Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

24 25 26 27 28

TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA Rhirien Adriani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tanggung Gugat pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu tempuh yang relatif cukup singkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan. Hal ini tentu merugikan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan udara oleh sebab dalam hukum pengangkutan terdapat 3(tiga) prinsip tanggung gugat yaitu,: prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung gugat berdasarkan praduga dan prinsip tanggung gugat mutlak. Pelaksanaan tanggung gugat berdasarkan Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai ganti rugi terhadap penumpang. Pelaksanaan tanggung gugat atas keterlambatan dan pembatalan penerbangan pada Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima belum maksimal. Faktor cuaca dan teknis operasional merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan. Tanggung gugat pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah peraturan yang menjamin keadilan bagi penumpang pengangkutan udara dengan prinsip tanggung gugat mutlak.

RESPONSIBILITY OF THE CONVEYANCER AGAINST SELLING LAND DEED I Gusti Bagus Yoga Prawira
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Deed official Land Builders (PPAT) as the competent public authority to make the deeds of the land must have a special ability in the field of land so that the deed had made not to cause problems in the future given the deed he made could be used as evidence has the legal deed transfer of rights or cancellation of land rights. If the causes of the problems arise because of omissions by PPAT, then the deed resulted only have the force of law under the hand that can be cancelled due to nonfulfilment of the terms subjective. If the causes of the problems arise because of the dishonesty related client truth administrative requirements as the basis for certificates that can prove the certificates null and void due to nonfulfilment of objective requirements. Conclusion the results of the study are: 1. PPAT is a public official whose job is to make the deeds of certain particularly deed of transfer of rights over land as stipulated in Government Regulation No. 37, 1998, 2. PPAT was responsible for the deed he made either administrative, civil and criminal.Keyword : Land Deed Official ,The Deed Of Sale And Purchase Of Land

KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA MATARAM) Ahmad Marwi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Masalah yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam pengelolaan Kepegawaian, Kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat Kepala Daerah pada bidang Kepegawaian, dan implikasinya terhadap kewenangan Penjabat Kepala Daerah pada bidang Kepegawaian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) wewenang yang dimiliki penjabat Kepala Daerah bukan sekedar bersifat atributif namun juga secara delegatif sehingga pada prinsipnya kewenangannya sama dengan Kepala Daerah definitif, namun dalam hal melakukan mutasi penjabat Kepala Daerah harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. (2) faktor waktu didalamnya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan mutasi pejabat yang membutuhkan alur birokrasi yang panjang dan faktor sosiolgis yang bersifat politis dalam hal ini dukungan legislatif. (3) penjabat Kepala Daerah tidak melakukan mutasi pejabat dengan alasan politis walaupun telah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri dan juga meningkatnya belanja aparatur khususnya tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat penyerahan kewenangan dibidang kepegawaian dari pemerintah pusat. Kata kunci: kewenangan, penjabat kepala daerah, kepegawaian

STATUS KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO SETELAH DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA I Made Asu Dana Yoga Arta
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menjadi kekayaan negara/daerah. Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/ BUMD yang berada di bawah kewenangannya.

EXISTENCE OF MARRIAGE IN THE SASAK TRIBE IN LOMBOK (MERARIQ) WITHIN THE ESTUARY OF LEGAL PLURALISM Wahyuddin Lukman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Man is basically a creature of God who has relation (through worship) to God (fardhu a’in)and relation to other creatures as social beings (fard kifayah). This dual relationship will asconsequence make a various instruments of what-the-so-called Legal Pluralism. The LegalPluralism in human life is a bind positioning the human to commit with what are containedin each instrument, even though the instruments are mostly abstract and are only dialecticalsymbols that have a strong energy leading the physical nd spiritual side of human to obey theGod and to do anything on behalf of the “theological and Social Faith” in order to obtain thephysical and spiritual peace. To achieve those needs , human his life as a creature implementthe legal pluralism, which is believed to serve as an investment in order that his dual function ofcreation remain maintained and qualified. The instance of this is the implementation of legalpluralism in the procession of “Merariq” (Marriage) in indigenous people the Lombok Sasaktribe. In that procession, three laws are implemented; religious teaching, traditional law, andState law all of which are integratedly applied in the process (3 in 1).Keywords : Existence, Legal Pluralism, Merariq

ANTARA MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI PADA PUTUSAN NOMOR: 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL. Fatahullah Fatahullah; Sugiyarno Sugiyarno; Ita Surayya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Hukum waris merupakan aturan tentang proses penerusan harta pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Secara prinsip ketika pewaris meninggal dunia maka secara otomatis terbuka proses peralihan harta peninggalannya. Akan tetapi terkadang dalam prakteknya prinsip otomatis tadi tidak dilaksanakan seketika tetapi dikuasai oleh sebagian ahli waris untuk waktu yang lama. Hal ini bisa disebabkan karena unsur kesengajaan dan atau karena ahli waris tidak paham hak masing-masing. Misalnya dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Nomor 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL. Jenis penelitian normatif yang mengkaji berbagai aturan dalam Hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khususnya tentang kewarisan munasakhah dan Ahli Waris Pengganti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian terungkap bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hak ahli waris utama Amaq Yang menjadi hak ahli waris penggantinya masing-masing. Hakim dalam perkara ini terlalu formalistik yakni hanya bersifat menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan aspek lain, misalnya diabaikannya takharuj yang pernah terjadi antara ahli waris.

UPAYA PAKSA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT Lubna Lubna
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pelaksanaan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan upaya paksa terhadap putusan PTUN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa perbandingan upaya paksa terhadap putusan pengadilan antara negara Indonesia dengan negara Thailand memiliki banyak persamaan, hanya saja di Indonesia kurang memiliki ketegasan dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disamping itu tidak terdapatnya sumber hukum yang kuat dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia masih banyak butuh gerakan dalam menciptakan peraturan perundangan-undangan dan ketegasan dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan tersebut.

JURIDICAL STUDY ON THE TRANSFORMATION OF PT. ASKES (PERSERO) INTO THE SOCIAL INSURANCE MANAGEMENT AGENCY ON HEALTH Widya Hartati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Social insurance management is a state responsibility as mandated in the 1945 Constitution (UUD 45). With the law of BPJS being issued as the managing and executing agency of National Social Security System (SJSN), PT ASKES Persero has been transformed into The Social Insurance Management Agency on Health (BPJS Kesehatan). The findings show that at the early stage after transformation and the BPJS Kesehatan began to operate, the programs managed by PT. ASKES (Persero) were transferred as the programs of BPJS Kesehatan through National Health Insurance Program (JKN). This transformation will cause the changing in the status of PT. Askes (Persero) from being Persero State-Owned Company (BUMN) into a public legal agency that directly reports to The President of Indonesia. The characteristics of BPJS Kesehatan are different from other BUMNs that seek profits. This agency works primarily on community service. The insurance money collected from the insured participants is managed at its best for the participants’ sake. Although this transformation was well prepared and implemented as the planned mechanism, at the practical level this program still has several issues related to the transformation i.e. lack of socialization and promotion, lack of service facility, inaccurate data, and the lack of health personnel. Keywords: Transformation, BPJS Kesehatan, PT. Askes (Persero)

KEABSAHAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERWAKAFAN YANG TIDAK TERCATAT ( STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN SUKAMULIA) Muammar Alay Idrus
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan Untuk mengetahui Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang tidak tercatat. Metode yang digunakana adalah normatif-empiris yaitu mengkaji tentang implementasi hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum islam wakaf yang tidak tercatat adalah sah selama memenuhi rukun dan syatat dalam wakaf, sedangkan menurut hukum postif wakaf harus tercatat sebagai syarat telah terjadinya perwakafan, selanjutnya pendaftaran tanah wakaf adalah element penting dalam mempperoleh kepastian dan perllindungan hukum atas tanah wakaf. Kedepepan semua pihak diharapkan memiliki pemahaman yang benar tentang tata cara dan proses berwakaf yang baik dan benar, dimana wakaf bukan hanya yang ada dalam hukum islam tetapi menerapkan juga aturan hukum positif, serta peran serta semua pihak untuk aktif dalam melakukan pensertifikatan tanah wakaf harus dilakukan. Kata Kunci : Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif, Pendaftaran

THE DEATH PENALTY FORMULATION POLICY ON THE NARCOTICS CRIME ACT IN INDONESIA I Wayan Wardana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The International narcotic criminal acts are at a dangerous level of society, state and nation even world peace. In efforts to overcome the narcotic criminal act through criminal law instrument, the Indonesian government has adopted a policy by issuing the Acts Number 35 Year 2009 on Narcotics that in the criminal provisions include a death penalty. The issues raised in this research is, how the legal basis of the death penalty guidelines in the Acts Number 35 Year 2009 on Narcotics?, and whether the death penalty still need be formulated in the narcotic criminal act of Indonesia in the future?. The method used is the normative legal research with the legislation approach (statutory approach), conceptual approaches, and the comparative approach. The legal basis of the death penalty guidelines in Acts Number 35 Year 2009 on Narcotics is not yet regulated limitedly and still based on Article 11 of the Criminal Code as amended in the Acts Number 2/Pnps/1964, namely Presidential Decree Number 2 Year 1964 that determined base on the Acts Number 5 Year 1969 on the Implementation Procedure of the Death Penalty that imposed by the Court in the in the General Court and the Military area, and the Police Regulation Number 12 Year 2010 on the Implementation Procedure of the Death Penalty. The Death penalty still need to be formulated in the narcotic criminal act of Indonesia in the future with the reason that : the application of the death punishment is not contrary to religion, Pancasila, and human rights. Therefore death penalty sanctions are still preserved in the bill of Criminal Code Year 2012, and narcotics criminal act offenses views of its extraordinary impact is very complex.Keywords : Formulation Policy of Dead Penalty, Narcotics Crime.

Page 26 of 71 | Total Record : 702

24 25 26 27 28

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA