cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS TREN DAN FORECASTING PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN KOTA SEMARANG Fitrianto, Mochamad Rizki; Sugiarto, Amalia Rizka
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.124-142

Abstract

Perubahan tata guna lahan merupakan isu strategis yang memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren dan meramalkan perubahan penggunaan lahan di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan forecasting deret waktu (time series). Data penggunaan lahan dari tahun 2012 hingga 2016 dianalisis untuk berbagai kategori lahan seperti sawah, kebun, ladang, tambak, dan lahan terbangun. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas lahan terbangun, dengan prediksi mencapai 61% dari total luas kota pada tahun 2032. Sebaliknya, tren penurunan signifikan terjadi pada sawah, ladang, dan kebun, yang berimplikasi pada ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis kota. Tren penggunaan tambak menunjukkan peningkatan, sementara padang rumput mengalami penurunan moderat. Fluktuasi pada lahan yang ditanami pohon cenderung menuju kenaikan. Hasil peramalan ini menegaskan perlunya strategi tata kelola lahan berkelanjutan dan perencanaan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan perkotaan. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan dalam mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial dari perubahan tata guna lahan di masa depan. 
MANAJEMEN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DI KOTA PADANG Sari, Cynthia Aprilla; Putera, Roni Ekha; Kusdarini, Kusdarini
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.36-49

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh turunnya peringkat IPLM Kota Padang dari tahun ke tahun. Perolehan nilai IPLM Kota Padang pada tahun 2023 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Kinerja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan terkait Manajemen Kinerja di Dinas Perpustakan dan Kearsipan dengan teknik purposive sampling yang didukung dengan dokumentasi, dan observasi kegiatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Kinerja Wibowo, yang terdiri dari empat variabel, yaitu Masukan, Proses, Keluaran, dan Manfaat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah melaksanakan manajemen kinerja pada upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik berpedoman pada RPJMD meskipun masih terdapat beberapa kekurangan input dalam mendukung pelaksanaan kinerja. Adanya keterbatasan alokasi anggaran APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan hasil kinerja. Kegiatan peningkatan IPLM memberikan dampak positif bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sendiri maupun masyarakat. IPLM memperkuat keberadaan perpustakaan dan pengelolaan yang lebih baik, sekaligus menjadi penggerak utama literasi berkelanjutan.
KEBIJAKAN TRANSPORTASI HIJAU DI KOTA MEDAN: TELAAH TEORI KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS Dewi, Yupi Sasmita; Darniyus, Al-Adly
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.50-62

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan bus listrik di Kota Medan dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls, dengan fokus pada distribusi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan rute bus listrik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi hijau, analisis menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip justice as fairness. Ketimpangan akses masih terjadi, terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan mobilitas akibat minimnya infrastruktur SPKLU dan jalur bus listrik yang lebih terkonsentrasi di pusat kota. Studi ini menggunakan metode analisis pustaka dengan teknik Miles dan Huberman (2014) untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencerminkan keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan SPKLU yang belum merata dan rute bus listrik yang tidak menjangkau seluruh wilayah menimbulkan ketidaksetaraan akses transportasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif berupa pemerataan distribusi SPKLU, ekspansi rute bus listrik ke wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi publik, serta integrasi pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan transportasi hijau. Dengan strategi ini, kebijakan bus listrik di Kota Medan dapat lebih optimal dalam menjamin aksesibilitas yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
DINAMIKA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: KAJIAN BIBLIOMETRIC BERDASARKAN DATABASE SCOPUS Silvia, Tissa; Putri, Rizky Amalia
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.63-83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lanskap riset global terkait kebijakan perlindungan pekerja migran melalui pendekatan bibliometrik berbasis data dari Scopus dari Tahun 2004-2024. Dengan menggunakan strategi pencarian Boolean (“social protection” AND “migrant workers”) AND (“policy framework” OR “government regulation”), diperoleh 721 publikasi yang kemudian diseleksi melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi hingga tersisa 69 artikel relevan. Data dianalisis menggunakan Excel, Publish or Perish (PoP), dan VOSviewer.Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam publikasi, terutama setelah pandemi COVID-19, dengan tahun 2022 sebagai puncaknya. Analisis kutipan mengidentifikasi karya-karya penting yang paling berpengaruh, salah satunya artikel tentang dampak COVID-19 terhadap pekerja migran di Kuwait. Dari sisi kolaborasi, Amerika Serikat dan Australia merupakan kontributor utama dalam kajian ini. Fokus penelitian terbagi dalam beberapa klaster seperti hak asasi manusia, kebijakan migrasi, pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa isu kebijakan perlindungan pekerja migran terus berkembang dan menunjukkan urgensi untuk eksplorasi lebih lanjut, khususnya terkait kebijakan imigrasi, perlindungan kesehatan, dan isu perdagangan manusia. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam merancang perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja migran.
CEKAT E-JKN Service (Quick, Effective, and Accurate) at Pandanwangi Urban Village, Blimbing Subdistrict, Malang City Lestari, Asih Widi; Lestari, Dewi Citra; Citra, Honorata
GEMA PUBLICA Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.2.2025.119-138

Abstract

Public services are services that can be provided in a country to fulfill the basic needs and rights of citizens. Health is a basic human need and a top priority in life. As the person responsible for health services, the state has a responsibility to improve the welfare of all people. Based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 82 of 2018, it is stipulated that registration for national health insurance is divided into two parts, namely participants who receive contribution assistance (PBI) and participants who do not receive it. Recipients of Contribution Assistance (PBI) Contributions (Non-PBI). PBI participants are people who are classified as poor or disadvantaged, registered by the government and identified by the Ministry of Social Affairs. This research uses a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that there are procedures or procedures for applying for e-JKN Cekat, you can apply for BPJS Mandiri to KIS-PBI, BPJS Mandiri/KIS people who have become inactive become active again (urgent), re-check BPJS membership data/ KIS through the WahtsApp CHIKA Application, the existence of the Cekat e-JKN Website, the reliability of employees in providing Cekat e-JKN services, the responsiveness and care of employees who have the ability to help the community to increase the speed of Cekat e-JKN services, guarantees of certainty that must be instilled in the community as much as possible possible, providing the best possible service to the community, evidence of real action by employees in conveying directions to the community, communicating politely, being responsible and paying attention to the rights and obligations of the community who want to take care of KIS, and attention in providing direction regarding the requirements for applying for e-JKN Cekat. The supporting factor in Cekat e-JKN services is the existence of a budget from the Malang city government in the form of KIS APBD, facilities and infrastructure (Computer, WIFI and Chika), while the inhibiting factor in Cekat e-JKN services is the absence of an SOP regarding the flow of e-JKN applications. Cekat, and the community concerned did not appear in person to apply for Cekat e-JKN.
Dari Malthus hingga Marx: Membongkar Persimpangan Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Fitrianto, Mochamad Rizki
GEMA PUBLICA Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.2.2025.54-65

Abstract

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pengangguran adalah masalah kompleks dan beragam yang telah dieksplorasi melalui berbagai lensa teoretis, termasuk perspektif Malthus, Keynesian, dan Marxis. Hubungan antara jumlah penduduk dan pengangguran bersifat kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Umumnya, pertumbuhan populasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran jika penciptaan lapangan kerja tidak mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Kabupaten Cilacap, yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, merupakan wilayah dengan kondisi dinamika jumlah penduduk dan angka pengangguran yang mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji bagaimana hubungan dan pengaruh antara kedua variable tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis statistic deskriptif dan Analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Kabupaten Cilacap. Model regresi linear yang dibangun memiliki validitas yang tinggi dan dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam angka pengangguran. Oleh karena itu, jumlah penduduk merupakan faktor yang signifikan dalam memengaruhi tingkat pengangguran.
Peran Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Sipatana Kota Gorontalo Dunggio, Swastiani; Abdussamad, Juriko
GEMA PUBLICA Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.1.2026.14-25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fungsi kepemimpinan yang meliputi perencanaan, pemrakarsaan, pengendalian, dan pengevaluasian terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Sipatana Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik sensus terhadap 31 responden. Data diperoleh melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan dianalisis menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat fungsi kepemimpinan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap motivasi kerja pegawai. Fungsi perencanaan dan pemrakarsaan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan kreativitas pegawai, sedangkan fungsi pengendalian dan pengevaluasian berkontribusi terhadap peningkatan disiplin dan kinerja individu. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal di Kantor Camat Sipatana Kota Gorontalo.
Reformasi Tata Kelola BLUD Rumah Sakit dengan Pendekatan BLUD Plus dan Public Value Suratinoyo, Novanda; Abdussamad, Juriko
GEMA PUBLICA Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.1.2026.102-114

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit berbasis public value melalui pendekatan “BLUD Plus” yang mengintegrasikan fleksibilitas keuangan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan keadilan akses layanan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika tata kelola dan implementasi nilai publik di tiga rumah sakit daerah yang mewakili kinerja tinggi, menengah, dan rendah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD Plus mendorong pergeseran orientasi akuntabilitas dari birokratis menjadi publik, memperkuat partisipasi pegawai dan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan layanan dan legitimasi institusi. Keberhasilan implementasi BLUD Plus ditentukan oleh kombinasi faktor kepemimpinan transformasional, transparansi sistem keuangan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan daerah, dan infrastruktur teknologi. Kesimpulannya, BLUD Plus berpotensi menjadi model reformasi tata kelola rumah sakit daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan public value.
Theoretical Dialectic of Bureaucracy VS Post-Bureaucracy: Filling the Bureaucracy Gap through the Presence of Post-Bureaucracy Mopili, Idrus Mohamad Thomas; Aneta, Asna
GEMA PUBLICA Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.1.2026.26-40

Abstract

The dialectic between bureaucracy and post-bureaucracy in public administration has given rise to various interpretations that often criticize the limitations  of conventional bureaucracy and encourage the adoption of the post-bureaucracy model. This study aims to analyze the theoretical dialectic between the two paradigms with a focus on identifying gaps in bureaucracy that can be filled through the presence  of post-bureaucracy. The research method used is qualitative with a library research approach, which relies on primary and secondary data sources from related literature. The findings of the study show that  conventional bureaucracy is still needed as a foundation of governance that ensures stability, legal certainty, and procedural accountability. However, in the face of the complexity of the modern environment, this model is considered less responsive to the demands of the dynamics of change, participation, and innovation. This is where post-bureaucracy offers structural flexibility, cross-actor collaboration, digital governance, as well as an orientation to public values. The resulting ideal space is not a substitution, but an integration between the two models: a bureaucracy that maintains rules and accountability, but is flexible and adaptive to change. This synthesis is expected to answer the gap in contemporary public administration and realize stable, inclusive, and responsive governance to the interests of the community.
Analysis of the Pentahelix Model in the Implementation of the Free Nutritional Meal Program at Elementary and Middle School Levels in Gorontalo City Karim, Dian Fitriani; Aneta, Asna
GEMA PUBLICA Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.11.1.2026.41-52

Abstract

ABSTRACTABSTRACTThis research aims to analyse the Pentahelix model in the implementation of a free nutritious meal programme in Gorontalo City, focusing on primary and secondary education in the pursuit of the Golden Generation 2045. The Pentahelix model involves five key elements: government, academia, industry, community, and media, which collaborate to achieve a shared objective of enhancing the nutritional quality of children. Through a collaborative approach, the free nutritious meal programme is expected to reduce malnutrition rates and improve the quality of education and health for future generations. This study employs qualitative methods, including interviews and observations, to gather data from various stakeholders. The findings indicate that collaboration between the government and the community is crucial for the success of this programme. Furthermore, the role of media in disseminating information about the importance of nutrition has proven to be effective. Therefore, recommendations to enhance the participation of all Pentahelix elements are essential for achieving long-term goals in creating a healthy and productive generation.   

Page 10 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue