cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2019)" : 16 Documents clear
KEBERADAAN NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ORANG ASING DALAM PERSEROAN TERBATAS Maharani Putrayasa; Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.814 KB)

Abstract

Penanaman modal atau yang juga disebut dengan investasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Salah satu jenisnya adalah penanaman modal asing karena memberikan banyak keuntungan bagi Negara apabila dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal asing, dalam prakteknya larangan tersebut diterobos melalui Nominee Agreement dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Nominee Agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa orang asing hanya boleh memiliki saham pada perusahaan Perseroan Terbatas diluar Daftar Negatif Investasi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Keberadaan Nominee Agreement dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas pada praktiknya masih terjadi dalam beberapa bentuk perjanjian. Pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal sudah mengatur mengenai pelarangan praktik tersebut. Sehingga akibat hukum yang akan timbul apabila terbukti terdapat perjanjian Nominee adalah perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena yang menjadi objek perjanjian menyalahi peraturan yang berlaku. Kata kunci: Nominee Agreement, Perseroan Terbatas, Saham, Akibat Hukum.
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN I Made Gede Leonada; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.461 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p08

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah dibidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang perdagangan. Konsumen yang menjadi komponen penting dalam kegiatan perdagangan ini, justru sangatlah lemah dalam perlindungan hukumnya. konsumen sering mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari berbagai segi, terutama dari segi kesehatan. para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. seiring perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengedarkan produk makanan, minuman, ataupun obat-obatan. dalam hal ini minuman tradisional loloh cemcem yang beredar tanpa memiliki izin edar menimbulkan kerugian bagi konsumen di kabupaten tabanan. metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. peran BPOM dalam melindungi konsumen terhadap peredaran minuman tradisional loloh cemcem yaitu memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. kata kunci: BPOM, konsumen,loloh cemcem.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR Made Putri Shinta Dewi Hanaya; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.894 KB)

Abstract

Mempergunakan dan memanfaatkan kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu hak yang dapat digunakan sebagai Warga Negara Indonesia. Hak atas tanah ini dapat pula dialihkan kepemilikannya, yakni salah satunya adalah melalui perjanjian tukar menukar. Pada umumnya perjanjian tukar menukar merupakan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang kemudian memiliki hubungan timbal balik untuk saling memberi dan menerima barang yang telah menjadi objek dari kesepakatan mereka. Namun dalam praktiknya, tak jarang salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan apa yang telah disepakati. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar menukar hak milik atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul ketika antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tertier dalam melakukan penelitian. Dapat dikatakan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar menukar hak milik atas tanah adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, yakni dengan tidak memberikan tanah yang telah menjadi objek dari perjanjiannya, kepada pihak lainnya. Akibat dari kelalaiannya, pihak tersebut harus memberikan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau melaksanakan perjanjian beserta ganti rugi, dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Kata Kunci: Wanprestasi, Peralihan Hak Milik Atas Tanah, Perjanjian Tukar Menukar.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.24 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p04

Abstract

Saat ini mengenai masalah perlindugan konsumen dalam e-commerce masih perlu untuk dikaji lebih dalam. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini yakni bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce, yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci : E-Commerce, Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA BESAKIH BEACH HOTEL SANUR DI DENPASAR I Wayan Agus Sumandika; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.808 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p09

Abstract

Pekerja perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas kesehatan, kesusilaan, keselamatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan moral dan martabat manusia. Hotel Besakih Beach Denpasar memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor pariwisata agar semakin maju, maka perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menjadi sangat diperlukan dalam operasi kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya pengaturan perlindungannhukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan dan kendala-kendala yang dihadapi dalammpelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan pihak terkait di lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku-buku yang terkait. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah pekerja perempuan harus berumur delapan belas tahun, waktu istirahat atau cuti, upah bagi pekerja, uang lembur, tempat tinggal bagi tenaga kerja, menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja dan memberikan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan bukan saja dari pihak perusahaan namun juga dari pihak pekerja. Sebagian besar pekerja perempuan di Hotel Besakih Beach Denpasar kurang menyadari dan tidak menggunakan hak-hak dari perlindungan hukum yang mereka peroleh. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Perempuan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I Gusti Ketut Riza Aditya; I Made Sarjana; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.185 KB)

Abstract

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut undang-undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangat penting unttuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi maupun mempekerjakannya. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah anak yang dipekerjakan. karena masih di bawah umur, pekerja anak belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur dengan jelas mengenai aturan yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam penulisan ini penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif. Analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan, pendekatan perundang undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan dan memberikan analisa berupa pendapat hukum berdasarkan konsep hukum dalam suaru peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber bahan penelitiannya. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak. Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai batas usia, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana sudah tercantum pada UU Ketenagakerjaan Pasal 183, Pasal 185 dan Pasal 186, sedangkan dalam segi perdata adanya salah satu syarat perjanjian kerja yang mewajibkan pengusaha melakukan perjanjian dengan orang tua/ wali anak hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum terkait dengan pengupahan dan kejelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, perjanjian kerja.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue