cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 112 Documents
 8   9   10   11   12 
Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Demi Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi Dewi Haryati Barus
GEMA PUBLICA Vol 11, No 2 (2026) - Article In Progress
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.%p

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang masif dan menggerogoti kepercayaan publik. Upaya pemulihan aset selama ini, yang bergantung pada mekanisme conviction-based asset forfeiture, dinilai tidak efektif ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan asetnya melalui pihak lain atau instrumen keuangan modern. Artikel ini menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mandiri, yang mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji naskah RUU dan menemukan bahwa RUU ini merupakan terobosan progresif. RUU memungkinkan negara merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Beberapa mekanisme kuncinya meliputi cakupan objek aset yang luas (termasuk aset digital), penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Keberadaan undang-undang ini diyakini akan menciptakan efek jera yang kuat, memulihkan kerugian negara, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, kebutuhan harmonisasi hukum, dan kapasitas kelembagaan aparat. Oleh karena itu, pengesahan segera RUU ini didukung dengan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilannya.
Revitalisasi Pengelolaan Pariwisata Daerah melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Komunitas di Pentadio Resort Sri Sunarti; Yanti Aneta
GEMA PUBLICA Vol 11, No 2 (2026) - Article In Progress
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.%p

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tourism management policy at Pentadio Resort, Gorontalo Regency, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using public policy implementation models and the frameworks of Collaborative Governance (CG) and the Multi-Helix Collaboration Model (MHCM). The findings indicate that post-pandemic infrastructure conditions have deteriorated significantly, while coordination among policy actors remains suboptimal. The third-party management system improves operational efficiency but reduces local community participation. Major challenges include limited resources, weak regulatory synchronization, and ineffective policy communication. The integration of CG and MHCM models proves relevant to strengthening actor collaboration, enhancing institutional capacity, and supporting destination sustainability. The study contributes to the body of knowledge on public policy implementation in the tourism sector and offers practical implications for strengthening Destination Management Organizations (DMO), developing local tourism observatories, and integrating Sustainable Development Goals (SDGs) into regional policy evaluation.

Page 12 of 12 | Total Record : 112

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2026) - Article In Progress Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue