cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 5 (2020)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRODUK BERMASALAH PROMOSI IKLAN : PENDEKATAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA IKLAN Ayu Atha Diva Daniswara; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.213 KB)

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan tentang tanggung jawab penyedia jasa iklan terhadap barang yang dipromosikan bermasala. Masalah hukum yang dikaji yaitu bagaimanakah tanggung jawab penyedia jasa iklan terhadap barang yang dipromosikan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, e-jurnal dan media internet.Hasil penelitian ini dapat bahwa tidak terdapat tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada penyedia jasa iklan terhadap barang yang dipromosikan. Dalam hal ini, apabila penyedia jasa iklan hanya melakukan promosi seperti yang diinginkan pelaku usaha. Apabila terjadi perselisihan maka pemberian hak terhadap konsumen yang merasa telah dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian atas produk dari hasil promosi penyedia jasa iklan dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa. Dengan demikian, pihal penyedia jasa iklan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang mempromosikan barang. Walaupun barang yang dipromosikan itu bermasalah atau mengalami cacat produk. Selain itu, pihak penyedia jasa juga tidak bertanggung jawab terhadap konsumen karena konsumen memiliki hak untuk menolak barang tersebut sebelum membelinya. Kata kunci: Tanggung jawab, Iklan, Barang, Bermasalah.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP KEGIATAN ARANSEMEN Ni Made Dharmika Yogiswari; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.258 KB)

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui pengaransemenan sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum perbuatan mengaransemen sebuah ciptaan lagu tanpa izin. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dikatakan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut antara lain : Akibat hukum secara perdata (gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga) dan Akibat hukum secara pidana (pihak yang melakukan pengaransemenan dapat dituntut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). The purpose of writing this journal is to find out whether an arrangement of a song is an infringement of copyright or not, and to know the legal consequences of the act of arranging a song without permission. The legal research method used in this journal is the normative legal research method. The study results show that Arrangement of a song is said to be a violation of Copyright if the arrangement of the arrangement is carried out for commercial purposes and without permission of the Author or the Copyright Holder, while the arrangement of a song that has received permission from the Author or the Copyright Holder, cannot be said to be an act that violates the Copyright. The legal consequences of copyright infringement include: Civil law result (claim for compensation to the Commercial Court) and Criminal law result (the party conducting the arrangement can be prosecuted for a maximum imprisonment of 3 (three) years and / or a maximum fine Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX Agung Mella; Ida Bagus Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.728 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Layanan Safe Deposit Box”. Salah satu jasa pelayanan perbankan yang merupakan jasa tambahan adalah layanan safe deposit box yang berupa kotak penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan barang berharga milik mereka. Hubungan antara nasabah pengguna jasa safe deposit box dengan bank pemberi jasa tersebut, didasari dengan sebuah perjanjian sewa-menyewa, yang terdiri atas klausula baku. Namun penggunaan klausula baku pada perjanjian safe deposit box menyebabkan kedudukan bank menjadi lebih dominan daripada nasabah karena nasabah tunduk terhadap isi dari perjanjian layanan jasa safe deposit box tersebut. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kerugian yang dapat ditimbulkan pada nasabah dalam penggunaan layanan safe deposit box dan upaya perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan layanan safe deposit box. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah metode normative yang menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Perjanjian sewa-menyewa safe deposit box biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan sehingga dapat menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan dan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan payung hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Safe Deposit Box
PENERAPAN ASAS KAUSALITAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Mohammad Syarifudin Abdillah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.084 KB)

Abstract

Tahun 2009 Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut terbit dalam rangka menjawab problematika semakin kompleksnya transportasi dan angkutan jalan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang a quo mengatur terkait kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa (Pasal 310 ayat (4)). Pasal tersebut sering kali menemui falacy dikarenakan tidak menitikberatkan pada asas kausalitas dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kausalitas adequate objektif pada Pasal 310 (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna menjelaskan bahwa pengendara tersebut dapat diminta pertanggungjawaban akibat perbuatannya. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaan asas kausalitas adequate objektif dalam pasal a quo dapat digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pidana pada seseorang dengan unsur Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum), Mempunyai salah satu bentuk kesalahan (dolus dan culpa), Mampu bertanggung jawab, dan Tidak boleh ada alasan pemaaf. In 2009 Indonesia enacted Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport. The law was issued in order to address the increasingly complex problem of transportation and road transportation. One of the articles in a quo law regulates traffic accidents that cause fatalities (Article 310 paragraph (4)). The article often faces falacy because it does not emphasize the principle of causality in its application. This study aims to analyze the principle of adequate objective causality in Article 310 (4) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a normative juridical method to explain that the driver can be held accountable for his actions. The results showed that the use of the principle of adequate objective causality in that article can be used as a tool to impose a crime on someone with an element of committing a crime (against the law), Having one form of error (dolus and culpa), being able to take responsibility, and there must be no excuse for forgiveness.
PENGATURAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA Samuel Yohenson Yoce Matthews; I Nengah Suharta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.056 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya indikasi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia pada bagian bengkel yang berwenang untuk melakukan modifikasi kendaraaan bermotor yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta mengemukakan gagasan konseptual untuk mengatasi kekaburan norma tersebut. Penelitian ini beranjak dari pandangan penulis sebagai salah satu pegiat modifikasi sepeda motor, yang melihat adanya indikasi kekaburan norma pada peraturan tersebut dimana hanya diatur bahwa modifikasi kendaraan bermotor wajib dilaksanakan oleh bengkel umum yang ditunjuk menteri yang bertanggungjawab di bidang industri, akan tetapi tidak terdapat penjelasan lanjutan mengenai penunjukkan bengkel tersebut. Sementara dalam kenyataannya, banyak bengkel yang melakukan kegiatan modifikasi sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat kekaburan norma pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 pada bagian bengkel yang ditunjuk menteri dan untuk mengatasi hal tersebut penulis berpendapat bahwa perlu dibuat suatu peraturan baru yang secara spesifik mengatur mengenai modifikasi kendaraan. The goals of this research are to analyze the indication of vagueness of norm in the regulation about vehicle modification in Indonesia regarding the workshop that is allowed to do vehicle modification which was regulated in the Minister of Transportation Regulation No. PM 33 Year 2018 concerning the Testing of Motorized Vehicle Types and to propose conceptual ideas to overcome that vagueness of norm. This research started from the author’s view as one of motorcycle modification activists, that saw the obscurity of norm on that regulation where it only regulated that vehicle modifications are allowed to be done by vehicle workshops that were chosen by the minister that was responsible in industrial matter, but there were no further explanations regarding the appointment of the vehicle workshop. While in reality, there are many workshops that do motorcycle vehicle modifications. The research method that is used in this research is the juridical normative method that used statute approach and conceptual approach. This research found that vagueness of norm does exist on Article 4 verse (2) Minister of Transportation Regulation No. PM 33 Year 2018 concerning the Testing of Motorized Vehicle Types regarding the workshop that is allowed to do vehicle modification an to overcome that problem author believes that new regulation that specifically regulates vehicle modification is need to be made.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa E-Commerce Ida Ayu Eka Pradnyaswari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.153 KB)

Abstract

Semakin maraknya praktek transaksi perdagangan online (e-commerce) di Indonesia membuat masyarakat yang ingin berbelanja barang dan jasa yang dibutuhkan lebih mudah, namun banyak terdapat perlanggaran terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dihindari mengingat jual-beli online mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional sehingga membuka kesempatan adanya kecurangan dari pelaku usaha ataupun pihak ketiga terkait kemanan data pribadi yang dijaminkan oleh pemilik toko online sehingga berimplikasi pada perlindungan konsumen yang mana bilamana terjadinya kerugian bagi Konsumen terkait data pribadi baik identitas pibadi, password , dan kemanan nomor kartu kredit atau pembayaran lainnya yang mana apakah dapat pemilik toko online dapat dimintai pertanggung jawabannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap pengguna jasa jual-beli online (e-commerce) terkait kerahasiaan data pribadi dan bagaimana cara Pemilik toko menyelesaikan sengketa terkait kerugian konsumen. Metode penelitian hokum normative digunakan sebagai metode penulisan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan konsumen dalam jual dan beli online menggunakan e-commerce tidak jelas karena peraturan mengenai perjanjian jual-beli online belum terperinci dan belum memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce
KEABSAHAN PERSYARATAN AGAMA TERTENTU DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DI INDONESIA I Gde Anriz Madha; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.103 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memahami ketentuan atas persyaratan agama tertentu dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang mencantumkan persyaratan agama tertentu dalam rekrutmen tenaga kerjanya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya persyaratan agama tertentu dalam proses rekrutmen yang membatasi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan adalah tindakan yang dilarang dan merupakan pelanggaran atas hak dasar tenaga kerja yang dijamin perlindungannya, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak absah karena bertentangan dengan Pasal UDHR, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU HAM, Pasal 4 huruf a UU PDRE dan secara khusus diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 15 UU PDRE berupa gugatan gantii kerugian dan tuntutan pidana yaitu pidana penjara dan/atau denda serta sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan. The aim of this paper is to understand the provisions of certain religious requirements in the labor recruitment process in Indonesia and to find out the legal consequences for companies that include certain religious requirements in their workforce recruitment. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and analysis of legal concepts with descriptive and qualitative data analysis techniques. The study results show that the existence of certain religious requirements in the recruitment process that limits a person's opportunity to get a job is a prohibited act and is a violation of the basic rights of labor guaranteed by legislation so that it can be said that the act is invalid action because it contradicts Article 2 of the UDHR, Article 27 paragraph (2), Article 28D paragraph (2) and Article 28I paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 3 paragraph (2) and Article 4 of the Human Rights Law, Article 4 letter a PDRE Act and specifically regulated in Article 5, Article 6 and Article 32 paragraph (1) of the Manpower Act. Resulting in legal consequences as regulated in Article 13 and Article 15 of the PDRE Act in the form of lawsuits to compensate for damages and imprisonment and / or fines and administrative sanctions as stipulated in Article 190 paragraph (1) and paragraph (2) of the Manpower Act.
KEWENANGAN TIM INVESTIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM NOTARIS Gde Kosika Yasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.172 KB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Tim Investigasi ini dibentuk dengan bertujuan membantu tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan terjadinya banyak hambatan, penghentian dan tidak dilanjutkannya proses pelaporan ke MPW terkait permasalahan Notaris sehingga terjadinya banyak perkara yang hanya tertumpuk. Sehingga ini menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi, tujuan utamanya adalah Membantu kelancarkan fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang – undangan bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab tim investigsi permasalahan hukum notaris dalam membantu tugas dari Majelis Pengawas Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tim investigasi memiliki beberapa kewenangan antara lain; Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris, menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut. Tanggung Jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Notaris yaitu mencari inti dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh masyarakat. Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas dengan Majelis Pengawas," tegas Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Tim Investigasi
MISREPRESENTASI PENAWARAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Putu Pravasta Harbian; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.913 KB)

Abstract

Tujuan studi ini untuk menjelaskan pengaturan mengenai misrepresentasi atau perwakilan yang salah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk menguraikan pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha atas tindakan misrepresentasi yang dilakukannya terhadap konsumen sebagai jaminan atas hak konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menunjang studi ini digunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan berbagai literatur terkait hukum perlindungan konsumen. Untuk mencapai hasil akhir dalam studi ini digunakan teknik dekskriptif dalam menganalisis bahan-bahan hukum dalam studi ini. Hasil akhir dari pembahasan ini menjelaskan bahwa pertama, jerat hukum tentang aktifitas misrepresentasi di Indonesia terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua, kekosongan hukum terhadap pengaturan tindakan misrepresentasi mengakibatkan pihak pelaku usaha tidak dapat dipertanggungjawabkan. The purpose of this study to explain the regulation regarding misrepresentation or misrepresentation in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to describe the liability that should be given by business actors for misrepresentation actions committed to consumers as collateral for consumer rights as intended in Article 4 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. In supporting this study primary legal materials are used in the form of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and are supported by secondary legal materials namely books and various literature related to consumer protection laws. To achieve the final results in this study used descriptive techniques in analyzing the legal materials in this study. The final result of this discussion explains that first, the legal snare regarding misrepresentation activities in Indonesia is contained in Article 8 paragraph (1) letter f of the Consumer Protection Act; secondly, the legal vacuum with regard to the misrepresentation of actions results in business actors being irresponsible.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit Ade Junychandrasari Astawa; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.92 KB)

Abstract

Aktivitas pinjam meminjam uang yang berlangsung di masyarakat pada biasanya ada persyaratan berupa pemberian jaminan pinjaman oleh kreditur terhadap debitur. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan yaitu tentang tanggungjawab debitur atas jaminan fidusia yang musnah bagi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Tujuan penulisan artikel ini untuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat lenyapnya benda jaminan fidusia pada perjanjian kredit bagi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini perjanjian kredit bisa berjalan sebagaimana mestinya, seorang kreditur mengharuskan debitur memberikan berupa jaminan yang tujuannya untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit. Benda jaminan sewaktu-waktu bisa musnah sepenuhnya ataupun musnah sebagian. Sehingga musnah dalam hal ini berarti hilang atau rusaknya barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Sehingga debitur bertanggungjawaban atas musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut kepada kreditur. Debitur tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman kreditnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue