cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2021)" : 7 Documents clear
PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM UPAYA RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 Saskara, Ni Kadek Noviani; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan upaya restrukturisasi kredit, serta mengetahui pengaturan di Indonesia terkait prinsip kehati-hatian dalam restrukturisasi di masa pandemi Covid-19. Penggunaan metode penelitian pada penulisan artikel ini yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya terdapat keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dengan restrukturisasi, yakni bank dalam melakukan segala kegiatannya termasuk pada saat menjalankan restrukturisasi kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti halnya tercermin pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Di masa pandemi Covid-19 terdapat kebijakan yakni POJK No. 11/POJK.03/2020. Saat ini kebijakan tersebut sudah diubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020 yang memberikan keringanan terkait restrukturisasi kredit kepada debitur yang benar-benar tertimpa akibat adanya pandemi Covid-19. Prinsip kehati-hatian tidak dapat diabaikan, walaupun kebijakan tersebut memberikan keringanan kepada debitur, sehingga menghindari penyalahgunaan dari pihak debitur dalam penerapan ketentuan yang diatur. Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Restrukturisasi, Kredit Bermasalah, Covid-19 ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the importance of the prudential banking principle in carrying out credit restructuring efforts, as well as to know the regulations in Indonesia regarding the prudential banking principle in restructuring during the Covid-19 pandemic. The use of research methods in writing this article is a normative research method with a statute approach and also a conceptual approach. The results of the study show that there is a relationship between the prudential banking principle and restructuring, namely that banks in carrying out all their activities, including when carrying out credit restructuring, are required to apply the prudential banking principle. As reflected in Article 2 of Law no. 7 of 1992 and Article 29 paragraph (2) of Law no. 10 of 1998. During the Covid-19 pandemic there was a policy namely POJK No. 11/POJK.03/2020. Currently, the policy has been changed by POJK No. 48/POJK.03/2020 which provides relief related to credit restructuring to debtors who are really affected by the Covid-19 pandemic. The prudential banking principle cannot be ignored, even though the policy provides relief to debtors, thereby avoiding abuse from the debtor in implementing the regulated provisions. Key Words: Prudential Banking Principle, Restructuring, Non Performing Loan, Covid-19
PENYELARASAN PERATURAN KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA MELALUI JENIS ALAT BUKTI CCTV Sidartha, Ida Bagus Gede Gosala; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah bagaimana peranan CCTV (Closed Circuit Television) sebagai sarana pembuktian yang sah didalam persidangan tentu selayaknya mentaati prasyarat materiil dan formil berdasarkan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan atas tujuan penulisan tersebut, metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode penulisan normatif. Hasil yang diperoleh melalui riset ini yakni kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai CCTV sebagai alat bukti yang sah oleh sebab itu, agar dapat memberikan kepastian hukum, didalam hukum acara pidana CCTV dikualifikasikan oleh hakim sebagai alat pembuktian yang menunjukan titik terang terhadap suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian perkara pidana dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai CCTV didalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana melalui Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang, karena dalam menjalankan praktek peradilan pidana Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dipergunakan sebagai pedoman. Kata Kunci: Alat Bukti, Penyelarasan, Closed Circuit Television (CCTV) ABSTRAK The purpose of this paper is how the role of CCTV (Closed Circuit Television) as a valid means of proof in the trial, of course, must comply with material and formal prerequisites based on statutory regulations. Based on the purpose of writing, the method used in this research is the method of normative writing. The results obtained through this research are that the Criminal Procedure Code does not regulate CCTV as legal evidence, therefore, in order to provide legal certainty, in the criminal procedure law CCTV is qualified by judges as a means of proof that shows a bright spot against a crime. criminal act. In the process of proving criminal cases, a more firm and specific setting is needed regarding CCTV in the Criminal Procedure Code through the upcoming Draft Criminal Procedure Code, because in carrying out the practice of criminal justice the Criminal Procedure Code is used as guidelines. Keywords: Evidence Tool, Coordination, Closed Circuit Television (CCTV)
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN INDUK ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN ANAK Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah; Yudistira Darmadi, A.A Ngurah Oka
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, serta pertanggungjawbaan perusahaan induk terhadap tindak pidana korupsi perusahaan anak. Metode yang penulis digunakan adalah metode hukum normatif dengan didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini menunjukan walaupun perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan subyek hukum mandiri, tidak menyebabkan perusahaan induk bebas dari pertanggungjawabannya. Perbuatan perusahaan anak yang dilakukan atas instruksi perusahaan induk dapat dikatakan sebagai perbuatan perusahaan induk ketika dilakukan dalam lingkup kerja perusahaan. Hal tersebut merujuk kepada ketentuan pasal 6 PERMA 13/2016. Kata kunci: Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Korupsi ABSTRACT This study had a purpose to find out how the parent company responsible for the criminal acts of corruption in subsidiary companies. The method that the author uses is a normative legal method based on secondary data. This study shows that although the parent company and subsidiary company are independent legal subjects, it does not mean that the parent company cannot be held responsible. The actions of the subsidiary company carried out on the instructions of the parent company can be said to be the actions of the parent company when carried out within the scope of work of the company. This refers to the provisions of Article 6 PERMA 13/2016. Keywords: Parent Company, Subsidiary Company, Corruption
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN OJEK ONLINE DENGAN PENGEMUDINYA DALAM PERUSAHAAN GO-JEK INDONESIA Apsari Puspa, Kadek Intan; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan ojek online dengan pengemudinya dan keterlibatan / implikasi hubungan hukum yang muncul dengan pengemudi layanan berlandaskan kacamata UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis melakukan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa bentuk hubungan hukum yang timbul diantara pengemudi dengan PT. GO-JEK Indonesia adalah perjanjian kemitraan (partnership agreement) yang senyatanya merupakan perjanjian yang paling umum, yang menimbulkan perikatan hukum yang unik karena didasari oleh ikatan kemitraan (partnership agreement). Berdasarkan sudut pandang UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, aspek legalitas hubungan hukum di antara penyedia jasa layanan ojek online GO-JEK Indonesia dengan pengemudinya adalah tidak adanya perjanjian kerja yang rigid mengatur hubungan diantara penyedia jasa ojek online dengan pengemudi ojek online itu sendiri, sehingga permasalahan selanjutnya yang timbul berkenaan dengan faktor upah atau gaji. Kata Kunci: Hubungan Hukum, Ojek Online, Ketenagakerjaan ABSTRACT This study has a purpose is to analyze and find out the legal relationship that arises between online motorcycle taxi companies and other pengemudis as well as the involvement / implications of legal relations that arise with service operators from the perspective of Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The author conducts a type of research with a normative juridical approach in this research and uses qualitative analysis techniques which are then described and analyzed using descriptive analytical methods. The results of the study shows that the lawful relationship emerging from the connection between driver and PT GO-JEK Indonesia is a partnership agreement which is in fact the most common agreement, which creates a unique legal agreement because it is based on a partnership agreement. Based on the point of view of Law no. 13 of 2003 concerning Employment, the legal aspect of the legal relationship between online motorcycle taxi service providers GO-JEK Indonesia and their online motorcycle taxi drivers is the absence of a rigid work agreement regulating the relationship between online motorcycle taxi service providers and online motorcycle taxi drivers themselves, so that further problems arise in connection with the wage factor or wages. Keywords: Legal Relations, Online Motorcycle Taxis, Employment
PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN Parmita Putra, I Kade Risky; Putu Sutama, Ida Bagus
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan tata cara penyelesaiannya berdasarkan hukum perbankan. Studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi ini memperlihatkan jika pengaturan penyelesaian kredit macet tanpa agunan terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerdata. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Dengan pasal tersebut, bank dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki. Tata cara penyelesaian kredit macet tanpa agunan, bisa dilakukan dengan jalur administrasi yakni berupa rescheduling, reconditioning dan restructuring apabila jalur tersebut tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah hukum, bisa melalui panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerdata. Kata Kunci: Kredit macet, Kredit Tanpa Agunan, Penyelesaian kredit ABSTRACT This study aims to assess the settlement of bad debts in unsecured credit agreements and the settlement procedures based on banking law. This study is classified as a normative legal research that uses an invitation-opening approach and a conceptual approach. The results of this study determine if the arrangement for settlement of bad loans without collateral is contained in Article 1131 and also 1132 of the Civil Code. In these articles it regulates the trade receivables that have rights. With this article, banks can obtain economic value from all assets and valuables owned by debtors, who have defaulted due to inability to fulfill their obligations. The procedure for resolving unsecured loans can be done through the administrative route, namely rescheduling, reconditioning and restructuring if the path is not achieved and the debtor does not want to correct his negligence, another route that can be taken is legal steps, for state banks, through judicial institutions and also through arbitration or dispute resolution. Settlement through the judiciary, the guarantee of fulfillment must refer to the arrangements contained in article 1131 and also 1132 of the Civil Code. Keywords: Bad credit, Unsecured Credit, Credit Settlement
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MEKANISME DROPSHIP Kadjar, Gde Arya Brian; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum terhadap sistem dropship. Artikel ini ditulis menggunakan metode penulisan normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan, dan tujuannya adalah untuk membuat keputusan tertulis. Hasil dari pengkajian ini menjelaskan hukum atau aturan tentang perlindungan konsumen berdasar pada mekanisme pengiriman langsung preventif dan represif serta konsekuensi hukum dari tidak mematuhi aturan perdagangan sistem menjadi tanggung jawab penjual atas kerugian yang ditimbulkannya. Konsumen dan pihak reseller menjadi focus utama dalam permasalahan ini, sebab pihak reseller adalah pribadi yang telah mencapai kesepakatan kontan kepada pihak pembeli dengan pemasok. Oleh sebab itu pihak konsumen serta masyarakat luas dihimbau selalu waspada setiap disaat melakukan transaksi elektronik untuk menghindari kerugian / kejahatan (Wanprestasi). Kata Kunci: Dropship, Tanggung Jawab, Wanprestasi ABSTRACT This journal aims to review legal regulations and protections for the dropshipping system. This article is written using the normative writing method, which is a legal research method through library research, and the goal is to make written decisions. The conclusion of this study explains the laws or regulations regarding consumer protection based on preventive and repressive direct delivery mechanisms and the legal consequences of not complying with the system trading rules are the responsibility of the seller for the losses it causes. Consumers and resellers are the main focus in this problem, because resellers are individuals who have reached a cash agreement between the buyer and the supplier. Because of that, consumers and the wider community are advised to always be vigilant when comitting electronic deals to avoid loss / crime (Default). Key Words: Dropship, Responsibilty, Default
PENGATURAN KARYA SENI UKIR TOPENG DALAM PERSFEKTIF EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL prasetya, wawan; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk memahami perlindungan hukum karya seni ukir topeng sebagai Eksresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni ukir topeng dari perspektif ekspresi budaya tradisional agar terhindar dari kegiatan yang merugikan ketertiban umum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menghimpun dan menganalisa bahan pustaka dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu sering tidak diketahuinya terddapat hak cipta yang terkandung dalam karya seni ukir topeng yang memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional dan nilai ekonomis dimana dilindungi dalam Pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan inventarusasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional wajib dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi warisan budaya tradisional. Implementasi daripada pencatatan walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlidungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan. Untuk menigkatkan perlindungan hak cipta karya seni ukir topeng dalam perspektif ekspresi budaya tradisional adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari pencipta yang menjadi pelaku seni agar bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta peran penting pemerintah diwajibkan untuk mengiventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional warisan leluhur. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak cipta, Seni Ukir Topeng, Ekspresi Budaya Tradisional ABSTRACT The purpose of research is to understand the legl protection of mask carved art as traditional culttral excretions based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and efforts that can be made to improve legal protection against the copyright of mask carved art from the perspective of traditional cultural expressions to be spared From activities that are detrimental to public order. The methd used in writing this article is the method of normative legal research by collecting and analyzing literature from primary and secondary data. The results of this study are often not known to the copyright contained in mask carved artwork that has aesthetic value of traditional culture and economic value where they are protected in Article 38 of Law No. 28 of 2014 concrning Copyright. Conduct inventory, maintain and maintin the expresion of traditional culture must be carried out by the government in an effort to protect traditional cultural heritage. Implementation rather than recording even though it is not a necessity to get a supply, but the state has an obligation to register the culture results that have been inherited. To increase the protection of the copyright of the mask carved art in the perspective of the expression of traditional culture is the understanding of the existence of copyright and legal awareness of the creator who becomes an artist who can use the right to be personally inherent to himself and is not misused by irresponsible parties and the government's important role It is required to inventory, maintain and mantain the expression of the traditional culture of ancestor heritage. Keywords: Legal Protection, Copyright, Mask Carving, Traditional Cultural Expressions

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue