cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 241   242   243   244   245 
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KONTEN SOCIAL NETWORKING SITES PADA PLATFORM DIGITAL: PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM Bernard, Marshella Evelyn; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p19

Abstract

Tujuan pendalaman studi ialah untuk menelaah pengaturan perlindungan karya cipta konten social networking sites pada platform digital, serta untuk mengelaborasi jenis sanksi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ciptaan karya konten. Penulisan kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengombinasikan pendekatan yuridis dan analitis. Hasil pendalaman kajian ilmiah menjelaskan bahwasanya tiap karya cipta konten pada platform digital saat dipublikasikan pertama kali merupakan karya yang dilindungi dan diatur secara jelas pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun sanksi-sanksi dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran karya cipta konten tercantum pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. ABSTRACT The intention of this in-depth study is to consider the regulations for the protection for copyrighted works of content on social networking sites on digital platforms, as well as to elaborate on the types of legal sanctions related to violations of copyrighted content. This scientific study uses a normative legal research methods or literature research by combining juridicial and analytical approaches. The out-turn of the in-depth study explain that every work of content creation on digital platforms when it is first published is a work that is protected and clearly settled in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The sanctions that can be applied to perpetrators of content copyright infringement are listed in Article 113 of the Copyright Act.
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM ASPEK KONSTITUSIONALISME DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Diah Nandini, I Gusti Ayu; Parsa, I Wayan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p07

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji secara yuridis normatif terkait usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan kaitannya dengan paham konstitusionalisme yang memandatkan adanya pembatasan kekuasaan bagi pejabat penyelenggara pemerintahan dan berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan pengambilan keputusan lembaga legislatif (DPR). Topik ini sangat perlu dikaji karena masih menuai perdebatan di kalangan masyarakat dan usulan tersebut tidak didasarkan pada politik hukum yang jelas. Penulisan penelitian ini metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan yaitu berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, doktrin-doktrin ahli hukum serta media internet. Hasil studi ini menunjukkan jika dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa di Indonesia yang maka hal tersebut bertentangan dengan mandat dari konstitusionalisme yang membatasi adanya kekuasaan absolut dan hadirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat memberikan dasar pedoman pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif yang memiliki kewenangan dalam mengubah undang-undang untuk mencegah adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan mengesampingkan kebutuhan serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi kemerosotan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang bersifat tradisional komunal. ABSTRACT This study is aims at reviewing and examining, from a juridical-normative perspective, the proposal to extend the term of the Village Chief and its relation to the concept of constitutionalism, which mandates the limitation of powers for government officials based on the principles of good governance. This serves as a reference for decision-making within the legislative body (DPR). The significance of this topic lies in the ongoing debates within society regarding the extension, which is not founded on clear legal principles. The research methodology employed in this study is normative legal research, accompanied by legislative and conceptual approaches. The legal materials utilized consist of primary legal sources in the form of laws and regulations, and secondary legal materials such as books, legal journals, legal doctrines from legal experts, and internet resources. The findings of this study indicate that the extension of the village chief's term in Indonesia contradicts the mandate of constitutionalism, which restricts absolute power. The presence of the principles of good governance can provide a basis for guiding decision-making by the legislative body, in collaboration with the executive, which holds the authority to amend laws to prevent specific personal or group interests. This, in turn, supersedes the needs and impacts on the welfare of the community, resulting in a decline in the traditional communal governance at the village level.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI Devi Melinda, Evelyn; Zamroni, Mohammad; Nugraheni, Ninis
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p12

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi apoteker dalam penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum apoteker yang menyelenggarakan obat melalui pihak ketiga dalam praktik kefarmasian melalui sistem elektronik dibagi menjadi dua aspek perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) untuk memastikan bahwa sistem elektronik kefarmasiannya harus mematuhi standar keamanan dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, aspek perlindungan hukum represif melibatkan hak bagi apoteker untuk mengambil langkah hukum penuntutan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut. Wanprestasi ini dapat berupa pelanggaran perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh apoteker. The purpose of this study is to analyze the legal protection for pharmacists in the implementation of electronic pharmacy systems. This study is a normative legal research employing both legislative and conceptual approaches. The research findings indicate that legal protection for pharmacists involved in dispensing drugs through third parties in pharmaceutical practice via electronic systems is divided into two aspects of legal protection: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection refers to a series of legislative provisions that impose obligations on the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) to ensure that the electronic pharmacy system complies with security standards and legislative provisions. Meanwhile, the aspect of repressive legal protection involves the right of pharmacists to take legal action against the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) based on breaches committed by the implementers. These breaches may include violations of the cooperation agreements agreed upon by both parties, which subsequently result in losses experienced by pharmacists.
ANALISIS SWOT INSTITUSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Sitompul, Rifqi Ananda Gelora; Salsabila Anggraeni, Yanathifal; Ridhan Zhafari, Firdaus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia dan unsur-unsur SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2019-2020 yang bernama Juliari Batubara. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual. Data didapatkan dari penelitian bahan pustaka atau disebut juga data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah peran yang dimiliki oleh KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menilai secara seksama dan komprehensif unsur-unsur SWOT yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial republik Indonesia Juliari Batubara. This study aims to find out and analyse about the role of the Corruption Eradication Commission or hereinafter called KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia and the elements of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) that KPK has when handling corruption cases by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the 2019-2020 period namely Juliari Batubara. This study is normative and uses a conceptual approach. Data obtained from library research or also called secondary data. Secondary data is data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that there is one role for the KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia, specifically reducing poverty rates. In addition, the study results also carefully and comprehensively assessed the SWOT elements possessed by KPK when handling corruption cases committed by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Juliari Batubara.
TATA KELOLA BUMN BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Nabilla, Nabilla; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p16

Abstract

Penelitian ini membahas berkaitan dengan implementasi dan pelanggaran dari Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang mana GCG ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu BUMN yang terlibat di dalam kasus gagal bayar, menunjukkan pelanggaran prinsip GCG yang diberlakukan oleh BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif dari bahan hukum dan kepustakaan. Hasil dari penelitian mengidentifikasi pentingnya penerapan GCG dalam BUMN dan menyoroti berkaitan dengan pelanggaran GCG yang berakibat terhadap terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengelolaan dan penerapan GCG di perusahaan asuransi, terutama yang berada di bawah naungan BUMN. This study discusses the implementation and violations of Good Corporate Governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero), where GCG is regulated by Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies. PT Asuransi Jiwasraya is one of the state-owned enterprises involved in a default case, indicating a violation of GCG principles within state-owned enterprises. This research employs a normative juridical method, with qualitative data analysis from legal materials and literature. The findings of the study identify the importance of implementing GCG in state-owned enterprises and highlight the violations of GCG leading to the case of PT Asuransi Jiwasraya. The implication of this research underscores the necessity for improved management and implementation of GCG in insurance companies, particularly those under state ownership.
PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PENGEMBALIAN ASET BAGI KORBAN INVESTASI TRADING FOREX DI INDONESIA Firmansyah, Aldi; Wahyudi, Slamet Tri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p03

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengidentfikasi bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dan menganalisis kendala Penuntut Umum dalam pengembalian aset korban Trading Forex di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme in personam (secara pidana) dan mekanisme in rem (secara perdata). Dalam pengembalian aset Penuntut Umum memiliki beberapa kendala, yaitu korban tidak mau didengar keterangannya, tidak berkenan menjadi anggota paguyuban, korban berinvestasi dengan uang tunai/cash, korbannya mencapai angka cukup besar, pelaku sudah mengubah bentuk atau membelanjakan uang para investor, dst. The aim of this study is to provide an understanding of the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia and to understand the obstacles faced by the Public Prosecutor in returning the assets of Forex Trading victims in Indonesia. This study uses normative juridical research methods with the statue approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia is divided into 2 (two) mechanisms, namely the in personam (criminal) mechanism and the in rem (civil) mechanism. In returning assets, the Public Prosecutor has several obstacles, namely the victim does not want to hear his statement, does not want to become a member of the community, the victim invested with cash, the victim reached quite a large amount, the perpetrator has changed the form or spent the investors' money, etc.
PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER Valiandra, Raka Ahmad; Mulyadi, Mulyadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p21

Abstract

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI masih belum maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih aturan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama bagi anggota TNI yang menduduki jabatan sipil dan melakukan kejahatan koneksitas bersama-sama dengan Masyarakat sipil. Seharusnya, dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan militer tetap diselesaikan melalui pengadilan tindak pidana korupsi agar tercipta kepastian hukum. The purpose of writing this article is to determine the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling cases of criminal acts of corruption in the military environment. The writing method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this research indicate that the role of the Corruption Eradication Commission in handling criminal acts of corruption involving TNI members is still not optimal due to overlapping regulations between Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Harmonization of laws and regulations is needed to provide legal certainty regarding the handling of corruption cases involving members of the TNI. Especially for TNI members who occupy civilian positions and commit crime together with civil society. The resolution of criminal acts of corruption within the military should still be resolved through corruption courts in order to create legal certainty.
PENENTUAN AGAMA PEWARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN Sinda, Felicia; Salma Barlinti, Yeni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p24

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum dalam penentuan agama pewaris yang berbeda agama serta mengetahui fakta hukum dalam penetapan 4268/2022 dalam penentuan hak waris terhadap ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara analytical approach. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam hukum islam, norma-norma yang berlaku termasuk undang-undang tentang kewarisan dan ketentuan hukum agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan khusus untuk menentukan agama seseorang yang telah meninggal, penentuan agama pewaris hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Berdasarkan pembuktian dan penemuan fakta hukum dalam perkara Putusan 4268/2022, sehinggaHhakim dapat dibenarkan untuk membatalkan penetapan 1429/2022 dikarenakan pembuktian, kesaksian dan fakta hukum, pewaris merupakan beragama Buddha, sehingga hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris yaitu KUHPerdata. This research aims to find out the regulation and application of law in determining the religion of heirs of different religions and to find out the legal facts in determining 4268/2022 in determining inheritance rights for heirs who have different religions. This research uses the Normative Juridical method with an analytical approach to legislation. This research was carried out by analyzing the values that have developed in Islamic law, applicable norms including laws regarding inheritance and relevant religious law provisions. The results of the research show that there are no specific rules for determining the religion of someone who has died, determining the religion of the heir can only be done based on the information in the heir's identity card and/or the testimony of other people. Based on the evidence and findings of legal facts in the case of Decision 4268/2022, the judge can be justified in canceling decision 1429/2022 because of the evidence, testimony and legal facts, the heir is a Buddhist, so the inheritance law used is the law of heirs, namely the Civil Code.
PERBANDINGAN PENETAPAN KOMPENSASI YANG DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Pramatama, Andika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum kontrak, khususnya dalam penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, di Indonesia dan Australia sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan konsep ganti rugi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal, seperti kapan ganti kerugian immateriil dapat diperhitungkan oleh pengadilan. Namun, Indonesia belum menerapkan doktrin mitigasi dalam perkara wanprestasi untuk membatasi ganti rugi. The research aims to compare contract law, particularly in the determination of damages due to default, in Indonesia and Australia as countries adhering to the Common Law legal system. This research is normative juridical in nature and concludes that there are similarities and differences in the regulation of the concept of compensation in both countries. The results show that Australia has a clearer regulation on several matters, such as when immaterial damages can be taken into account by the court. However, Indonesia has not yet applied the doctrine of mitigation in default cases to limit damages.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH OWNER Yoshio Wijaya, Raihan Erji; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p012

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan hukum terhadap peserta arisan online dengan owner arisan online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh owner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama yang didapatkan adalah bahwa hubungan hukum diantara peserta arisan online dengan owner arisan online harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320, hal ini agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online sewaktu-waktu. Hasil penelitian kedua dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan online dari perbuatan wanprestasi owner arisan online dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui litigasi atau non litigasi sebagai upaya mendapatkan ganti rugi dan cara yang berkeadilan. This research is aimed at finding out the legal relationship between online social gathering participants and online social gathering owners in terms of the Civil Code and knowing the legal protection for online social gathering participants who suffer losses due to breach of contract committed by the owner. This research was conducted using normative juridical research methods with qualitative descriptive analysis methods. The first research result obtained was that the legal relationship between online social gathering participants and the online social gathering owner must be based on the applicable provisions in the Civil Code, namely Article 1338 and Article 1320, this is to avoid acts of breach of contract by the online social gathering owner at any time. The results of the second research explained that legal protection for online social gathering participants from acts of breach of contract by online social gathering owners can be done in two ways, namely through litigation or non-litigation as an effort to obtain compensation and in a fair manner.

Page 243 of 247 | Total Record : 2464

 241   242   243   244   245 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue