan dan kelayakan merupakan wujud adanya prinsip keadilan, sehingga dalam penerapan oleh hakim mengacu pada moral dengan menggunakan metode penemuan hukum.Kata kunci: hukum; moral; perikatan alam

Page 13 of 26 | Total Record : 255

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 17 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 More Issue