Articles
96 Documents
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK ( UPPO ) DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Moureen Veronica Priyono]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.79-90
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyaluran program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut, hasil dari program UPPO petani sangat terbantu karena kualitas dan produktifitas yang meningkat, begitu pula dengan biaya produksi yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program UPPO masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang meminta persenan dari jumlah bantuan yang di salurkan kepada para petani di Kabupaten Simalungun. Dan Faktor Pendukung : Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Perhatian pemerintah terhadap pertanian. Faktor Penghambat : Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya ketegasan hukum. Kata Kunci: Evaluasi Program, Bantuan Pengembangan Unit]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK ]]>
<![CDATA[Nelvia Gusdiva]]>;
<![CDATA[Hendri Koeswara]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.32-49
<![CDATA[Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, standar kebijakan masih mengacu kepada regulasi kebijakan yang lama dan belum direvisi berdasarkan kebijakan stunting terbaru. Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF EXPIRATION LABELIZATION OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS (P-IRT) ]]>
<![CDATA[Muhammad Nuqlir Bariklana]]>;
<![CDATA[Tika Ifrida Takayasa]]>;
<![CDATA[Siti Azizah]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.91-101
<![CDATA[Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.Keyword: Implementation, Labeling, Food, Expiration, Consumers]]>
<![CDATA[MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR ]]>
<![CDATA[Nadya Anggara Putri]]>;
<![CDATA[Sutiyo Sutiyo]]>;
<![CDATA[Ida Yunari Ristiani]]>;
<![CDATA[Agus Supriatna]]>;
<![CDATA[Irfan Uluputty]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.65-82
<![CDATA[Budaya dan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan kearifan lokal dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu masyarakat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yaitu masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil pra survey menunjukkan adanya indikasi memudarnya nilai kearifan lokal pada masyarakat tradisional karena era modernisasi, serta adanya potensi bencana seperti kekeringan akibat perubahan iklim di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut, Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui risiko bencana dan bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini juga mengulas tentang kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat dikategorikan sebagai media Mitigasi Bencana. Maka, kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan. ]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP CARA PENANGANAN OVER KAPASITAS PADA BEBERAPA LAPAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[TAUFIQ RAHMADI]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.102-114
<![CDATA[Pada Beberapa Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dan pengamanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah idiologi dan pola pikir masyarakat yang mendasar sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi dunia yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam system peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan.Pada masa sekarang ini isu yang sangat sulit teruraikan dan menjadi dasar daripada semua permasalahan di Lapas dan Rutan yaitu adalah adanya over kapasitas dimana pada Lapas dan Rutan hal ini menyebabkan timbulnya begitu banyak permasalahan yang terjadi.Over kapastitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan apabila tidak cepat di selesaikan akan dapat menjadi sebuah bom waktu baik bagi Unit Pelaksana maupun bagi Negara, namun setiap permasalahan tentunya mempunyai jalan keluar. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai cara penanganan overkapasitas pada beberapa Lapas di Indonesia.Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan metode Library Research atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. Library research sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Over Kapasitas, Masalah akibat Over Kapasitas, Cara Penanggulangan Over Kapasitas]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Retnowati Wahyuning Dyas Tuti]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.15-31
<![CDATA[AbstrakDalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.Kata kunci: Efektifitas; Organisasi; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik]]>
<![CDATA[MITIGASI BENCANA TERHADAP DESA PENYANGGA STUDI KASUS: DESA SIDOMULYO KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG ]]>
<![CDATA[Nikmatil Islamiyah]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.115-133
<![CDATA[Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang notabenenya desa ini termasuk salah satu desa penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang mitigasi bencana yang ada di desa Sidomulyo serta meneliti kesiapsiagaannya sebagai desa penyangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni dengan teknik studi pustaka dan wawancara melalui pendekatan Particiopation Action Research (PAR). Diperlukan sebuah wawancara karena penelitian ini butuh informasi seputar desa yang berhubungan dengan penelitian dari masyarakat setempat untuk menilai kesiapsiagaannya dlam menangani bencana dan juga penelitian ini merujuk ke studi lapangan. Sedangkan diperlukannya studi pustaka itu karena perlu melihat beberapa referensi yang relevan dan sesuai dengan apa yang akan diteliti.Kata Kunci:]]>
<![CDATA[KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING ]]>
<![CDATA[Farakh Khoirotun Nasida]]>;
<![CDATA[Afiqi Ilman Pasha]]>;
<![CDATA[Oki Oktaviani]]>;
<![CDATA[Nur Alfi Syahri]]>;
<![CDATA[Aan Andriatno]]>;
<![CDATA[Rani Nooraeni]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.50-64
<![CDATA[Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.]]>
<![CDATA[INNOVATION OF WASTE MANAGEMENT WASTE TO ENERGY TECHNOLOGY BASED IN MALANG CITY (SUPITURANG FINAL DISPOSAL SITE STUDY) ]]>
<![CDATA[Amalia Rahmadani Anwar]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.134-147
<![CDATA[City waste continues to increase resulting from every human activity. The research objective is related to waste management innovation using waste to energy technology in the use of waste at the Supit Urang TPA. Gas emissions released by piles of rubbish piled up in final disposal sites not only try to reduce and prevent humans, the environment and the earth from being damaged, but also use renewable energy. Descriptive qualitative research method. Data collection techniques through documentation, interviews and field study observations. Data analysis techniques involve collecting data from field studies (written and verbal), researching, reducing and then drawing conclusions. Using Roger's innovation theory. The results of the research show that the waste problem is not only borne by the government. Waste management must be completed from upstream to downstream, namely from community settlements to the final disposal site. The renewal of the management system for waste utilization has been in effect since the decentralization of the program from the Ministry of Public Works and Public Housing to the Environmental Service to build the latest technology-based waste disposal system. German assistance in infrastructure development is one of the successful factors in implementing the renewal of the Supit Urang landfill waste utilization system. The output of the waste to energy program is electrical energy and gas. Increasing energy production from landfills provides benefits to the community and also local governments as energy producers. Keyword: Innovation, Waste Management, Waste into Energy]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN PENELITIAN DI BAKESBANGPOL KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Agustiningtyas, Nara Winda]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.1-14
<![CDATA[Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penilaian Indeks Kepuasan (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama TOP 10 (IKM) Jawa Timur dengan nilai 97.96 jumlah responden 2200 orang. Meskipun BAKESBANGPOL Kota Batu menduduki peringkat pertama namun pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan tidak berjalan dengan optimal proses pengambilan data IKM tidak berdasarkan pada proses pelayanan namun data yang di ambil berdasarkan pameran Inovasi yang dislenggarakan, akses website online belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan.]]>
