cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 243   244   245   246   247 
RELEVANSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR PENGADILAN YANG TIMBUL KARENA LALAINYA TENAGA MEDIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA Chandra, Ade; Kurniawan, I Gede Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p24

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait kesalahan tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Keterkaitan antara dokter dan pasien dianggap sebagai suatu transaksi terapeutik di mana kesepakatan didasarkan pada upaya maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hubungan ini disebut inspaningverbintenis, yang menitikberatkan pada usaha yang dilakukan daripada hasil akhirnya. Pengaturan penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dijelaskan dalam Pasal 310 UU Kesehatan. Pasal ini menyiratkan bahwa dalam kasus perselisihan antara dokter dan pasien, disarankan untuk melakukan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara alternatif di luar pengadilan. Artinya, proses mediasi diwajibkan sebelum mencoba upaya hukum lainnya seperti upaya hukum perdata ataupun pidana. ABSTRACT The objective of this study is to investigate and analyze the mechanisms for resolving disputes outside the courtroom related to errors committed by medical professionals in the course of their practice. This research employed normative legal research methods, utilizing statutory and conceptual approaches. Relationships governed by statutory regulations often stem from obligations imposed on doctors by virtue of their profession, without requiring patient consent. The connection between a doctor and a patient is characterized as a therapeutic transaction, where the agreement is founded on exerting maximum efforts to heal the patient. This association is termed as inspaningverbintenis, which places greater emphasis on the efforts made rather than the ultimate outcomes. The procedures for resolving medical disputes through mediation are outlined in Article 310 of the health Law. This article implies that in cases of disputes between doctors and patients, mediation is recommended and falls under the category of alternative dispute resolution methods outside of the courtroom. Consequently, it is obligatory to undergo a mediation process between the conflicting parties before resorting to other legal measures such as civil or criminal legal remedies.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PERANTARA PENGEDARAN NARKOBA Harahap, Abu Yazid Bustami; Harahap, Mhd. Yadi; Nurasiah, Nurasiah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam, isi putusan dalam perkara 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn dan analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi (Pasal 1 ayat 6) dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak (Pasal 64) dan dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar. This study aims to provide legal protection for children who are drug dealers according to positive law and Islamic law, the contents of the verdict in case 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn and legal analysis of the judge's consideration in verdict 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn related to legal protection of minors as drug dealers. This type of research is normative research which is descriptive analysis. The research approach is carried out through a case approach. Legal protection for children as drug traffickers according to positive law is found in the SPPA Law and the Child Protection Law, the SPPA Law for children provides legal protection efforts for children in conflict with the law through diversion efforts (Article 1 paragraph 6) and the Child Protection Law provides special protection for children (Article 64) and in Islamic law, the form of protection given to children as perpetrators of drug trafficking is given warnings, advice, guarding and directing their conscience to step in the right direction.
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI KABUPATEN TABANAN Pitriyantini, Putu Eka; Kusuma Pratiwi, Ida Ayu Windhari; Prasetiawan, I Putu Rama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p19

Abstract

Pada akhir Mei 2022, Satlantas Polres Tabanan melaporkan 208 insiden kecelakaan lalu lintas, meningkat dari 180 kasus tahun 2021, dan merokok saat berkendara adalah salah satu penyebabnya. Hasilnya dari 89 penduduk Tabanan, 26% merokok sebagai kebiasaan saat berkendara. Inilah penyebab sulitnya menghilangkan kebiasaan merokok saat berkendara, meskipun pihak terkait telah melakukan tindakan hukum. Studi ini menyelidiki dasar yuridis penegakan hukum terhadap pelaku serta strategi hukum menangani masalah ini di Kabupaten Tabanan dengan pendekatan empiris, serta data primer seperti wawancara dan kuesioner dan data sekunder dari teori hukum dan peraturan yang relevan. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan Permenhub No 12/2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat menetapkan sanksi terkait dengan perilaku merokok saat berkendara. PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE, merupakan dasar hukum strategi penegakan hukum di Kabupaten Tabanan. PERMA No 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan prosedur untuk menerapkan sistem E-tilang. ABSTRACT At the end of May 2022, Satlantas Polres Tabanan reported 208 incidents of traffic accidents, an increase from 180 cases in 2021, and smoking while driving was one of the causes. The result is that out of 89 Tabanan residents, 26% smoke as a habit while driving. This is the cause of the difficulty in eliminating smoking while driving, even though the relevant parties have taken legal action. This study investigates the juridical basis of law enforcement against perpetrators as well as the legal strategy of dealing with this issue in Tabanan District with an empirical approach, as well as primary data such as interviews and questionnaires and secondary data from legal theories and relevant regulations. Article 106 paragraph (1) of the LLAJ Law and Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019 on the Safety of Motorcycle Users for the Benefit of the Public stipulate sanctions related to smoking while driving. Government Regulation No 80 of 2012 on the Procedure for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations, as well as the ITE Law, are the legal basis for law enforcement strategies in Tabanan District. PERMA No. 12 of 2016 on the Procedure for Settlement of Traffic Violation Cases establishes the procedure for implementing the E-ticketing system.
MODEL IDEAL KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ramadhani, Salma; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p20

Abstract

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model ideal terhadap peraturan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penulisan normative melalui pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini mengetahui bahwa kebijakan kebiri kimia terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya pada penerapannya diatur dalam Undang-Undang 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Pelaksanaan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, peraturan kebiri kimia merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 serta dilakukannya sanksi kebiri kimia setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Rehabilitasi juga diperlukan untuk mendukung efektivitas dari kebiri kimia agar mencegah pelaku melakukan Tindakan berulang. The writing of this study aims to obtain an ideal model of chemical castration regulations for perpetrators of child sexual violence in Indonesia by comparing arrangements in Indonesia and the United States. This research was conducted using normative writing methods through a statutory approach. Through this research, it is learned that the chemical castration policy is contained in Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 which is further regulated in Law 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation, and announcement of the identity of perpetrators of sexual violence against children. Furthermore, the chemical castration regulation is an additional sentence imposed for a maximum of two years based on Article 5 of Law Number 70 of 2020 and the implementation of chemical castration sanctions after the perpetrator has finished serving the principal crime. Rehabilitation is also needed to support the effectiveness of chemical castration in order to prevent repeat offenders
KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL YANG DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK YANG DICABUT DENGAN SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM JUAL BELI TANAH Ariza, Salsabilla Putri; Anwar, Afdol
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p06

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum serta kekuatan hukum dari surat kuasa menjual yang telah dicabut kuasanya oleh pemberi kuasa dalam hal peralihan hak atas tanah sudah terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian akta otentik, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dan surat kuasa menjual yang dibuat seharusnya batal demi hukum karena telah memenuhi ciri-ciri pembuatan surat kuasa mutlak yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. The purpose of this research is to analyze the legal consequences and legal force of a power of attorney to sell whose power has been revoked by the power of attorney in the event that the transfer of land rights has occurred. The type of research used is normative juridical research using literature study and a case approach. The source of legal materials used is legal materials which are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this research are that the power of attorney to sell made before a Notary does not have the power to prove an authentic deed, because it does not comply with the provisions in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position Regulations and power of attorney to sell made should be null and void because it meets the characteristics of making an absolute power of attorney which is prohibited from being carried out based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights
PENERAPAN JAMINAN PEMERINTAH (GOVERMENT GUARANTEE) DALAM PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA DI INDONESIA Wardhani, Dian Arsita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p08

Abstract

Fokus utama penelitian ini meliputi kebijakan hukum jaminan di Indonesia, penerapan dan analisis Jaminan Pemerintah (Government Guarantee) dalam sudut pandang hukum jaminan. Tujuannya adalah untuk mengkaji penerapan Jaminan Pemerintah (Government Guarantee) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur KPBU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri kaidah-kaidah hukum, asas dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (normatif), teori hukum jaminan, serta literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaminan Pemerintah (Government Guarantee), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjamin Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang dikenal dengan Penjaminan Infrastruktur, merupakan salah satu bentuk dari Jaminan Perorangan berupa corporate guarantee yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Penjaminan Infrastruktur memiliki ciri bersifat terbatas, bersyarat dan memiliki hak regres sebagai perwujudan hukum jaminan. Secara umum Penjaminan Infrastruktur telah dijalankan dengan baik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), namun peneliti menemukan terdapat beberapa hambatan terkait komitmen, pemahaman dan kapasitas pemerintah maupun sektor swasta dalam implementasi KPBU yang mempengaruhi proses Penjaminan Infrastruktur. The main focus of this research includes guarantee law policy in Indonesia, the implementation, and analysis of Government Guarantees from a guarantee law perspective. The aim is to examine the application of Government Guarantees in the implementation of PPP infrastructure projects in Indonesia. This research uses a normative juridical research method with a doctrinal approach, namely research carried out by exploring legal rules, principles, and norms contained in statutory regulations (normative), collateral legal theory, as well as other literature related to the problem. The results of this research indicate that the Government Guarantee, as regulated in Presidential Regulation Number 78 of 2010 concerning Infrastructure Guarantees in Government Cooperation Projects with Business Entities Carried Out Through Infrastructure Guarantee Business Entities, known as Infrastructure Guarantees, is one form of Individual Guarantees in the form of corporate guarantees provided by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Infrastructure guarantees are characterized by being limited, conditional, and having regress rights as a manifestation of guarantee law. In general, Infrastructure Guarantee has been carried out well by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). However, researchers found that there were several obstacles related to the commitment, understanding, and capacity of the government and the private sector in implementing PPP, which influenced the Infrastructure Guarantee process.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF HAK CIPTA Rahayu, Siti Ayu; Ochtorina Susanti, Dyah; Kumala Sari, Nuzulia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p17

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pembangunan hukum dan teori tanggung jawab sebagai pisau analisa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta memperhatikan peran dan tugasnya yang tidak hanya sebagai Notaris, tetapi juga sebagai PPAIW dan bisa juga sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual jika telah memenuhi persyaratan yang ada. Sebab, dalam pembuatan AIW hak cipta diperlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pihak baik dalam proses sebelum pembuatan AIW hak cipta, pada saat pembuatan AIW hak cipta, maupun setelah pembuatan AIW hak cipta. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab dalam memastikan bahwa segala persyaratan administratif dalam pembuatan AIW hak cipta tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hak Cipta, maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pembuatan AIW Hak Cipta dihadapan Notaris ini adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Berkenaan dengan itu maka Notaris harus meningkatkan pengetahuannya secara teoritis dan praktek dibidang perwakafan dan hak cipta, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Kementerian Agama. The purpose of this research is to analyze the Notary's responsibilities in making the Copyright Waqf Pledge Deed. This research uses normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses legal certainty theory, legal development theory and responsibility theory as analytical tools in solving existing problems. The research results show that the Notary's responsibility in making copyright AIW takes into account his role and duties not only as a Notary, but also as a PPAIW and can also be an Intellectual Property Rights Consultant if he has fulfilled the existing requirements. Because, in making a copyright AIW, several administrative requirements are required which must be fulfilled by the parties, both in the process before making a copyright AIW, during the making of a copyright AIW, and after making a copyright AIW. So the Notary has the responsibility to ensure that all administrative requirements in making the copyright AIW have been fulfilled and are in accordance with the applicable regulations in the Waqf Law, Copyright Law, and Notary Public Position Law. The principle of responsibility that can be applied in making AIW Copyright before a Notary is responsibility based on the element of error. In this regard, Notaries must increase their theoretical and practical knowledge in the field of endowments and copyright, so that they can prepare themselves to be designated as PPAIW by the Ministry of Religion.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA PLATFORM ONLINE MARKETPLACE ATAS KASUS “GHOSTING ORDER” Sofian, Rahman; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p10

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery (COD) pada platform online marketplace atas kasus ghosting order. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kasus ini dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah pencegahan oleh Platform Online Marketplace dan pembeli. Sedangkan perlindungan hukum represif ditemukan dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Keamanan Data Pribadi. Lebih lanjut, mengenai tanggungjawab hukum pelaku usaha transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) dikaji berdasarkan prinsip pertanggungjawaban atas adanya kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU ITE. Jika kelalaian dari platform online marketplace yang menyebabkan terjadinya kasus ghosting order, maka platform online marketplace wajib bertanggung jawab. Namun Pasal 15 ayat (3) UU ITE memberikan pengecualian, bahwasanya platform online marketplace tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik akun jika kejahatan ghosting order terjadi akibat dari adanya kelalaian dari pengguna. The purpose of this research is to analyze the consumer law protection in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system on the online marketplace platform regarding cases of ghosting orders. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The findings of this research indicate that the forms of legal protection for consumers affected by this case, it is divided into two categories: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive law protection is implemented by applying several preventive measures by the Online Marketplace Platform and buyers. Meanwhile, repressive legal protection is found in various laws such as the Criminal Code, Consumer Protection Law, ITE Law, and Personal Data Security Law. Furthermore, the legal responsibility of business actors in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system is examined based on the principle of accountability for errors under Article 15 of the ITE Law. If negligence by the online marketplace platform leads to the occurrence of ghosting order cases, then the online marketplace platform is obligated to take responsibility. However, Article 15 paragraph (3) of the ITE Law provides an exception, stating that the online marketplace platform is not responsible for the losses suffered by the account owner if the crime of ghosting order occurs due to negligence by the user.
MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA Jonathan, Felix; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa sistem yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Indonesia melalui hukum administrasi negara serta mengetahui penerapan dari hukum administrasi negara Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan memasukkan bahan sumber hukum sekunder serta primer, dalam penyusunan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya langkah legislatif yang dibentuk untuk memfasilitasi pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi dalam kerangka pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan undang-undang yang dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan hukum administrasi negara Indonesia, khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi Negara untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan Indonesia, disarankan untuk menerapkan sistem yang sejalan dengan prinsip good governance maupun asas umum tata pemerintahan yang positif. Tetapi kedua hal tersebut tidaklah cukup yang mana harus membutuhkan sebuah terobosan bagi lingkungan pemerintahan Indonesia dalam mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan kekuasaannya. Caranya dengan dilaksanakannya lingkungan yang transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi. ABSTRACT The purpose of this research paper is to examine the potential of utilizing the state administrative law system to effectively combat corruption within the Indonesian government. Additionally, it seeks to investigate the practical implementation of Indonesian state administrative law in penalizing corrupt practices within the government. The author used a normative-juridical legal research methodology in this study, using primary and secondary legal source materials. The findings of this study indicate that a legislative measure has been implemented in order to facilitate the elimination of corruption and enhance bureaucratic efficiency within the Indonesian government. Specifically, this measure is referred to as Law Number 30 of 2014, which pertains to government administration. The legislation has been enacted to control the implementation of Indonesian state administrative law and the imposition of penalties for corrupt practices inside the Indonesian government. In order to optimize the efficacy of the state administrative law system in curbing corrupt practices within the Indonesian government, it is advisable to implement a framework that aligns with the principles of good governance and general principles of good governance. But these two things are not enough which must require a breakthrough for the Indonesian government environment in preventing corrupt practices in the exercise of its power authority. This is done by implementing an environment of transparency, accountability, and professionalism in the exercise of government authority in preventing corrupt practices.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN Sakti, Muthia; Sulastri, Sulastri; Dirkareshza, Rianda; Novyana, Hilda; Prima Dirkareshza, Nada; Nabila, Tiara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Depok terkait perlindungan konsumen atas keterangan tidak halal pada produk pangan yang diperdagangkan di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen muslim dapat tidak terlindungi ketika membeli produk pangan dikarenakan tidak adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah di Kota Depok mengenai produk makanan halal serta kemungkinan terdapat produsen yang melakukan penipuan dalam hal penggunaan bahan pangan tidak halal namun tidak mencantumkan informasi halal atau tidaknya produk yang dijual meskipun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produsen wajib memberikan keterangan tidak halal apabila bahan yang digunakan merupakan bahan yang diharamkan, sehingga pemerintah Kota Depok perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur produk makanan halal agar konsumen muslim dapat terlindungi. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Depok City Regional Government regarding consumer protection for non-halal information on food products traded in Depok City. This research was conducted using normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that Muslim consumers may not be protected when buying food products due to the absence of regulations in this case the Regional Regulation in Depok City regarding halal food products and the possibility that there are producers who commit fraud in terms of using non-halal food ingredients but do not include halal information or not the products sold even though Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act has stated that producers are required to provide non-halal information if the ingredients used are prohibited ingredients, so the Depok City government needs to immediately make Regional Regulations governing halal food products so that Muslim consumers can be protected.

Page 246 of 247 | Total Record : 2464

 243   244   245   246   247 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue