cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 12 (2019)" : 15 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PENGEMUDI Putu Widya Astari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.605 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi. Latar belakang dari penulisan jurnal hukum ini adalah Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah keterikatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasar atas perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) bukan merupakan hubungan kerja. Namun jika dilihat dari sistem kerja yang terjadi pada GRAB, pengguna aplikasi menghubungi perusahaan GRAB untuk dicarikan pengemudi, kemudian si perusahaan memerintahkan pengemudi yang menimbulkan suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si perusahaan GRAB. Dapat dikatakan sebenarnya adanya unsur pekerja yang menimbulkan resiko kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu (1) Bagaimana hubungan perusahaan dan pengemudi dalam perjanjian kemitraan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak yang diterima oleh pengemudi dalam perjanjian PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ?. Hasil penelitian jurnal ini adalah hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) adalah hubungan kemitraan. Maka dari itu pengemudi GRAB tidak mendapat perlindungan hukum seperti pekerja pada umumnya yang berdasar pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa. Kata kunci: Perlindungan, Pengemudi, Hak.
Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Villa The Dusun Di Kabupaten Badung Yudia Intan Permata Surya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.23 KB)

Abstract

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di Villa The Dusun termasuk pekerjaan yang beresiko karena berkaitan dengan air, api dan listrik serta mengacu pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja”, hal ini mewajibkan Villa The Dusun di Kabupaten Badung untuk melaksanakan kewajibannya dalam managemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Dalam penelitian ini meneliti yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Villa The Dusun dan hambatan yang dialami oleh Villa The Dusun dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan pendekatan langsung yaitu wawancara pada Villa The Dusun. Hasil penelitian ini adalah Villa The Dusun belum efektif dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya hal ini diakibatkan oleh pekerja yang kurang sadar dalam mematuhi peraturan managemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kewajiban, Pekerja.
PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ari Yulianingsih; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.064 KB)

Abstract

Judul makalah ini yaitu “Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. Pada dasarnya anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan agar tidak menggangu tumbuh dan kembangnya. Namun kini masih maraknya anak yang bekerja menjual tisu tanpa menggunakan mesin pada malam hari. Dalam UU Ketenagakerjaan, memperbolehkan mempekerjakan anak asal mendapatkan izin orang tua dan melakukan pekerjaan ringan, namun dalam pengaturannya kurang jelas mengenai yang dimaksud dengan pekerja ringan. Dengan permasalahan hukum yang dijadikan pusat penelitian yaitu apakah anak yang bekerja menjual tisu pada malam hari yang tidak menggunakan mesin termasuk pelanggaran serta apakah sanksi bagi pihak yang mempekerjakan anak apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan yaitu diperlukannya suatu penelitian hukum yang berupa metode penelitian normative melalui the statute approach, analitical and conseptual approach, dan penafsiran hukum dengan mengkaji undang-undang yang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Adanya penafsiran a contrario yang menafsirkan bahwa jenis pekerjaan pada KEMENAKERTRANS No. KEP/235/MEN/2003 dikategorikan sebagai pekerja berat, maka pengaturan mengenai pekerja berat sudah ada yang mengaturnya sementara pekerja ringan belum ada yang mengatur lebih lanjut. Dengan adanya pengaturan tersebut, anak yang bekerja menjual tisu saat malam hari tanpa menggunakan mesin termasuk pelanggaran larangan mempekerjakan anak dikarenakan anak tersebut melakukan pekerjaan berat. Selain itu, terdapat beberapa sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana berupa pidana denda, kurungan, dan penjara apabila ditemukan suatu pelanggaran terhadap pekerja anak sehingga dapat memberikan perlindungan pada pekerja anak dan hak anak tidak dieksploitasi tenaganya di bidang ketenagakerjaan. Kata kunci: Pekerja Anak, Anak, Hak Anak
LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Naomi Amadea Tumbelaka; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.246 KB)

Abstract

Aborsi sudah menjadi subjek yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinginya. Jika membicarakan mengenai legalitas aborsi, terdapat banyak keragaman pandangan di dalamnya. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan keduanya mengatas dasari sudut pandang mereka dengan “Hak Asasi Manusia.” Pada beberapa negara masih menganggap aborsi merupakan tindakan yang ilegal sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Sedangkan di dalam hukum internasional terdapat aturan yang menyatakan semua orang berhak untuk hidup dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi seseorang untuk hidup, sehingga terdapat konflik antara kedua aturan tersebut, yang dimana penulisan makalah ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui legalitas aborsi di dalam hukum HAM serta peran hukum HAM terkait dengan hukuman mati atas aborsi yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Banyak aturan mengenai aborsi yang dapat ditemukan di dalam aturan nasional maupun internasional. Menurut hukum internasional aturan mengenai aborsi dapat ditemukan dan didukung di dalam African Women’s Protocol, African Charter, ICCPR, dan CEDAW, dimana mereka menyatakan bahwa aborsi merupakan HAM internasional. Legalitas hukuman mati terhadap orang yang melakukan aborsi seharusnya mengacu kepada ICJ Statute, yang menyatakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati hanya kejahatan yang paling serius dan aborsi bukan salah satunya, serta UDHR dan ICCPR yang menjamin tiap manusia memiliki hak untuk hidup dan harus dilindungi. Kata Kunci: Aborsi, Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
Pemberian Pinjaman Dengan Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak Pada LPD Desa Adat Pelaga I Gede Ardiawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.389 KB)

Abstract

Fidusia dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan dasarnya didasarkan pada kepercayaan pada kemampuan debitur untuk membayar utangnya, dengan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan mengandung risiko, maka diperlukan adanya jaminan. LPD kita kenal sebagai sebuah lembaga keuangan yang dimilik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman juga dapat mengasi pinjaman untuk Krama Desa, termasuk dengan menggunakan obyek jaminan berupa hewan ternak. Pemberian pinjaman kepada pihak debitur harus berdasarkan kompotensi dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya, dan diwajib berdasarkan asas pemberian pinjaman yang tidak mebahayakan keperluan bank atau lembaga pembiayaan, nasabah selaku debitur, dan masyarakat penabung dana. “Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Di dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri dari data primer dan data sekunder dimana berkaitan dengan topik permasalahan yaitu pemberian pinjaman dengan objek jaminan berupa hewan ternak pada LPD Desa Adat Pelaga.” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian pinjaman dilakukan kepada krama desa yang memiliki usaha ternak sapi dengan melengkapi prosedur yang telah ditetapkan oleh LPD Desa Adat Pelaga, apabila terjadi perselisihan maka pihak debitur harus mengembalikan sejumlah pinjaman dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Kata kunci: jaminan, kredit, hewan ternak

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue