cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 03 (2024)" : 8 Documents clear
PERANAN ILMU KRIMINOLOGI DAN KRIMINALISTIK DALAM KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA MUTILASI DI INDONESIA Berliana, Linaria; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing this journal aims to examine and examine cases of criminal acts of mutilation in Indonesia by using the point of view of criminology, besides that it also aims to determine the role of criminology and criminalistic science in cases of mutilation. The research method used by the author is a sociological juridical research with a qualitative approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials consisting of legislation relating to the issues discussed as well as library sources from articles, media print, newspapers, online media, and previous studies related to the problem, which are then processed and analyzed descriptively to provide an overview of the problems of using knowledge from criminology and criminalism. The results of the criminological study obtained are to identify the modus operandi of the perpetrators, from most cases there is a main mode of the perpetrator mutilating his victim to track and close suspicions, criminology in this mutilation crime case is as an auxiliary science to find out the causal factors, as well as knowing the mode, locus, tempo, and action of the crime of mutilation, which will later show the pattern of the crime making it easier to trace. The role of criminal science in this mutilation crime is to assist investigators in finding evidence of crimes that will later lead to the perpetrators. Keywords: Criminology studies, criminalistics, mutilation, murder
KEDUDUKAN IBU BIOLOGIS DAN IBU SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DARI PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK Sudarsana, I Nyoman Bagus; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dan juga kedudukan ibu biologis dan ibu sewa rahim dalam perspektif asas itikad baik. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat sekunder. Hasil dalam artikel jurnal ini menunjukan penerapan asas itikad baik diadakan dalam perjanjian dalam waktu dan melakukan hak dan kewajiban pada waktunya yang saling berkaitan dengan masyarakat dari segi penawaran dan penerimaan. Kedudukan dari ibu biologis dan ibu sewa rahim sama selama menjalani perjanjian yang telah mereka buat dan mengikat pada perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini terfokus pada asas itikad baik pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak agar nantinya perjanjian yang telah dibuat dilaksanakan dan tidak menimbulkan wanprestasi untuk para pihak. Kata Kunci : Perjanjian, asas itikad baik, ibu biologis, ibu sewa rahim. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the application of the principle of good faith and also the position of biological mothers and surrogate mothers in the perspective of the principle of good faith. This research uses secondary literature method. Based on the study obtained results of implementation good faith principle is consist in time agreement and do rights and obligations that related to society in terms of supply and acceptance. Biological mother and surrogate mother has the same position due to the agreement that made and binding. This research uses primary legal materials, namely the Civil Code and secondary legal materials in the form of journal articles, books, and other sources related to this research. This research focuses on the principle of good faith in the agreement made by the parties so that later the agreement that has been made is implemented and does not cause default for the parties. Keywords: Agreement, principle of good faith, biological mother, surrogate mother.
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN Mandasari, Putu Dita Rahayu; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai keabsahan kontrak elektronik perusahaan Financial Technology berdasarkan judicial review. Serta menjelaskan bentuk kontrak elektronik pada perusahaan Financial Technology. Penulisan berikut ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil riset menyebutkan bahwasanya perusahaan Financial Technology telah mendapat pedoman aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan adanya POJK No.77/POJK.01/2016. Keabsahan dari kontrak elektronik telah terjawab dengan adanya dasar hukum kontrak elektronik yang dicantumkan dalam UU ITE dan KUHPerdata. Perusahaan fintech telah berdiri dengan iringan perusahaan-perusahaan start-up lainnya, dengan hal itu peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan memberikan ijin telah didasari dengan peraturan yang berlaku.
EFEKTIVITAS AKSI BERSIH SAMPAH KOMUNITAS MALU DONG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas komunitas malu dong dalam upaya penegakan hukum lingkungan di kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap komunitas malu dong dan data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Denpasar perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Dikatakan demikian karena permasalahan sampah di kota Denpasar menjadi sorotan publik terutama di kawasan wisata yang ada di kota Denpasar. Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Menyikapi hal tersebut, komunitas malu dong dibangun dengan tujuan untuk membentuk mental perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adapun program kerja yang dilakukan oleh komunitas ini adalah program beach clean up dan program door to door yang dilaksanakan di Desa Kelan dengan melibatkan 195 KK terdaftar di desa tersebut. Hasil dari program kerja tersebut menunjukkan bahwa program beach clean up sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sedangkan, program kerja door to door sudah berjalan secara produktif di Desa karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut di kota Denpasar dalam hal pengelolaan sampah melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebagai suatu langkah baik dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the malu dong community in environmental conservation efforts in the city of Denpasar. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with the malu dong community and secondary data in the form of previous research results. The results of the study show that the waste problem in Denpasar City needs more attention from the government and the community. It is said that because the waste problem in the city of Denpasar is in the public spotlight, especially in tourist areas in the city of Denpasar. In this case, the government made Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management. However, this regulation has not been effective because there are still many people who do not care about environmental conditions. In response to this, the malu dong community was built with the aim of shaping people's mental behavior in increasing awareness of the importance of protecting the surrounding environment. The work programs carried out by this community is a beach clean-up program that aims to preserve the environment in tourist areas and dispose of bad habits of people who litter. However, this work program has not been able to run effectively in the city area because of the low level of public awareness of the waste management process in their own environment and the condition of households in the city of Denpasar which still cannot solve the waste problem completely, especially organic waste such as leaves, rotting fruits, leftover rice, and so on. Therefore, further socialization and education are needed in terms of waste management through waste reduction and utilization as one of the good steps in efforts to preserve the environment in the city of Denpasar.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN COD PADA AKTIVITAS JUAL BELI E-COMMERCE Suprapto, Josephine; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maraknya kasus jual beli online melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab menjadi pusat perhatian publik saat ini, dimana sudah banyak pelaku usaha yang dirugikan dikarenakan sistem COD ini. Penelitian ini menginvestigasi implikasi meningkatnya teknologi dan informasi terhadap pergeseran aktivitas jual beli dari offline ke online, khususnya dalam konteks e-commerce dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena wanprestasi konsumen dalam pembayaran COD dan mengeksplorasi tanggung jawab konsumen atas kerugian yang mungkin dialami oleh pelaku usaha, dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menganalisis berbagai isu hukum yang berkaitan dengan aktivitas jual beli online dan mekanisme pembayaran COD. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman konsumen terhadap prosedur dan kewajiban mereka dalam transaksi e-commerce, serta perlunya e-commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kata kunci: Jual beli online, Tanggung jawab, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE. ABSTRACT The rise of cases of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) payment system by irresponsible consumers is the center of public attention at this time, where many business actors have been harmed because of this COD payment system. In cases where the business actor has carried out his obligation to pack and deliver the ordered goods to the consumer, the consumer does not carry out his obligations properly, namely paying for the goods he has ordered and has been sent to the intended address even though the goods have been opened on the grounds that the goods ordered did not match the item he thought or did not prepare cash to be used to pay for the item. The problems that occur have raised debate about how and who should be responsible for losses due to the COD payment system. To answer this problem, normative legal research methods are used by analyzing secondary data, so that it is concluded that the responsibility for the COD payment system is shared between business actors and e-commerce in accordance with UUPK and UU ITE. Business actors who suffer losses as a result of consumer actions can ask for compensation by filing a default suit against consumers. Keywords: Buying and selling online, Responsibility, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN DALAM HAL WISATAWAN MENGALAMI KECELAKAAN DI OBJEK WISATA Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda; Laksmi Danyathi, Ayu Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan keamanan serta pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan keamanan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dapat diterapkan melalui hak-hak wisatawan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan, maka sesuai pendekatan kasus yang berlaku adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the form of legal protection and security as well as the legal liability of tourism managers in the event that tourists experience accidents at tourist attractions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected using the library method and analyzed normatively qualitative. The results of the study show that the form of legal protection and security for tourists who experience accidents at tourist attractions can be applied through the rights of tourists listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not clearly regulate the legal liability of tourism managers for tourists who have accidents, so according to the applicable case approach, it is adjusted to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The obligations of tourism managers are regulated in Article 26 letters d and e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Key Words: Legal Protection, Security, Tourists.
UPAYA HUKUM DALAM MENGATASI PRAKTEK PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI Hutomo, Muhammad Hariobimo; Sudibya, Komang Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada hakikatnya bahwa tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman online kemudian untuk memahami bagaimana upaya dalam mengatasi pinjaman online ilegal terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pinjaman online memiliki perlindungan untuk mengantisipasi pinjaman ilegal, antara lain Pasal 1234 KUHPerdata Cidera Janji, Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 77/POJK.07/2016, dan selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) berdasarkan Keputusan Komisioner OJK No. 01/KDK.01/2016. Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan studi literatur terkait peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Termasuk Juga Ketentuan Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan penelitian ini menunjuk pada perlindungan data pribadi sebagai unsur hak pribadi. Proses perlindungan data individu dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang terbit pada tahun 2019. Peraturan ini mengatur hal tersebut. Untuk melindungi pelanggan yang telah berkomitmen untuk membeli, kini menjadi hak dan tanggung jawab bisnis untuk menawarkan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Keamanan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This study's overarching objective is to investigate how personal information about borrowers is protected in the context of online lending and, secondarily, to comprehend the nature of the safeguards put in place to combat the illegal nature of such borrowing. Article 1234 of the Civil Code for Default, Article 26 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, POJK Number 77/POJK.07/2016, and subsequently, the Investment Alert Task Force (SWI) was formed based on OJK Commissioner Decree No. 01/KDK.01/2016 all protect online loans in this instance in anticipation of illegal loans. In addition, the provisions of the law were followed to establish the Investment Alert Task Force, also known as the SWI. In addition, the research method used was a normative juridical approach. This approach consisted of conducting literature studies related to laws and regulations. An illustration of this can be found in Law Number 19 of 2016 of the Republic of Indonesia Concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The Proposed Legislation for the Protection of Personal Data, Also Contains Provisions Relating to the Financial Services Authority (OJK). The results of this research indicate that personal data protection should be considered a component of private rights. Government Regulation 71 of 2019, issued in 2019, governs the process of protecting individual data while implementing electronic systems and transactions. This regulation was published in 2019. This regulation governs the handling of this situation. It is now the right of businesses and their responsibility to offer consumer protection to protect customers who have already committed to making a purchase. Key Words: Illegal Online Loans, Personal Data Security, Consumer Protection
IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 10 TAHUN 2020 TERHADAP PERKARA PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI BALI Dinatha, Dewa Kade Dwi Cahya; Apryani, Ni Wayan Ela Apryani Ella
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Agung telah menerbitkan SE No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut, salah satunya membahas tentang Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement) yang merupakan daya tarik mengapa perjanjian tersebut harus dilakukan penelitian. Adapun tujuan dilakukan penulisan ini yaitu bertujuan agar menambah informasi terkait implikasi dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut terhadap hak milik tanah di Bali. Hukum normatif digunakan sebagai metode dalam penulisannya. Dengan melakukan statute approach atau melakukan analisa terhadap undang-undang. Untuk membahas masalah yang ada, dalam penulisannya menggunakan referensi atau bahan yang bersumber dari bahan hukum (baik yang bersifat primer maupun sekunder). Setelah dilakukannya analisa dan pembahasan, maka kesimpulan yang di dapat adalah bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 dapat berimplikasi positif terhadap perkara pinjam nama dalam kepemilikan tanah di Bali. Kata Kunci : Implikasi, Nominee, Hak Milik ABSTRACT In 2020, the Supreme Court issued Circular Number 10 of 2020 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the 2020 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Tasks for the Court. In this circular, one of them discusses the use of nominee arrangements which is very interesting to research. This study aims to determine the implications of the issuance of this circular. The research was conducted through a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. For the purpose of discussing the problem, this research uses research sources in the form of legal materials (primary and secondary). After going through discussion and analysis, it can be concluded that the Supreme Court Circular No. 10 of 2020 can have positive implications for borrowing cases in land ownership in Bali. Key word : Implication, Nominee, Proprietary

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue