cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 96 Documents
 6   7   8   9   10 
Strategi Dinas Pertanian dalam Pelaksanaan Program Unggulan Sektor Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Ulfah, Sarah Rahma Billa; Putera, Roni Ekha; Kusdarini, Kusdarini
GEMA PUBLICA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.2.2024.34-49

Abstract

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang penting bagi Kabupaten Tanah Datar karena pertanian memiliki peranan penting terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar. Namun, sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar mengalami permasalahan, diantaranya pupuk subsidi, hama tanaman, dan biaya sebelum masa tanam padi yang cukup mahal. Akhirnya Pemerintah Daerah meluncurkan program unggulan sektor pertanian untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya program bajak gratis, AUTP, AUTS, irigasi dan pupuk subsidi. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Program Unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh J. Kotten yang terdiri dari 4 variabel yang digunakan yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan untuk menganalisis strategi Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program unggulan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian lebih sesuai pada strategi organisasi, sedangkan pada strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan masih perlu peningkatan dalam pelaksanaan di lapangan.
Transformasi Birokrasi di Indonesia: Kajian dari Sudut Pandang Administrasi Publik Sakir, Ahmad Rosandi
GEMA PUBLICA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.2.2024.50-61

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai model reformasi birokrasi yang telah diterapkan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia. Pemahaman yang mendalam tentang reformasi birokrasi dari sudut pandang Administrasi Publik dianggap penting untuk memberikan wawasan yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber terkait reformasi birokrasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di berbagai negara umumnya melibatkan dua aspek utama: dimensi organisasi dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Dimensi organisasi mencakup struktur, budaya, teknologi, serta aspek hukum dan regulasi. Sementara itu, dimensi SDM aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, pola pikir, disiplin, integritas, dan kinerja. Di Indonesia, reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 1998 bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Mekarwangi dalam Pengembangan Agrowisata Andriyanto, Gian Anggraeni; Pamungkas, Anggara Satria
GEMA PUBLICA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.2.2024.62-86

Abstract

Desa Mekarwangi sebagai salah satu desa di Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan sebagai agrowisata. Kapasitas pemerintah desa sangat penting dalam transformasi Desa Mekarwangi untuk menerapkan aagrowisata. Kapasitas pemerintah desa kunci dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa, dan kendala dalam pengembangan agrowisata di Desa Mekarwangi. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dari data primer yang didapat melalui wawancara, dan observasi lapangan, serta data sekunder diperoleh dari data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen profil desa, literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ditemukan kapasitas pemerintah desa masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek penting, seperti aspek kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Perangkat desa Mekarwangi memiliki kapasitas dasar yang perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan dan bimbingan lebih lanjut, serta perbaikan dalam manajemen anggaran, koordinasi antar Lembaga, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung pengembangan agrowisata secara berkelanjutan. Ditemukan kendala yang menjadi penghambat pengembangan agrowisata maupun kapasitas pernagkat desa, seperti fasilitas yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan terbatasnya anggaran desa.
Pemilu 2024: Meninjau Dampak Kampanye Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Afrita, Juwika
GEMA PUBLICA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.2.2024.1-13

Abstract

Di era digital ini, peran media sosial dalam membentuk dan memengaruhi dinamika politik semakin dominan, memberikan variasi baru dalam kegiatan politik Indonesia (Sasmita, 2011). Interaksi yang intens di dunia maya telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam kehidupan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Berdasarkan laporan We are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang pada Januari 2023, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik kini dipengaruhi oleh kampanye modern yang memanfaatkan digitalisasi dan media sosial untuk mempromosikan calon dari berbagai partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap partisipasi politik, dengan fokus pada studi kasus Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada 12 Februari 2024. Fenomena media sosial saat ini memungkinkan masyarakat terlibat dalam percakapan politik yang lebih terbuka dan terakses dibandingkan metode konvensional sebelumnya. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan studi kasus dan analisis literatur untuk mengevaluasi pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dalam konteks Pemilu 2024. Kampanye pemilu 2024 sangat aktif di berbagai platform media sosial, memicu perkembangan teknologi dan era digitalisasi yang pesat. Namun, ada tantangan seperti informasi hoax yang dapat merusak citra calon lawan politik dan harus diwaspadai dalam penggunaan media digital untuk kampanye.
Pelayanan Publik Menggunakan Aplikasi SIMPELKAN (Sistem Perizinan Elektronik Tarakan) pada DPMPTSP di Kota Tarakan Firmansyah, Muhammad Anang; Roziqin, Ali; Nurjaman, Asep
GEMA PUBLICA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.9.2.2024.14-33

Abstract

Salah satu inovasi pelayanan publik di Kota Tarakan yaitu SIMPELKAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  Analisis dilakukan terhadap dampak SIMPELKAN terhadap efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat serta perubahan dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi inovasi pelayanan publik melalui SIMPELKAN di DPMPTSP Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui wawancara dengan petugas front office serta analisis data terkait kinerja layanan SIMPELKAN. Hasil penelitian menunjukkan konteks Kota Tarakan yang mengarah menjadi Smart City, Smart Governance menjadi tujuan penting yang mengharuskan DPMPTSP, untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien, khususnya dalam proses perizinan. SIMPELKAN adalah inovasi teknologi yang memenuhi tuntutan akan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Namun, implementasi SIMPELKAN menghadapi beberapa hambatan seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kecenderungan untuk tetap menggunakan metode manual dalam mengurus perizinan. Peningkatan kualitas SDM, komitmen pimpinan, infrastruktur teknologi yang memadai, serta sosialisasi yang intens terhadap fitur dan manfaat SIMPELKAN menjadi krusial dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan mengoptimalkan SIMPELKAN, diharapkan Kota Tarakan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.
OPTIMIZATION OF A GOOD GOVERNANCE SYSTEM THROUGH SYNERGY AND COLLABORATION BETWEEN LEADERSHIP AND BUREAUCRACY IN INDONESIA Agung, Magda Faradiba Mauludia; Rani, Berliana Mustika; Millensyah, Erwing Wahyu; Wijayanto, Hendra; Sari, Sarah Meirina; Perdana, Rizky Nurhidayat
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.1-9

Abstract

Good governance is a crucial foundation for sustainable development in Indonesia. Its implementation, however, faces various challenges, including weak coordination between leadership and bureaucracy. This article aims to examine the role of synergy and collaboration between visionary leadership and professional bureaucracy in achieving effective, transparent, and accountable governance. This research employs a qualitative approach based on literature studies and policy analysis, focusing on case studies of bureaucratic reform in several regions of Indonesia. The findings indicate that a harmonious relationship between leadership and bureaucracy can enhance public service effectiveness, accelerate policy implementation, and minimize corruption. Responsive leadership serves as the primary driver of change, while professional bureaucracy acts as an efficient policy executor. The challenges include resistance to change, political influence, and overlapping bureaucratic authorities. Addressing these challenges requires strategic measures such as strengthening leadership training, performance-based bureaucratic reforms, and the adoption of digital technology to enhance transparency and efficiency. Strong synergy and good governance can be optimized to meet societal needs and global challenges.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL) KABUPATEN TEBO Westi, Viva; Putera, Roni Ekha; Liesmana, Roza
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.10-22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kinerja pegawai dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo yang berbanding terbalik dengan target kinerja pegawai yang tercapai dan kualitas pelayanan sudah menunjukkan kategori baik berdasarkan banyaknya inovasi dan penghargaan yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, uji validitas dengan korelasi Bivariate Pearson, uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs Alpha. Teknik pengujian hipotesis menggunakan Uji T (Parsial) dan Uji F (Simultan) menggunakan SPSS Versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menurut analisis statistik deskriptif, kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 85,48%, kualitas pelayanan berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 83,06%, serta kepuasan masyarakat berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 83,75%. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan adanya pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat dan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil uji F juga menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja pegawai dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebesar 78,9%.
DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Kurniyasih, Fajar
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.84-97

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan UU TPKS merupakan hasil kontestasi antara dua koalisi advokasi utama: koalisi progresif yang mendorong perlindungan korban berbasis kesetaraan gender, dan koalisi konservatif yang menolak atas dasar nilai moral dan agama. Kedua koalisi memiliki belief system yang berbeda dan mempengaruhi arah kebijakan melalui strategi advokasi yang terstruktur, termasuk petisi publik, pendekatan ke tokoh agama, dan dukungan politik. Pengesahan UU TPKS akhirnya terjadi setelah adanya konsistensi advokasi masyarakat sipil, dukungan politik dari fraksi-fraksi DPR serta pernyataan resmi Presiden. Studi ini mengungkapkan bagaimana pendekatan ACF digunakan untuk melihat interaksi antar aktor, nilai dan strategi dalam memegaruhi arah perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual.
Tantangan Demokrasi dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Nirmala, Renata Jati; Subekti, Rosalina Woro
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.98-123

Abstract

Tantangan legislasi RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI menggunakan Teori popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke serta Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquieu. Penelitian ini dilakukan melalui studi liteatur. Dari penelitian adalah telah dilakukan, adanya keterlambat pengesahan RUU PPRT menunjukkan defisit dalam demokrasi partisipatif dan pengaruh politik elite dalam legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh klientelisme, sementara eksekutif memiliki dominasi dalam menentukan prioritas kebijakan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan partisipasi publik, reformasi sistem perwakilan khususnya perempuan dalam legislatif, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas dalam legislasi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia diharapkan lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.
DAMPAK BANJIR ROB TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI 2018 DI DESA TOMPE KECAMATAN SIRENJA Ela, Nurla; Maliki, Rendra Zainal
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.23-35

Abstract

Desa Tompe terletak di bagian barat pesisir Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami land subsidence pasca gempa bumi pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak banjir rob terhadap kondisi perekonomian masyarakat pasca gempa bumi 2018 di Desa Tompe Kecamatan Sirenja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kelingkungan. Analisis data yang digunakan yaitu trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang terdampak bencana banjir rob akibat bencana gempa bumi dan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Dampak banjir rob juga menimbulkan banyak masalah seperti jalan menjadi rusak dan berlubang, rumah dan infrastruktur rusak, kualitas lingkungan menjadi tidak stabil, dan terjadi genangan di pemukiman masyarakat.

Page 9 of 10 | Total Record : 96

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue