cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 243   244   245   246   247 
UPAYA HUKUM KORBAN FIRST TRAVEL UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI BERDASARKAN KONSEP CORPORATE RESCUE Wedha, Putu Mutiara Kartika; Sarjana, I Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p17

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah dilakukannya sita pidana dan mengetahui upaya pembagian asset First Travel kepada jamaah pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode untuk analisis dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan pendukungnya. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan PN Depok yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyebabkan First Travel tidak dapat melaksanakan reorganisasi perusahaan dan memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap atau memberikan ganti rugi (restrukturiasai utang) dan pembagian aset First Travel Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau kerjasama antara kejaksaan dengan kurator, sehingga pembagian asset First Travel tetap dapat dilakukan berdasarkan prinsip pari pasu prorata parte untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. ABSTRACT This writing aims to find out the Implementation of the Homologation Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst After the Criminal Confiscation was Conducted and find out the Efforts to Share Asset First Travel to Pilgrims After the Judgment of Judicial Review Number 365 of 2022. Method Normative legal research is used as a method for analysis in this paper using a supporting approach. The result of this study is that the Depok District Court decision was upheld by the Supreme Court with Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 causing First Travel to be unable to carry out company reorganization and fulfill its obligations to depart pilgrims in stages or provide compensation (debt restructuring) and the distribution of First Travel assets after the Judicial Review Decision Number 365 PK/Pid.Sus/2022 can be carried out through a bankruptcy mechanism or cooperation between the Attorney General's Office and the curator, so that the distribution of First Travel assets can still be carried out based on the pari pasu prorata parte principle to fulfill the people's sense of justice .
ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI SERTA DAMPAK PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP UMKM Muhammad Rafianto, Fauzan; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p04

Abstract

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji nasib usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi aktivitas praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan era digitalisasi. Baik pendekatan undang-undang maupun pendekatan berbasis kasus terhadap penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memunculkan banyak ide baru jika ingin tetap bertahan di era digital ini karena persaingan bisnis saat ini jauh lebih rumit dan beragam. Ketika bersaing dengan korporasi besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus cepat bereaksi, memodifikasi, dan menyesuaikan model bisnisnya agar dapat bertahan dan bahkan berkembang. The purpose of this magazine is to examine micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) have been affected by digitization, monopolistic behaviors, and unhealthy competition. Both a statutory and a case-based approach to normative legal research were utilized in this work. According to the study's findings, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) need to come up with a lot of new ideas if they want to stay afloat in this digital age when competition is fierce and varied. In order to stay in the game and compete with bigger organizations, micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) need to be flexible, modify, and adapt their business models.
PENGATURAN SISTEM PAYLATER DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE PADA MARKETPLACE Anggreni, Putu Sintya; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p09

Abstract

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan sistem pay-later pada transaksi jual beli online dan perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay-later. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif yakni pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan secara analisis (analytical approach). Hasil dari penelitian pengaturan sistem pay later tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian elektronik yang beritikad baik dan memberikan dasar yang cukup jelas dan kuat bagi berlakunya perjanjian kredit online khususnya pelaksanaan perjanjian kredit Pay Later. Perjanjian dalam sistem pay later memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan kontrak elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai kontrak elektronik tersebut. Selanjutnya, pinjaman online juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari segi hukum, perjanjian pay later menyertakan 3 pihak: penerima pinjaman (konsumen), pemberi pinjaman (penyedia layanan pay later), dan penyedia/pengelenggara layanan (fintech). Perlindungan hukum terkait dengan perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay later, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016. ABSTRACT The aim of the research is to determine the regulation of the pay-later system in online buying and selling transactions and the legal protection of electronic transaction agreements with the pay-later system. This writing uses normative research methods, namely a statutory approach and an analytical approach. The results of research on pay later system regulations are listed in the Civil Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Financial Services Authority Regulations. These regulations regulate the legal conditions for electronic agreements in good faith and provide a fairly clear and strong basis for the implementation of online credit agreements, especially the implementation of Pay Later credit agreements. Agreements in the pay later system fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code, namely that they are carried out using electronic contracts. The Information and Electronic Transactions Law also regulates electronic contracts. Furthermore, online loans are also regulated in Financial Services Authority Regulation no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. From a legal perspective, a pay later agreement includes 3 parties: the loan recipient (consumer), the lender (pay later service provider), and the service provider/organizer (fintech). Legal protection related to electronic transaction agreements with a pay later system, is regulated in the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11 of 2008), and Regulations Financial Services Authority No. 77 of 2016.
STUDI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DAN ANCAMANNYA BERDASARKAN PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS LAPORAN POLRES METRO BEKASI KOTA NOMOR: STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota) Vinshi, Vedro Julio; Swardhana, Gde Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p03

Abstract

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan deskripsi terkait dengan tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia. Pasal 285 KUHP merupakan dasar yang menjadi pengaturan tentang tindak pidana perkosaan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak hanya dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dimana jika korban atau pelaku adalah seorang anak. Korban pemerkosaan harus mendapatkan perhatian lebih dikarenakan dapat menimbulkan banyak dampak negatif akibat peristiwa yang dialaminya itu. Hukuman dan juga akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat pemerkosaan merupakan hal yang harus dilindungi terhadap korban khussnya wanita. ABSTRACT The purpose of this research is to conduct an analysis and description of the crime of rape in terms of aspects of criminal law in Indonesia. Article 285 of the Criminal Code is the basis for the regulation of the crime of rape, which has elements that must be fulfilled. Not only in the Criminal Code, the regulation of the crime of rape is also regulated in the Act of Child if the victim or perpetrator is a child. Victims of rape should get more attention because it can cause many negative impacts due to the events they have experienced. Punishment, as well as the consequences that result from it, such as pregnancy as a result of rape, must be protected against victims, particularly women.
ANALISIS PRO DAN KONTRA LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP KANDUNGAN DAN IMPLIKASINYA Claudia, Jennifer; Rasji, Rasji
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Analisis Pro dan Kontra Penggunaan Ganja Medis di Indonesia ditinjau dari Kandungan dan Implikasinya. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan medis terkait dengan wacana ganja medis. legalisasi di Indonesia. Permasalahan pro dan kontra terhadap wacana ini belum menemukan titik terang karena masih sangat terbatas dan sulitnya penelitian dalam negeri terkait ganja. Diperlukan penelitian untuk menilai dampak positif dan negatif penggunaan ganja sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan ini. Peraturan khusus dan pedoman teknis dari pemerintah juga diperlukan untuk mendukung pengembangan penelitian ganja di Indonesia. This research aims to determine the analysis of the pros and cons of using medical marijuana in Indonesia in terms of its content and implications. This research uses literature studies originating from scientific journals, books, policy documents, and medical reports related to medical marijuana discourse. legalization in Indonesia. The issue of the pros and cons of this discourse has not yet found a clear light because domestic research regarding marijuana is still very limited and difficult. Research is needed to assess the positive and negative impacts of marijuana use as a consideration in deciding on this policy. Special regulations and technical guidelines from the government are also needed to support the development of cannabis research in Indonesia.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONSIA Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p02

Abstract

Pornografi balas dendam merupakan suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten dalam bentuk foto ataupun video asusila kedalam sosial media tanpa persetujuan orang tersebut dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin mempermalukan orang tersebut. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam di Indonesia nyatanya masih memerlukan banyak perhatian khusus. Adapun Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pornografi balas dendam khususnya dalam pasal 14 hingga pasal 15. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan artikel ilmiah dengan metode penulisan yuridis normatif ini mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian perlindungan korban pornografi balas dendam sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pornografi balas dendam. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan? Kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahun terkait norma-norma hukum pornografi balas dendam hingga upaya yang dapat dilakukan untuk membuat perlindungan terhadap korban semakin baik. Hal ini perlu perhatian lebih karena penderitaan yang dihadapi korban pornografi balas dendam sangat luar biasa seperti penderitaan psikologis, fisik, hingga psikososial. Disamping itu terdapat masih banyak kendala didalamnya yang membuat gagalnya perlindungan terhadap korban terpenuhi. ABSTRACT Revenge porn is an act of sexual crime that is committed by distributing immoral content in the form of photos or videos on social media without the person's consent for reasons of revenge, hatred, or in order to humiliate that person. Protection for victims of revenge porn in Indonesia still requires a lot of special attention. Act No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is a legal norm that can be used as a reference in ensnaring perpetrators of revenge porn, specifically in articles 14 and 15. In this law, it is also stated that the protection of victims is carried out by the Witness and Victim Protection Agency. Writing scientific articles using the normative juridical writing method examines how to implement the protection of victims of revenge porn following laws and regulations related to revenge porn. What obstacles are faced in protecting victims of revenge porn and what efforts can be made? Hopefully, this study can be an addition to the body of knowledge regarding the legal norms of revenge porn so that efforts can create better protection for victims. This requires more attention because the suffering faced by victims of revenge porn is extraordinary, including psychological, physical, and psychosocial suffering. Irrespective from that, many obstacles still make it impossible to protect victims
PENGATURAN PERUBAHAN HAK CUTI DAN WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Perkasa, Ginze; Ramadhani, Dwi Aryanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p08

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji hak-hak cuti dan waktu istirahat yang didasarkan pada Undang-Undang 6/2023 dan untuk mengetahui bentuk dari perjanjian kerja yang dapat melindungi waktu istirahat beserta hak cuti pekerja pasca terbitnya Undang-Undang 6/2023. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berupa deskriptif analisis, dimana data akan dikumpulkan dan dideskripsikan bersumber dari berbagai tempat seperti berbagai undang-undang, buku, jurnal, maupun berbagai sumber lainnya yang berasal dari internet mengenai peristiwa yang relevan terjadi di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan mengenai aturan waktu istirahat dan hak cuti . Waktu istirahat mingguan diubah sehingga ketentuan 2 hari istirahat untuk 5 hari kerja tidak ada lagi,. Cuti besar juga tidak lagi ditemukan di dalam Undang-Undang 6/2023 setelah Pasal 79 diubah. Hak istirahat panjang juga tidak terikat dengan masa kerja minimal 6 tahun seperti sebelumnya. Disamping itu, agar hak cuti beserta waktu istirahat pekerja dapat terlindungi, maka pekerja dapat memanfaat Asas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kerja untuk menambahkan klausa yang mengatur waktu istirahat beserta hak cuti. Dengan demikian, maka pihak perusahaan yang tidak memberikan hak cuti dan waktu istirahat kepada pekerja dapat dijatuhi sanksi didasarkan pada isi perjanjian dan aturan yang berlaku. The aim of this article is to research the rights to leave and rest time based on Act 6/2023 and to determine the form of an employment agreements that can protect rest time and leave rights for employees after the issuance of Act 6/2023. This article uses a descriptive analysis research method, where data will be collected and described from multiple sources such as laws and regulations, books, journals, and various other internet sources regarding relevant events in society. The results of this article prove that there have been changes regarding the laws for rest periods and leave rights. The weekly rest time has been changed so that the provision of 2 days of rest for 5 working days no longer applies. Holiday leave is also no longer found in Act 6/2023 after Article 79 was amended. The sabbatical leave is also no longer tied to a minimum of 6 years of work as before. Additionally, to ensure that employees leave rights and rest time are protected, employees can utilize the Principle of Freedom of Contract in drafting employment agreements to add clauses that regulate rest time and leave rights. Therefore, companies that do not provide employees with leave and rest time can be sanctioned based on the contents of the agreement and applicable rules.
PERLUASAN STATUS KORBAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Prabawa Suryadi, I Made Agni; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p01

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta agar memahami pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam undang-undang informasi teknologi dan elektronik (UU ITE). Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum yuridis-normatif, berpendekatan perundang-undangan untuk dapat melakukan pembahasan masalah hukum pada jurnal ini. Hasil pada penulisan ini didapatkan bahwa Pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara khusus pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, kedua Pasal tersebut melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan. Pada Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait Penipuan, sementara Pasal 28(1) UU ITE melakukan pengaturan terkait berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Sehingga pelaku penipuan bisa dikenai Pasal 378 KUHP, namun bisa pula dikenai dengan Pasal 28(1) UU ITE jika TPP dilaksanakan secara online. Selanjutnya terkait pengaturan perluasan status korban terkait TPP pada UU ITE, maka perlu dilakukan revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang adalah dengan cara menghilangkan frasa “konsumen” atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku TPP ke Pasal TPP di masa yang akan datang agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum dapat lebih komprehensif. ABSTRACT The aim of this study is to analyse the regulation of criminal fraud based on positive law in Indonesia and to understand the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the electronic and information technology law (ITE Law). The research method used in this writing is the juridical-normative legal method, with a statutory approach to be able to discuss legal issues in this article. The results of this study found that the regulation related to the crime of fraud based on positive law in Indonesia has basically been regulated specifically in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, the two articles regulate different matters. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud, while Article 28(1) of the ITE Law regulates false news that causes harm to consumers in electronic transactions. Therefore, the perpetrator of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code, but may also be charged with Article 28(1) of the ITE Law if the criminal act of fraud is carried out online. Furthermore, related to the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the ITE Law, it is necessary to revise Article 28 (1) of the ITE Law in the future by eliminating the phrase "consumer" or replacing phrases that can reach all perpetrators of criminal fraud to the future criminal fraud article so that the article can reach the means or tools used by the perpetrator to commit a criminal act of fraud in electronic transactions with the aim that law enforcement will be more comprehensive.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PAILIT DENGAN ASET DEBITOR YANG BERADA DI LUAR NEGERI Permana, Cindy; Subawa, Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p04

Abstract

Tujuan dilaksanakannya riset ini guna menyelidiki pengaturan aset debitor yang berada di luar negeri sebagai boedel pailit dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu Aset debitor yang berada di luar neger tidak langsung dapat dikategorikan sebagai boedel pailit mengingat ketentuan dalam Pasal 21 dan 212 UUK PKPU tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara lain. Maka terhadap putusan pailit yang diputus oleh hakim pengadilan niaga Indonesia serta ketentuan UUK PKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk pengkategorian aset di luar negeri sebagai boedel pailit menurut HPI. Bentuk perlindungan hukum kreditor diwujudkan dalam ketentuan Pasal 212 hingga Pasal 214 UUK PKPU yang pada intinya diberikan hak kepada treditor untuk mengambil pelunasan atas sebagian atau seluruh piutangnya, termasuk terhadap benda yang menjadi harta pailit yang terletak di luar yurisdiki Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah putusan pailit diucapkan melalui proses pengadilan umum, perjanjian bilateral, dan hubungan diplomatik. Perlindungan hukum dilakuan dengan pembaharuan dalam hukum internasional melalui UNCITRAL Model Law memberikan peluang kepada kreditor yang debitornya memiliki aset di luar negeri untuk dapat menggunakan aset tersebut sebagai alat pelunasan utang. Ketentuan UNCITRAL Model Law hanya dapat diterapkan bagi negara yang meratifikasi atau bersedia menundukkan diri pada ketentuan ini. The purpose of this research is to determine the regulation of debtor assets located abroad as bankruptcy debtors and understand the form of legal protection for creditors in the event that the assets of bankrupt debtors are abroad. This research uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that debtor assets located abroad cannot immediately be categorized as bankruptcy debt considering that the provisions in Articles 21 and 212 of UUK PKPU do not have binding force on other countries. So the bankruptcy decision made by the Indonesian commercial court judge and the provisions of the PKPU UUK cannot be used as a basis for categorizing assets abroad as bankruptcy cases according to the HPI. The form of legal protection for creditors is manifested in the provisions of Articles 212 to Article 214 of UUK PKPU which essentially give the creditor the right to take payment for some or all of his receivables, including for objects that become bankruptcy assets located outside the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia after the bankruptcy decision is pronounced. through public court processes, bilateral agreements, and diplomatic relations. Legal protection is carried out by updating international law through the UNCITRAL Model Law, providing opportunities for creditors whose debtors have assets abroad to be able to use these assets as a means of repaying debts. The provisions of the UNCITRAL Model Law can only be applied to countries that ratify or are willing to comply with these provisions.
IMPLIKASI PRINSIP FAIR USE SEBAGAI PENYEIMBANG EKSKLUSIVITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN ANTI MONOPOLI Paradita, Azzahra Wida Be; Meliala, Aurora Jillena
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p11

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kontradiksi dari eksklusivitas hak kekayaan intelektual (HKI) dengan hukum anti monopoli, melalui penggunaan prinsip fair use sebagai sebuah prinsip penyeimbang agar keduanya dapat melengkapi pengaturan praktik usaha di Indonesia secara lebih harmonis. Dengan metode yuridis normatif, peneliti mengumpulkan bahan hukum terkait dan melakukan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan bahwa objek HKI yang menjadi pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru berlaku menekan dan mengesampingkan kegiatan usaha perekonomian di Indonesia. Hasil studi juga memaparkan bahwa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan pelaku usaha di Indonesia terpaksa tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara adil dan sehat dengan produk asing terkenal (wellknown mark). Peneliti menuangkan ide gagasan bahwa prinsip fair use atau “dipergunakan secara berkeadilan” menjadi sebuah solusi yang dapat memberikan keseimbangan bagi eksistensi HKI dan anti monopoli. The objective of this research is to examine the contradiction between the exclusivity of intellectual property (IP) and anti-monopoly law, utilizing the fair use principle as a balancing mechanism to facilitate a more harmonious and complementary regulation of business practices in Indonesia. Employing the normative juridical method, the researcher collected relevant legal materials and conducted a descriptive analysis to demonstrate that IPR objects, which are exceptions in Law Number 5 of 1999, effectively suppress and exclude economic business activities in Indonesia. The study's results also reveal that this disparity forces business actors in Indonesia to miss the opportunity for fair and healthy competition with well-known foreign products (wellknown mark). Researchers propose the idea that the principle of fair use, presents a solution that can provide balance for the coexistence of IPR and anti-monopoly regulations.

Page 245 of 247 | Total Record : 2464

 243   244   245   246   247 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue