Articles
<![CDATA[PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA ]]>
<![CDATA[Yustisia Utami, Putu Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23432
<![CDATA[Istilah Perseroan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata sudah tidak asing lagi bagi kita. Dasar hukum pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata adalah berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 23 KUHD, pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata dimana pendaftarannya mirip dengan pendaftaran badan usaha berbadan hukum yaitu dilakukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian norma mengenai pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum. Berdasarkan paparan tersebut penulis menemukan permasalahan yaitu Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan dirinya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Analytical Concept Approach). Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex posterior derograt legi priori, dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, ketentuan hukum yang dipergunakan adalah KUHD dan KUHPerdata.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) OLEH BANK ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Dwijendra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.659 KB)
|
DOI: 10.46650/kd.16.2.739.69-77
<![CDATA[Banks in providing credit to community always prioritize the principle of prudence, however, any credit that has been provided by the bank has a risk. To minimize the risk of non performing loan by the debtor, banks often require collaterals. The collaterals submitted by the debtor is mostly in the form of land rights which is then be charged to the Encumbrance Right. When the debtor can’t pay the credit, the bank can execute the encumbrace right certificate of the collateral. However, in the fact that the execution of the encumbrance rights is not as easy as imagined, there are many obstacles that occur, so the bank tries to find other alternatives for the settlement of non performing loan with the Foreclosed Collateral (AYDA) process. In this study the author tries to examine the settlement of non performing loan by the Foreclosed Collateral (AYDA) process in terms of Law On Encumbrance Right. The conclusion in this study is, that the settlement of non performing loans through Foreclosed Collateral (AYDA) process as regulated in article 12 A of the Banking Law has violated the provisions of articles 12 and 20 of the Law On Encumbrance Right.This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a legal concept analysis approach.Keywords : non performing loan, bank, collateral, AYDA]]>
<![CDATA[Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Utami, Devi Yustisia]]>;
<![CDATA[Yustiawan, Dewa Gede Pradnya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669
<![CDATA[Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.]]>
<![CDATA[KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN ]]>
<![CDATA[Utami, Putu Devi Yustisia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banks in providing credit, require the role of Notary/PPAT in the process of binding credit agreements and credit guarantees. Because of the increasing number of Notary/PPAT in some area, this cause more difficult for a Notary/PPAT to get clients. To overcome this, some Notaries/PPAT’s want to get many clients by collaborating with the banks, which is stated in a partnership agreement. When a Notary/PPAT becomes a partner of the bank, they will obtain job and client from the bank and binding themselves to the bank. The problems in this study are How is the existence of a partnership agreement between the Notary/PPAT with the bank reviewed from UUJN, Notary Code of Ethics and PPAT Regulation. This study used a normative legal research, with a Statute Approach and the Analytical Concept Approach. The legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials.The conclusions in this stydy that the partnership between Notary/PPAT and the bank violates the provisions of article 16 paragraph 1 letter of the Law of The Notary and violates code of Ethics Notary and code of Ethics PPAT, as well as the partnership agreement between Notary/PPAT with the bank raises a contractual relationship between the Notary/PPAT and his client so that the Notary/PPAT can no longer carry out his position independently.]]>
<![CDATA[Penguatan Produk Pangan Tradisional Serta Literasi Hukum Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar ]]>
<![CDATA[Budi Mas Aryawan, I Komang]]>;
<![CDATA[Devi Yustisia Utami, Putu]]>;
<![CDATA[Hatiningsih, Sayi]]>
<![CDATA[ WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 25, No. 1, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/warta.v25i1.15589
<![CDATA[Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar yang terletak di Desa Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali merupakan UMKM yang bergerak dibidang pangan tradisional dengan berbagai produk yang dihasilkan, seperti: (1) Jajanan Cakar Ayam, (2) Keripik Talas dan (3) Keripik Singkong. Permasalahan mitra adalah pemasaran produk terbatas area lokal, alat produksi kurang memadai dan belum memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil. Metode pelaksanaan difokuskan ke tiga aspek prosedur kerja, yaitu: manajemen bidang pemasaran, manajemen bidang produksi dan manajemen bidang hukum. Masing – masing prosedur kerja terdiri dari perencanaan dimana dalam kegiatan perencanaan adanya sosialisasi kegiatan, koordinasi tim dan mitra, penentuan waktu kegiatan dan pengumpulan data terkait. Selanjutnya kegiatan inti dilakukan pelatihan dan pendampingan serta diakhiri dengan evaluasi kegiatan. Hasilnya, penguatan bidang pemasaran mitra melakukan pemasaran produk pangan tradisional menggunakan media pemasaran online dengan aplikasi e-commerce “Toko Pangan†sehingga radius pemasaran menjadi lebih luas yang berbanding lurus dengan peningkatan omset penjualan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini. Penguatan bidang produksi, mitra diberikan peralatan produksi yang lebih modern sehingga kapasitas produksi meningkat, dan literasi hukum yang diberikan mitra dapat memahami hukum tentang transaksi elektronik dan ijin usaha serta mitra memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga mendapatkan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk pengembangan usaha.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Seni Lukis Gaya Batuan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penulisan karya tulis ini ialah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berupa Seni Lukis Gaya Batuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berupa seni lukis gaya Batuan perlu dilindungi oleh pemerintah agar keberadaannya tidak diklaim oleh negara asing dengan mengambil keuntungan ekonomi dari Seni Lukis gaya Batuan, sesuai dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual bagi seni budaya tradisional Indonesia dan segala hak yang dimikili oleh pencipta karya seni seperti Hak Ekonomi diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk palaksanaan perlindungan hukum terhadap karya seni ini. Pemerintah Kabupaten Gianyar wajib memberikan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan, upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah dengan membuat suatu peraturan daerah yang memuat mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya ini. Kata kunci : Perlindungan Hukum, EBT, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of writing this paper is to find out the legal protection for Traditional Cultural Expressions in the form of Rock Style Painting in Law number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and the efforts made by the Gianyar Regency government in carrying out legal protection against Style Painting. Rock. The research method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach. The results of this study are Traditional Cultural Expressions (EBT) in the form of Batuan-style painting need to be protected by the government so that their existence is not claimed by foreign countries by taking economic benefits from Batuan-style painting, according to Article 10 paragraph (2) of Law Number 28 2014 concerning Copyright which provides protection for intellectual property for traditional Indonesian cultural arts and all rights owned by creators of works of art such as Economic Rights are given legal protection by this law. In this study it was found that the role of local government is very important for the implementation of legal protection for this work of art. The Gianyar Regency Government is obliged to provide legal protection for Batuan Style Painting, the maximum effort that can be made by the Gianyar Regency government is to make a regional regulation that contains legal protection for this cultural heritage. Keywords: Legal Protection, EBT, Copyright.]]>
<![CDATA[Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i03.p07
<![CDATA[Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengindentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, untuk mengidentifikasi apakah pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi COVID-19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL). Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai force majeure relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan dan monitoring, serta melakukan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi antara bentuk restrukturisasi yang diatur dalam POJK dengan pelaksanaannya di lapangan.]]>
<![CDATA[Indonesian Labor Sector During Covid-19 : Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Gede Agus Angga Saputra]]>;
<![CDATA[Alia Yofira Karunian]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p02
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has a very significant impact on the global economy, especially in the business sector, which has suffered significant losses. On this matter it is deemed necessary to carry out research with the objectives first, to determine whether the policies implemented by companies in the form of employment termination and temporary workers layoff in order to survive the company can be legally justified, second, to determine what forms of legal protection should be obtained by workers in an industrial relationship with companies amidst of COVID-19, and third, to determine what forms of work relations/alternative policy models that can be offered to companies to be able to ease the burden on the company while being able to provide protection for workers amidst COVID-19. Research method that is applied is normative legal research with a statutory approach and legal concepts. The results show that company policies in the form of layoffs during the COVID-19 pandemic can be justified as long as they comply with the provisions of Article 163 to Article 165 of the Manpower Law, the act of laying off workers can be justified as long as it complies the provisions of the Minister of Manpower Circular Letter Number 5/1998 and Minister of Manpower Circular Letter Number 907/2004. Legal protection that shall be obtained if a worker is laid off must comply with the provisions of Article 156 of the Manpower Law. Companies can implement an industrial relationship by implementing Work From Home (WFH) during the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08
<![CDATA[The purpose of this article was to determine the position of company organs and to analyze the authority and responsibility of company organs in Individual Limited Liability Company. This study used a normative juridical method with a statutory and concept approach. The study indicated that the position of the company's organs in Individual Limited Liability Company is different from the Limited Liability Company organs. The organs of Limited Liability Company consist of the General Meeting Shareholders (GMS), Board of Directors and the Board of Commissioners, while the organs of the Individual Limited Liability Company consist of Shareholders as well as Directors and doesn’t have Board of Commissioners. The authority and responsibility of the Individual Limited Liability Company organs can be seen in the provisions of article 109 number (5) of the Job Creation Law which includes articles 153 letter d and 153 letter j. Individual Limited Liability Company in Indonesia adhere to the one tier system, but there are differences between the one tier system in Indonesia and the Anglo Saxon countries. The company's organs in Anglo Saxon countries still consist of the GMS, Directors and Commissioners who can hold concurrent positions, whereas in Individual Limited Liability Company in Indonesia, shareholders only hold concurrent positions. as the Board of Directors and eliminate the organs of the Board of Commissioners. Individual Company Organs in PP No. 8/2021 is not in accordance with the provisions of the company organs in the above regulations, namely the Job Creation Law and the Company Law. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan berbeda dengan organ PT pada umumnya. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan organ perseroan perorangan terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur namun tidak memiliki organ Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan dapat dilihat pada ketentuan pasal 109 angka (5) UU Cipta Kerja yang menyisipkan pasal 153 huruf d dan 153 huruf j. Perseroan perorangan di Indonesia menganut one tier system, namun terdapat perbedaan mengenai one tier system yang dianut oleh Indonesia dengan yang dianut oleh negara Anglo Saxon. Pada negara Anglo Saxon organ perseroan tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris yang dapat dirangkap jabatan, sedangkan pada perseroan perorangan di Indonesia pemegang saham hanya merangkap jabatan sebagai Direksi dan tidak ada organ Dewan Komisaris. Organ perseroan perorangan pada PP No. 8/2021 tidak sesuai dengan ketentuan organ perseroan pada peraturan diatasnya yakni UU Cipta Kerja dan UUPT.]]>
<![CDATA[KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banks in providing credit, require the role of Notary/PPAT in the process of binding credit agreements and credit guarantees. Because of the increasing number of Notary/PPAT in some area, this cause more difficult for a Notary/PPAT to get clients. To overcome this, some Notaries/PPAT’s want to get many clients by collaborating with the banks, which is stated in a partnership agreement. When a Notary/PPAT becomes a partner of the bank, they will obtain job and client from the bank and binding themselves to the bank. The problems in this study are How is the existence of a partnership agreement between the Notary/PPAT with the bank reviewed from UUJN, Notary Code of Ethics and PPAT Regulation. This study used a normative legal research, with a Statute Approach and the Analytical Concept Approach. The legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials.The conclusions in this stydy that the partnership between Notary/PPAT and the bank violates the provisions of article 16 paragraph 1 letter of the Law of The Notary and violates code of Ethics Notary and code of Ethics PPAT, as well as the partnership agreement between Notary/PPAT with the bank raises a contractual relationship between the Notary/PPAT and his client so that the Notary/PPAT can no longer carry out his position independently.]]>
