Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Penelitian Hukum De Jure Constitutional Review Udayana Journal of Law and Culture Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstitusi Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Indonesia Law Review (ILREV)
I Dewa Gede Palguna
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights Palguna, I Dewa Gede
Constitutional Review Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.403 KB) | DOI: 10.31078/consrev311

Abstract

Constitutional complaint is one of important issues to be dealt with by severral countries issues adopting constitutional court in their national legal system and the Federal Constitutional Court Germany (Bundesverfassungsgericht) is considered by expert as one of the most advance mechanism among countries in dealing with the issue. Generally speaking, constitutional complaint can be described as a complaint or lawsuit filed by an individual citizen who deems his or her constitutional right (s) has been violates by act or omission of public institution or public official. Mostly, such a complaint can only be filed it theere is no other legal remedy available or all legal remedies available have been exhausted. The Constitutional Court of The Republic of Indonesia however is not entrusted with authority to hear constitutional complaint case not withstanding the fact that statistical data on judicial review cases filed by many petitioners before the Court were substantially constitutional complaint issues. It means that, empirically giving the Court to hear constitutional complaint case is necessarily pivotal and theoritically, the Court has the very foundation to be entrusted withq such authority. Considering the complex mechanism to amend the Constitution of 1945, which exhaustively deserible the court’s authorities, this article offers the lawmaker a theoretical insight tio give the Court a limited authority to hear constitutional complaint case by the way of amending the law on Constitutional Court.
IMPLIKASI HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP HAK MILIK PERORANGAN SEBAGAI POLITIK AGRARIA DALAM PENYELENGGARAAN ATAS TANAH Amelia Febrina Merry Bogia; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.917 KB)

Abstract

Land acquisition due to public necessity shall be grounded upon the basis of State Authoritative Rights, had implied towards derogation of personal ownership rights since the compensation granted due to the acquisition of land. It had triggered social disparity within society and increasing the level of poverty in Indonesia. Hence, this writing shall apply normative legal research and secondary data with statutory and conceptual approach. This writing shall also illustrate the basic provisions of State Authoritative Rights and personal ownership rights pursuant to the 1945 Constitution and Law No 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Land Management and its acquisition procedure pursuant to the Law No 2 of 2012 concerning Land Acquisition Due to Public Necessity and President’s Decree No 71 of 2012 concerning On the Use of Land Acquisition Due to Public Necessity
STATUS TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA I Gede Adhi Supradnyana; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.025 KB)

Abstract

Proses perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata masih terus berlangsung diberbagai Negara hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis status tentaraanak dan akibat hukum yang timbul terkait dengan keterlibatan tentara anak dalam konflikbersenjata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan beberapapendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang, sejarah, fakta dan kasus. Dapat disimpulkanbahwa terdapat beberapa status yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan prinsippembedaan yaitu sebagai kombatan, sebagai unlawful combatant, dan sebagai penduduksipil. Terhadap tentara anak yang tertangkap musuh atau menyerah maka diberikan statustawanan perang. Selanjutnya terdapat pula sejumlah akibat hukum yang dapat dikenakankepada tentara anak itu sendiri, Negara dan komandan militer pengguna tentara anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGGUNAAN SENJATA AGENT ORANGE DALAM PERANG VIETNAM Risa Sandhi Surya; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.13 KB)

Abstract

This writing aims to discuss the legality of the use of ‘Agent Orange’ weapon during the Vietnam War and the legal protection of children who are victims of the use of such weapon in Vietnam. This paper is a normative legal research that uses statute, case, and historical approaches. It describes and analyzes the chronology of events and legal protection that can be provided to victims of Agent Orange, especially children. This article concluded that the legal protection that can be given to children affected by Agent Orange weapon is not sufficiently provided.
JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN MILITER PAKTA PERTAHANAN ATLANTIK UTARA (THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION/NATO) TERHADAP LIBYA Veronika Puteri Kangagung; I Dewa Gede Palguna; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.325 KB)

Abstract

Jatuhnya korban sipil akibat serangan NATO terhadap Libya selama berkecamuknya perang di Libya pada tahun 2011 menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas serangan tersebut beserta batasan pemakaian alasan perlindungan penduduk sipil dapat dibenarkan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa serangan militer yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan dalam perspektif penggunaan kekuatan dalam Hukum Internasional. Adapun penggunaan ‘Perlindungan Penduduk Sipil’ dapat dijadikan alasan dalam serangan militer NATO terhadap Libya dengan sejumlah pembatasan.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEJAHATAN TERORISME YANG MELEWATI BATAS-BATAS NASIONAL NEGARA-NEGARA Windusadu Anantaya; I Dewa Gede Palguna; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.528 KB)

Abstract

Sejak dahulu hingga kini, tindak pidana terorisme lintas negara selalu menjadi masalah bagi masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari tindak kejahatan terorisme berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Negara kewarganegaraan pelaku kejahatan terorisme yang melintasi batas-batas Negara-negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan konsep. Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dalam kaitannya dengan kejahatan internasional yang merupakan kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dapat diberlakukan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Dapat pula disimpulkan bahwa suatu Negara tidak serta-merta bertanggung jawab atas aksi terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya.
LEGALITAS PENGGUNAAN BOM CURAH (CLUSTER BOMB) PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Alan Kusuma Dinakara; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.726 KB)

Abstract

Israel selama ini dituduh menggunakan bom curah berjenis fosfor putih yang dikategorikan sebagai bom curah (cluster bomb) dalam agresi militernya ke Palestina. Tulisan ini menganalisis legalitas dan akibat hukum dari penggunaan bom curah (cluster bomb) pa
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKARENAKAN MELAKUKAN PELANGGARAN, TINDAK PIDANA, DAN PENYELEWENGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I Putu Sabda Wibawa; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.5 KB)

Abstract

A rule about displacing of government civil servant is regulated in government rule number 32 year of 1979. There is a problem about displacing of government civil servant which is caused by doing a fault in government working rule system. Things which are often happened in civil servant system that is a civil servant break the rule in working time. So it needs to be followed up to. Writing method which used is normative legal research method, so that it is needed more review about this writing through government rule number 32 year of 1979. The conclusion that can be obtained from the journal is, displacing of government public served that do a fault, do a criminal and do a debauchery based on Article 23 par. (4) and (5) Act number 43 year of 1999 regarding Principles of Officialdom jo. Article 8, 9, 10 of government rule number 32 year 1979. In accordance with the article so that civil servants dismissed for a foul, criminal acts, fraud, punishable by imprisonment of 4 (four) years.
STATUS HAK-HAK PRIVAT WARGA NEGARA INDONESIA DI TIMOR LESTE YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Wenies Ema Sinaga; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.213 KB)

Abstract

The aims of this paper are to study, comprehend, and analyze how state succession has impact to the state obligations to Timor Leste as the state successor in related on the transfer of private rights the Indonesian citizens which have obtained legally under the Indonesia Law the time when Timor Leste (formerly East Timor) was part of to one of the Indonesia provinces. This research of study is to find the law impact when state succession occurs to private individual rights and non-government legal entities shall be treated. Furthermore, the condition existence to give a decent consideration to both Timor Leste and Indonesia government avoiding for its become an international dispute.
KEABSAHAN SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA MERDEKA BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sakti Prasetiya Dharmapati; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.07 KB)

Abstract

Kelahiran negara baru Sudan Selatan yang memisahkan diri dari Republik Sudanpada tahun 2011 masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Tulisan inibertujuan untuk menganalisis keabsahan Sudan Selatan sebagai negara baru dilihatdari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis penyelesaian hukumterhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi pada masa perjuangankemerdekaan Sudan Selatan. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, tulisan inimeneliti dan menganalisis sejumlah bahan hukum dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan terhadap instrumen hukum internasional yang relevan,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa Sudan Selatantelah memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sebuah negara merdeka baruberdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa telahada upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hukum internasional terjadi padamasa perjuangan kemerdekaan Sudan Selatan melalui Mahkamah PidanaInternasional.
Co-Authors Alan Kusuma Dinakara Amelia Febrina Merry Bogia Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa ANAK AGUNG SRI UTARI Andriwinata, Rackel Bisariyadi Bisariyadi Claudia Samantha Rico Dananjaya, I Komang Gede Afriliana Saputra Gede Arya Sumerta Yasa, Putu Halmadiningrat, I Made I Dewa Gede Adi Sanjaya I Gede Adhi Supradnyana I Gede Pasek Pramana I Gede Putra Ariana I Gede Tommy Guntara I Gusti Ayu Agung Ariani I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Kadek Oka Wijaya I Made Budi Arsika I Made Pria Dharsana, I Made Pria I MADE SUBAWA I Nyoman Suyatna I Putu Sabda Wibawa Indrasari Kresnadjaja Ketut Gede Sonny Wibawa Made Hendra Wijaya Made Maharta Yasa Made Suksma Prijandhini Devi Salain Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Gede Astariyani Ni Nengah Adiyaryani Nurjanah, Ita Padmawati, Ni Komang Tari Rajaratnam, Nadeeka Risa Sandhi Surya Sakti Prasetiya Dharmapati Suandika, I Nyoman Sugi Hartono, I Made Sumadi, I Putu Sudarma Veronika Puteri Kangagung Wenies Ema Sinaga Windusadu Anantaya Yohanes Usfunan