Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vyavahara Duta International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Relasi Publik Jurnal Media Akademik (JMA)
NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI BALI Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.148 KB)

Abstract

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Perlu kiranya  dipikirkan hal­hal yang dapat menunjang serta masalah ­ masalah apa saja yang akan timbul, mulai dari perencanaan serta payung hukum yang jelas, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan di lapangan, hal tersebut harus terencana  dengan  sebaik­baiknya.  Penulisan ini  mengkaji  sejauh  mana  regulasi  serta pengimplementasian pengaturan terhadap  hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No. 40 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiolegal menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dengan menggunakan teknik analisis yaitu teknik deskriptif, evaluasi dan argumentasi serta kemudian mengelaborasi terhadap fakta­fakta yang terjadi.  Peraturan secara Nasional  yang terkait dengan pengaturan dibidang pendidikan diantaranya: Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tap MPR No.9 tahun 2007 Tentang Anggaran Dana Pendidikan, Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategic Pembangunan Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi serta Permendiknas No 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2017/2018. Pengimplementasian pengaturan terhadap  hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2017 sudah terpenuhi. Dimana diterbitkanya Peraturan Gubernur tersebut untuk mengatasi kendala dari pengimplementasian Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dengan adanya Pergub tersebut calon siswa yang tercecer dari ketentuan zonasi dalam Permendiknas bisa tercover lagi dengan membuka pendaftaran gelombang kedua. Serta Pergub tersebut telah mengakomodir terpenuhinya hak Konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di provinsi Bali dimana diberikan peluang bagi anakanak yang berasal dari keluarga kurang mampu diterima di sekolah­sekolah negeri menurut ketentuan yang berlaku serta bagi siswa yang berprestasipun diberikan peluang untuk diterima disekolah­sekolah negeri
AFFIRMATIVE ACTION UNTUK PENINGKATAN KESETARAAN BAGI KAUM DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PEMENUHAN HAK MENIKMATI ACARA TELEVISI Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.995 KB)

Abstract

Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis dan kelainan struktur atau fungsi anatomi. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan maka hal itu akan menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.Pengembangan bahasa isyarat bagi yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa di Indonesia. Kekurangan ini tentunya memberikan hambatan serta menyulitkan penyandang disabilitas salah satunya dalam menikmati beritamaupun hiburan pada siaran televisi. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjamin bahwa hak memperoleh informasi adalah hak mutlak bagi setiap warga negara tanpa memandang kelompok. Jaminan ini harusnya juga diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda atau kaum disabilitas seperti tuna rungu. Pasal 39 ayat(3) UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjamahan. Akan tetapi pasal dalam UU tersebut tidak tegas mewajibkanserta tidak adanya pengaturan sanksi bilamana tidak menerapkannya dengan baik terhadap kepastian pemenuhan secara maksimal bagi kaum disabilitas dalam menikmati siaran televisi. Berdasarkanpemaparantersebut di atas, makadapatdirumuskanpermasalahansebagaiberikut, 1. Pengaturan bagi kaum disabilitas dalam memperoleh informasi; 2. Urgensi perlindungan serta Affirmative Action terkait kepastian dalam pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas. UU telah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi, serta mewajibkan Pemerintah serta Pemerintah Daerah utk menjaminnya.UU Penyiaran didalamnya belum secara tegas mengatur mengenai kewajiban stasiun televisi untuk menyediakan aksesuntuk kaum disabilitas tuna rungu untuk menikmati semua acara di televisi sangat urgen untuk memberikan pengaturan yang lebih menjamin pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas tuna rungu dengan menentukan suatu Affirmative Action yang mewajibkan bagi stasiun TV untukmenyertakan Bahasa Isyarat dalam setiap siarannya.
MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA Bagiastra, I Nyoman; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Abstract

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko  yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci  : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat
IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI BALI Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.686

Abstract

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Perlu kiranya  dipikirkan hal­hal yang dapat menunjang serta masalah ­ masalah apa saja yang akan timbul, mulai dari perencanaan serta payung hukum yang jelas, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan di lapangan, hal tersebut harus terencana  dengan  sebaik­baiknya.  Penulisan ini  mengkaji  sejauh  mana  regulasi  serta pengimplementasian pengaturan terhadap  hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No. 40 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiolegal menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dengan menggunakan teknik analisis yaitu teknik deskriptif, evaluasi dan argumentasi serta kemudian mengelaborasi terhadap fakta­fakta yang terjadi.  Peraturan secara Nasional  yang terkait dengan pengaturan dibidang pendidikan diantaranya: Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tap MPR No.9 tahun 2007 Tentang Anggaran Dana Pendidikan, Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategic Pembangunan Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi serta Permendiknas No 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2017/2018. Pengimplementasian pengaturan terhadap  hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2017 sudah terpenuhi. Dimana diterbitkanya Peraturan Gubernur tersebut untuk mengatasi kendala dari pengimplementasian Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dengan adanya Pergub tersebut calon siswa yang tercecer dari ketentuan zonasi dalam Permendiknas bisa tercover lagi dengan membuka pendaftaran gelombang kedua. Serta Pergub tersebut telah mengakomodir terpenuhinya hak Konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di provinsi Bali dimana diberikan peluang bagi anakanak yang berasal dari keluarga kurang mampu diterima di sekolah­sekolah negeri menurut ketentuan yang berlaku serta bagi siswa yang berprestasipun diberikan peluang untuk diterima disekolah­sekolah negeri
AFFIRMATIVE ACTION UNTUK PENINGKATAN KESETARAAN BAGI KAUM DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PEMENUHAN HAK MENIKMATI ACARA TELEVISI Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v14i2.1254

Abstract

Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis dan kelainan struktur atau fungsi anatomi. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan maka hal itu akan menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.Pengembangan bahasa isyarat bagi yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa di Indonesia. Kekurangan ini tentunya memberikan hambatan serta menyulitkan penyandang disabilitas salah satunya dalam menikmati beritamaupun hiburan pada siaran televisi. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjamin bahwa hak memperoleh informasi adalah hak mutlak bagi setiap warga negara tanpa memandang kelompok. Jaminan ini harusnya juga diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda atau kaum disabilitas seperti tuna rungu. Pasal 39 ayat(3) UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjamahan. Akan tetapi pasal dalam UU tersebut tidak tegas mewajibkanserta tidak adanya pengaturan sanksi bilamana tidak menerapkannya dengan baik terhadap kepastian pemenuhan secara maksimal bagi kaum disabilitas dalam menikmati siaran televisi. Berdasarkanpemaparantersebut di atas, makadapatdirumuskanpermasalahansebagaiberikut, 1. Pengaturan bagi kaum disabilitas dalam memperoleh informasi; 2. Urgensi perlindungan serta Affirmative Action terkait kepastian dalam pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas. UU telah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi, serta mewajibkan Pemerintah serta Pemerintah Daerah utk menjaminnya.UU Penyiaran didalamnya belum secara tegas mengatur mengenai kewajiban stasiun televisi untuk menyediakan aksesuntuk kaum disabilitas tuna rungu untuk menikmati semua acara di televisi sangat urgen untuk memberikan pengaturan yang lebih menjamin pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas tuna rungu dengan menentukan suatu Affirmative Action yang mewajibkan bagi stasiun TV untukmenyertakan Bahasa Isyarat dalam setiap siarannya.
HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Kadek Rita Listyanti; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.357 KB)

Abstract

In Indonesia regulations on land use set forth in the Law of Agrarian Tree ( UUPA ) No . 5 The year 1960 , in which arranged UUPA prohibition on ownership of land ownership for foreigners. How does the prohibition on land ownership for foreigners ? , And the restrictions on land ownership for foreigners is no waiver of right to be used by foreigners ? . In writing the title rights over land to foreigners in Indonesia related to Law No . 5 The year 1960 , using the normative method . Ownership restrictions on foreign ownership for those set forth in Article 21 UUPA . In accordance with one of the bases in the agrarian law that is the basis of nationalism. The prohibition is intended to keep the land remains the property of the nation or citizens , because when the soil is dominated by foreign parties will diminish the well-being of their control and could cause some areas of the country by foreigners. But there are exceptions to the ban, foreigners can apply for the right to use or open a small builder.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERMEREK PALSU SECARA ONLINE Dita Dhaamya Natih; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.164 KB)

Abstract

Pada era globalisasi ini banyak konsumen yang melakukan kegiatan pembelanjaan barang bermerek terkenal secara online karena harganya yang murah, karena konsumen kurang cermat dalam pembelanjaan online, maka sering terjadi dimana para konsumen ingin membeli barang bermerek terkenal tetapi yang didapat adalah barang tiruan bermerek palsu, karena harga yang ditawarkan sangat murah menjadikan para konsumen tergiur untuk membeli. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut adalah bahwa konsumen mendapatkan ganti kerugian atau pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha/produsen. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Merek Palsu, Online.
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Tjokorda Alit Budi Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.303 KB)

Abstract

The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH Ni Luh Putu Suartami Dewi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.6 KB)

Abstract

Karya Ilmiah ini berjudul Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah BerdasarkanPrinsip Otonomi Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah dikarenakan semangat otonomidi Indonesia yang memberikan dampak pada maraknya terjadi pemekaran daerah. Tujuanpenulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan perananhukum mengenai pemekaran daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah baik mengenaisyarat-syarat pemekaran daerah dan faktor terjadinya pemekaran daerah. Tulisan inimenggunnakan metode normatif dengan menganalisis dan menggunakan pendekatanundang-undang terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan diperketatnyapersyaratan pemekaran daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah maka diharapkan pemekaran daerah dapat didasarkan padapersyaratan yang terukur dengan tujuan preventif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI PRIBADI TERKAIT PRIVACY RIGHT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.49 KB)

Abstract

This scientific work entitled Against Legal Protection of Personal InformationRelated Privacy Right based on Act Number 11 of 2008 about Information andElectronic Transactions an issue of concern that will be discussed in this paper. Thebackground of this scientific work with the development of internet users which causespersonal information Internet users increasingly vulnerable to cybercrime. Thisscientific work aims to understand the legal protection and legal sanctions for personalinformation related privacy right based on Act Number 11 of 2008 about Informationand Electronic Transactions. This scientific work using the normative by analyzing theproblem with the Act and the related literature. The conclusion of the writing of thisscientific work is owner's personal information protection of Act Number 11 of 2008about Information and Electronic Transactions in Article 30 and perpetrators of crimesagainst personal informationrelated privacy rightsmay be subject to civil sanctionsandcriminal sanctionsas stipulated in the Article 26 and Article 46 of Act Number 11 of2008 about Information and Electronic Transactions.
Co-Authors A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga Anak Agung Cynthia Tungga Dewi Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun Anak Agung Gede Seridalem ANAK AGUNG SRI UTARI Anna Inao Anton Gunawan Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu Cakra Wayu Madewa Dita Dhaamya Natih Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya Eka Wijaya Adhis Thanaya Gede Adhitya Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Bagus Gilang Prawira Gusti Made Triantaka I Gede Bagus Wicaksana I Gede Indra Diputra I Made Adi Guntara I Made Lanang Maha Adi Putra I Made Lanang Maha Adi Putra I MADE SUBAWA I Nyoman Bagiastra I Putu Bhisama Labdajaya I Putu Hendra Wijaya Ida Bagus Oka Mahendra Putra Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Kadek Rita Listyanti Ketut Sri Ari Astuti Made Dwi Ruwidiarta Suputra Marhadi Hasibuan Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri Mariecruz, Vanessa Laura Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti Ni Kadek Ayu Purnama Dewi Ni Ketut Sri Utari Ni Luh Putu Suartami Dewi Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Dewi Lestari Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti Nurcahyo, Edy NYOMAN MAS ARYANI Putu Kevin Saputra Ryadi Putu Laksmi Danyathi, Ayu Putu Widya Astari Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan Rendi Kristiwanto Saragi, Novyar Boy Putra Sebayang, Yosua Nathanael Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut Stefanus Denny Christianto Setiawan Surika, Luqyaanaa Audrey Tjokorda Alit Budi Wijaya Wibowo, Bintang Herlambang