Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 11 (2022)" : 20 Documents clear

PENGATURAN TERKAIT PENYEBARAN KARYA CIPTA KONTEN SINEMATOGRAFI YANG BERSIFAT TIDAK KOMERSIAL A.A. Ketut Yoga Putra; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

The purpose of this study is to find out and analyze the regulations regarding the distribution of copyrighted works of cinematographic content that are non-commercial and to identify and analyze legal sanctions related to the distribution of copyrighted works of cinematographic content. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and legal concept analysis. The results of this study explain that the act of distributing cinematographic video videos through social media that is not commercial in nature can be categorized as copyright infringement if it is done intentionally and against the law and without permission from the Creator or Copyright Holder as stipulated in the provisions of Article 9 paragraph (1) UUHC. The distribution of cinematographic video content in relation to commercial use may be carried out without permission from the Author, if the party using the Work provides compensation in the form of royalties to the Author through the Collective Management Institute. Sanctions related to the act of spreading cinematographic video content through social media itself can be categorized as a form of violation of the Creator's economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) especially for commercial use, can be subject to a maximum imprisonment of (four) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Meanwhile, for economic violations of the Creator which are categorized as piracy, they are subject to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum sentence of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN PRODUK KAMERA YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI PADA MARKET PLACE ONLINE Putu Arya Wiguna; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ini guna mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan produk yang mengandung cacat tersembunyi pada transaksi Online dengan produk berupa kamera dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas pembelian produk kamera yang mengandung cacat tersembunyi pada transaksi Online melalui marketplace online. Penulisan artikel ini menggungakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum, guna menganalisis isu hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli terhadap produk yang mengandung cacat tersembunyi dapat meminta ganti rugi pada penjual apabila penjual tidak memberikan informasi secara jelas terhadap produk yang di jualnya namun apabila penjual telah memberikan informasi yang jelas pada produk yang dijualnya dan memberikan jangka waktu maka apabila terdapat cacat tersembunyi maka penjual tidak bertanggung jawab. Perlu adanya instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal sebagai konsekuensi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang dinilai mulai menggeser budaya transaksi secara konvensional menuju transaksi secara Online. The purpose of writing this article is to find out the responsibility of business actors for selling products that contain hidden defects in online transactions with products in the form of cameras and to find out legal remedies that can be taken by consumers for purchasing camera products that contain hidden defects in online transactions through online marketplaces. The writing of this article uses a normative legal research method that focuses on the approach to legislation and the legal concept analysis approach, in order to analyze legal issues based on primary and secondary legal materials. The results of this study explain that buying and selling transactions for products that contain hidden defects can ask for compensation from the seller if the seller does not provide clear information on the products he sells but if the seller has provided clear information on the products he sells and provides a time period then If there are hidden defects, the seller is not responsible. There is a need for a legal instrument that comprehensively regulates transactions conducted electronically. This is a consequence of the development of people's lives which are considered to have begun to shift the culture of conventional transactions to online transactions

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA DENGAN NOMOR IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIDAK RESMI YANG DIPERJUALBELIKAN Inosentius Samsul; Myriam Husna Syahkarim
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap Konsumen atas peredaran produk kosmetika yang tidak memiliki nomor izin edar yang resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Konsumen atas penggunaan produk kosmetika yang tidak memiliki nomor izin edar yang resmi dari BPOM berdasarkan prinsip caveat venditor dan product liability berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dengan tetap memaparkan secara singkat peraturan perundang-undangan lainnya. BPOM tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi kepada Konsumen atas peredaran produk kosmetika yang tidak memiliki nomor izin edar yang resmi dari BPOM, dikarenakan BPOM hanya menjalani tanggung jawabnya sebagai pihak yang melakukan pengawasan sebelum produk kosmetika beredar di pasaran (pre-market) dan ketika produk kosmetika beredar di pasaran (post market). Kewenangan BPOM apabila ditemukan produk yang tidak memiliki nomor izin edar yang resmi dari BPOM adalah (1) ditariknya produk yang bersangkutan dari peredaran, (2) dicabut izin edar BPOM, dan/atau (3) produk yang bersangkutan disita yang lalu akan dimusnahkan. This study focuses on legal protection for consumers in relation to the distribution of cosmetic products that lack an official distribution license number from the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). This research method uses a normative legal research approach. Under the caveat vendor and product liability principles of the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen), business actors are liable for consumer losses resulting from the use of cosmetic products that lack an official distribution license number from BPOM, while briefly describing other applicable laws and regulations. BPOM only carries out its responsibilities as a party that supervises cosmetic products before they are circulated on the market (pre-market) and when cosmetic products are on the market (post-market), BPOM is not able to be held liable for losses incurred by consumers due to the circulation of cosmetics products (post market) without an official distribution license number from BPOM. If a product is discovered without an official BPOM distribution permit number, BPOM has the ability to (1) remove the product from circulation, (2) revoke the BPOM distribution permit, and/or (3) seize and destroy the goods in question.

URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Moh Amirul Afifullah; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan agar masyarakat umum mendapatkan pengetahuan hukum dan lebih memahami tentang hak kekayaan intelektual mengenai pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual suatu organisasi pencak silat di mata hukum serta apa akibat hukumnya bila pendaftaran itu tidak dilakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, melalui beberapa pendekatan dengan pendekatan perudang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual sangatlah penting, khususnya dalam hal ini tentang adanya pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual dalam organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate hingga pada akhirnya dikeluarkannya sebuah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT. The purpose of this study was to provide the general public with legal knowledge and a better understanding of intellectual property rights regarding the importance of registering the intellectual property rights of a pencak silat organization in the eyes of the law and what are the legal consequences if the registration is not carried out. The method used in writing this study was a normative research method, through several approaches with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results of the study indicated that intellectual property rights are very important, especially in this case regarding the registration of a the intellectual property rights from the Persaudaraan Setia Hati Terate Pencak Silat organization until finally the Supreme Court issued a decision on cassation with the decision Number 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, previously issued a decision by the Surabaya District Court with a decision Number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, and by the Jakarta District Administrative Court with a decision Number 217/G/2019/PTUN-JKT.

AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA, BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUMNYA? Adi Ardes Wijaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktian personal chat pada social media di pengadilan dan untuk mendeskripsikan kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan cyberlaw di Indonesia serta menggambarkan tentang kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan terkait tindak pidana cyber. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari kajian ini merujuk dari Pola kehidupan manusia saat ini telah banyak mengalami perubahan, sejak hadirnya teknologi internet, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Berbagai social media di Indonesia telah berkembang seiring dengan penggunaan segala fitur berbasis online oleh masyarakat. Sarana komunikasi personal chat sudah sering dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik serta dokumen elektronik. Akan tetapi personal chat pada social media harus diuji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu jika akan dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan. The purpose of this research is to describe the strength of personal chat on social media in court and to describe the obstacles experienced by law enforcement in the application of cyberlaw crimes cyberThe method used in this research is the normative legal research method. The results of this study refer to the pattern of human life today has undergone many changes, since the advent of internet technology, all types of activities can be facilitated by internet technology. The development of information and communication technology causes significant social, economic and cultural changes to take place rapidly. With the enactment of the ITE Law, there is a new regulation regarding electronic document evidence. Based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, it is determined that electronic information and/or electronic documents and/or their printed results are legal evidence. Article 5 paragraph (2) of the ITE Law stipulates that electronic information or electronic documents and/or their printouts are extensions of legal evidence and are in accordance with procedural law in force in Indonesia. So that it can be used as evidence in court. Various social media in Indonesia have developed along with the use of all online-based features by the public. Personal chat communication facilities have often been used as evidence of electronic information and electronic documents. However, personal chat on social media must be tested for authentication and verification first if it will be used as legal evidence before the court.

EFEKTIVITAS NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION PADA MASA PANDEMI COVID-19 Nada Rohani; Rani Apriani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efektivitas penggunaan negosiasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam penerapan Online Dispute Resolution (ODR). Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam Online Dispute Resolution (ODR) telah diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Efektivitas dari Negosiasi dalam Online Dispute Resolution (ODR) memiliki keunggulan dimana bersifat fleksibel dan hemat biaya dalam pelaksanaanya, serta mencegah akan terjadinya sebuah perpecahan atau permusuhan karena negosiasi menggunakan sistem win-win solution. Bagi pihak yang bersengketa yang mana melalui proses negosiasi online sebagai bentuk penyelesaian alternative dalam penerapan online dispute resolution contohnya pada masa pandemic ini. The purpose of this study is to examine the effectiveness of using negotiation as an alternative dispute resolution in the application of Online Dispute Resolution (ODR). This study uses normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of the study show that Negotiation as an alternative dispute resolution in Online Dispute Resolution (ODR) has been regulated in Law number 30 of 1999 article 1 number 10 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The effectiveness of Negotiations in Online Dispute Resolution (ODR) has the advantage of being flexible and cost-effective in its implementation, and preventing a split or hostility from occurring because negotiations use a win-win solution system. For those who are disputing who go through the online negotiation process as a form of alternative settlement in the application of online dispute resolution, for example during this pandemic.

PENGATURAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 Tembang Merah Sunny Socialista; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diterapkan di wilayah Provinsi Bali ditinjau dari prespektif Hukum Tata Negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kaidah perumusan sanksi administratif tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai delegasi peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian daripada itu, Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali diatur melalui berbagai Peraturan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan dimuat Peraturan Daerah Kabupaten / Kota hingga didorong pelaksanaannya dengan Peraturan Desa melalui tindakan pengawasan kedisiplinan kepatuhan masyarakat oleh Satgas COVID-19 yaitu Satpol PP dan Pecalang yang ditunjuk dalam memberikan sanksi denda administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Bali. Pemberian sanksi denda administratif ini juga harus selaras dengan ketahanan masyarakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan mengingat dampak kesehatan masyarakat dan lumpuhnya perekonomian dalam situasi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. This study aims to understand the basic mechanism for the formation of administrative sanctions after Law no. 12 of 2011 concerning the Procedure for the Establishment of Legislation and analyzing the normative basis regarding the authority of the Bali Provincial government in issuing policies for setting administrative fines for perpetrators of violations of the COVID-19 response policy implemented in the Province of Bali in terms of the perspective of the Constitutional Law. using normative juridical research methods, the data used in this study is secondary data obtained from library research. Based on the results of the study, it was concluded that the rules for formulating administrative sanctions should not conflict with higher laws and regulations or as delegates for implementing regulations from higher regulations and meet the Techniques for Formulating the Formation of Legislations according to Attachment II of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Then from that, the Regulation of Administrative Fines Against Perpetrators of Violation of the COVID-19 Response Policy in the Province of Bali is regulated through various Laws and Regulations related to COVID-19 Management and Central Government Policies which are revealed in the Bali Provincial Regulations and further regulated by Regulations. Governor, Governor's Instructions, and loaded with Regency / City Regulations so that their implementation is encouraged by Village Regulations through the action of monitoring community compliance discipline by the COVID-19 Task Force, namely Satpol PP and Pecalang who are appointed to provide administrative fines to perpetrators of COVID-19 policy violations in Bali . The imposition of administrative fines must also be in line with community resilience by paying attention to the sense of humanity given the impact of public health and the paralysis of the economy in a prolonged situation due to the COVID-19 pandemic.

PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PEMBORONGAN SUATU PEKERJAAN Rahmat Bijak Setiawan Sapii; Ersa Hamzah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengetahui analisis yuridis praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018. Metode penelitian yang hendak penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data digunakan yakni studi kepustakaan. Hasil penelitian menerangkan bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum persaingan usaha. Kemudian sebagaimana yang tertuang putusan Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018 terdapat kesesuaian maupun ketidak sesuain amar putusan yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketidaksesuain yang dimaksud yakni dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 KPPU menjatuhakan hukuman diluar kewenananganny sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. The purpose of this research is to find out regulation the practice of tender conspiracy related to the contracting of a job in Law Number 5 of 1999 and how to analyze the juridical practice of tender conspiracy related to the contracting of a job based on Law Number 5 of 1999 on case Number: 04/ KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018. The research method that the author wants to use is normative legal research with a case approach and a statutory approach. Sources of research data come from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques used, namely library research. The results of the study explain that bid rigging is an activity that is prohibited under business competition law. Then, as stated in the decisions Number: 04/KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018, there is conformity or discrepancy between the decisions handed down by KPPU against its authority as regulated in Law Number 5 of 1999. The discrepancy referred to is in Decision Number 17/KPPU-I/2018 KPPU imposes a sentence outside its authority as regulated in Law Number 5 of 1999.

ANALISIS YURIDIS BATAS USIA DEWASA PASIEN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA Tarsianus Golo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis benturan norma dan mengkaji batasan yang tegas terkait kategori umur dewasa pemberi persetujuan tindakan medis di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku. Benturan norma yang ada perlu dikritisi sehingga memberikan kepastian hukum dan memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan basis analisis bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat standar ganda usia dewasa pemberi persetujuan tindakan medis dalam hukum kesehatan yang berlaku yakni usia 18 tahun, 21 tahun dan atau telah menikah. Karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa pemberi persetujuan tindakan medis di Indonesia yakni usia 18 tahun dan atau telah menikah. The purpose of writing this article is to analyze the conflict of norms and to examine the strict limits related to the adult age category who gives consent for medical treatment in Indonesia based on the applicable positive law. The existing clash of norms needs to be criticized so as to provide legal certainty and fulfill the legal requirements of a legal act committed. The method used in this research is doctrinal research with the basis of analysis based on primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that there is a double standard of adult age giving consent for medical treatment in the applicable health law, namely the age of 18 years, 21 years and or married. Therefore, it is necessary to reconstruct the law that regulates the adult age limit for giving approval for medical treatment in Indonesia, namely 18 years of age and/or married.

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN Komang Ayu Ananda Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini yaitu memahami kedudukan dan konsekuensi adanya putusan pailit debitur dari pengadilan pada penerapan hak eksekusi benda jaminan oleh kreditur separatis. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan. Hasil dari studi menerangkan bahwa kreditur separatis dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diberikan kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki kewenangan dalam mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, sedangkan Undang-Undang Kepailitan memberikan kreditur separatis kedudukan yang diutamakan namun terdapat pembatasan dalam hak eksekusinya. Sehingga kreditur separatis tetap memiliki hak tanggungan serta tetap memiliki hak prefensi dalam eksekusi objek hak tanggungan meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Namun pelaksanaan hak eksekusi kreditur akan mengalami penangguhan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit debitur diucapkan. The purpose of this article is to study about legal position and consequences of the debtor's bankruptcy decision from the court on the implementation of the right to execute guarantee rights by the separatist creditor. This study used normative legal research method by examining the legal norms contained in the legislation. The result of the study indicates that the separatist creditor in the Mortgage Act is given the position of the preferred creditor who has the authority to execute the mortgage object’s own, whereas the Bankruptcy Act gives the separatist creditor a priority position but there are restrictions on the right of execution. So that the separatist creditors still have mortgage rights and still have the right of preference in the execution of mortgage objects even though the court has handed down a bankruptcy declaration decision. However, the execution of the creditor’s right of execution will be suspended for 90 (ninety) days after the debtor's bankruptcy decision is pronounced.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA