cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Acta Comitas
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25028960     EISSN : 25027573     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2016)" : 15 Documents clear
IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS KEWENANGAN (RECHTMATIGHEID) MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBINAAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK I Wayan Parsa; Kadek Sarna; Nengah Suharta
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p04

Abstract

Diundangkannya UU Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 yaitu Undang Undang No.2 Tahun 2014, memunculkan lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sebagaiman diatur dalam Pasal 66A ayat (1).Disisi lain berdasarkan Pasal 1 angka (6) mengenai Majelis Pengawas Notaris disebutkan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Implikasi yuridis yang terjadi adalah adanya pertentangan norma antara ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (6), Pasal 66A dan pasal 67Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatanperundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical Conceptual Approach), penulis akan menganalisa ruang lingkup kewenangan keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Notaris serta legalitas kewenangan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam lembaga notariat sehingga tidak terjadi pertentangan kewenangan diantara kedua lembaga notariat tersebut.
DASAR HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS Gede Afriliana Saputra; I Gusti Ayu Agung Ariani; I Dewa Gede Palguna
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p09

Abstract

There is no provision that explicitly regulate the notaries in making of a declaration of inheritance for the European, Chinese or Tionghoa, Foreign Easterners (except for Arabs Moeslems), although there has been the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of the Provisions of the Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration, that stipulates about the Certificate of Inheritance made ??by the public notary. However, this Regulation of the Minister of State is not classified as any type of legislation. In addition to being included in the category Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of the Provisions of the Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration made ??by the Minister of state for agrarian affairs applies only internally, in the sense that the decision is not binding general. Therefore, the researcher will answer and analyze the legal basis for the making of a notary certificate of inheritance, and identify the legal nature of the certificate of inheritance.
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR AKTA NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS I Komang Sujanayasa; Ibrahim R; I Gusti Ketut Ariawan
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p14

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Namun dalam akta notaris terdapat pula peranan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi instrumentair yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan? dan sejauhmana tanggungjawab saksi instrumentair akta notaris sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum Normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini beranjak dari terjadinya konflik norma antara Pasal 16 ayat (1) huruf f dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN Perubahan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan, oleh undang-undang tidak diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta tersebut, sehingga apabila saksi instrumentair ini membocorkan isi dari suatu akta, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan rancangan akta, karyawan notaris bertanggung jawab terhadap hasil pengetikan tersebut. Dalam peresmian akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh notaris untuk menjadi saksi dalam peresmian akta. Dengan demikian karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatanganinya sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh notaris yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut.
AKTA NOTARIS (AKTA OTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA I Ketut Tjukup; I Wayan Bela Siki Layang; Nyoman A. Martana; I Ketut Markeling; Nyoman Satyayudha Dananjaya; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Komang Widiana Purnawan; Made Diah Sekar Mayang Sari; Ketut Nihan Pundari; Putu Ayu Ratih Tribuana
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05

Abstract

Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters,certificates, or documents made by him/her in written form concerning various lawful actions Departing from the circumstances as preventive measures of prevention needs to be premature given information about the notarial deed (deed authentic) as evidence in the event of civil law in order to later villagers in any transaction in a very large amount in order to carry out the agreement in front notary officials. The fact that occurs in the community, some of them are less aware of the importance of a document as evidence that an agreement between the parties is done with a sense of mutual trust and made ??orally, but there are also some people who understand the importance of making a document as evidence that the deal is made in writing, that it will be presented as a means of evidence.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UUJN SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 49/PUU-X/2012 Putu Wisnu Pradnyan Mulya ML; I Gusti Ngurah Wairocana; Ida Bagus Agung Putra Santika
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p10

Abstract

Notary Supervisory Regional Assembly (MPD) is an institution that is based upon the provisions of Article 66 and Article70 (a) of Law No. 30 of 2004 Regarding Notary. The presence of MPD in the practice of providing protection for the notary public to call as a witness to the deed is made?? for the purpose of investigations or proceedings in a civil or criminal case. Based MKRI’s Decision Number 49/PUU-X-2012 dated May 28, 2013, authorized the MPD as a protective institution notary office to be reduced, so that each call-related notary deed made?? in the examination as a witness or as a defendant/suspect by police, prosecutors and following a court decision photo copy minute deed or notarial protocol in storage no longer require the approval ofthe MPD. Issues arising under the MKRI’s decision are the lack of legal protection forthe notary, but notary publicis an officer who makes authentic act that has legal force and position it perfectly guaranteed by law. Based on the problems, can be formulated in concerns about how the form of legal protection for the office of notary public in the event ofa notary as a witness by calling the police or the courts after the birth of the MKRI Judgment and Decision MKRI whether it also resulted in the provision of Article 70 (a) does not need to be implemented by the MPD in relation to the result of calling the notary deed is made.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 02 (2023) Vol 8 No 01 (2023) Vol 7 No 03 (2022) Vol 7 No 02 (2022) Vol 7 No 01 (2022) Vol 6 No 03 (2021) Vol 6 No 02 (2021) Vol 6 No 01 (2021) Vol 5 No 3 (2020) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 3 (2019) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 3 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue