cover
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO Arfawati, Ashfi
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4664

Abstract

AbstractGeneral Election is a means of manifesting people's democracy that is most easily known by the public. The village as the closest governance system to the community is deeply felt in everyday life. The implementation of direct, general, collective and secret village head elections is the dream of the community. Pilkades in Sidoarjo regency are divided into 2. After being scheduled for April 2020, but due to the Covid-19 pandemic, the implementation schedule was postponed to September 2020. However, it was postponed for the second time to December 2020. After receiving a recommendation from Ministry of Home Affairs, Pilkades were held simultaneously in Sidoarjo Regency on Sunday, December 20, 2020. Of the 174 villages that conducted pilkades, 14 villages received a recommendation from the Ministry of Home Affairs to conduct Pilkades by means of e-voting. By establishing the legal norm of e-voting become the guidelines needed to create an honest and fair for regional head electionsKeywords: e voting; legal norms; village head electionsAbstrakPemilihan Umum menjadi sarana perwujudan demokrasi rakyat yang paling mudah diketahui bersama oleh masyarakat. Desa sebagai tata pemerintahan terdekat dengan masyarakat, sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlaksananya pemilihan kepala desa yang langsung,umum,bersama dan rahasia menjadi dambaan masyarakat. Pilkades di kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 2. Setelah terjadwal pada bulan April 2020 ,tetapi karena adanya masa pandemi Covid-19 ,maka jadwal pelaksanaan mundur menjadi bulan September 2020. Akan tetapi, diundur untuk yang kedua kali nya menjadi bulan Desember 2020. Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri, maka dilaksanakanlah Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu,tanggal 20 Desember 2020. Dari 174 Desa yang melakukan pilkades, ada 14 desa yang mendapat rekomendasi dari Kemendagri untuk melakukan Pilkades dengan cara e-voting.Dengan pembentukan norma hukum e-voting tersebut menjadi pedoman  yang diperlukan untuk mewujudkan pilkades yang jujur dan adil.
STATUS KELEMBAGAAN RADIO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SUARA RENGGANIS Paramitha, Amelia Ayu
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4208

Abstract

AbstractThe writing entitled Institutional Status of the Situbondo District Government Radio, Suara Rengganis will discuss and discuss the first is the institutional status and the Government Radio of the Situbondo Regency Suara Rengganis until now seen from the applicable laws and regulations and the second discussion discusses the provisions regarding the institutional status of Broadcasting Institutions. Local Public (LPPL) Region based on Government Regulation which talks about the Implementation of the Broadcasting of a Public Broadcasting Institution. So that in this paper the researcher will use the normative juridical research method with the Legislative, Case and Conceptual approach. The comparative approach. Considering that local public broadcasting institutions do not yet exist in Situbondo Regency, the local government urgently needs to establish a local public broadcasting institution station to accelerate and contribute information. This research is expected to be a comprehensive research related to the institutional status of Local Public Broadcasting Institutions The local government of Situbondo Regency and of course for researchers, this research can contribute ideas for academics and of course the administrative governance of LPPL better.Keywords: broadcasting; institutional status; regional autonomyAbstrakPenulisan yang berjudul Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini akan mengupas dan membahas tentang pertama adalah status kelembagaan dan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis hingga saat ini dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pembahsan yang kedua membahas mengenai ketentuan tentang status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbicara mengenai Penyelenggaraan tentang  Penyiaran sebuah Lembaga Penyiaran Publik. Sehingga dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang komprehensif terkait dengan status kelembagaa Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tentunya bagi peneliti maka penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik dan tentunya tata administratif tentang LPPL dengan lebih baik.
PRINSIP OTONOMI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Hasyim, Mahrus
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4665

Abstract

AbstractIndonesia has implemented the principle of regional autonomy as widely as possible, which has been regulated normatively through the formation of applicable laws and regulations, namely Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2004 concerning Regional Autonomy. In more depth, what is meant by autonomy is that in the context of the implementation of regional government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, regional governments regulate and manage government affairs themselves according to the principles of autonomy and co-administration, including in the area of regional financial management. This emerges the latest regulation where there are problems when regional funds and village funds in each region vary greatly in the management of regional financial budgets, as has been issued through Presidential Regulation No. 33/2020 concerning Regional Unit Price Standards. Even so, the regions must make an activity or the effectiveness of regional administration run well in line with regional activities and optimal utilization of regional funds. Of course, this is very interesting when it is assessed that the management of regional finances after the enactment of the Presidential Regulation is a consideration to be able to make the best and most efficient use of regional budget sources. This study uses a normative research approach, because several things are studied in theory, norms, written norms and are a rather conceptual nature of a study. Based on the results of the research, the researcher can find Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that “Provincial, district, and city governments regulate and manage government affairs themselves according to the principles of autonomy and assistance tasks. Each region according to its regional character has different priorities from one region to another in the welfare of the community. The approach taken in the Regional Government Law is an asymmetrical approach, in the sense that the broadest possible autonomy provides different directions from one another according to the needs and characteristics of each region.Keywords: governments; regulated; the principle of regional autonomyAbstrakIndonesia sudah menerapkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, di mana telah diatur secara normatif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Secara lebih mendalam otonomi yang dimaksud adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini muncul peraturan yang terbaru di mana ada problematika ketika dana daerah dan dana desa di masing-masing daerah itu sangatlah berbeda-beda dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah, sebagaimana telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Meskipun demikian daerah harus membuat suatu kegiatan atau efektifitas penyelenggaraan daerah berjalan dengan baik seiring dengan kegiatan daerah dan pemanfaatan dana daerah yang optimal. Tentunya ini sangat menarik ketika dinilai pengeloaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden tersebut menjadi pertimbangan untuk bisa memanfaatkan sumber anggaran daerah dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, dikarenakan beberapa hal dikaji secara teori, kaidah-kaidah, norma-norma yang secara tertulis dan merupakan sifat daripada konseptual dalam suatu penelitian. Berangkat dari hasil penelitian, maka peneliti bisa temukan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya dalam menyejahterakan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pendekatan yang bersifat asimetris, dalam artian bahwa otonomi seluas-luasnya memberikan arahan yang berbeda antara satu sama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM SEBAGAI INTEGRATIVE MECHANISM DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Ilyas, Adam; Prasetio, Dicky Eko; Bakker, Felix Ferdin
Mimbar Keadilan Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i2.4694

Abstract

Abstract This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that deifies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.Keywords: integrative mechanism; morality; progressive lawAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik berhukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik berhukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam berhukum. Aspek moralitas dalam hukum seakan tenggelam dalam praktik hukum yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas hukum yang bersumber pada moralitas dengan norma hukum serta praktik hukum di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu pembangunan moralitas dalam praktik negara hukum dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek integrative mechanism dari Harry C. Bredemeier dengan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun hukum tidak boleh melupakan aspek pembangunan moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, pembangunan hukum dan moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan hukum sebagai integrative mechanism serta menerapkan hukum progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan berhukum bangsa Indonesia.
LARANGAN LGBT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN AGUNG Zulfi, Danang Ardiansyah
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4356

Abstract

AbstractTheppurpose ofpthis research ispto providepa solution to the letter Number: Peng-01 / C / Cp.2 / 11/2019 which contradicts the constitution (1945 Constitution) and Law 39/1999 concerning Human Rights. Usingpnormative researchpwith anporientation thatpis not conceptual.pThrough thispresearch, the researcherpoffers the regulations that must be made based on the 1945 constitution. At the time of the election of candidates for civil servants in 2019, there are opening positions for prison guards and prisoner drivers, the announcement is contained in Letter Number: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 in the specific requirements of paragraph (2) applicants may not have sexual orientation disorders and transgender decisions from the attorney general must be revoked because they violate the constitution and Law 39 of 1999 concerning Human Rights, the Attorney General's Office should make a selection based on ability (competence) candidates for civil servants are not based on sexual orientation and transgender disabilities.Keywords: human rights; LGBT; The 1945 Constitution, AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk memberi solusi dari SuratPNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 yang bertentanganPdengan konstitusi (Undang-UndangpDasarp1945) danpUndang-Undang 39 Tahunp1999 tentangpHak AsasipManusia. Menggunakanppenelitian normatifpdengan orientasi yangptidak bersumber kepadapkonseptual. Melaluippenelitian ini peneliti menawarkan peraturan yang dibuat harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pemilihan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 membuka lowongan pengawal tahanan dan supir tahanan, pengumuman tertuang pada surat SuratpNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 pada persyaratan khusus ayat (2) pelamar tidak boleh mempunyai kelainan orientasi seksual dan transgender keputusan dari kejaksaan agung ini harus di cabut karena melanggar konstitusi dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya Kejaksaan Agung melakukan seleksi berdasarkan kemampuan (kompetensi) calon pegawai negeri sipil tidak berdasarkan Kelainan orientasi seksual dan Transgender.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PDAM DELTA TIRTA DI KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP PEROLEHAN AIR YANG TIDAK LAYAK Putri, Miftah Imaniar
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4658

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to analyze how the form of PDAM Delta Tirta accountability for losses that affect the community and legal action for the community who is harmed by PDAM Delta Tirta which receives inappropriate air. This type of research uses normative legal research. The methods used include; Approach to the Law, Conceptual Approach. Through this research, the researcher offers class action which is a civil indictment linked with the request (infuncition) or compensation that has been submitted by several people (the number is not many, for example one or two people). Regional Drinking Water Company (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo is a regionally owned company in the field of clean water services. There are many complaints about the PDAM Delta Tirta service. The existence of consumer complaints about the poor quality of PDAM services, namely PDAM Delta Tirta is still less productive. This makes consumers feel they are not getting good service. In this research, the writer will discuss about the Consumer Protection Law of PDAM Delta Tirta Sidoarjoto regarding the provision of water that is not suitable for use through a class action lawsuit, so that consumers get compensation.Keywords: class action lawsuit: PDAM; protection lawAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah bentuk Pertanggung Jawaban PDAM Delta Tirta terhadap kerugian yang dialami masyarakat dan upaya hukum bagi masyarakat yang di rugikan oleh PDAM Delta Tirta yang memperoleh air yang tidak layak pakai. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normative. Metode yang digunakan antara lain; Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan untuk adanya class action yang merupakan suatu dakwaan perdata yang dikaitkan bersama permintaan (infuncition) ataupun kompensasinya yang sudah diajukan beberapa orang (jumlahnya tidak banyak misalnya satu ataupun dua orang). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pelayanan air bersih. Ada banyak keluhan tentang pelayanan PDAM Delta Tirta. Adanya keluhan konsumen tentang buruknya kualitas pelayanan PDAM artinya PDAM Delta Tirta masih kurang produktif. Hal tersebut membuat konsumen merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen PDAM Delta Tirta Sidoarjoto tentang pengadaan air yang tidak layak pakai melalui gugatan perwakilan kelompok sehingga konsumen mendapatkan ganti rugi.
KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 Yunianto, Beny; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4334

Abstract

AbstractThe aim of the research is to offer novelty regarding the constitualism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.Keywords: constitution; Covid-19; equality before the lawAbstrakTujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat “keistimewaan”, yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau equality before the law kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tesebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
PENGGUNAAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK NON TEMBAKAU PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI SURABAYA Arzaqi, Zam
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4507

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the use of non-tobacco e-cigarette liquids in non-smoking areas in Surabaya. The type of research used is empirical research. The data analysis technique used in this study is verbatim analysis. Verbatim is the writing (text) of words, sentences, or conversations from audio / video recordings. - qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that has been done, it can be explained that the presence of e-cigarettes creates controversy where various parties consider that e-cigarettes provide a lower risk than conventional cigarettes so that they are safe to use and consider that local regulations related to KTR in Surabaya are not appropriate because they equate non-liquid e-cigarettes. tobacco with tobacco products. However, after investigating several studies, it was found that although some electric liquid products claim to be nicotine-free, nicotine content is still found in them, although not as much as nicotine liquid products. So based on this, it can be concluded that non-tobacco e-liquid is included in Perda Surabaya No. 2-2019 so that it is prohibited to use it in areas without smoking.Keywords: e-cigarette; e-liquid non tobacco; No Smoking AreaAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan cairan rokok elektrik non tembakau pada kawasan tanpa rokok di Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis verbatim. Verbatim adalah penulisan (teks) kata-kata, kalimat, ataupun percakapan dari rekaman berupa audio/video. -teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kehadiran rokok elektrik menimbulkan kontroversi dimana berbagai pihak menilai bahwa rokok elektrik memberikan resiko yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional sehingga aman digunakan dan menilai bahwa peraturan daerah terkait KTR di Surabaya tidak tepat karena menyamakan cairan rokok elektrik yang non tembakau dengan produk tembakau. Namun setelah dilakukan penelusuran beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa produk cairan elektrik mengklaim bebas nikotin namun tetap ditemukan kandungan nikotin di dalamnya meskipun tidak sebanyak produk liquid nikotin. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa cairan rokok elektrik (e-liquid) non tembakau termasuk di dalam Perda Surabaya No. 2-2019 sehingga dilarang di gunakan pada kawasan tanpa rokok.
REFORMULASI PENGATURAN PENILAIAN AHLI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Wicaksono, Setiawan
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4639

Abstract

AbstractThis study aims to reformulate arrangements regarding expert judgment carried out by notaries through analysis of two regulations, namely, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Act) and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (JN Act). In Article 1 point 10 of the AAPS Act, it is stated that expert judgment is one way of resolving disputes outside the court. The sound of this article provides an opportunity for notaries to provide expert judgment in the event of a dispute between the parties in an authentic deed, however, both the AAPS Act and the JN Act have not provided a complete regulation on this matter. Therefore, a more complete arrangement is needed so that notaries can play a bigger role in resolving disputes that arise. Expert assessment carried out by a notary will help the parties to understand the main problem at hand and help resolve the dispute. The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The findings of this study are a complete arrangement regarding the right of notaries to provide expert judgments, as well as the legality of such assessments.Keywords: deed; expertise; notaryAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris melalui analisa dua peraturan yaitu, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS disebutkan penilaian ahli merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bunyi pasal ini memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan penilaian ahli apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam sebuah akta autentik, namun baik UU AAPS dan UU JN belum memberikan pengaturan yang lengkap mengenai hal ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih lengkap sehingga notaris dapat berperan lebih besar dalam penyelesaian sengketa yang muncul. Penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris akan membantu para pihak untuk memahami pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan membantu terselesaikannya sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penemuan dari penelitian ini adalah pengaturan yang lengkap mengenai hak notaris untuk memberikan penilaian ahli, serta kekuatan hukum penilaian tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS “SALAM NAMASTE” SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL Mangesti, Yovita Arie
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4339

Abstract

Abstract"Salam Namaste" is a gesture of placing your palms together on your chest and bending your body slightly, which is commonly practiced by Indonesians as a symbol of respect for someone they meet. This body gesture is a safe way of interacting during a pandemic, because it can minimize virus transmission through body contact without losing the noble meaning of human interaction with each other. "Salam Namaste" is a means of communication that unites the diversity of Indonesian cultures. This paper uses a conceptual, statutory and eclectic approach to "Salam Namaste" which is a form of traditional cultural expression. Indonesian culture is full of wisdom, so that "Salam Namaste" deserves legal protection in the form of State-owned Intellectual Property Rights as regulated in Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: copyright; local wisdom "Salam Namaste"; strengthening of social identityAbstrak“Salam Namaste” merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. “Salam Namaste” menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptua,  perundang-undangan serta eklektik terhadap “Salam Namaste” yang merupakan suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga “Salam Namaste” sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual  milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.