cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 10 (2020)" : 6 Documents clear
Tinjauan Atas Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Data Kependudukan Terhadap Perlindungan Data Pribadi I Putu Bhisama Labdajaya; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Data kependudukan merupakan salah satu wujud dari data pribadi yang harus dilindungi keberadaaannya. Hal ini secara implisit diterangkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan data kependudukan melalui permendagri nomor 61 tahun 2015 yang didalamnya menyatakan adanya peluang bagi perusahaan swasta untuk turut serta diberikan akses dalam mengelola data kependudukan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka pengelolaan data kependudukan; dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan .Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan dibagi menjadi 3 mekanisme yakni pemberian ijin, pemberian akses untuk pemanfaatan, dan pengawasan melalui evaluasi baik secara berkala setiap 6 bulan maupun secara insidentiil. Hal ini berlaku pada setiap tingkat pengelolaan data kependudukan mulai dari tungkat pusat hingga tingkat daerah kabupaten/kota. Sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan ini tidak sepenuhnya dapat memberi perlindungan hukum bagi msyarakat yang datanya dikelola. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya; Pertama absennya peran pemilik data dalam hal persetujuan apabila datanya digunakan oleh pengelola data untuk dimanfaatkan oleh lembaga pengguna seperti perusahaan swasta Kedua, terbatasnya definisi dari data pribadi yang dapat dilindungi dapat menghambat pemenuhan hak-hak dari pemilik data. Ketiga, hingga saat ini tidak adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atas pengelolaan data. Kata kunci: Data Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia ABSTRACT Citizen data is one form of personal data that must be protected. This kind of protection was an implicit mandate in article 28 G of the constitution. In 2016 Indonesia government issued a population data management policy through the Republic of Indonesia of Domestic Affairs Ministerial No. 61 year 2015 to grant access to citizen's big data. The purpose of writing this journal is to find out the implementation of the system of cooperation in managing population data, really providing legal protection for the community. The method used in writing this journal is a normative-empirical legal research method with statute approach. The system for implementing population data management is divided into 3 mechanisms, namely granting permits and granting access to utilization and supervision through evaluation, either every six months or accidentally. It applies to every level of the population data management, start from the central level and regional/city level. This policy does not adequately provide legal protection for the people whose data are managed. This is due to several reasons including: first, the absence of the role of data owner in term of approval if the data is used by user institutions such as private companies; second, the limited definition of personal data that can be protected can inhibit the fulfillment of the rights of the data owner; third, until now there is no criminal sanction that can be imposed on violations of data. Keywords: Citizen’s data, Management of private data, Human rights
AKIBAT HUKUM AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PARPOL (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU SERENTAK 2019 I Made Aditya Kusumanata; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilu serentak 2019, diatur mengenai parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen yakni sebesar 4% dari keseluruhan suara sah di tingkat nasional. Partai politik memiliki syarat mutlak minimal suara 4% untuk bisa menduduki kursi di parlemen, sehingga mengakibatkan pemilihan umum serentak di tahun 2019 banyak calon anggota legislatif tidak bisa mendapatkan kursi parlemen walaupun suara di daerah besar namun partai pengusung tidak memenuhi parliamentary threshold. Penulis memiliki kepedulian tingggi terhadap pemilu di indonesa berjalan sesuai kedaulatan rakyat dan berprinsip demokrasi, parliamentary threshold perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbukan disproposionalitas dalam pemilu. Metode dalam punulisan jurnal hukum ini memakai penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini kebijakan parliamentary threshold masuk ke dalam kebijakan hukum terbuka open legal policy, tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PPU-XVI/2018 dan besaran angka parliamentary threshold perlu di kaji lagi agar tidak banyak suara sah terbuang maka syarat pendaftaran partai politiklah yang perlu di perketat agar pemilu dapat berjalan dengan profesional. Kata Kunci : Parliamentary Threshold, 0pen legal Policy
Perlindungan Hukum Terhadap Seni Lukis Gaya Batuan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan karya tulis ini ialah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berupa Seni Lukis Gaya Batuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berupa seni lukis gaya Batuan perlu dilindungi oleh pemerintah agar keberadaannya tidak diklaim oleh negara asing dengan mengambil keuntungan ekonomi dari Seni Lukis gaya Batuan, sesuai dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual bagi seni budaya tradisional Indonesia dan segala hak yang dimikili oleh pencipta karya seni seperti Hak Ekonomi diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk palaksanaan perlindungan hukum terhadap karya seni ini. Pemerintah Kabupaten Gianyar wajib memberikan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan, upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah dengan membuat suatu peraturan daerah yang memuat mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya ini. Kata kunci : Perlindungan Hukum, EBT, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of writing this paper is to find out the legal protection for Traditional Cultural Expressions in the form of Rock Style Painting in Law number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and the efforts made by the Gianyar Regency government in carrying out legal protection against Style Painting. Rock. The research method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach. The results of this study are Traditional Cultural Expressions (EBT) in the form of Batuan-style painting need to be protected by the government so that their existence is not claimed by foreign countries by taking economic benefits from Batuan-style painting, according to Article 10 paragraph (2) of Law Number 28 2014 concerning Copyright which provides protection for intellectual property for traditional Indonesian cultural arts and all rights owned by creators of works of art such as Economic Rights are given legal protection by this law. In this study it was found that the role of local government is very important for the implementation of legal protection for this work of art. The Gianyar Regency Government is obliged to provide legal protection for Batuan Style Painting, the maximum effort that can be made by the Gianyar Regency government is to make a regional regulation that contains legal protection for this cultural heritage. Keywords: Legal Protection, EBT, Copyright.
Peralihan Hak Paten Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan Akuisisi I Gusti Agung Bagus Adhitya Surya Ananda; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kepemilikan serta bentuk peralihan Hak Paten dalam perusahaan manufaktur yang melakukan akuisisi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini, yaitu suatu produk dan atau proses yang dihasilkan melalui hubungan kerja memberikan hak bagi perusahaan atas kepemilikan Paten sebagai pemberi kerja. Kepemilikan hak atas Paten oleh perusahaan sebagai pemberi kerja hanya berupa hak ekonominya saja namun hak moral masih melekat pada inventornya. Dalam tindakan akusisi atau pengambilalihan, perusahaan manufaktur sebagai pemegang Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja dapat secara eksklusif melakukan pengalihan hak Paten kepada perusahaan pengakusisi sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Pengalihan hak Paten dilakukan melalui perjanjian tertulis dengan menuangkan dokumen asli berikut aspek-aspek hak lainnya yang berkaitan dengan Paten. Kata Kunci: Paten, Akuisisi, Manufaktur ABSTRACT This study aims to acknowledge the proprietary status and Patent transfer agreements in the manufacturing company that were conducted an acquisition. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Based on the study, the writer acknowledges that an invention of work relationship gives its an employer legal rights as a Patent holder who receives further rights from the inventor. The proprietary status of Patent by an employer only uses as economic rights, however moral rights are attached into the inventor. In cases manufacturing company conducted an acquisition, exclusively as a Patent holder by work relationship could have conduct patent transfer agreement into acquirer that referred to Regulations of The Government of The Republic of Indonesia Number 46 of 2020 concerning Requirements and Procedures for Patent Transfer Registration. The form of Patent transfer agreement conduct by written agreement including an authentic documents consists of related rights aspects of Patent. Key Words: Patent, Acquisition, Manufacture
Sistem Rekrutmen Politik Otonomi Khusus Papua Maria Elisabeth Sandrina Bonay; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam perspektif hukum Keputusan serta Ketetapan MPR yang antara lain menekankan pentingnya segera memadankan Otonomi Khusus melalui pengesahan suatu undang-undang tentang Otsus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, merupakan pangkal tolak diambilnya kebijakan pemberian Otsus bagi Provinsi Papua. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Otonomi Khusus yang telah disahkan dapat berhasil memberikan peluang yang besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam ranah politik baik secara fisik maupun gagasan dalam kemajuan politik ditanah Papua. Penulisan ini didasarkan pada metode Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni berfokus pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan diolah, dianalisis dan jabarkan serta diinterprestasikan dalam penelitian ini. Otsus yang telah diberikan kepada Provinsi Papua sebagai sebuah harapan perubahan yang besar sejauh ini terlihat masih belum sanggup untuk banyak memberikan perubahan – perubahan yang signifikan, terlebih dalam ranah politik, ini juga dikarenakan implementasi Otonomi Khusus sejak awal adalah suatu hal yang baru di negara Indonesia. Hal ini pasti menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dalam pelaksanaannya. Mereka perlu mendapat penjelasan, agar dalam pelaksanaannya bisa mencapai tujuannya. Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Perubahan, Politik. ABSTRACT In a legal perspective, the MPR Decree and Decree, which, among other things, emphasizes the importance of immediately matching Special Autonomy through the passage of a law on Special Autonomy for the Province of Irian Jaya by taking into account the aspirations of the people, is the starting point for adopting the policy of granting Special Autonomy for Papua Province. The purpose of this paper is to examine the extent to which Special Autonomy which has been passed has succeeded in providing great opportunities for Indigenous Papuans (OAP) in the political realm, both physically and in ideas of political progress in the Papuan land. This writing is based on the juridical normative method, with a statute approach, which focuses on the relevant statutory regulations. Primary legal materials that have been collected are processed, analyzed and described and interpreted in this study. The special autonomy that has been given to Papua Province as a hope for big changes so far has not been able to provide many significant changes, especially in the political sphere, this is also because the implementation of Special Autonomy from the beginning is something new in the country of Indonesia. This certainly creates confusion for the implementer in its implementation. They need an explanation, so that in doing so they can achieve their goals. Keywords: Special Autonomy, Papua, Changes, Politic.
Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan Steven Nugraha Ang; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk memahami dan mengevaluasi legalitas prosedur Agunan Yang Diambil Alih dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat; dan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pengurusan Agunan Yang Diambil Alih dari debitur ke kreditur dalam proses penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat. Jenis penelitian hukum normative yang digunakan pada penelitian ini dengan mengelaborasikannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum untuk kemudian hasil studi dokumen disusun dengan teknik analisa deskripsi kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Prosedur AYDA merupakan bentuk alternatif penyelesaian kredit macet yang sah untuk dilakukan berdasarkan Pasal 12A UU Perbankan terutama bagi BPR karena BPR tidak dapat melakukan atau membeli melalui pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam UUHT mengingat pada Pasal 6 huruf k UU Perbankan diatur hanya Bank Umum yang dapat membeli melalui pelelangan agunan pada lelang umum oleh lembaga lelang. Aturan wajib melalui lelang umum di dalam UUHT dapat dikesampingkan karena tidak adanya kedudukan hukum bagi BPR untuk melakukan pelelangan umum. Adapun mekanisme pengurusan AYDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28 POJK Aset Produktif BPR pada intinya mengatur bahwa AYDA bersifat sementara dan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur dengan mewajibkan BPR untuk menilai AYDA dan menetapkan nilai realisasi bersih dengan pengurusan AYDA dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan. Kata Kunci: Eksekusi, Agunan Yang Diambil Alih, Kredit Macet, Bank Perkreditan Rakyat ABSTRACT This article aims to understand and determine the validity of the Foreclosed Collateral procedure in the process of settling bad loans by Rural Banks; and to identify and analyze the mechanism for managing Foreclosed Collateral from debtors to creditors in the process of settling bad loans by Rural Banks. Normative legal research used in this study and elaboration with the statute approach and legal concept analysis approach for later studies document prepared by qualitative description analysis techniques. In result shown the Foreclosed Collateral procedure is an alternative form of settlement of non-performing loans that is legal to be carried out under Article 12A of the Banking Law, especially for BPRs because BPRs cannot conduct or buy through public auctions as regulated in Mortgage Law considering that Article 6 letter k of the Banking Law regulates only Commercial Banks that can purchase through auction of collateral in public auctions by auction institutions. The mandatory rules through public auctions in the Mortgage Law can be overridden because there is no legal standing for Rural Banks to conduct public auctions. The mechanism for managing of the Foreclosed Collateral as stated in Article 27 and Article 28 of the Financial Services Authority Regulations on Earning Assets for Rural Banks essentially stipulates that the Foreclosed Collateral is temporary and must be accompanied by a statement letter of surrender of collateral or power of attorney to sell from the Debtor, and a certificate of full settlement from the Rural Banks to the Debtor by requiring the Rural Banks to assessing the Foreclosed Collateral and determining net realizable value by managing the Foreclosed Collateral for a maximum period of 1 (one) year from the acquisition of the collateral. Keywords: Execution, Foreclosed Collateral, Bad Credit, Rural Banks

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue