Mimbar Keadilan
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Articles
255 Documents
<![CDATA[ANALISIS EFISIENSI PERHITUNGAN SUARA PEMILU DENGAN METODE QUICK COUNT, REAL COUNT DAN EXIT POLL ]]>
<![CDATA[Sartika Alamsyah, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Monica Windyanti, Ade]]>;
<![CDATA[Nugroho, Dwiky Akbar]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3676
<![CDATA[AbstractIn the implementation of elections that go through a long and rigorous process, it still cannot guarantee that this election is conducted honestly and cleanly. So this is what causes the vote counting stage carrued out by the KPU/KPUD in various regions requires a very long time. The vote count in Indonesia is not only a quick count, one way to recapitulate during the election, but there is a real count and exit poll aslo a way to count the results of the vote. However, of the three types of recapitulation, there are several differences including the method used and the source of data obtained. As a result of this difference, in the percentage information that would implu uncertain information for the public who want to know about the vote count so as to reduce public confidence in the election process going forward. The method used in this study is an empirical research method that is analysing problem data and looking for information directly or using interview methods to complete the data in this study. This research is expected to produce a concrete analysis of three for calculating votes that are more efficient, precise and systematic in notification of information. Keyword: efficiency; incorrect information; three methods of counting votes AbstrakDalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses yang panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu ini dilakukan dengan jujur dan bersih., berbagai metode yang dilakukan oleh para kandidat merupakan faktor dalam terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi inilah yang menyebabkan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPU/KPUD di berbagai daerah membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Penghitungan suara yang ada di Indonesia tidak hanya penghitungan cepat, salah satu cara untuk melakukan rekapitulasi selama pemilihan, tetapi ada penghitungan riil dan exit poll juga cara untuk menghitung hasil pemungutan suara. Namun, dari ketiga jenis rekapitulasi tersebut, ada beberapa perbedaan, termasuk metode yang digunakan dan sumber data yang diperoleh. Sebagai akibat dari perbedaan ini, dalam informasi persentase tersebut yang akan menyiratkan informasi tidak pasti bagi publik yang ingin tahu tentang perhitungan suara sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu mengkaji data permasalahan dan mencari informasi secara langsung atau menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis konkret dari tiga metode untuk menghitung suara yang lebih efisien, tepat dan sistematis dalam pemberitahuan informasi.Kata kunci: efisiensi; informasi; tiga cara perhitungan suara]]>
<![CDATA[ANALISIS EFISIENSI PERHITUNGAN SUARA PEMILU DENGAN METODE QUICK COUNT, REAL COUNT DAN EXIT POLL ]]>
<![CDATA[Sartika Alamsyah, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Monica Windyanti, Ade]]>;
<![CDATA[Nugroho, Dwiky Akbar]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3676
<![CDATA[AbstractIn the implementation of elections that go through a long and rigorous process, it still cannot guarantee that this election is conducted honestly and cleanly. So this is what causes the vote counting stage carrued out by the KPU/KPUD in various regions requires a very long time. The vote count in Indonesia is not only a quick count, one way to recapitulate during the election, but there is a real count and exit poll aslo a way to count the results of the vote. However, of the three types of recapitulation, there are several differences including the method used and the source of data obtained. As a result of this difference, in the percentage information that would implu uncertain information for the public who want to know about the vote count so as to reduce public confidence in the election process going forward. The method used in this study is an empirical research method that is analysing problem data and looking for information directly or using interview methods to complete the data in this study. This research is expected to produce a concrete analysis of three for calculating votes that are more efficient, precise and systematic in notification of information. Keyword: efficiency; incorrect information; three methods of counting votes AbstrakDalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses yang panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu ini dilakukan dengan jujur dan bersih., berbagai metode yang dilakukan oleh para kandidat merupakan faktor dalam terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi inilah yang menyebabkan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPU/KPUD di berbagai daerah membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Penghitungan suara yang ada di Indonesia tidak hanya penghitungan cepat, salah satu cara untuk melakukan rekapitulasi selama pemilihan, tetapi ada penghitungan riil dan exit poll juga cara untuk menghitung hasil pemungutan suara. Namun, dari ketiga jenis rekapitulasi tersebut, ada beberapa perbedaan, termasuk metode yang digunakan dan sumber data yang diperoleh. Sebagai akibat dari perbedaan ini, dalam informasi persentase tersebut yang akan menyiratkan informasi tidak pasti bagi publik yang ingin tahu tentang perhitungan suara sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu mengkaji data permasalahan dan mencari informasi secara langsung atau menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis konkret dari tiga metode untuk menghitung suara yang lebih efisien, tepat dan sistematis dalam pemberitahuan informasi.Kata kunci: efisiensi; informasi; tiga cara perhitungan suara]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS ]]>
<![CDATA[Lastini, Ketut]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Endang]]>;
<![CDATA[Sugiarti, Taty]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3324
<![CDATA[AbstractMedical actions taken by the midwife and cause medical problems, will potentially lead to lawsuits, if the Midwife does not carry out the transfer of authority in accordance with statutory regulations. The problem is how the form of legal protection for the midwife profession in connection with the delegation of authority in carrying out medical actions, this is intended to examine the form of legal protection, with a normative juridical research approach. The delegation of authority for medical actions is regulated in various regulations. In reality, in daily practice, there are hospitals that have not yet managed the technical operational aspects regarding the delegation of authority over medical procedures, how the mechanism for delegating authority, or what types of medical actions can be delegated or delegated. Juridical consequences if there are allegations of abuse of authority can lead to civil and criminal lawsuits.Keywords: delegation of authority; medical treatment; midwifeAbstrakTindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis,akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika Bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis, hal ini dimaksudkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukumnya, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pelimpahan wewenang tindakan medis sudah diatur dalam berbagai regulasi. Kenyataan dalam praktek sehari-hari, masih ada rumah sakit yang belum mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. Konsekuensi yuridis jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pidana.Kata kunci: bidan; pelimpahan wewenang; tindakan medis]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS ]]>
<![CDATA[Lastini, Ketut]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Endang]]>;
<![CDATA[Sugiarti, Taty]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3324
<![CDATA[AbstractMedical actions taken by the midwife and cause medical problems, will potentially lead to lawsuits, if the Midwife does not carry out the transfer of authority in accordance with statutory regulations. The problem is how the form of legal protection for the midwife profession in connection with the delegation of authority in carrying out medical actions, this is intended to examine the form of legal protection, with a normative juridical research approach. The delegation of authority for medical actions is regulated in various regulations. In reality, in daily practice, there are hospitals that have not yet managed the technical operational aspects regarding the delegation of authority over medical procedures, how the mechanism for delegating authority, or what types of medical actions can be delegated or delegated. Juridical consequences if there are allegations of abuse of authority can lead to civil and criminal lawsuits.Keywords: delegation of authority; medical treatment; midwifeAbstrakTindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis,akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika Bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis, hal ini dimaksudkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukumnya, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pelimpahan wewenang tindakan medis sudah diatur dalam berbagai regulasi. Kenyataan dalam praktek sehari-hari, masih ada rumah sakit yang belum mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. Konsekuensi yuridis jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pidana.Kata kunci: bidan; pelimpahan wewenang; tindakan medis]]>
<![CDATA[PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN PADA BISNIS START-UP YANG MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE ]]>
<![CDATA[Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3507
<![CDATA[Abstract The growth of start-up companies is increasing along with the changing paradigm of thinking about young entrepreneurs. Start-up companies with minimal capital require an affordable place of business. Basically, start-up companies can hire employees from home, but for the sake of the legality of the company, a place of business is needed. Virtual office is a solution for start-up companies, where virtual office providers build business buildings in strategic locations with adequate facilities. In this study, there are two issues to be discussed namely the legality of start-up companies in the use of virtual offices and how to determine the domicile of start-up companies that use virtual offices. The research method used in this study is normative juridical research that examines the inadequacy of laws and regulations regarding virtual office arrangements. The legality of start-up companies in the use of virtual offices is regulated based on lease agreements between start-up companies and virtual office providers. How to determine the domicile of a start-up company that uses a virtual office is at the virtual office address. Domicile shows the place of start-up companies in carrying out legal actionsKeywords: Start-up company; place of domicile; virtual officeAbstrakPertumbuhan perusahaan start-up semakin meningkat seiring dengan perubahan paradigma pemikiran mengenai wirausaha muda. Perusahaan start-up dengan modal yang minim memerlukan tempat usaha yang terjangkau. Pada dasarnya perusahaan start-up dapat mempekerjakan karyawan dari rumah, namun untuk kepentingan legalitas perusahaan maka diperlukan tempat usaha. Virtual office menjadi solusi bagi perusahaan start-up, dimana penyedia virtual office membangun gedung usaha pada lokasi strategi dengan fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office dan cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji keberadaan peraturan perundang-undang yang belum memadai mengenai pengaturan virtual office. Legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office diatur berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara perusahaan start-up dengan dengan penyedia virtual office. Cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office adalah pada alamat virtual office. Domisili menunjukkan tempat kedudukan perusahaan start-up dalam melakukan perbuatan hukum.Kata kunci: perusahaan start-up; tempat kedudukan; virtual office]]>
<![CDATA[PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN PADA BISNIS START-UP YANG MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE ]]>
<![CDATA[Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3507
<![CDATA[Abstract The growth of start-up companies is increasing along with the changing paradigm of thinking about young entrepreneurs. Start-up companies with minimal capital require an affordable place of business. Basically, start-up companies can hire employees from home, but for the sake of the legality of the company, a place of business is needed. Virtual office is a solution for start-up companies, where virtual office providers build business buildings in strategic locations with adequate facilities. In this study, there are two issues to be discussed namely the legality of start-up companies in the use of virtual offices and how to determine the domicile of start-up companies that use virtual offices. The research method used in this study is normative juridical research that examines the inadequacy of laws and regulations regarding virtual office arrangements. The legality of start-up companies in the use of virtual offices is regulated based on lease agreements between start-up companies and virtual office providers. How to determine the domicile of a start-up company that uses a virtual office is at the virtual office address. Domicile shows the place of start-up companies in carrying out legal actionsKeywords: Start-up company; place of domicile; virtual officeAbstrakPertumbuhan perusahaan start-up semakin meningkat seiring dengan perubahan paradigma pemikiran mengenai wirausaha muda. Perusahaan start-up dengan modal yang minim memerlukan tempat usaha yang terjangkau. Pada dasarnya perusahaan start-up dapat mempekerjakan karyawan dari rumah, namun untuk kepentingan legalitas perusahaan maka diperlukan tempat usaha. Virtual office menjadi solusi bagi perusahaan start-up, dimana penyedia virtual office membangun gedung usaha pada lokasi strategi dengan fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office dan cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji keberadaan peraturan perundang-undang yang belum memadai mengenai pengaturan virtual office. Legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office diatur berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara perusahaan start-up dengan dengan penyedia virtual office. Cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office adalah pada alamat virtual office. Domisili menunjukkan tempat kedudukan perusahaan start-up dalam melakukan perbuatan hukum.Kata kunci: perusahaan start-up; tempat kedudukan; virtual office]]>
<![CDATA[HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian]]>
<![CDATA[HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian]]>
<![CDATA[PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE ]]>
<![CDATA[El Rachma, Zeha Dwanty]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v14i1.4496
<![CDATA[AbstractChildren are the most valuable treasure, for the family, society and nation. The constitution expressly states in Article 28B paragraph 2 which states that every child has the right to justice and legal protection in their development which is free from violence and discrimination. The explanation of this article is a basic human right that must be fulfilled. At this stage of searching for identity it is influenced by their mentality, so that children sometimes still do not understand whether the action is good or not. Sometimes children are easily affected by situations and conditions around them, especially if the environment is very bad for them. If the child is comfortable, there will be a concern if the child violates the law. Children who are already criminal offenders need a criminal justice system strategy that is to try to minimize intervention in the juvenile criminal justice system. Diversion is a policy carried out to prevent (diversion) the perpetrator from the formal criminal justice system, but there are conditions for diversion, which is not a criminal repetition. The research method used in this study is the normative juridical method. The results obtained are the results of the diversion show that the diversion has not fully had a positive effect on children who are criminal suspects, it is proven that by the recurrence of criminal acts by the suspect.Keywords: child; diversionAbstrakAnak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan Setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. pada tahapan pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalitasnya, sehingga anak terkadang masih belum paham apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukumAnak yang terlanjur menjadi pelaku pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak.Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan (Pengalihan) pelaku dari sistem peradilan pidana formal,Tapi terdapat syarat untuk dilakukannya diversi yaitu bukan merupakan pengulangan Pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka.]]>
<![CDATA[PENGUNDURAN DIRI SUKARELA SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Gde Wiryawan, I Wayan]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v14i1.4415
<![CDATA[Abstract The Covid-19 pandemic has implications for the weakening of the global economy. Many companies cannot operate or cannot operate optimally. In making efficiency with company expenses, the company reduces the number of employees, and some even close the business permanently. To reduce costs incurred by companies in the mechanism of termination of employment, the company uses a voluntary resignation statement. This condition is certainly detrimental to workers. This research will discuss firstly the protection of workers during the Covid-19 pandemic and second, the comparison of legal consequences of termination of employment with voluntary resignation. Protection of workers during the Covid-19 pandemic is based on a philosophical basis where the state has a legal obligation to create welfare for its people through the concept of a welfare state. Therefore, the state issued a series of policies to protect workers from termination of employment. One form of employment termination created by the company is by asking workers to sign a letter of voluntary resignation. In the event of termination of employment, the employer is obliged to pay severance pay and/or compensation for years of service and compensation for entitlements that should be received, whereas if the worker resigns voluntarily, the employer does not pay all the components of the right.Keywords: company; resignation; work terminationAbstrakPandemi Covid-19 berimplikasi pada pelemahan ekonomi global. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi atau tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam melakukan efesien terhadap pengeluaran perusahaan, maka perusahaan mengurangi jumlah karyawan, bahkan ada yang menutup usaha secara permanen. Untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Kondisi ini tentu merugikan pekerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela. Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada dasar filosofi dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui konsep welfare state. Oleh sebab itu, negara mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu bentuk pemutusan tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan adalah dengan meminta pekerja untuk menandatangangi surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela maka pengusaha tidak membayarkan seluruh komponen hak tersebut.]]>
