Articles
96 Documents
<![CDATA[KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aridyah Fastyaningsih]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.519 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.95-109
<![CDATA[COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government dive COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.Keyword: Success, Policy, Accelerating, Services]]>
<![CDATA[Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Galih Wahyu Pradana]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.109 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.110-123
<![CDATA[Parkir elektronik merupakan salah satu wujud pengembangan dari kebijakan parkir zona yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk penerapan Smart City. Kebijakan parkir elektronik sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang masuk dalam kategori electronic-Government, dengan dipasangnya beberapa alat parkir meter di titik-titik yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan parkir zona.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada model implementasi dari Ripley dan Franklin, yang terdiri dari tiga indikator yaitu, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, kepatuhan, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan parkir elektronik di Kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala, antara lain kepatuhan juru parkir dalam menjalankan tugas yang masih rendah, serta tidak semua masyarakat memiliki uang elektronik untuk pembayaran parkir elektronik. Untuk dapat mensukseskan kebijakan parkir elektronik ini, maka perlu adanya pengawasan melekat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan komunikasi terhadap juru parkir agar mereka lebih mengerti dan mentaati peraturan tentang parkir elektronik.Kata Kunci: Parkir Elektronik; Smart City; Electronic-Government ]]>
<![CDATA[KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING ]]>
<![CDATA[Aan Andriatno]]>;
<![CDATA[Afiqi Pasha]]>;
<![CDATA[Farakh Nasida]]>;
<![CDATA[Oki Oktaviani]]>;
<![CDATA[Olivia Putri]]>;
<![CDATA[Nur Syahri]]>;
<![CDATA[Rani Nooraeni]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.746 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.124-136
<![CDATA[Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.Kata Kunci: Pegawai; Fuzzy C-Means; Pekerjaan Layak]]>
<![CDATA[ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO ]]>
<![CDATA[Habibie Hendra Carlo]]>;
<![CDATA[Dicky Herdyawan Bachrudin]]>;
<![CDATA[Sonny Ferra Firdaus]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.358 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.76-94
<![CDATA[Investment still have important role in accelerate the economy of the countries. Lack of information concerning business operation and excessive bureaucratic procedures still become the major problem in several developing countries including Indonesia. As one of the innovation in public services, e-Government is expected to increase the quality of public services. One of the effort to increase the quality of public service in Indonesia is by enacted the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy. the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy through OSS Systems is expected integrated business licensing process that increase the quality of public services in Indonesia however the Government have to facilitate the OSS systems training for Public Servant and facilitate the socialization for the society in several region that have low Human Development Index. In the other side, the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy is able to become the resolution of the conflict between business actor and public servant in business licensing process.Keyword: E-Government, Pelayanan Publik, Resolusi Konflik ]]>
<![CDATA[POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DPMPTSP KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Nurhafsyah Daulay]]>;
<![CDATA[Ermi Girsang]]>;
<![CDATA[Putranto Manalu]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.446 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.137-157
<![CDATA[This study aims to analyze the existence of the human resource dimension in the implementation of the healthcare facility licensing policy implemented by the Medan City Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in 2020. This study uses a qualitative approach by utilizing in-depth interviews and observations as the main data sources. The results of the study indicate that the transition of facility licensing services from conventional methods to online-based services or e-government is a challenge in policy implementation, especially related to the human resource dimension. The human resources for implementing the online licensing service policy in quantity are seen as still inadequate in addition to the technical competence of existing employees who have not fully supported the implementation of the electronic and online-based services. Keywords: Policy Implementation; Licensing Services; E-Government; Human Resources]]>
<![CDATA[E-COMMERCE AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA: ANALYSIS OF PANEL DATA REGRESSION ]]>
<![CDATA[Kandi Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (688.401 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.7.1.2022.171-186
<![CDATA[Digital economy has a major contribution to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). Digital economy sector that has the highest growth is e-commerce. The development of e-commerce and rapid improvements in internet infrastructure are expected to encourage public consumption, so as to increase GDP growth. The purpose of the research examines the general overview of economic growth and several e-commerce indicators in Indonesia and analyzes the effect of several e-commerce indicators on economic growth in Indonesia from 2016 to 2018. Economic growth and several e-commerce indicators in Indonesia have a positive trend. DKI Jakarta has some of the highest e-commerce indicators compared to other provinces, while East Nusa Tenggara has the biggest number of additional points internet access locations from 2016 to 2018. The results of panel data regression analysis show that the variable computer users, e-commerce users, internet access, and expenditure on information technology communication have a positive and significant effect on economic growth in Indonesia and the e-commerce indicators that have the greatest influence is computer users. Thus, the results of this study indicate the importance of utilizing the role of e-commerce in promoting economic growth in Indonesia. Keywords: economic growth; e-commerce; panel]]>
<![CDATA[THE NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM COMMUTER LINE KRL SERVICES ENFORCEMENT PERIOD OF RESTRICTIONS ON EMERGENCY ACTIVITIES ]]>
<![CDATA[Fadli Bas Bastian]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (688.499 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.7.1.2022.212-222
<![CDATA[This research discusses aboutimplementation of public services during the Pandemic on Commuterline KRL based on the rules for the implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) to level extensions based on the humanist paradigm.In serving passengers, there are problems that make it difficult for customers using Commuter Line KRL transportation services to get Commuter Line KRL transportation services, such asBased on the Circular Letter of the Minister of Transportation number 50 of 2021 concerning Amendments to the Circular Letter of the Minister of Transportation number 42 of 2021.Regarding the rules for the Worker Registration Certificate (STRP) it is stated in the Circular Letter (SE) of the Minister of Transportation Number 50 of 2021. In the Circular it is stated that during the Emergency PPKM on the Commuter Line KRL it only serves critical and essential sector workers in the agglomeration area, as evidenced by the possession of a Letter of Intent. Worker Registration Certificate (STRP) or similar certificate. Passengers who do not bring the letter will not be allowed to ride the KRL Commuter Line. The purpose of this research is to investigate how far the humanist paradigm of commuter line KRL services in DKI Jakarta during the Pandemic is through the Humanist Paradigm. The NPS seeks to persuade people to fulfill their responsibilities as citizens. The method used in this research is descriptive method, qualitative approach. With the number of informants as many as 10 (ten) people who were determined by using purposive sampling technique 3 people and accidental sampling 7 people. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. In addition, test the validity of the data using the Triangulation method. New public service (NPS) which places more emphasis on organizational humanism. A model of public service that recognizes that they interact with the government not only as customers but as citizens. The quality of public services today and the challenges in the future are expected to be able to contribute a little in improving the quality of public services.Keywords: Public Service, Commuter line KRL, Humanist Paradigm, Quality, Emergency PPKM]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN E-GOVERNMENT BERBASIS WEBSITE DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Mahendradi Mahendradi]]>;
<![CDATA[Ardiyansah Ardiyansah]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (706.729 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.7.1.2022.197-211
<![CDATA[Electronic government (e-government) diterapkan untuk mengatasi birokrasi pelayanan perizinan yang lamban, prosedur yang berbelit-belit, biaya tinggi, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian. Pemanfaatan e-government untuk mengatasi permasalahan tersebut dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan e-government berbasis website dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah buku, jurnal dan artikel terkait e-goverment dalam pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan e-government di DPMPTSP Kota Semarang menekankan integrasi antara G2G,G2B da G2C dalam satu sistem pelayanan satu pintu. Cakupan e-government di DPMPTSP Kota Semarang yaitu e-administratiom, e-citizen dan e-service. Pemanfaatan e-government berbasis website di DPMPTSP Kota Semarang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya data statistik pengunjung website DPMPTSP setiap harinya. Kata Kunci: e-goverment, pelayanan publik, perizinan, DPMPTSP Kota Semarang]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAH DAERAH: SIMPERDA SEBAGAI WUJUD SMART CITY DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yuni Kurniasih]]>;
<![CDATA[Joko Tri Nugroho]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.696 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.7.1.2022.187-196
<![CDATA[Era globalisasi dan digital pada saat ini menuntut kepada sebuah pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Inovasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan di era tersebut. Inovasi tersebut berkaitan dengan perencanaan pembangunan berbasis teknologi. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik. Salah satu pemerintah daerah yang berinovasi melakukan hal tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang membuat sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi yang diberi nama SIMPERDA (Sistem Perencanaan Daerah). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur melalui data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan penerapan Smart city dalam SIMPERDA dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk mewujudkan bahwa Pemerintah Kota Semarang bisa menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan salah satu syarat agar menjadi Good Governance. Aplikasi Simperda yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat menuntut pelaku perencanaan agar dapat sesuai dengan tata kelola mekanisme alur kinerja. Setiap rangkaian perencanaan dari tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten dilakukan secara terintegrasi. Seluruh proses dalam setiap rangkaian perencanaan dilakukan secara online melalui Simperda ini. Kata Kunci: Inovasi, Smart City, Simperda]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ]]>
<![CDATA[Amelia Kurnia Fajri]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.595 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.7.1.2022.158-170
<![CDATA[Tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia sudah menjadi salah satu masalah yang serius. program-program yang selama ini dijalankan pada upaya pengentasan kemiskinan belum bisa memberikan dampak besar, sebagai akibatnya tujuan dari pembangunan nasional terkait persoalan pemerataan kesejahteraan rakyat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah harus mengeluarkan program yang dapat menyampaikan bantuan bersyarat menjadi jaminan sosial buat masyarakat miskin buat dapat mengakses kesehatan serta pendidikan yang meliputi kesehatan balita serta bunda hamil dan pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. oleh karena itu pemerintah perlu meluncurkan program program keluarga harapan (PKH) buat mengurangi atau meminimalisir persoalan kemiskinan. aplikasi di Indonesia diperlukan akan membantu penduduk termiskin. Berkaitan dengan hal tersebut aplikasi acara keluarga harapan yang ada pada Indonesia ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dampak Kebijakan dan memberikan bukti nyata dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Melihat kondisi masyarakat indonesia yang belum berkembang secara signifikan, sehingga perlu adanya pembuktian hasil dari program yang sudah dijalankan pemerintah. Penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Jatinegara masih salah sasaran. Pemberian bantuan PKH diberikan kepada warga yang tidak semestinya menerima bantuan. Ini menjadi masukan kepada pemerintah daerah agar dapat memperbaiki proses pendataan warga penerima bantuan. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan]]>
