Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 715 Documents

26 27 28 29 30

JURIDICAL REVIEW ON COMMUNITY ROLE IN SPATIAL PLANNING IN EAST LOMBOK REGENCY Muh. Asy’ari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Regulations related to spatial planning of modern city in Indonesia can be seen when Jayakarta,later named Batavia was controlled by the Dutch in the early 7th century. The regulationswere then developed intensively in the early 20th century in view that spatial planning relatesto all aspects of life so that it is necessary for the people to gain access to the spatial planningprocess because the basic concept of spatial planning is stated in paragraph 4 of UUD 1945 andcommunity participation in spatial planning is regulated in Law No. 26 of 2007 concerningSpatial Planning. It is also regulated under government regulation No. 15 of 2010 concerningPublic Participation in Spatial Planning. To direct the development in East Lombok Regencyby utilizing the area efficiently, effectively, harmoniously, proportionally and sustainablyin order to create an equitable East Lombok society, a spatial plan should be developed. Theimplementation of spatial planning includes spatial planning process, space utilization andspace control as a manifestation of the long-term development plan of East Lombok Regency.Keywords : Spatial Planning and Community Role

KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT Dianto Dianto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, mekanisme perizinan usaha perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia konsekwensi yuridis izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah di hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan, Kedua Pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada syarat kewenangan kepala daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, tidak ada pengaturan mengenai pelepasan kawasan hutan terhadap hutan adat yang digunakan lahan usaha perkebunan dan konsekwensi yuridis setiap izin usaha perkebunan yang diterbitkan tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah batal demi hukum.

INVESTIGATION IN MONEY LAUNDRY CRIMINAL ACT I Putu Kardianto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The Poltical law aspect contained in the Investigation of Money Laundry Criminal Acts (MLCA) will be effective if it based on the idea of Article 74 UUTPPU. Its aim to facilitate investigator in the search of the crime assets, which is inseparably part of evidences collection in an investigation process as regulated in Article 183 Jo 184 of the Code of Criminal Law Proceeding (KUHAP) and Article 73 of MLCA concerning the valid evidence instrument. The un-optimal application of Article 74 of the MLCA in Particular Criminal Detective Unit (DIT RESKRIMSUS) of West Nusa Tenggara Police department mainly caused by the limited access to information and the lack cooperation between investigators and PPATK. Whereas, main props of the MLCA investigation are law enforcers and investigation supporting facilities. Hence, it requires a more certain regulation and well-skilled-intellectual investigators in order to optimized the implementation of Law number 8 of 2010.Keywords: Investigation, Crime, Money Laundry

HUKUM YANG BERKEADILAN: PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM Moh. Eka Kartika
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Putusan hakim kerap menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa kinerja hakim dalam memutus perkara semakin jauh dari rasa keadilan karena putusan-putusan hakim masih jauh dari gambaran keadilan masyarakat. Para hakim hanya memproses sebuah perkara secara formalitas, legal, sehingga putusannya juga hanya bersifat formal., berdasar pada legal justice. Masyarakat menginginkan keadilan dalam putusan hakim memuat social and moral justice. Sehingga terjadi gaps keadilan di mata masyarakat. Untuk mengatasi gaps ini disajikan pendekatan epistemologi dan strukturalisme hukum serta peran hakim. Sedangkan definisi keadilan dalan kajian ini didasarkan pada Pancasila. Sebagai simpulan dapat disampaikan bahwa hakim sebagai aktor dalam lembaga peradilan dapat membentuk hukum, melakukan penemuan hukum dengan tujuan mencapai cita hukum Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN IMPLIKASI WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN (STUDI KASUS DI PT. OTO MULTIARTHA CABANG MATARAM) Setianto Trimulyo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan beserta implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha cabang Mataram berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan seperti yang tercantum dalam Pasal 17 dan diikuti oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat perbedaan tata cara perhitungan besaran uang muka yang dilakukan PT. Oto Multiartha bersama rekanan dealer yakni salah satunya dealer Suzuki PT. Cakra Mobilindo, yang pada prakteknya subsidi/diskon tersebut dimasukkan untuk mengurangi uang muka yang disetorkan konsumen kepada pihak dealer, sehingga besaran uang muka yang desetorkan lebih kecil dari perhitungan yang seharusnya. Implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan, pada debitur yang melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan, pemberian Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), Surat Peringatan Terakhir (SPT), apabila Surat Peringatan tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Oto Multiartha akan melakukan eksekusi.

STUDYING TO PROTECT AND MANAGE ENVIRONMENT IN MATARAM TOWN Arya Sosman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

In Environment and room design are two things are different but it has iteralated each other room designing is the instrument for all development the activities which is affiaring of over on mean that is very high risk lately. Indonesian government through the institution No. 32 in 2009, that is about PPLH was included the principle of international agreement, beside that the institution No. 26 in 2007 about room designing which have a lot of contribution on room designing that it could be avoided the environment crush, the local rules No. 12 in 2011 about RT, RW of Mataram town as the key of the room designing implementation with the theoretically must be synchronised with the both of institution above. Beside that the local rules of RT, RW Mataram town must be harmonized with local rules which the related to the local rules of the environments formula of the problem which is proposed are: 1. How are the synchronised and harmonizations between local rules of RTRW Mataram town with UUPLH and Mataram town rules environment. 2. How is implementation of local rules of RTRW Mataram town particularly related to environments. This research is used normative-empiric approaches. This research ued turn (Stufen bau Theory), autority theory, low invorsment theory, normally theory and effectively theory and also supported by material low citizen and welfare theory. Based on the analyses, researcher concluded that there is existent in insincronisation between local rules no 12 in 2011 about RTRW Mataram town with the local rules No. 3 in 2010 about RTRW west Nusa Tenggara province on RT H. Also between local rules No. 5 in 2014 about UKL/UPL were disharmony. Otherwise if it is reviewed intensively between local rules RTRW of Mataram town with the institution No. 32 in 2009 about PPLH and institution No. 26 in 2007 about room designing were existed synchronized of all principle, purposes philosophy and disubstancial of rules. Means while, the implementation of local rules of RTRW Mataram town can be concluded a part of local rules was implemented. It was accurate because there is no local rules on RDTRK. The government of Mataram town is just now meet the target of RTH about 1.606, 51 hectare or about 26.86 percent from 1.839 hectar (30%). In order to meet the target the government of Mataram town do some programs such as “green city”, etc.Key Words: Protection and Managing of Environment, Room Designing Mataram Town.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Regy Trihardianto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Korporasi menjadi salah satu subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Korporasi yang di maksud dalam Undang-undang ini adalah korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban Korporasi di dalam Undang-undang ini ada 2 (dua) macam, yang pertama sanksi administratif dan juga sanksi pidana kumulatif. Sanksi Pidana yang di jatuhkan dalam Undang-undang ini adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan undang-undang adalah berupa “Korporasi berbuat, pengurus yang bertanggungjawab”, dikarenakan sanksi pidana kumulatif yang ada pada undang-undang tersebut.

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nurhayani Nurhayani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Banyaknya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Salah satu sistem pembuktian dalam kasus korupsi yaitu pembuktian terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam hal apa pembuktian terbalik dibebankan pada terdakwa dalam kasus korupsi, menganalisis penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi danhambatannya. Jenis penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, teori pembuktian, teori keadilan. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pembuktian terbalik pada kasus korupsi diterapkan terhadap suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta ke atas dan terhadap pembuktian harta benda milik terdakwa yang belum didakwa tapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi serta Penerapan pembuktian terbalik dilakukan dengan cara hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah. Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik dari segi substansi hukumnya masih lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya.

ANALISIS NORMATIF PELEPASAN HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN MANDALIKA RESORT Putu Juni Swasta
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pelepasan HPL dan akibat hukum pelepasan HPL Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kawasan Mandalika Resort. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini menganalisis Peraturan Perundang-undangan terkait Pelepasan Hak Pengelolaan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Statuta. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelepasan hak adalah pemutusan hubungan hukum terhadap hak penguasaan dan kepemilikan suatu benda oleh subyek hak secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu. Prosedur dan persyaratan pelepasan HPL Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kawasan Mandalika Resort dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pelepasan hak berhubungan dengan perolehan hak atas tanah baik untuk keperluan pribadi/usaha atau kepentingan umum, dalam hukum tanah nasional dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. Pemindahan hak b. Pelepasan hak c. Pencabutan

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI BATAS LEGITIME PORTIE ( ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 109/PDT.G/2009/PN.MTR. MENGENAI HIBAH ) Dewi Sartika Utami
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pemberian hibah menurut sistem hukum perdata; akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas ketentuan undang-undang (legitime portie) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 109/PDT.G/2009/PN.MTR; dan akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah yang melebihi ketentuan undang-undang (legitime portie). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Hibah diatur dalam Pasal 1666-1693 KUH Perdata adalah perjanjian sepihak yang merupakan pemberian cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak ditarik kembali; 2) Akibat hukum dari Putusan Pengadilan No.109/PDT.G/2009/PN.MTR adalah menolak Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Penggugat (Yayak Kurniadi, ST) sehingga objek hibah tetap berada di dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Dr. Ir. Tjok Sugiartha, MM (pembeli objek hibah). 3) Akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah ialah penghapusan pemberian obyek hibah karena akan merugikan legitime portie pihak ketiga mempunyai kekuatan hukum tetap. Kata Kunci : hibah, legitime portie, legitiemaris.

Page 28 of 72 | Total Record : 715

26 27 28 29 30

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA