cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 242   243   244   245   246 
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI Trie Anggita, Ni Komang Hima; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p14

Abstract

Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN. ABSTRACT This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights. Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention. there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus. Using the method of writing normative law with a statutory approach. There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions. Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Resa, Carlos Chrisstoper; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p15

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang hukum pidana dan program rehabilitasi narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode hukum normatif, termasuk analisis hukum dan peraturan serta penelitian konseptual, digunakan dalam penyelidikan ini. Pecandu Narkoba atau telah terpapar Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk membantu mantan pengguna narkoba memperoleh kembali dan/atau meningkatkan kemampuan mental, sosial, dan fisiknya. Putusan hukum pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menyediakan platform yang dapat diakses publik dan penegak hukum untuk pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. ABSTRACT The goal of this study is to inform and educate the public about criminal law and drug rehabilitation programs as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 about Drugs. A normative legal method, including legal and regulatory analysis as well as conceptual research, is used in this inquiry. Those who are drug addicts or have been exposed to drugs are required to get medical and social rehabilitation under Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Consequently, the purpose of medical and social rehabilitation is to assist ex-users of drugs in regaining and/or enhancing their mental, social, and physical abilities. Criminal law judgments against drug addicts and abusers provide a public and law enforcement-accessible platform for drug misuse prevention education.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA Budha Ranny, Ida Ayu Intan; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p01

Abstract

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk menganalisis dampak hukum dari perceraian terhadap anak-anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini juga mengkaji mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan perceraian beda agama dan implikasinya terhadap anak-anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perceraian beda agama berdampak pada status hukum anak. Pencatatan perkawinan yang tidak sepadan dengan hukum agama yang berlaku dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait status anak yang dapat memengaruhi hak-hak hukum anak, seperti hak waris dan kepemilikan harta. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian perkawinan beda agama. ABSTRACT The purpose of writing this research is to analyze the legal impact of divorce on children from interfaith marriages. This research also examines the legal norms related to interfaith divorce and the implications for children. In this study, normative legal research methods were used using statutory and analytical approaches. The results of this study indicate that interfaith divorce has an impact on the legal status of children. Registration of marriages that are not in accordance with applicable religious law can lead to ambiguity regarding the status of children which can affect children's legal rights, such as inheritance rights and property ownership. By considering the findings of this research, it is hoped that steps can be taken to improve legal protection and better policies for the welfare of children involved in the divorce of interfaith marriages.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK ATAS DASAR TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p01

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan meneliti dan menganalisis pengaruh kekuatan akta autentik berdasarkan transaksi elektronik untuk menyelesaikan perkara hokum pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif sebab fokus penelitiannya beracuan pada kosong norm pada Pasal 184 KUHAP yang belum diatur kedudukan akta berbasis digital bila dikualifikasikan sebagai alat bukti. Hasil pembahasan dari tulisan ini adalah pertama, mekanisme pembuatan akta Notaris atas dasar transaksi electronic yang dilakukan Notaris bisa menyertakan Certification Authority (CA) atau Trusted Third Party (TTP) dengan layanan kriptografi dan PKI (public key infrastructure). Pola ini tergolong aman dan bisa mengakomodasi cyber notary. Kedua, kedudukan akta guna memeriksa perkara hokum pidana, yaitu alat-bukti tertulis yang memiliki kedudukan sama seperti alat-bukti lainnya. Perihal ini disebabkan untuk memeriksa perkara hakim bisa menentukan putusan bila diperoleh minimal dua pembuktian dan berdasar keteguhan hakim dalam mencermati fakta-fakta dipersidangan. ABSTRACT This paper was made with the aim of studying and analyzing the evidentiary power of authentic deeds on the basis of electronic transactions in the settlement of criminal cases. The research method carried out is normative legal research because the focus of the study departs from the void of norms in Article 184 of the Criminal Procedure Code which has not regulated the position of authentic deeds in electronic / digital form if qualified as evidence. The result of the discussion of this paper is first, the process of making a Notary Deed on the basis of electronic transactions carried out by Notaries can involve a Certification Authority (CA) or Trusted Third Party (TTP) using a cryptographic system and PKI (Public Key Infrastructure). This system is considered safe and can accommodate cyber notary. Second, the position of the notary deed in the examination of criminal cases is a letter evidence that is the same position as other evidence. This is because in the examination of criminal cases, judges can decide a case if there are at least two pieces of evidence and based on the judge's belief by looking at the facts in the trial.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG TANAHNYA DINYATAKAN TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Oktaviani, Devina Vanesa; Winanti, Atik
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p05

Abstract

Studi ini bertujuan guna menelusuri serta mengevaluasi perlindungan hukum dan usaha hukum yang dapat dilaksanakan bagi pemegang hak tanggungan atau kreditor bila terdapat kasus suatu tanah dijadikan jaminan oleh suatu pihak, dan kemudian hari tanah yang merupakan objek jaminan itu dinyatakan menjadi tanah terlantar oleh pihak berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka hal ini akan menimbulkan akibat pada pemegang Hak Tanggungan terhadap tanah itu yaitu kerugian dalam bentuk objek jaminan Hak Tanggungan yaitu tanah. Diteliti dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta cara penghimpunan data memakai studi pustaka menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwasanya perlindungan hukum untuk pemegang hak tanggungan pada kasus tanah terlantar adalah melalui perjanjian dan usaha yang bisa dilaksanakan pemegang hak tanggungan adalah mengakihiri perjanjian kredit dan melayangkan tuntutan pada debitor yang cedera janji. This research aims to investigate and evaluate legal protection and legal measures that can be taken by mortgagees or creditors in cases where a piece of land is used as collateral by a party, and then the land, which is the subject of the collateral, is declared as abandoned land by the competent authority, namely the National Land Agency (BPN). This will result in consequences for the mortgage holder regarding the land, which is a loss in the form of the collateral rights on the land. Researched with normative legal research methods and statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach) and how to collect data with literature studies using secondary data sources with primary and secondary legal sources. The research findings show that the legal protection for mortgagees in cases of abandoned land is through agreements and actions that mortgagees can take, including terminating the credit agreement and pursuing claims against the defaulting debtor.
KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Putri Saniamarani, Kadek Sandra; Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p19

Abstract

Studi guna menganalisa kekosongan norma hukum bagi perlindungan hukum korban kebocoran data pribadi terkait dengan pemenuhan haknya dalam mendapatkan restorasi hak berupa pemberian restitusi dan ganti rugi. Dengan penelitian hukum normative yang digunakan sebagai metodenya, selain itu juga mengaplikasikan perundang-undangan dan komparatif dalam pendekatannya. Studi ini menunjukan adanya kekosongan norma yang urgent dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia di saat Data Pribadinya bocor dan digunakan dengan tujuan merugikan korban baik secara materiil maupun inmateriil. Sesungguhnya perlindungan hukum telah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meski demikian keberadaan undang-undang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak, terutamanya Hak Asasi Manusia. Maka dari itu sudah seharusnya hukum tidak hanya terpaku pada konsep pembalasan saja, tetapi juga dengan pengembalian keadaan seperti semula dengan pengaturan norma yang tepat. ABSTRACT This study aim analyzing the void of data protection’s norm for leakage personal data victims in order to fulfilling their rights of rights restoration by granting restitution and compensation. Using the normative legal research method in this legal research, also using statutory and comparative approaches. This study would show the urgency why the data protection’s norm should not be void for Indonesian when personal data’s leackage occur to give legal protection that has actually been stipulated in Article 12 of Law Number 27 of 2022 abour Personal Data’s Protection, however this norm still unable to accommodate the needs of society in nor material neither inmaterial fullfiling, especially human rights protection. The refore criminal law should not only focusing on retribution purpose but as well restore the condition to normal with setting the right norms.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM BAGASI PESAWAT TERBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PDT.G.S/2018/PN.DPS) Nugraha, Qynara Qynasih; Marwanto, Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p13

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan perlindungan atas keamanan barang penumpang yang dititipkan dalam bagasi pesawat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan perlindungan atas barang penumpang dalam bagasi maskapai pesawat terbang dalam peraturan perundang-undangan terjadi sejak konsumen membeli sebuah tiket pesawat dan menggunakan jasa angkutan penerbangan tersebut maka pihak maskapai penerbangan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan kepada konsumen sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik barang atas kerusakan barang dalam bagasi maskapai pesawat terbang dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri dengan jumlah ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. ABSTRACT The aim of this research was to analyze the provisions regarding the protection of the security of passenger goods stored in aircraft baggage. “The research method used is a normative research method. The results of the research show that the regulation of the protection of passenger goods in airline baggage in the statutory regulations occurs from the moment the consumer buys an airplane ticket and uses the airline transportation service, so the airline is obliged to provide protection, comfort and security to the consumer as a responsibility. businessmen. Furthermore, based on this, in relation to the legal action that can be taken by the owner of the goods for damage to goods in the airline's baggage, they can file a lawsuit against the carrier in the district court with the amount of compensation set as high as the passenger's actual losses.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN BALI DALAM PERKAWINAN DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI Dharma Widyaningrum, Cokorda Istri Sri; Sudantra, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan buat mengetahui hak- hak perempuan bali dalam hukum adat perkawinan bali serta untuk mengetahui latar belakang mengapa yang mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Tata cara riset yang digunakan dalam penyusunan harian ini merupakan riset normatif dengan memakai pendekatan undang- undang yang ada dan pendekatan konsep. Bersumber pada hasil riset, bagi sistem kekeluargaan yang dianut dan tanggungjawab memelihara orang tua terdapat pada anak laki- laki, sebaliknya anak perempuan hendak kawin keluar masuk ke dalam keluarga pihak suami, sehingga dianggap sesuai apabila yang berhak mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Namun dalam realitas sosialnya terdapat sebagian metode yang bisa ditempuh supaya anak perempuan bisa bagian harta peninggalan orang tuanya ialah dengan metode membagikan sebagian harta peninggalan lewat hibah ataupun hadiah pernikahan. ABSTRACT This article aims to find out the rights of Balinese women in Balinese customary marriage law and to find out the background to why it is the male child who inherits, not the female child. The research procedure used in preparing this daily is normative research using an existing legal approach and a conceptual approach. Based on research results, according to the family system that is adopted and the responsibility for looking after parents’ rests with boys, on the other hand, girls want to marry and enter their husband's family, so it is considered appropriate if the male child, not the female child, has the right to inherit. However, in social reality, there are several methods that can be used so that female children can share in their parents' inheritance, namely by distributing some of the inheritance through gifts or wedding gifts.
PENGATURAN KEDEPANNYA BERKAITAN DENGAN CYBER NOTARY DI INDONESIA Indriani, Dewi; Ali, Moh.; Muhshi, Adam
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p06

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan kedepannya berkaitan dengan cyber notary di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yaitu penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kedepannya terkait cyber notary sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi pada era saat ini terutama dalam pekerjaan notaris. Selain penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo yang sudah tidak relevan, diperlukan regulasi yang tepat dan harmonisasi pengaturan, selain itu juga diperlukan sistem yang dapat menjamin diberlakukannya cyber notary, untuk dapat menjamin serta memberikan kepastian hukum bagi cyber notary. The aim of this study is to examine future regulations relating to cyber notaries in Indonesia. This study uses a type of research method, namely legal research with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study show that future regulations regarding cyber notaries are very necessary considering the development of technology, communication and information in the current era, especially in notarial work. Apart from the application of the principle of Tabellionis officium Fideliter Exercebo which is no longer relevant, appropriate regulations and regulatory harmonization are needed, apart from that, a system is also needed that can guarantee the implementation of cyber notaries, to be able to guarantee and provide legal certainty for cyber notaries.
KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Yusuf, Edi; Lukman, F.X. Arsin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p12

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kedudukan serta kewajiban dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal berlakunya peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan upaya penyelesaian potensi konflik terhadap PPAT dan penghadap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Hasil studi menunjukkan bahwa PPAT harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti harus memiliki bukti tertulis bahwa telah melaksanakan tugasnya sebagai pelapor apabila menemukan transaksi yang mencurigakan dan PPAT wajib melaporkan transaksi mencurigkan dari penghadap yang akan membuat akta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tetapi disertai dengan menjaga identitas penghadap sebelum dipastikanya bahwa transaksi tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang. The purpose of this study is to examine the position and obligations and responsibilities of LDO in terms of the implementation of government regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in preventing and eradicating criminal acts of money laundering and efforts to resolve potential conflicts between LDO and those facing it. This study uses normative legal research methods with a legislative and decision approach. The results of the study show that LDO must be responsible for the actions taken in order to prevent and eradicate money laundering crimes, such as having written evidence that it has carried out its duties as a reporter if it finds suspicious transactions and LDO is obliged to report suspicious transactions from the person who will make the deed to e Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) but accompanied by protecting the identity of the person appearing before confirming that the transaction is the result of a money laundering crime.

Page 244 of 247 | Total Record : 2464

 242   243   244   245   246 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue