Articles
96 Documents
<![CDATA[STUDI PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WADAS DAN KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Retno Dewi Pramodia Ahsani]]>;
<![CDATA[Heni Indrawati]]>;
<![CDATA[Sri Dayati]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (979.238 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.4.1.2019.33-48
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kedua desa tersebut memililki karakteristik yang sama, akan tetapi terdapat kesenjangan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga berakibat pada perbedaan hasil pengelolaan dana desa itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kedungumpul memiliki transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Desa Wadas. Berdasarkan asas akuntabel dalam proses pengelolaan dana desa, kedua desa telah melaksanakan sesuai ketentuan. Sedangkan partisipasi masyarakat di Desa Wadas cukup tinggi dalam mengikuti musrenbang dan menyampaikan aspirasi, berbeda dengan Desa Kedungumpul yang masyarakatnya kurang antusias. Namun demikian, BPD Desa Kedungumpul lebih proaktifdalam mencari aspirasi/usulan darimasyarakat dibanding BPD Wadas.Berkaitan dengan asas tertib dan disiplin anggaran, proses perencanaan, penganggaran dan penyusunan RAPBDes di Desa Wadas dan Kedungumpul sudah dilakukan sesuai prosedur, akan tetapi pelaporan anggaran kepada pemerintah yang lebih tinggi tidak dilakukan tepat waktu.Dari penelitian ini ditemukan adanya permasalahan berkaitan dengan pembengkakan anggaran yang terjadi di Desa Wadas.]]>
<![CDATA[TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MERITOKRASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Muhammad Siwi Nugraha]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.242 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.54-64
<![CDATA[Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu. Birokrasi di tingkat desa semestinya diisi oleh orang-orang yang selain memiliki motivasi melayani masyarakat, juga memiliki wawasan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sistem birokrasi pemerintahan desa sudah seharusnya didasarkan pada merit system, agar penyediaan pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan sesuai dengan dinamika soisal ekonomi yang ada. Meskipun demikian, bukan hal yang mudah mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang meritokratis. Hal ini dikarenakan masih adanya kerancuan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang dalam beberapa kasus dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung dan ada juga pengisian jabatan perangkat desa melalui skema pengangkatan. Makalah ini berisi tentang analisis kritis mengenai berbagai tantangan dalam mewujudkan meritokrasi birokrasi pemerintahan desa. Argumen yang dibangun dalam makalah ini dibangun berdasarkan data-data sekunder dan juga kajian terdahulu terkait dengan pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PROGRAM PENDAMPING DESA DI BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS ]]>
<![CDATA[Nina Yuslaini]]>;
<![CDATA[Dita Fisdian Adni]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.734 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.65-77
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep kebijakan tata kelola desa secara nasional.Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Konsepsi pendampingan desa ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pendampingan desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Program Pendamping Desa di Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata di setiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak, mulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Itruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengakalis pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan aparatur desa dan pembangunan desa di Bengkalis.]]>
<![CDATA[Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Fahruroji Fahruroji]]>;
<![CDATA[Retnowati Wahyuning Dyas Tuti]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (899.904 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.1.2020.1-14
<![CDATA[Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundangundangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.]]>
<![CDATA[MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19 ]]>
<![CDATA[Hendra Wijayanto]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.011 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.98-106
<![CDATA[Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB, dilema antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mematuhi aturan pemerintah dan kebijakan PSBB masih belum terkoordinasikan antar organ pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[OTONOMI DAERAH DAN KAPABILITAS ORGANISASI MENUJU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA ]]>
<![CDATA[Sri Mulyani]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (89.398 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.126-131
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan langkah besarbagi desa karena telah memiliki otonomi untuk memajukan dirinya sendiri. Pemerintahdesa harus tanggap dalam merespon Undang-Undang tersebut untuk mensejahterakanmasyarakat melalui pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa terkadanggagal dalam menjalankan tugasnya sehingga melahirkan lembaga-lembaga lain yangberbeda fungsi namun memiliki kinerja dan manfaat yang lebih baik. Salah satukeunggulan pemerintah desa yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004.Langkah yang harus dilakukan adalah memperhatikan kapabilitas dan kapasitasorganisasi dengan memanfaatkan otonomi yang dimiliki oleh desa dalammenyelenggarakan pemerintahannya.]]>
<![CDATA[PANDEMIC CORONA: CHANGES IN BUREAUCRATIC APPLYING WORK FROM HOME ]]>
<![CDATA[Herru Setiadhie]]>;
<![CDATA[Hardi Warsono]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.904 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.107-117
<![CDATA[The spread of the Corona Virus or Covid-19 Virus is a global pandemic affecting all countries, including Indonesia. To erode the spread of the corona virus, efforts are being made to limit the crowd, always wash hands and live cleanly, as well as social distance. For this reason, all sectors of activity need to make changes. One fundamental change is the adoption of Work from Home (WFH) for bureaucratic apparatus. WFH is a concept of work change that was originally done in the office turned into a remote work pattern using IT applications. Through Lewin's model, change management in the application of WFH is observed. Through documentary studies and surveys, the change management can be elaborated to find out how WFH is applied, the constraints and responses of the apparatus in working in a pandemic.]]>
<![CDATA[Preferensi Wisatawan Nusantara Terhadap Komponen Wisata Papandayan Menggunakan Analisis Konjoin ]]>
<![CDATA[Dini Turipanam Alamanda]]>;
<![CDATA[Abdullah Ramdhan]]>;
<![CDATA[Arif Partono Partono]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.967 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.1.2020.27-44
<![CDATA[Garut Regency is known for its wealth of Mount tourism. Mount Papandayan Nature Parkis one of the most popular tourist attractions in Indonesia. Exploring tourist preferencesis an effort of the tourism object management to improve its marketing strategy. Thepurpose of this study is to analyse the preferences of mountain climbers who arenusantara tourists toward attractions of Mount Papandayan. Using quantitative methods,the survey was conducted by observation, interviews, and the distribution ofquestionnaires to 120 respondents. The data were then processed using conjoint analysistechniques and SPSS 20 software analysis tools. Interview results showed that there were7 attributes and 30 levels then were further analyzed. The SPSS output led to the resultsthat the nusantara tourist preferences of Mount Papandayan attractions are due to thebeautiful natural atmosphere, attraction of Menara Pandang photo spot, walkingactivities, having a tour guide when hiking, accessibility using motortaxi ‘ojek gunung’,and choosing a single ticket payment pattern for travel costs. The implications of thisresearch could be used as a consideration of the stakeholders of Garut mountain tourismin determining strategies and policies regarding sustainability tourism.]]>
<![CDATA[ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yasserina Rawie]]>;
<![CDATA[Palupi Lindiasari Samputra]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.753 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.118-139
<![CDATA[This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.]]>
<![CDATA[Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Waste To Energy Di Kota Malang (Studi Tempat Pembuangan Akhir Supiturang) ]]>
<![CDATA[Amalia Rahmadani Anwar]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamil]]>;
<![CDATA[Ach. Apriyanto Romadhan]]>
<![CDATA[ GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.055 KB)
|
DOI: 10.14710/gp.5.1.2020.45-57
<![CDATA[Increasing municipal waste is generated from every human activity. The purpose ofthe research is related to innovation in waste management using waste to energytechnology in the utilization of waste in the Supit Urang Landfill. Gas emissions fromlandfills that are piled up in landfills not only try to reduce and prevent humans, theenvironment and the earth from damage, but also the use of renewable energy.Descriptive qualitative research methods. Data collection techniques throughdocumentation, interviews and observation of field studies. Data analysis techniquesthrough the data collection of field study results (written or oral), examined, reduceduntil later drawn conclusions. Using Roger's innovation theory. The research resultsshow that the problem of waste is not only borne by the government. Wastemanagement must be completed from upstream to downstream from the communitysettlement to the final disposal site. The renewal of the management system in the useof waste has been in effect since the program decentralization from the Ministry ofPublic Works and Public Housing to the Department of Environment to build thelatest technology-based waste disposal system. German assistance in infrastructuredevelopment has been a factor in the success of the renewal of the Supit Urang landfillwaste utilization system. The output of the waste to energy program is electricity andgas. Increased energy production from landfills has benefited the community and alsolocal governments as energy producers.]]>
