Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture Vyavahara Duta Jurnal Media Akademik (JMA) IPSSJ
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
SINERGISITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI Putra, I Made Walesa; Dike Widhiyaastuti, I Gst Agung Ayu
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.43 KB)

Abstract

The Writing of ?The Synergicities of Policies and Strategies of Prevention  Terrorism?s Crime of Bali Province? are aimed to develop legal science in general and particular in the field of criminal?s law as well as knowing and studying the synergy between roles and strategies from the government, law enforcers and the community and to find, to analyze, to review and to provide legal solutions to obstacles in the effort to prevent terrorism in crime of Bali Province so it can be constructed to be an effective counter measures formulation. The method used in the achievement of the goal is approach Juridical Empirical method, namely legal research with facts approach by observation and in-depth interviews on object of research. The research was conducted on Bali Police, Kesbangpolinmas Bali, FKPT, FKUB, MUDP, and Religious figures in Bali. The results disclosed that each agency / organization / institution / individual has carried out the obligations according their tasks effectively and strive synergize the policies and strategies of prevention in terrorism. There are a few obstacles ranging from funding, facilities, quality-quantity of human resources to the constraints associated with legislation. By identifying several issues and to find the best solution for more effective prevention of acts of terrorism in synergy and sustainable.
PENERAPAN DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK PADA HUKUM DIWILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Simbolon, Nahor Togarma; Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk memperlajari penerapan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum terkait perlindungan anak. Studi ini mengunakan penelitian empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data dilapangan sebagai sumber data utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum polresta denpasar telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif perlindungan anak, salah satu pemenuhannya melalui mediasi panel yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum. The purpose of this study is to examine the legal certainty for the blind with disabilities, visually impaired relating to the protection of access to the audiobook. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that legal certainty for the blind disable to gain audiobook access as one of the learning media in the digital era has been regulated internationally through the Marrakesh Treaty 2013, and nationally in Indonesia refers to Article 44 Paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright and Government Regulation Number 27 Year 2019. In the perspective of human rights, obtaining information and education is a right for persons with disabilities, one of the fulfillment access through the supporting facilities of audiobook.
SINERGISITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI Putra, I Made Walesa; Dike Widhiyaastuti, I Gst Agung Ayu
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i1.531

Abstract

The Writing of “The Synergicities of Policies and Strategies of Prevention  Terrorism’s Crime of Bali Province” are aimed to develop legal science in general and particular in the field of criminal’s law as well as knowing and studying the synergy between roles and strategies from the government, law enforcers and the community and to find, to analyze, to review and to provide legal solutions to obstacles in the effort to prevent terrorism in crime of Bali Province so it can be constructed to be an effective counter measures formulation. The method used in the achievement of the goal is approach Juridical Empirical method, namely legal research with facts approach by observation and in-depth interviews on object of research. The research was conducted on Bali Police, Kesbangpolinmas Bali, FKPT, FKUB, MUDP, and Religious figures in Bali. The results disclosed that each agency / organization / institution / individual has carried out the obligations according their tasks effectively and strive synergize the policies and strategies of prevention in terrorism. There are a few obstacles ranging from funding, facilities, quality-quantity of human resources to the constraints associated with legislation. By identifying several issues and to find the best solution for more effective prevention of acts of terrorism in synergy and sustainable.
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH POLDA BALI Ni Luh Ayu Manik; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagian besar kasus korban penculikan anak banyak ditemukan dalam keadaan sudah tidak berdaya dan mengalami trauma bahkan ada yang dipekerjakan secara paksa didalam negeri maupun diluar negeri. Upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak-hak anak merupakan kepentingan bersama yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, agar anak tidak menjadi korban penculikan. Penelitian ini dibuat kajian dengan merefleksikan pembahasan kasus penculikan anak yang terjadi di daerah Bali. Adapun masalah yang diangkat 1)Bagaimana bentuk penanganan yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan? 2)Upaya apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menangani adanya korban tindak pidana penculikan anak? Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk penanganan yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan serta mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan menanggulangi adanya korban dalam tindak pidana penculikan anak di Bali. Penulisan jurnal kali ini memakai hukum empiris, dengan metode pendekatan observasi, serta data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data hasil wawancara dan study kepustakaan. Hasil penulisan ini menunjukkan bentuk penanganan yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan adalah bentuk penanganan atas bantuan dan bentuk penanganan atas restitusi. Serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menangani adanya korban tindak pidana penculikan adalah upaya rehabilitasi untuk korban, dan pemberian perlindungan prosedural dalam peradilan. Kata Kunci: Penculikan, Anak, Korban
Korupsi Sebagai Transnational Crime: Palermo Convention I Wayan Aryya Sutia Juniartha; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kerangka kejahatan sebagai transnational-organized crime dan pengaturan korupsi sebagai transnational-organized crime. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai keberadaan aturan mengena korupsi sebagai transnational-organized crime. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kerangka kejahatan sebagai transnational-organized crime dapat dilihat pada United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan doktrin-doktrin hukum yang terkait. Pengaturan korupsi sebagai transnational-organized crime terdapat pada Pasal 8 dan 9 The Palermo Convention yang meliputi kriminalisasi perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi dan tindakan melawan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Sunarwan Sunarwan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan memiliki peranan yang penting sebagai sistem penghasil oksigen yang dapat mendukung kehidupan. Negara Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan sebagai hutan terluas di dunia. Akhir-akhir ini kerap terjadi kerusakan hutan berupa pembakaran hutan di Indonesia, yang dilakukan oleh korporasi guna membuka jalan dan memperluas lahan perkebunan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Penelitian ini mengkaji mengenai pertangungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dimasa mendatang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dalam menguraikan masalah digunakan Teknik analisis Teknik argumentatif, yaitu menguraikan dan menghubungkan teori-teori dengan literatur yang berkaitan dengan masalah. Pertanggungjawaban pidana pidana oleh korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H), namun pengarturan tentang pembakaran hutan yang dilakukan korporasi dalam UU P3H belum mengaturnya, justru pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam undang-undang lingkungan lainnya. Perlunya memasukan peraturan tentang korporasi yang melakukan pembakaran hutan kedalam UU P3H dimasa yang akan datang, guna menjerat tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi.
KENDALA DAN TANGGUNG JAWAB PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian di Wilayah Hukum Polres Buleleng) Komang Andyana Prayoga; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng rentan terjadi dikarenakan letak posisi kabupaten Buleleng sangat berdekatan dengan pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan dengan penyitaan sebaga langkah awal penyidik guna mengumpulkan barang bukti sebagai dasar penuntutan. Barang bukti dalam penyitaan sangat penting, sehingga perlu disimpan sebaik mungkin oleh penyidik. Faktanya kehilangan barang bukti dapat terjadi. Berdasarkan hal ini perlu dikaji mengenai kendala dalam proses penyitaan barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dan tanggung jawab atau resiko yang diterima penyidik akibat dari hilang atau rusaknya barang bukti yang disita penyidik kepolisian Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa penyidik menemukan berbagai macam kendala dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti diantaranya penyitaan secara paksa seringkali barang bukti tidak ada pada tersangka, sulitnya mendapatkan saksi saat penyitaan di tempat sepi, belum adanya Laboratorium Forensik di Buleleng dan penerapan teknik pembelian terselubung yang sulit. Anggota kepolisian yang terbukti bersalah dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijatuhi hukuman berupa hukuman disiplin, hukuman pelanggaran kode etik, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan hukuman pidana. Kata Kunci : Penyitaan, Barang Bukti, Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Artis sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram di Indonesia”. Rumusan masalah penelitian ini adalah kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying pada media sosialinstagram di Indonesia dan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial instagram di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana cyberbullying terdapat dalam KUHP serta UU ITE, hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapatdiberikankepada korban tindak pidana cyberbullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying sudah dibahas dalam RUU KUHP, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI Ida Ayu Tri Astuti Purwasari; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang yang mendasari penulisan ini yaitu penerapan diversi dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan diversi di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku serta bagaimana perluasan pengaturan hukum tentang diversi di Indonesia yang dapat menjamin hak-hak anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan undang-undang (statute approach). Melalui analisis dengan metode tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan diversi yang secara yuridis diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 (selanjutnya disebut UU SPPA) telah dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan serta hasil kesepakatan diversi dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan, serta terdapat perluasan beberapa pasal dalam UU SPPA yang diatur dalam Perma tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 4 tahun 2014. Kesimpulan yang dapat ditarik memalui penulisan ini bahwa semakin cepat diversi dilaksanakan maka semakin cepat anak mendapat tindakan pemulihan serta masih adanya diskriminasi terhadap anak dalam UU SPPA sehingga perlu pengaturan lebih lanjut yang diatur dalam Perma diatas. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum untuk secara bersama mengawasi pergaulan anak-anak disekitar yang diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Anak, dan Perluasan
KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MEMPEROLEH DATA IDENTITAS DIRI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK PHISING I Gede Arya Utamayasa; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Phising atau Identity Theft adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus phising selama tahun 2014 Anti-Phishing Working Group (APWG) dalam laporannya, mencatat ada 123.972 email baru dan unik serta 95.321 situs palsu yang digunakan sebagai sarana phishing dan diketahui 27.253 situs palsu diyakini dibuat oleh phiser. Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan phising juga mengalami kenaikan. Sampai saat ini belum ada Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang Phising sehingga menyebabkan kekacauan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah belum ada hukum positif yang mengatur pencurian identitas di Indonesia baik dalam KUHP maupun UU ITE yang mengakibatkan kekacauan hukum sehingga perlunya mengkriminalisasi perbuatan phising dengan pembaharuan hukum dimana pembaharuan dilakukan menggunakan teori tindak pidana dengan metode perbandingan dengan negara lain.
Co-Authors A.A. Ngurah Tresna Adnyana Alleshia Astradi Anak Agung Gede Janaindra Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Anak Agung Ngurah Wirasila C.D Dahana Gandhi, Made Yoga Keysa Wira Gladiola Invita Danona Pareira Hanna Christine Ndun I Gede Arya Utamayasa I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna I Kadek Indra Setiawan I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Agus Astra Wiguna I Made Walesa Putra I Made Wiharsa I Nyoman Darma Yoga I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Reza Bella Satria Diva I Wayan Aryya Sutia Juniartha I.M.W Putra Ida Ayu Tri Astuti Purwasari Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa Ida Bagus Surya Dharma Jaya Kadek Cintyadewi Permana Keanu Putra Mentari Komang Andyana Prayoga Made Hendra Pranata muhammad fatoni, muhammad Ni Luh Ayu Manik Ni Nyoman Santiari Ni Putu Nita Sugita Philipus Anugerah N. L. Radha Putri Nandini Rayandri Eva Pauline Saragih Rinanda Basitha Ritonga, Ratu Mona Estiara Salsabila, Nurkhalisa Sarah Suttor Simbolon, Nahor Togarma Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila