cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 8 (2023)" : 20 Documents clear
PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA Madona, Oni; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk meninjau kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek terkenal asing yang hak atas merek nya dilanggar. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa Merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia tetap dilindungi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia guna memberikan perlindungan sepanjang kriteria merek terkenal terpenuhi. Pemilik merek terkenal asing yang hak eksklusif atas merek nya dilanggar dapat melakukan gugatan pembatalan yang diatur pada pasal 76 ayat 1 dan 2, pasal 83 serta pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis The purpose of this study is to review legal certainty regarding the protection of unregistered foreign well-known marks in Indonesia and the legal efforts taken by owners of well-known foreign marks whose rights to their marks are violated. This study uses research methods, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that well-known foreign brands that are not registered in Indonesia are still protected in Indonesia based on the explanation of Article 21 paragraph 1 letter b of the Trademark and Geographical Indications Law, an international conversion ratified by Indonesia to provide protection as long as the criteria for famous brands are met and taking into account the following theories. theory of intellectual property protection. Owners of well known foreign marks whose exclusive rights to their marks are violated can file a lawsuit for cancellation as regulated in article 76 paragraphs 1 and 2, article 83 and article 84 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL (STUDI KASUS MEREK HOT STAR INDONESIA VS TAIWAN) Fadhila, Alif Ridzki; Sumadi, I Putu Sudarma
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama studi ini ialah menganalisis makna yuridis PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., serta kesesuaian putusan tersebut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber hukum primer berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, dan Putusan MA Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut dalam mengambil keputusan menolak permohonan kasasi: Dibuktikan merek penggugat, HOT STAR, adalah merek terkenal, Merek HOT STAR milik tergugat yang terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HOT STAR milik penggugat, Tergugat dibuktikan mempunyai niat mencontoh, meniru merek Penggugat yang sudah populer (terkenal) itu, pada dasarnya mencerminkan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang salah satu dalilnya adalah memberikan atau menetapkan hak bagi subyek hukum yang benar-benar berhak. Kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan norma-norma hukum yang diterapkan menunjukkan putusan hakim yang bersangkutan sudah memenuhi aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek kemanfaatan terpenuhi mengingat dalam putusan hakim tersebut secara implisit terdapat upaya memajukan efisiensi hukum atau ketepatgunaan hukum atau kesesuaian hukum. This research aims to analyze the juridical meaning of the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 in conjunction with the Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst and to determine the compatibility of the judge's decision with Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative legal research method with primary legal materials such as Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, and Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 as its sources. The research results show that the considerations of the Judges' Panel in rejecting the cassation request in Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 include: the plaintiff's HOT STAR trademark is proven to be famous, the defendant's registered HOT STAR trademark has substantial similarity with the plaintiff's HOT STAR trademark, and the defendant is proven to have the intention to copy or imitate the well-known plaintiff's trademark. Essentially, this reflects the wisdom in pursuit of justice, one of the principles being to grant or establish rights to the party who truly deserves it. The alignment between the factual events and the legal norms applied indicates that the judge's decision meets the aspects of justice, legal certainty, and utility. The utility aspect is fulfilled as the judge's decision implicitly aims to promote legal efficiency, appropriateness, and conformity with the law.
IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVADA PADA PERJANJIAN HUTANG TIDAK TERTULIS (NON KONTRAKTUAL) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Putra, I Putu Gede Indra Pradana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implikasi asas pacta sunt servada pada penyelesaian perjanjian hutang tidak tertulis atau non kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara online baik itu hutang atau kontrak dapat dengan mudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan atas dasar rasa kepercayaan diantara mereka. Namun, apapun bisa terjadi terutama tidak dipenuhinya prestasi diantara kedua belah pihak (wanprestasi). Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan melalui bahan hukum primer yang otoritatif, termasuk memisahkan fakta hukum dari faktor hukum lain yang tidak relevan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, mengumpulkan bahan hukum, dan bila perlu juga memasukkan bahan non hukum sesuai dengan ketentuan. Hasil menyatakan bahwa implikasi asas pacta sunt servada sudah seharusnya ikut terlaksana disaat perjanjian itu dibuat, hal-hal terkait dengan wanprestasi telah diatur oleh hukum positif Indonesia yakni kitab undang-undang Hukum Perdata. The purpose of this text is to delve into the significance of the "pacta sunt servanda" principle in resolving unwritten or non-contractual debt agreements within Indonesian contract law. Online agreements, whether concerning debts or contracts, can be easily established when the involved parties trust each other. However, unforeseen circumstances may arise, particularly the failure to fulfill obligations by either party (default). Consequently, this study utilizes normative legal research methods, employing a statutory and regulatory approach and drawing from authoritative primary legal sources. These methods are aimed at separating legal facts from irrelevant legal aspects, identifying and addressing pertinent legal issues, and ensuring comprehensive legal coverage. When necessary, non-legal materials are included in accordance with legal provisions. The findings underscore that the pacta sunt servanda principle should ideally be upheld from the moment an agreement is reached. Breach of contract matters are already regulated by Indonesian positive law, particularly the Civil Code.
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Ontong, Giacintha Viona; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana analisis terkait Kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat validitas keterangan saksi yang disebut sebagai testimoni de auditu sebagai elemen bukti dalam konteks perkara perdata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan hukum sebagai sumber data utama, serta sebagai landasan pemikiran penulis. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum, testimoni de auditu cenderung tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata. Meskipun demikian, ada pengecualian tertentu yang memungkinkan testimoni de auditu diterima apabila saksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai bahan persangkaan. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dapat diterima atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the analysis related to Testimonium de Auditu testimony as evidence in the perspective of civil law and how the evidentiary power of Testimonium de Auditu testimony as evidence in the settlement of civil cases. The writing of this journal aims to evaluate the level of validity of witness testimony referred to as testimony de auditu as an element of evidence in the context of civil cases. This research adopts a normative juridical approach, using the law as the main data source, as well as the author's premise. The overall findings of this research indicate that in general, testimony de auditu tends not to be accepted as evidence because it is not in line with the provisions contained in Article 171 HIR and Article 1907 KUHPerdata. However, there are certain exceptions that allow testimony de auditu to be accepted if the witness meets the requirements that have been established as material for inference. Judges also have the freedom to assess and consider testimonium de auditu testimony to be admissible or inadmissible based on certain considerations.
PERLINDUNGAN DALAM MEMPEKERJAKAN TAWANAN PERANG PADA KASUS NALETILI? DAN MARTINOVI?: PERSPEKTIF HUKUM HUKUMANITER INTERNASIONAL Wedha, Komang Santi Triana; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang serta pelanggaran yang dilakukan oleh Naletili? dan Martinovi? ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Pada saat konflik antara Bosnia dan Republik Kroasia Herzerg-Bosnia mencuat, terjadi peristiwa mempekerjakan tawanan perang Bosniak yakni berupa pekerjaan di garis konfrontasi perang, penyamaran menjadi tentara musuh, serta menjadi perisai manusia. Hasil penulisan pada kasus ini, kedua pejabat perang Republik Kroasia Herzerg-Bosnia terbukti atas tuduhan pelanggaran mempekerjakan tawanan perang Bosniak di area dekat pertempuran berdasarkan putusan Pengadilan Yugoslavia (ICTY) tertanggal 31 Maret 2003. This study aims to examine the regulations regarding protection in employing prisoners of war as well as the violations of International Humanitarian Law committed by Naletili? and Martinovi?. The research method used is normative law with an approach to legal principles, rules, theories and doctrine from legal experts. At the time when the conflict between Bosnia and the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia arose, there was a series of events where Bosniak prisoners of war were employed near the confrontation line and used as human shields. As a result of this study, the two war officials of the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia were proven on charges of the unlawful employment of Bosniak prisoners of war in areas near the fighting based on the Yugoslav Tribunal (ICTY) decision dated March 31, 2003.
MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK Cahyanti, Ketut Ita; Resen, Gede Made Subha Karma
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan memahami mekanisme pelayanan HT-el dan mengetahui serta memahami hambatan apakah yang ditemui dalam pelayanan HT-el. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah mekanisme pelayanan hak tanggungan secara elektronik secara spesifik diatur dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hambatan yang ditemui adalah terjadi perbedaan peringkat karena tidak adanya menu peringkat, tidak ada menu untuk memasukkan dua sertifikat dan adanya keraguan pada lembar kedua apht. The purpose of this research is to know and understand the mechanism of electronic mortgage service and to know and understand what obstacles are encountered in the electronic mortgage service. The research method used is a type of empirical legal research. The result of the research is that the mechanism for electronic mortgage services is specifically regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. The obstacles encountered were that there was a difference in ranking because there was no ranking menu, there was no menu to enter two certificates and there were doubts on the second sheet of apht.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF JUSTICE SOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT Putra, I Gde Yogi Aditya; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat utamanya dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode empiris yang dimana mengedepankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Jika ditinjau berdasarkan permasalahan yang terjadi yang dimana dalam penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara mediasi yang bisa dikatakan sebagai Bale Mediasi. Setiap permasalahan maupun dinamika yang terjadi tidak jarang menjadi problematika dalam pemanfaatan tanah ulayat. Untuk menghindari suatu permaslahan yang berkelanjutan diperlukannya solusi yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif justice solution dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Thisarticle aims to examine a problem that often occurs in the community, especially in resolving customary land disputes. In making this article using empirical methods which prioritize a qualitative descriptive approach. If reviewed based on the problems that occur where the resolution of this problem is carried out by mediation which can be said to be Bale Mediation. Every problem and dynamic that occurs often becomes a problem in the use of customary land. To avoid a continuous problem, solutions are needed that are resolved by deliberation and consensus. Therefore, with a simple settlement mechanism and does not cost much, Bale Mediation can be said to be an alternative justice solution in resolving customary land disputes.
ANALISIS PENGATURAN BATAS WAKTU (DALUWARSA) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHAP Dewi, Ni Made Wulan Febia; Layang, I Wayan Bela Siki
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis permasalahan Pengaturan Batas Waktu (Daluwarsa) dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yang bersumber dari yuridis normatif, di mana mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan Pendekatan Konseptual dalam menjelaskan masalah dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul dalam pengaturan batas waktu terkait proses penyidikan perkara pidana sesuai KUHAP yaitu adanya kekosongan hukum dalam proses penegakan hukum, yang berhubungan dengan proses penyidikan yang memakan waktu lama dan memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum sebagai penyidik untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), serta ketidakpastian hukum terkait status tersangka yang berdampak pada hak-hak tersangka dan hak asasi manusia. The purpose of this research is to obtain an understanding and analyze the problem of Time Limit Arrangement (expiration) in the Implementation of Criminal Investigation based on KUHAP. This research uses a normative juridical research method, which adopts the applicable legal approach and conceptual approach in explaining the problem by utilizing the main and additional legal sources. The findings of this study indicate that the problems that arise in setting time limits related to the criminal case investigation process according to the Criminal Procedure Code are the existence of a legal vacuum in the law enforcement process, which is related to the investigation process which takes a long time and provides an opportunity for law enforcement officials as investigators to abuse power, as well as legal uncertainty related to the status of suspects which has an impact on the rights of suspects and human rights.
PROBABILITAS PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAJELIS DESA ADAT Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan; Yusa, I Gede
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ditulisnya penelitian ini ditujukkan agar menegatahui probabilitas pengajuan permohonan pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi oleh MDA dilihat dari adanya potensi pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap undang-undang yang berlaku ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh MDA dan juga legal standing pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi oleh MDA. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif dan dalam mengkaji permasalahan menggunakan pendekatan perundang–undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa MDA mengurusi di bidang adat istiadat dan kearifan local yang ada di Bali sehingga kewenangan dan tugasnya tidak jauh dari upaya pelestarian adat istiadat dan kearifan local di Bali. Probabilitas MDA untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang didasarkan atas adanya hak konstitusional masyarakat adat yang berpotensi dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang ditinjau dari kewenangan yang melekat pada MDA dibidang adat-istiadat yang tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana sehingga MDA berkewajiban untuk menjaga konsep tersebut tetap hidup dan terjaga di masyarakat. Dengan demikian kerugian konstitusional oleh masyarakat hukum adat yang kemudian diajukan oleh MDA berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menjadi sebuah probabilitas. Dengan demikian pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh MDA dimungkinkan untuk dilakukan jika semua ketentuan terpenuhi. The writing of this study is intended to determine the probability of a Constitutional Court petition by the MDA considering the potential violation of the constitutional rights of indigenous peoples against the applicable law in terms of the authority possessed by the MDA and also the legal position of the Constitutional Court by the MDA. This writing uses normative research methods and in examining the problem uses a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The conclusion of the research conducted is that MDA takes care of the field of Balinese customs and local wisdom so that its authority and duties are not far from efforts to preserve local customs and wisdom in Bali. The possibility of MDA to file a petition for judicial review of the law is based on the existence of the constitutional rights of indigenous peoples that are potentially violated by the enactment of a law in terms of the inherent authority of MDA in the field of customs that cannot be separated from the concept of Tri Hita Karana so that MDA is obliged to keep the concept alive and maintained in the community. Thus, constitutional losses by customary law communities which are then submitted by the MDA based on its authority become a probability. Thus, the submission of a petition for judicial review of the law by the MDA is possible if all provisions are fulfilled.
UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: SUDAHKAH MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS? Gandhi, Made Yoga Keysa Wira; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud utama penelitian peneliti adalah guna mencerahkan masyarakat umum tentang perlindungan hukum yang disediakan otoritas pemerintahan untuk para penyandang disabilitas yang dilecehkan secara seksual. Metode penelitian normatif adalah ide dari tulisan penulis dengan memakai pendekatan perundang-undangan, menilai semua masalah kriminal dari berbagai perspektif yang berbeda dan memikirkannya melalui metode perundang-undangan dengan cara mencermati pedoman juga hukum. Temuan penulis sejalan Bersama UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.31/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil evaluasi artikel ilmiah ini, disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban pelecehan seksual layaknya orang normal. Dengan adanya UU TPKS Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait memberikan Pendampingan Korban dan Saksi dan Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS memberikan pelindungan korban penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi secara normatif, dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. The main aim of the researcher's research is to educate the general public about the legal protection that government authorities provide for people with disabilities who are sexually harassed. The normative research method is the idea of the author's writing using a statutory approach, assessing all criminal matters from different perspectives, and thinking about them through statutory methods by examining guidelines as well as laws. The authors' findings are in line with Law No. 8/2016 concerning Persons with Disabilities, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, Law No. 31/2006 concerning the protection of Witnesses and Victims, as well as Law No. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the evaluation results of this scientific article, it was concluded that people with disabilities have the same potential to become victims of sexual harassment as normal people. The existence of the TPKS Law provides efforts to protect persons with disabilities who are victims of sexual harassment. So normatively, it can be said that Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence has shown its alignment to protect persons with disabilities who are victims of sexual violence.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue