cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 243   244   245   246   247 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Kutha Asriwijaya, Desak Rai; Astariani, Ni Luh Gede
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Indonesia yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio sine qua non. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan pemerintah yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dalam berbagai peraturan perundang-undangan.” ABSTRACT The aim of this research was to analyze the recognition and protection of customary rights in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. "The research method used is normative research method. The research results show that in Customary Law, land is a very important issue. The relationship between humans and land is very close, that land is a place for humans to live and continue their lives. Customary land is the property of customary law communities that have been controlled for a long time. Indonesia, whose people desire to implement democracy with social justice, uses land aimed at maximizing the prosperity of the people is a condition sine qua non. To achieve this goal, competent government intervention is needed in land matters, especially regarding the birth, transfer and termination of land ownership rights in various statutory regulations”.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACATNYA PRODUK YANG DITERIMANYA DALAM PERDAGANGAN E-COMMERCE Rahim, Ica Aprila; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p02

Abstract

Dalam menulis jurnal ini, penulis memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen atas cacatnya suatu produk yang diterima dalam perdagangan e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Jurnal ditulis dengan metode penelitian hukum normatif, karena penulis menganalisis suatu permasalahan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu kemajuan globalisasi serta kemajuan teknologi dalam informasi amat cepat sehingga mempengaruhi sektor ekonomi yaitu adanya perdagangan melalui e-commerce. Perdagangan e-commerce memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan perekonomian, akan tetapi sengketa atau konflik sangat kerap terjadi di tengah konsumen dengan pelaku usaha. Konflik yang kerap terjadi adallah produk yang diterima atau penjelasan pelaku usaha yang diberikan terhadap konsumen tidak sesuai, tidak benar bahkan kerap konsumen menerima produk cacat Kondisi tersebut terjadi karena posisi konsumen yang berada di posisi lebih lemah dan kurangnya pemahaman akan hak-haknya menjadi konsumen. Kondisi tersbut dijadikan pelaku usaha untuk mencari keuntungan, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacatnya suatu produk. Cacatnya barang atau produk sangat membuat konsumen rugi dan produsen harus tanggung jawab supaya melakukan ganti rugi sesuai nilai besarnya produk. Dalam peristiwa tersebut pelaku usaha wajib untuk melakukan ganti rugi yang terbatas hanya pada cacatnya suatu produk tersebut. ABSTRACT In writing this journal, the author's aim is to provide an understanding regarding the legal protection that consumers have for defects in a product received in e-commerce trading based on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The journal is written using normative legal research methods, because the author analyzes a problem on the basis of statutory regulations. This research shows the results, namely that the progress of globalization and advances in information technology are very fast, thus affecting the economic sector, namely trade through e-commerce. E-commerce trade has a significant impact on economic progress, however disputes or conflicts often occur between consumers and business actors. Conflicts that often occur are that the product received or the explanation given by the business actor to the consumer is inappropriate, incorrect and consumers often receive defective products. This condition occurs because the consumer is in a weaker position and lacks understanding of their rights as consumers. This condition is used by business actors to seek profit, so that legal protection is needed for consumers for product defects. Defects in goods or products cause serious losses to consumers and producers must be responsible for compensating them according to the value of the product. In this event, the business actor is obliged to provide compensation which is limited only to the defect in the product.
PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PROSES SURROGATE MOTHER (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN UKRAINA) Mahvira, Mahvira; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother antara Indonesia dan Ukraina. Perkembangan di bidang kesehatan membuat lahirnya metode pembuahan di luar rahim atau In Vitro Fertilization (IVF). Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menitipkan benih kepada surrogate mother. Namun anak yang lahir dari proses surrogate mother akan menimbulkan masalah hukum mengenai status dan juga hak warisnya. Maka dari itu perlunya mengkaji mengenai status dan hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila seorang surrogate mother terikat secara sah dalam suatu perkawinan, maka anak yang dilahirkannya adalah anak sah dari surrogate mother, dan bukan anak sah dari orang tua yang menitipkan benihnya kepada surrogate mother. Namun, jika surrogate mother tidak menikah, maka anak tersebut tidak sah. Sedangkan, di Ukraina, menurut Pasal 123 Kode Keluarga Ukraina tahun 2002, anak yang lahir melalui proses surrogate mother adalah anak sah dari pasangan yang menitipkan keturunannya kepada surrogate mother. Hak waris anak luar kawin yang dilahirkan melalui surrogate mother di Indonesia diatur dalam Pasal 863 Ayat 1 KUHPerdata. Sedangkan di Ukraina karena anak tersebut adalah anak sah, maka anak tersebut akan menerima warisan yang sama dengan ahli waris lainnya. This research aims to discuss inheritance rights for children born from the surrogate mother process between Indonesia and Ukraine. Developments in the health sector have led to the birth of the method of fertilization outside the womb or In Vitro Fertilization (IVF). One way to do this is to entrust the seeds to the surrogate mother. However, children born from the surrogate mother process will raise legal problems regarding their status and inheritance rights. Therefore, it is necessary to study the status and inheritance rights of children born from the surrogate mother process. This research uses normative juridical with a statutory approach and a comparative approach. The research results show that if a surrogate mother is legally bound in a marriage, then the child she gives birth to is the legitimate child of the surrogate mother, and not the legitimate child of the parents who entrusted their seed to the surrogate mother. However, if the surrogate mother is not married, then the child is illegitimate. Meanwhile, in Ukraine, according to Article 123 of the 2002 Ukrainian Family Code, children born through the surrogate mother process are the legitimate children of the couple who entrusted their offspring to the surrogate mother. The inheritance rights of illegitimate children born to surrogate mothers in Indonesia are regulated in Article 863 Paragraph 1 of the Civil Code. Meanwhile, in Ukraine, because the child is a legitimate child, the child will receive the same inheritance as other heirs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI LELANG YANG TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA BERUPA OBJEK LELANG Setiawaty, Tiffany; Rasji, Rasji
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p22

Abstract

Peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul termaksud, bertujuan untuk menganalisa terkait implementasi di masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengkaji perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya tersebut karena adanya intervensi yakni keberatan terhadap lelang tersebut dari pihak ketiga, tentunya dikaji sesuai dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta dikaitkan dengan kasus yang telah diputus melalui Putusan PTUN Jakarta No. 14/P/FP/2018/PTUN.JKT. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisa aturan hukum yang sifatnya formal dengan pendekatan studi kasus yakni menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya hasil pembahasan dalam penelitian ini yang pertama bahwa implementasi di masyarakat terhadap risalah lelang yang mana bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum bagi pembeli lelang nyatanya penjual lelang dapat melanggar hak pemenang lelang yang telah mendapat risalah lelang namun tidak memperoleh objek lelang dan juga penjual lelang tidak mematuhi putusan PTUN majelis hakim dan juga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam PMK, oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang tidak mendapatkan haknya karena menurut yurisprudensi dan dikaitkan oleh bentuk perjanjian jual-beli maka pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum maka pembeli tersebut merupakan pembeli beritikad baik dan wajib mendapatkan perlindungan hukum karena hak-haknya telah dijamin oleh negara. The aim of this research is to analyze the implementation in society regarding legal protection for auction buyers who do not receive their rights. Apart from that, the aim of this research is also to examine what legal protection can be obtained for auction buyers who do not receive their rights due to intervention, namely objections to the auction from third parties. Of course it is reviewed in accordance with the PMK. 27/PMK.06/2016 concerning Instructions for Implementing Auctions and related to cases that have been decided through Jakarta PTUN Decision Number 14/P/FP/2018/PTUN.JKT. The method used in this research is the normative juridical method, namely reviewing and analyzing formal legal rules using a case study approach, by examining a case related to a legal issue that has permanent legal force. Furthermore, the results of the first discussion in this research are the implementation of auction minutes in the community that are authentic and have legal force for auction buyers. It turns out that auction sellers can violate the rights of auction winners who receive the minutes of auction but did not obtain the auction object and also the auction seller did not comply the minutes of auction. The decision of the PTUN panel of judges also violates the provisions regulated in the PMK, therefore there is a need for legal protection for auction buyers who do not get their rights because according to jurisprudence and related to the form of sale and purchase agreement, a buyer who buys an item through a public auction is a buyer who have good intentions and must receive legal protection because their rights are guaranteed by the state.

Page 247 of 247 | Total Record : 2464

 243   244   245   246   247 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue