Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 9 (2023)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR BPOM YANG BEREDAR DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti]]>;
<![CDATA[Utami, Putu Devi Yustisia]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penulisan dalam artikel ini yaitu guna mengetahaui bagaimana peran pemerintah dalam menangani maraknya peredaran kosmetik di situs e-commerce atau situs online serta untuk mengetahui pula pertanggungjawaban para pelaku usaha atas penjualan produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM terkait telah merugikan para konsumen pengguna kosmetik tersebut dan juga jurnal ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan hukum yang bisa melindungi para pengguna atau konsumen dari kerugian atas penggunaan alat kecantikan aau kosmetik yang tidak terdaftar BPOM yang beredar di e-commerce. Penulisan dalam jurnal kali ini mempergunakan metode penelitian hukum normative, yaitu menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum untuk menganalisis suatu isu hukum yang dilandaskan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dapat meminta pertanggunggungjawaban dan ganti rugi pada produsen apabila produsen tidak mendaftarkan produknya ke BPOM yang dimana hal tersebut memugkinkan produsen menggunakan bahab-bahan berbahaya dalam produknya. Dalam hal ini berlu adanya instrument hukum dan pemerintah yang mengatur tegas mengenai kosmetik berbahaya namun terjual bebas di dunia maya. Persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya zaman yang sudah menyentuh suatu interaksi online. The purpose of writing this article is to find out how the government's role in dealing with the widespread circulation of cosmetics on e-commerce sites or online sites and also to find out the responsibility of business actors for the sale of cosmetic products that are not registered with BPOM has harmed consumers who use cosmetics and This journal also aims to find out legal protection efforts that can protect users or consumers from losses due to the use of beauty tools or cosmetics that are not registered with BPOM circulating in e-commerce. The writing in this journal uses normative legal research methods, namely focusing on the statutory regulation approach and legal concept analysis approach to analyze a legal issue based on primary and secondary legal materials. This research shows that consumers who experience losses as a result of using cosmetics that are not registered with BPOM can ask the manufacturer for responsibility and compensation if the producer does not register their product with BPOM, which allows the producer to use dangerous ingredients in their products. In this case, there is a need for legal and government instruments that strictly regulate dangerous cosmetics that are sold freely in cyberspace. This problem is a consequence of the development of the era which has touched online interactions.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN KUNJUNGAN UTUSAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA ]]>
<![CDATA[Dewi, Anastasya Puspa]]>;
<![CDATA[Ariana, I Gde Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hukum internasional mengatur tentang kewajiban negara pengirim dalam mengirim utusan dengan misi khusus ke suatu negara serta pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan terhadap hubungan diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kewajiban negara pengirim dalam mengirimkan utusan khusus telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi New York 1969 tentang misi khusus. Selanjutnya, pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan diplomatik dapat berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara. Meskipun pada praktknya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terjalin dengan baik hingga saat ini. This research aims to analyze how international law regulates the obligations of a sending country in sending a special envoy to a country, as well as the impact of recalling the sending of an envoy on diplomatic relations between the sending country and the receiving country. This research uses normative legal research methods using a statute approach and a case study approach. The results of writing show that the obligations of sending countries in sending a special envoys have been regulated in the Vienna Convention on diplomatic relations 1961 and the New York Convention on special missions 1969. Furthermore, the impact of recalling the sending of diplomatic envoys could potentially increase tensions in diplomatic relations between countries. Although in practice, diplomatic relations between Indonesia and the United States are still well established to this day.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.PRA/2023/PN DPS) ]]>
<![CDATA[Theo, Ina Melina]]>;
<![CDATA[Shara, Made Chintya Puspita]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan alat bukti yang cukup serta analisis penerapannya dalam mendasari penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps merupakan tujuan dari penulisan artikel ini. Studi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian hukum normative. Pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam penulisan. Hasil studi penulis menunjukkan bahwa ketika dilakukan proses penetapan tersangka, diperlukan bukti permulaan untuk menetapkannya sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Adanya ketentuan alat bukti permulaan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menangkap seseorang dan jika masih terdapat proses penetapan tersangka yang tidak sesuai dapat mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana diformulasikan dalam KUHAP Pasal Kesatu angka 4. Berpijak pada analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, Penyelidik dan penyidik telah menetapkan tersangka mendasar pada bukti-bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni bukti surat sebanyak 8, bukti saksi sebanyak 22, dan 1 ahli. Jadi, lingkup pemeriksaan dalam perkara praperadilan ini menilai hanya aspek formil saja, apakah bukti-bukti yang diajukan sah dan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP atau Pasal-pasal lain sesuai dengan undang-undang yang menaungi tindak pidana tersebut. The arrangement of sufficient evidence and analysis of its application in underpinning the determination of corruption suspects in Court decission Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps is the purpose of writing this article. This study uses a type of descriptive research in normative legal research. The case approach and the statutory approach are also used in writing. The results of the author's study show that when the process of determining a suspect is carried out, preliminary evidence is needed to establish him as a suspect in a criminal act. There is a provision for preliminary evidence to prevent the arbitrariness of law enforcement officials in arresting a person and if there is still a process of determining inappropriate suspects, they can file a Pretrial lawsuit as formulated in Article One number 4 of the Criminal Procedure Code. Based on the author's analysis of Court Decision Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, investigators and investigators have determined the basic suspects on valid evidence according to Article 184 of the Code of Criminal Procedure, namely 8 letter evidence, 22 witness evidence, and 1 expert. So, the scope of examination in this pretrial case assesses only the formal aspect, whether the evidence submitted is valid and in accordance with Article 184 of the Code of Criminal Procedure or other articles in accordance with the law that overshadows the crime.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Diamanta, Dewa Putu]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan yang mengatur praktik daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi pengguna dan penyedia jasa layanan telekomunikasi terkait kerugian yang timbul akibat praktik daur ulang nomor telepon di Indonesia. Dalam pembuatan jurnal ini, metode penulisan yang penulis gunakan yaitu metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kekosongan norma yang berdampak kerugian akibat dari praktik daur ulang nomor telepon dan hingga saat ini belum aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur daur ulang nomor telepon ini secara khusus. Dengan menggunakan metode konstruksi hukum melalui analogi untuk mencari penyelesaian atas kerugian yang terjadi akibat praktik daur ulang nomor telepon. Tidak adanya aturan khusus yang mengatur mekanisme daur ulang nomor telepon yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen nomor telepon daur ulang maupun pemilik awal nomor telepon yang didaur ulang tersebut. This research aims to understand the regulations governing the practice of recycling cellular telephone numbers in Indonesia, as well as the form of legal protection for users and providers of telecommunications services regarding losses arising from the practice of recycling telephone numbers in Indonesia. In making this journal, the writing method that the author used was the normative research method. The results of this research are that there is a vacuum in norms which results in losses resulting from the practice of recycling telephone numbers and to date no regulations have been made by the government to specifically regulate the recycling of telephone numbers. By using the legal construction method through analogy to find a solution to the losses that occur due to the practice of recycling telephone numbers. There are no specific rules governing the mechanism for recycling telephone numbers which causes losses to consumers of recycled telephone numbers and the original owners of the recycled telephone numbers.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Daminsky, Efraim]]>;
<![CDATA[Priyanto, I Made Dedy]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan royalti musik yang menjadi polemik di kalangan musisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Hak Cipta. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa royalti musik sudah diatur dalam pearturaan/undang-undang (PUU) di Indonesia, PUU yang mengatur tentang royalti terdapat pada UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti dan/atau Musik. PUU tersebut didalamnya masih terdapat celah yang menimbulkan polemik di antara pelaku industri musik dan juga antara pelaku industri music (dalam hal ini pencipta lagu dan penyanyi) dan regulator. Diharapkan hukum mengenai Royalti Musik dapat dilakukan dengan melakukan revisi aturan Royalti Musik dalam UUHC dan PP terkait. The purpose of this paper is to find out the problem of Music Royalty that have so many problem especially in the musician recently that related with the Copyright. This study uses the normative legal method with statute approach. The result of this study shows that the music royalty already be regulated in the local law. In Indonesia, the law that regulate the royalty already introduced in the several article such as Act Number 28 of 2014 concerning about copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music & Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2022 about the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music. These regulations do not mean that they are perfect regulations and of course there are gaps in them where these gaps cause polemics among musicians with the existence of the basis for these rules which still cause confusion between musicians and regulators. The law about the music royalty is expected to make the revision about the music royalty that contains in Act about copyright and in the government regulation that regulate the law.]]>
<![CDATA[POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG BALI SERTA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Nandika Prayoga]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hasil penelitian ini dibutuhkan agar bisa mengungkapkan dan menyampaikan wawasan tentang Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung serta faktor pendukung Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung yang sumbernya berasal di Potensi Pajak daerah. Data dipergunakan pada penelitian ini ialah yurudis empiris, data yang dipergunakan di penulisan laporan ini melibatkan penggunaan data yg telah ada yang pada ambil dari Kajian perihal proyeksi Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Studi ini memberitau asal pendapatan negara terdiri dari berbagai sektor, salah satunya ialah pajak. Pajak ialah asal penerimaan negara yang berperan aktif pada pembangunan nasional sebab merupakan penerimaan krusial dipergunakan buat biaya pengeluaran negara, pengeluaran rutin juga pembangunan. Pembangunan suatu wilayah ialah salah satu sub-sistem berasal dari pembangunan nasional yang mencakup banyak sekali kehidupan berbangsa serta bernegara. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi Pendapatan orisinil wilayah diantaranya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Penambahan rakyat ialah hal diperlukan, serta menjadi unsur krusial yang bisa menaikkan pembangunan serta kenaikan ekonomi. Iinflasi pada Kota mendeskripsikan adanya masalah ekonomi, jika inflasi itu dibiar begitu saja, tanpa diperbaiki akan berdampak terhadap ekonomi. Outcomes from this observe are predicted be able to explain and provide insight into the Regional Original Revenue of Badung Regency and the supporting factors of the Regional Original Income of Badung Regency which are sourced from the Potential of Regional Taxes. The statistics used on this examine is secondary information, the data used in writing this report involves the use of existing data taken from the Study of Projected Local Revenue (PAD) of Badung Regency. The consequences of the examine display that the source of state revenue consists of many sectors, one of which is tax. Tax is a source of state sales that plays an active role in national development because it is one of the dominant sources of revenue to be able to be used to finance state expenditures, both recurring expenditures and development fees. The development of an area is one of the sub-systems of national development which includes various national and state lives. Some of the factors that could affect regional authentic earnings include government spending reflecting government policies. Population growth is something that is needed, and not a problem, but as an important element that can stimulate economic development and growth. The existence of inflation in the city illustrates the existence of economic turmoil, if inflation is left unchecked it is go in to have effect to economy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRO BONO PUBLICO PADA PEMBERIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[Paramita, Ida Ayu Nyoman Citra Winda]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji nilai keadilan dan perlidungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai keadilan dan perlidungan hak asasi manusia pada pelaksanaan pro bono publico pada pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih terdapat beberapa permasalahan. Namun pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap bantuan hukum pro bono untuk menjamin pelaksanaannya sebagai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selain pemerintah, fasilitasi bantuan hukum juga dilaksanakan oleh pihak swasta dengan organisasi atau yayasan atau lembaga bantuan hukum demi terciptanya keadilan dan kepentingan umum. The purpose of this study is to examine the value of justice and the protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal aid for the poor. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the value of justice and protection of human rights in the implementation of pro bono publico in providing consultations and legal assistance for the poor still has a number of problems. However, the government has provided protection for pro bono legal aid to guarantee its implementation as a legal aid service for the poor. Apart from the government, the facilitation of legal aid is also carried out by private parties with organizations or foundations or legal aid institutions for the sake of creating justice and the public interest.]]>
<![CDATA[BIDOON: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DILEMA TANPA KEWARGANEGARAAN DI KUWAIT ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka]]>;
<![CDATA[Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan di kalangan penduduk Bidoon di Kuwait dan meninjau terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon di Kuwait berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini mengandalkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Statuta, Kata dan Frasa, serta dengan Pendekatan Historis. Sumber hukum merupakan penjabaran dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Laporan ini menganalisis undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif yang telah melanggengkan keadaan tanpa kewarganegaraan, sehingga membuat mereka tidak memiliki akses terhadap layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian dan analisis, dokumen ini menyoroti kesulitan yang dihadapi penduduk Bidoon dalam memperoleh pengakuan hukum dan kewarganegaraan di Kuwait. Selain itu, artikel ini menguraikan perlindungan hak-hak Bidoon berdasarkan Hukum Internasional dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan dan menawarkan wawasan mengenai solusi potensial yang dapat diterapkan dalam konteks Bidoon di Kuwait. This article was aimed to examine the legal aspects surrounding statelessness among the Bidoon population in Kuwait. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. It analyzes the discriminatory nationality laws and policies that have perpetuated their statelessness, leaving them without access to essential services such as healthcare, education, and employment. Drawing from research and analysis, this document highlights the difficulties faced by the Bidoon population in gaining legal recognition and citizenship in Kuwait. Moreover, this article elaborates the rights protection of Bidoon under International Law and considers the efforts made by other countries to address the issue of statelessness and offers insights into potential solutions that could be applied in the context of Bidoon in Kuwait.]]>
<![CDATA[LEGALITAS RANGKAP JABATAN SEORANG DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SEKUTU KOMPLEMENTER PADA CV ]]>
<![CDATA[Divayani, Ni Putu Ardelia]]>;
<![CDATA[Utami, Putu Devi Yustisia]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan seorang direksi perseroan terbatas sebagai sekutu komplementer pada persekutuan komanditer. Penelitian ini berfokus pada tindakan rangkap jabatan seorang direksi yang berpeluang terhadap terjadinya konflik kepentingan sehingga dapat merugikan perusahaan. Melalui metode penelitian metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yang disajikan secara deskriptif penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam mengemukakan pentingnya tugas serta wewenang masing-masing organ perseroan terbatas dan sekutu pada persekutuan komanditer. Kemudian, penulis menemukan hasil penelitian bahwa tiadanya benang merah atas peraturan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan seorang direksi perseroan terbatas khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak adanya larangan bagi sekutu komplementer untuk merangkap jabatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membuka peluang bagi direksi perseroan terbatas untuk merangkap jabatan sebagai sekutu komplementer dalam persekutuan komanditer. This study aims to examine the legality of concurrent positions of a director of a limited liability company as a complementary partner in a limited partnership. This research focuses on the act of concurrent positions of a director which has the opportunity for a conflict of interest to occur which can be detrimental to the company. Through the normative juridical research method with a statutory, conceptual, and analytical approach that is presented descriptively the author uses primary, secondary, and tertiary legal materials in explaining the importance of the duties and authorities of each organ of a limited liability company and partners in limited partnerships. Then, the authors found the results of the research that there is no common thread for regulations regarding concurrent positions carried out by a director of a limited liability company, especially in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and there is no prohibition for complementary partners to hold concurrent positions in the Commercial Code. open opportunities for directors of limited liability companies to hold concurrent positions as complementary partners in limited partnerships.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rosalinda Geeta Sakavati]]>;
<![CDATA[Sudibya, Komang Pradnyana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maksud studi tulisan ini guna mengkaji perbahasan pertanggungjawaban Presiden yang perlu disampaikan secara gamblang dan efektif dalam UUD NRI 1945, terpenting pasca amandemen. Pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 merupakan pertanggungjawaban yuridis berdasarkan sistem pemerintahan yaitu berupa wujud pelanggaran hukum bentuk pidana dan perbuatan pidana lainnya selama masa jabatannya. Hal ini diperlukan dengan maksud apa yang dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan dengan sanksi yang maksimum yaitu pemberhentian dari masa jabatan secara tidak terhormat. Guna mendalami itu lanjutnya, perlu dilakukan penelitian mendalam. Tujuan dari penulisan ini adalah bertautan dengan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia mengikuti UUD NRI 1945. Wujud dan prosedur pertanggungjawaban Presiden berdasar UUD NRI 1945. Proses metode dalam penulisan ini yakni pendekatan yuridis preskriptif normatif dengan akumulasi bahan hukum melalui proses rekognisi bahan-bahan hukum pokok dan bahan-bahan hukum lainnya. Penulisan ini juga memberikan penulisan deskriptif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dalam menjalani tugasnya. The purpose of this paper is to examine the debate on the responsibility of the President that needs to be conveyed clearly and effectively in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, most importantly after the amendment. The accountability of the President after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a juridical accountability based on the government system, namely in the form of a form of violation of the law of criminal form and other criminal acts during his term of office. This is necessary with the intention of what is accounted for in government with maximum sanctions, namely dismissal from office dishonorably. In order to explore it, it is necessary to conduct in-depth research. The purpose of this paper is related to the accountability of the President in Indonesia following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form and procedure of the President's accountability based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method process in this writing is a normative prescriptive juridical approach with the accumulation of legal materials through the process of recognition of basic legal materials and other legal materials. This writing also provides descriptive writing about the implementation of the DPR's supervisory function towards the President in carrying out his duties.]]>
